Government Regulation No. 64 of 2021 on the Land Bank Agency
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the Land Bank Agency (Badan Bank Tanah) as a legal entity under the Indonesian government, tasked with managing land resources to ensure availability for public interest, social needs, national development, economic equity, land consolidation, and agrarian reform, as mandated by Article 135 of Law No. 11 of 2020 on Job Creation.
The regulation impacts various stakeholders including the central government, local governments, state-owned enterprises, private companies, and the general public involved in land management and utilization. It particularly affects sectors related to agriculture, urban development, and infrastructure.
- Article 2 establishes the Land Bank's authority to manage land for public and social interests, national development, and agrarian reform. - Article 3 outlines the functions of the Land Bank, including land planning, acquisition, management, utilization, and distribution. - Article 4 mandates that the Land Bank operates transparently, accountably, and as a non-profit entity. - Article 16 requires the Land Bank to ensure land availability for various public interests, including infrastructure and social services. - Article 23 grants the Land Bank the authority to prepare master plans and facilitate business permits related to land use.
- Badan Bank Tanah (Land Bank Agency): A special legal entity established by the government to manage land. - Hak Guna Usaha (Right to Cultivate): A land use right as defined in the Agrarian Law. - Reforma Agraria (Agrarian Reform): Redistribution of land to achieve equitable ownership and use.
This regulation came into effect on April 29, 2021, upon its promulgation. It serves to implement provisions of the Job Creation Law and does not explicitly replace any previous regulations but establishes a new framework for land management.
The regulation interacts with Law No. 11 of 2020 on Job Creation, which provides the legal basis for the establishment of the Land Bank Agency and its functions. It also aligns with the principles outlined in the 1945 Constitution regarding land management and utilization for the public good.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 2 establishes the Land Bank as a legal entity with specific authority to manage land for public and social interests, national development, and agrarian reform.
Article 3 outlines the Land Bank's functions, including land planning, acquisition, management, utilization, and distribution.
Article 4 mandates that the Land Bank operates transparently, accountably, and as a non-profit entity.
Article 16 requires the Land Bank to ensure land availability for various public interests, including infrastructure and social services.
Article 23 grants the Land Bank the authority to prepare master plans and facilitate business permits related to land use.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (45K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
PRESTDEN
REPUBLIK INOONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2O21
TENTANG
BADAN BANK TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Bank
Tanah;
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang
Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN BANK
TANAH.
I
2
SK No 099318 A
BABI..
SALINAN
-- 1 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank
Tanah adalah badan khusus (sui geneis) yang
merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk
oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan
khusus untuk mengelola tanah.
2. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
4. Kekayaan Bank Tanah adalah semua kekayaan yang
dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak
ber-wujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian
di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang
akan datang.
5. Komite Bank Tanah yang selanjutnya disebut Komite
adalah komite yang bertugas untuk menetapkan
kebijakan strategis Bank Tanah.
6. Dewan Pengawas adalah organ Bank Tanah yang
memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan
Bank Tanah serta menyampaikan rekomendasi atas
pelaksanaan kebij akan penyelenggaraan Bank Tanah.
7. Badan Pelaksana adalah organ Bank Tanah yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
penyelenggaraan Bank Tanah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
SK No 099319 A
9. Pemerintah
-- 2 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e -\-,-
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan
dan tata ruang.
Pasal 2
(1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Bank
Tanah yang merupakan badan hukum Indonesia.
(2) Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberi kewenangan khusus untuk menjamin
ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi
berkeadilan, untuk:
a. kepentingan umum;
b. kepentingan sosial;
c. kepentinganpembangunannasional;
d. pemerataan ekonomi;
e. konsolidasi lahan; dan
f. reforma agraria.
(3) Bank Tanah bertanggung jawab kepada Presiden
melalui Komite.
(4) Kekayaan Bank Tanah merupakan kekayaan negara
yang dipisahkan.
(5) Bank Tanah berkedudukan di Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(6) Bank Tanah dapat mempunyai kantor perwakilan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SK No 099320 A
BAB II
-- 3 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II
FUNGSI DAN TUGAS BANK TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Bank Tanah mempunyai fungsi:
a. perencanaan;
b. perolehan tanah;
c. pengadaan tanah;
d. pengelolaan tanah;
e. pemanfaatan tanah; dan
f. pendistribusian tanah.
(21 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bank Tanah mempunyai tugas:
a. melakukan perencanaan kegiatan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan;
b. melakukan perolehan tanah yang dapat
bersumber dari penetapan pemerintah dan pihak
lain;
c. melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum atau pengaciaan tanah
secara langsung;
d. melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan
pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan,
dan pengendalian tanah;
e. melakukan pemanfaatan t.anah melalui kerja
sama pemanfaatan dengan pihak lain; dan
f. melakukan pendistribusian tanah dengan
melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian
tanah.
SK No 099321 A
Pasal4...
-- 4 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 4
Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 5
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. rencana jangka panjang;
b. rencana jangka menengah; dan
c. rencana tahunan.
(21 Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan perencanaan kegiatan
untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
(3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan perencanaan
kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c merupakan perencanaan kegiatan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada rencana pembangunan jangka
menengah nasional dan rencana tata ruang.
(6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh kepala Badan Pelaksana setelah
mendapat persetujuan dari Komite.
SK No 099322 A
Bagian
-- 5 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga
Perolehan Tanah
Pasal 6
Perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b berasal dari:
a. tanah hasil penetapan pemerintah; dan/atau
b. tanah dari pihak lain.
Pasal 7
Tanatr hasil penetapan pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal6 huruf a terdiri atas tanah negarayang berasal
dari:
a. tanah bekas hak;
b. kawasan dan tanah telantar;
c. tanah pelepasan kawasan hutan;
d. tanah timbul;
e. tanah hasil reklamasi;
f. tanah bekas tambang;
g. tanah pulau-pulau kecil;
h. tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang;
dan
i. tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.
Pasal 8
(1) Tanah dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b berasal dari:
a. Pemerintah Pusa!
b. Pemerintah Daerah;
c. badan usaha milik negara;
d. badan usaha milik daerah;
SK No 099323 A
e. badan
-- 6 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e. badan usaha;
f. badan hukum; dan
g. masyarakat.
(21 Perolehan tanah dari pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
a. pembelian;
b. penerimaan hibah/sumbangan atau yang sejenis;
c. tukar menukar;
d. pelepasan hak; dan
e. perolehan bentuk lainnya yang sah.
Bagian Keempat
Pengadaan Tanah
Pasal 9
Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme tahapan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum atau pengadaan tanah secara langsung.
Bagian Kelima
Pengelolaan Tanah
Pasal 10
Pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
a. pengembangan tanah;
b. pemeliharaan dan pengamanan tanah; dan
c. pengendalian tanah.
SK No 099324 A
Pasal 1 1
-- 7 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
8-
Pasal 1 1
(1) Pengembangan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L0 huruf a meliputi penyiapan tanah untuk
kegiatan:
a. perumahan dan kawasan permukiman;
b. peremajaan kota;
c. pengembangan kawasan terpadu;
d. konsolidasi lahan;
e. pembangunaninfrastruktur;
f. pembangunan sarana dan prasarana lain;
g. pematangan tanah untuk mempersiapkan tanah
bagi tata kelola usaha Bank Tanah; dan
h. proyek strategis nasional.
(21 Pengembangan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berbentuk pembangunan sarana dan
prasarana infrastruktur kawasan industri, kawasan
pariwisata, pertanian, perkebunan, kawasan ekonomi
khusus, kawasan ekonomi lainnya, dan bentuk
pembangunan lainnya yang mendukung kegiatan
Bank Tanah.
(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dapat dilaksanakan oleh Bank Tanah dan/atau kerja
sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan/atau pihak lain.
(4) Kegiatan pengembangan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
kesesuaian rencana tata ruang.
(5) Dalam hal penyusunan rencana kegiatan
pengembangan tanah yang bersifat strategis dan
belum termr:at dalam rencana tata ruang, kegiatan
pengembangall tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
SK No 099325 A
(6) Rekomendasi
-- 8 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(6) Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh
Menteri dan menjadi dasar dalam pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan rLlang.
Pasal 12
(1) Pemeliharaan dan pengamanan tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
a. aspek hukum; dan
b. aspek fisik.
(21 Aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a-. kepastian hukum hak atas tanah; dan
b. aktif dalam upaya hukum mempertahankan
kepastian hukum hak atas tanah baik di luar
maupun di dalam pengadilan.
(3) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kegiatan pemeliharaan dan
pengamanan fisik tanah.
Pasal 13
Pengendalian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c terdiri atas kegiatan:
a. pengendalian penguasaan tanah;
b. pengendalian pemanfaatan tanah; dan
c. pen-gendalian nilai tanah.
Bagian Keenam
Pemanfaatan Tanah
Pasal 14
(1) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kerja sama
pemanfaatan dengan pihak lain.
SK No 099326 A
(2)Kerja...
-- 9 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. jual beli;
b. sewa;
c. kerja sama usaha;
d. hibah;
e. tukar menukar; dan
f. bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain.
(3) Dalam melaksanakan pemanfaatan tanah, Bank
Tanah tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan
asas prioritas.
Bagian Ketujuh
Pendistribusian Tanah
Pasal 15
(1) Pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 3 ayat (1) huruf f berupa kegiatan penyediaan
dan pembagian t-anah.
(2) Pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan paling sedikit untuk:
a. kementerian/lembaga;
b. Pemerintah Daerah;
c. organisasi sosial dan keagamaan; dan/atau
d. masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
Bagian Kedelapan
Jaminan Ketersediaan Tanah
Pasal 16
Dalam melaksanakan fungsi
dimaksud dalam Pasal 3,
ketersediaan tanah untuk:
a. kepentingan umum;
dan tugas sebagaimana
Bank Tanah menjamin
SK No 099327 A
b. kepentingan
-- 10 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. kepentingan sosial;
c. kepentinganpembangunan nasionai;
d. pemerataan ekonomi;
e. konsolidasi lahan; dan
f. reforma agraria.
Pasal 17
Dukungan untuk jaminan ketersediaan tanah untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a dapat terdiri atas:
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, benduflB, irigasi, saluran air clan
sanitasi, dan bangunan pengairan lainnl,a;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau
distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah serta
pengelolaan limbah;
i. pembangunan produksi dan jaringan air bersih;
j. rumah sakit;
k. fasilitas keselamatan umum;
l. pemakaman umum;
m. fasilitas sosial, lasilitas umum, dan rllang terbuka
hijau publik;
n. cagar alam dan cagar budaya;
o. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atar:
Desa;
p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau
konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah;
q. prasarana pendidikan atau sekolah;
SK No 099328 A
r. prasarana
-- 11 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
r. prasarana olahraga;
s. pasar umum dan lapangan parkir umum;
t. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas;
u. kawasan ekonomi khusus;
v. kawasan industri;
w. kawasan pariwisata;
x. kawasan ketahanan pangan; dan
y. kawasanpengembanganteknologi.
Pasal 18
Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk
kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b terdiri atas jaminan penyediaan tanah untuk
kepentingan pendidikan, peribadatan, olahraga, budaya,
penghijauan, konservasi, dan kepentingan sosial
masyarakat lainnya.
Pasal 19
Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk
kepentingan pembangunan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan jaminan
penyediaan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.
Pasal 20
Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk
pemerataan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf d merupakan .iaminan penyediaan tanah
untuk program pionir, pembukaan isolasi wilayah,
pembangunan pasar ralqrat, pengembangan rumah
masyarakat berpenghasilan rendah, dan program
pemerataan ekonomi lainnya.
SK No 099329 A
Pasal2l...
-- 12 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 21
Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk
konsolidasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf e merupakan jaminan penyediaan tanah dalam
rangka penataan kawasan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan serta untuk ef,rsiensi dan optimalisasi
pembangunan.
Pasal22
(1) Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk
reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf f merupakan jaminan penyediaan tanah
dalam rangka redistribusi tanah.
(21 Ketersediaan tanah untuk reforma agraria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang
diperuntukkan Bank Tanah.
(3) Ment-eri menetapkan ketersediaan tanah untuk
reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III
KEWENANGAN BANK TANAH
Pasal 23
Bank Tanah mempunyai kewenangan:
a. melakukan penyusunan rencana induk;
b. membantu memberikan kemudahan
berusaha/ persetujuan ;
c. melakukan pengadaan tanah; dan
d. menentukan tarif pelayanan.
pertztrrarf
SK No 099330 A
Pasal 24
-- 13 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L4-
Pasal 24
(1) Pen5rusunan rencana induk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf a merupakan perencanaan
kawasan Bank Tanah.
(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar pemanfaatan kawasan Bank Tarrah.
(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh kepala Badan Pelaksana.
Pasal 25
Dalam membantu memberikan kemudahan perizinan
berusaha/persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b, Bank Tanah rnemberikan bantuan di
bidang pertanahan dan tata ruang.
Pasal 26
( 1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf d merupakan tarif perrranfaatan tanah
dalam bentuk sewa, sewa beli, jual beli, dan bentuk
lainnya.
(21 Formulasi tarif pemantaatan tanah ditetapkan oleh
Komite berdasarkan usulan kepala Badan Pelaksana.
(3) Besaran tarif dalam pemanfaatan tanah sebagaimana
dimaksud pacla a3rat (1) ditetapkan oleh kepala Badan
Pelaksana.
(41 Kepala Badan Pelaksana dapat memberikan besaran
tarif, jangka waktu, dan tata cara pembayaran yang
kompetitif.
(5) Bank Tanah dapat menerima pembayaran dalam
bentuk penyertaan modal sementara pada pihak lain
yang melakukan kerja sanla pemanfaatan tanah.
SK No 099331 A
(6) Dalam
-- 14 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(6) Dalam hal kepentingan tertentu, besaran
pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud
ayat (3) ditetapkan:
a. untuk kepentingan sosial dan reforma agraria
ditetapkan Rp0,O0 (nol rupiah); dan
b. untuk kepentingan lainnya dapat ditetapkan
sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan
kebijakan Komite.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan
modal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dalam Peraturan Presiden.
BAB IV
ASET BANK TANAH
Pasal 27
Sumber Kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. pendapatan sendiri;
c. penyertaan modal negara; dan/atau
d. sumber lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Bank Tanah mengelola aset tanah yang berasal dari
perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 9.
Pasal 29
(1) Bank Tanah dapat diberikan fasilitas perpajakan
daerah dalam melaksanakan perolehan, pengadaan,
kepemilikan, pen glrasaan, dan / atau pemanfaatan atas
tanah sebagaimana diberikan kepada lembaga
pemerintah.
tarif
pada
ketentuan
SK No 099332 A
(2) Perclehan
-- 15 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t6-
(2) Perolehan, pengadaan, kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan atas tanah oleh Bank Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari
kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan
dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sepanjang tidak dilakukan dalam rangka
mendapatkan keuntungan.
(3) Dalam hat Bank Tanah mendistribusikan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepa.da pihak
lain, perolehan, pengadaan, kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan tanah oleh pihak lain tersebut,
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(41 Dalam hal pendistribusian tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dan/atau untuk fasilitas
sosial/umum berlaku ketentuan:
a. atas pengalihan hak atas tanah tersebut dapat
diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan; dan
b. atas perolehan hak atas tanah oleh masyarakat
berpenghasilan rendah tidak dikenakan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.
Pasal 30
(1) Pendapatau sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf b merupakan pendapatan yang
diperoleh dari kerja sama usaha, kerja sama
pemanfaatan tanah, dan pendapatan lainnya yang sah.
SK No 099333 A
(21 Pendapatan . .
-- 16 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
(2) Pendapatan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. hasil pemanfaatan aset;
b. hasil s€w?, sewa beli dan jasa lainnya;
c. hasil dari penjualan aset;
d. hasil kerja sama pengembangan usaha dengan
pihak lain;
e. hasil dari perolehan hibah dan tukar menukar;
f. hasil dari pengelolaan;
g. hasil pelepasan aset;
h. hasil dari imbal hasil surat berharga yang
diterbitkan Negara Republik Indonesia;
i. hasil bunga dan/atau imbalan bank;
j. hasil usaha; dan/atau
k. hasil lainnya yang sah yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pelaksana.
(3) Pendapatan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan langsung untuk keberlangsungan
operasionalisasi dan pengembangan Bank Tanah.
BAB V
STRUKTUR BANK TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3 1
(1) Struktur Bank Tanah terdiri dari:
a. Komite;
b. Dewan Pengannas; dan
c. Badan Pelaksana.
(21 Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah.
SK No 099334 A
(3) Dewan...
-- 17 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
merupakan organ Bank Tanah.
(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Badan Pelaksana dalam
menj alankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah.
(5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bank
Tanah untuk kepentingan dan tujuan Bank Tanah,
serta mewakili Bank Tanah baik di dalam maupun di
luar pengadilan.
Bagian Kedua
Komite
Pasal 32
(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1
huruf a terdiri atas:
a. Menteri sebagai ketua merangkap anggot-a;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan sebagai
anggota;
c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan ralryat sebagai anggota; dan/atau
d. menteri/kepala lembaga lainnya y^ng ditunjuk
oleh Presiden sebagai anggota.
(21 Ketua dan anggota Kcmite Citetapkan dengan
Keputusan Presiden berdasarkan usulan Menteri.
(3) Ketentuan mengenai tugas dan tata cara penetapan
Komite diatur dalam Peraturan Presiden.
SK No 099335 A
Bagian
-- 18 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 33
(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 1 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
(21 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan 1
(satu) orang sebagai ketua merangkap anggota.
(3) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang, komposisinya
terdiri dari 4 (empat) orang yang berasal dari unsur
profesional dan 3 (tiga) orang yang dipilih oleh
Pemerintah Pusat.
(4) Ketentuarr mengenai pemilihan, penetapan,
pengangkatan dan pemberhentian, tugas, wewenang,
kewajiban, masa tugas, dan tata cara pengambilan
keputusan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan
Presiden.
Bagian Keempat
Badan Pelaksana
Pasal 34
(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf c terdiri atas kepala dan deputi.
(21 Jumlah deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh ketua Komite.
(3) Kepala dan deputi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua Komite.
(41 Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan deputi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan
oleh Dewan Pengawas.
SK No 099336 A
(5) Ketentuan
-- 19 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Ketentuan mengenai penetapan, pengangkatan dan
pemberhentian, masa tugas, struktur organisasi,
tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pelaksana
diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran hak
keuangan dan fasilitas untuk Komite, Dewan Pengawas,
dan Badan Pelaksana pada Bank Tanah diatur dengan
Peraturan Presiden.
BAB VI
PEI{YELENGGARAAN BANK TANAH
Pasal 36
(1) Bank Tanah dapat bekerja sama dengan pihak lain
dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan,
perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan
pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1).
(21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan Pemenntah Pusat, Pemerintah
Daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, badan usaha, badan
hukum milik negara, badan hukum swasta,
masyarakat, koperasi, dan/atau pihak lain yang sah.
(3) Daiam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 Bank Tanah dapat menerima tanah
titipan dan mengelola dalam bentuk kerja sama usaha.
Pasal 37
(1) Bank Tanah dapat membentuk badan usaha atau
badan hukum dalam mendukung penyelenggaraan
Bank'fanah.
SK No 099337 A
(2)Pembentukan...
-- 20 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Pembentukan badan usaha atau badan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
kepala Badan Pelaksana setelah mendapatkan
persetujuan Komite.
Pasal 38
(1) Kepala Badan Pelaksana dapat menghentikan atau
membatalkan kerja sama secara sepihak apabila tanah
dialihkan, mengalami kerusakan, ditelantarkan,
dan/atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
kesepakatan kerja sama.
(21 Penghentian atau pembatalan kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului
dengan pemberian teguran tertulis dari kepala Badan
Pelaksana, paling banyak 2 (dua) kali.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
penghentian dan pembatalan kerja sama diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
Pasal 39
Dalam hal terjadi perubahan rencana pemanfaatan tanah
oleh Bank Tanah, kepala Badan Pelaksana
memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang
memanfaatkan tanah.
BAB VII
HAK ATAS TANAH BANK TANAH
Pasal 40
(1) Tanah yang dikelola
Pengelolaan sesuai
perundang-undangan.
Bank Tanah diberikan Hak
dengan ketentuan peraturan
SK No 099338 A
(21 Hak
-- 21 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
l2l Hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberi:
a. Hak Guna Usaha;
b. Hak Guna Bangunan; dan
c. Hak Pakai.
(3) Bank Tanah dapat melakukan penyerahan dan/atau
penggunaan atas bagian-bagian tanah Hak
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pihak lain dengan perjanjian.
(4) Jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas Hak
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diberikan perpanjangan jangka waktu
hak dan pembaruan hak apabila sudah digunakan
dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
pemberian haknya.
(5) Bank Tanah memberikan jaminan perpanjangan dan
pembaruan hak atas tanah di atas Hak Pengel<llaan
sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam
perjanjian.
(6) Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas
Hak Pengelolaan dapat diberikan sekaligus setelah
dimanfaatkan dan diperj anj ikan.
(7\ Dalam hal tertentu, Bank Tanah dapat mengikat
perjanjian perdata untuk jangka waktu yang lebih
kompetitif.
(S) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dibebani hak tanggungan.
(9) Untuk mendukung kegiatan operasional, Bank Tanah
dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l).
(10) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian
atas penggunaan danlatau pemanfaatan tanah di atas
Hak Pengel.olaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (21 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 099339 A
Pasal 4I .. .
-- 22 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 41
Dalarn hal di atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) telah dimanfaatkan
dengan baik untuk perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, pertanian dan/atau perkebunan,
paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dapat dilepaskan kepada
masyarakat untuk diberikan hak milik.
BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42
(1) Bank Tanah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan
keuangan yang didasarkan pada tata kelola yang baik.
(21 Pengelolaan keuangan oleh Bank Tanah dilaksanakan
berdasarkan prinsip kemandirian dan keberlanjutan.
(3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi pen5rusunan rencana
kerja dan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan aset,
pengelolaan surat-surat berharga, dan kesesuaian
terhadap rencana usaha.
(4) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pacia
aSrat (3) harus menerapkan manajemen risiko dan
sistem pengendalian intern.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeiolaan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Komite.
SK No 099340 A
Bagian
-- 23 of 41 --
PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA
Bagian Kedua
Modal Bank Tanah
Pasal 43
(1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan
kewenangannya, Bank Tanah diberikan modal sebesar
Rp2.500.000.OOO.OOO,O0 (dua triliun lima ratus miliar
rupiah).
(21 Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dalam bentuk:
a. kas;
b. tanah;
c. gedung dan bangunan;
d. peralatan dan mesin; dan/atau
e. aset tetap lainnya.
(3) Modal Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan tambahan yang berasal dari:
a. kapitalisasi dari akumulasi hasil usaha Bank
Tanah; dan/atau
b. penyertaan modal negara.
(41 Dalam hal diperlukan penambahan modal
sebagairrrana dimaksud pacla ayat (3) huruf b, Komite
mengusulkan penambahan penyertaan modal negara
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
(5) Pelaksanaan pemberian modal dan tambahan
penyertaan modal negara dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 44
(1) Bank Tanah dapat melakukan pinjaman dalam rangka
pembiayaan peningkatan kapasitas pengeloiaan aset
yang dicantumkan dalarn rencana kerja dan anggaran
Bank Tanah.
SK No 099341 A
(21 Pelaksanaan .
-- 24 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Komite
dan/atau Dewan Pengawas yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Bagian Keempat
Penghapusan Aset Tetap Non Tanah
Pasal 45
(1) Bank Tanah dapat melakukan penghapusan aset tetap
non tanah dari pembukuan atau neraca Bank Tanah.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan aset
tetap non tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Komite.
BAB IX
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Pasal 46
(1) Pen5rusunan laporan keuangan Bank Tanah
berpedoman pada standar akuntansi keuangan.
(21 Penyelenggaraan a.kuntansi Bank Tanah dilaksanakan
menggunakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala
Badan Pelaksana.
Pasal 47
(1) Audit terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan penyelenggaraan Bank Tanah dilaksanakan
oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa
Keuangan.
(21 Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih oleh Dewan Pengawas atas usulan kepala
Badan Pelaksana,
SK No 099342 A
Pasal48...
-- 25 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-26
Pasal 48
(1) Badan Felaksana wajib men)rusun laporan tahunan
Bank Tanah dan disampaikan kepada Presiden melalui
Komite.
(21 Ketentuan mengenai tata cara pen5rusunan laporan
tahunan Bank Tanah, pertanggungjawaban Badan
Pelaksana dan Dewan Pengawas, serta pengesahan
laporan tahunan Bank Tanah diatur dalam Peraturan
Presiden.
Pasal 49
Pengelolaan informasi dan pelaporan Bank Tanah
dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undarrgan mengenai
keterbukaan informasi publik.
BAB X
KETENTUAN LATN-LAIN
Pasal 50
Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan
tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan
diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Bank
Tanah.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 099343 A
Agar
-- 26 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2O2L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
MOHAMMAD MAHFUD MD
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 109
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
istrasi Hukum,
ttd.
SK No 099309 A
vanna Djaman
-- 27 of 41 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN BANK TANAH
I. UMUM
Konstitusi telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai
pertanahan di Indonesia. Ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan
yang diberikan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya ada pada negara, dan untuk itu negara wajib mengatur
kepemilikan dan memimpin penggunaannya. T\rjuannya adalah agar semua
tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa Indonesia dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran ralgrat.
Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya
alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Namun, di negara
Indonesia yang begitu luas ini, masih terdapat banyak sekali tanah telantar
yang tidak jelas pemanfaatannya. Tanah-tanah telantar tersebut cenderung
dimanfaatkan hanya sebagai objek spekulasi.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus segera melakukan
pembenahan di sektor agraria, terutama terkait dengan pengelolaan tanah
untuk pembangunan kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan
pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah, dan
reforma agraria. Pemerintah memberikan respon dengan cepat dan tepat
dalam mereformulasi kebijakan untuk memperbaiki permasalahan tata
kelola pertanahan. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja, diharapkan mampu menghadapi tantangan lingkungan strategis
dan menjawab sejumlah permasalahan serta melaksanakan amanah
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan memberikan landasan hukum bagi kelembagaan Bank Tanah di
Indonesia sebagai salah satu upaya reforma agraria dan peningkatan tata
kelola pertanahan di Indonesia serta usaha penciptaan lapangan kerja.
SK No 099345 A
II. PASAL
-- 28 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "reforma agraria" adalah penataan
kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan
aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran
rakyat Indonesia.
Reforma agraria yang dilakukan oleh Bank Tanah
dilaksanakan di luar kawasan hutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
A^yat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
SK No 099346 A
Ayat (2)
-- 29 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pendistribusian tanah" adalah
pelaksanaan tugas Bank Tanah dalam rangka pemenuhan
ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan
sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan
ekonomi, konsolidasi tanah dan reforma agraria.
Pendistribusian tanah yang dilakukan oleh Bank Tanah
berbeda dengan redistribusi tanah yang merupakan
pembagian tanah secara langsung kepada orang atau entitas
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan "transparan" adalah keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Bank Tanah
secara akurat dan tepat waktu.
Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Komite, organ Bank Tanah
maupun pegawai sehingga pengelolaan Bank Tanah dapat
dilaksanakan secara efektif.
Yang dimaksud dengan "nonprofit" adalah pendapatan yang diperoleh
dari penyelenggaraan Bank Tanah digunakan untuk pengembangan
organisasi dan tidak membagikan keuntungan kepada organ Bank
Tanah.
Pasal 5
Ayat ( 1)
Cukup jelas.
SK No 099347 A
Ayat(21 ...
-- 30 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dalam menetapkan perencanaan kepala Badan
memperhatikan masukan dari Dewan Pengawas.
Pelaksana
Pasal 6
Huruf a
Penetapan pemerintah dilakukan oleh Menteri dan dapat
berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga teknis terkait
dan/ atau gubernur/ bupati/wali kota.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "tanah hasil reklamasi" adalah tanah
hasil reklamasi yang tidak diajukan haknya oleh pelaksana
reklamasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "tanah bekas tambang" adalah lahan
pasca tambang yang tidak diperpanjang haknya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK No 099348 A
Huruf g. . .
-- 31 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "tanah yang terkena kebijakan perubahan
tata ruang" adalah tanah yang berasal dari pengalokasian
perubahan peruntukan kawasan.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksuC dengan "tanah yang berasal dari Pemerintah
Pusat" adalah tanah yang dikuasai atau digunakan untuk
kepentingan Pemerintah Pusat baik yang sudah atau belum
tercatat sebagai barang milik negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanah yang berasal dari Pemerintah
Daerah" adalah tanah yang dikuasai atau digunakan untuk
kepentingan Pemerintah Daerah baikyang sudah atau belum
tercatat sebagai barang milik daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas
SK No 099349 A
Pasal 10
-- 32 of 41 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1O
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengembangan tanah" adalah kegiatan
peningkatan kemanfaatan dan penggunaan tanah hasil perolehan
Bank Tanah untuk kepentingan kegiatan fungsional yang dapat
memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan usaha secara
optimal dari segi ekonomi, sosial, dan fisik.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengembangan kawasan terpadu"
adalah pembangunan kawasan berbasis berbagai macam
fungsi yang terintegrasi dalam satu kawasan yang terdiri
atas:
1. pengembangan kawasan terpadu dengan sistem
transport asi/ transit oiented deuelopment ;
2. pengembangan kawasan berbasis pertanian,/agropolitan,'
3. pengembangan kawasan berbasis perikanan/
minapolitan; dan
4. pengembangan kawasan berbasis transportasi
udara/ aerocitg.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jeias.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
SK No 099350 A
Ayat(21 ...
-- 33 of 41 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
-7
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana infrastruktur"
adalah infrastruktur dasar antara lain pematangan tanah,
pembuatan saluran air, listrik, dan jalan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "bersifat strategis" adalah kegiatan yang
memiliki pengaruh sangat penting terhadap pertahanan,
keamanan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan,
dan sosial budaya secara nasional.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengendalian penguasaan tanah" adalah
pengendalian terhadap penguasaan tanah sehingga penguasaan
tanah tidak terpusat pada kelompok masyarakat tertentu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengendalian pemanfaatan tanah"
adalah pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan tanah
sehingga sesuai dengan rencana tata ruang dan program prioritas
yang ditetapkan oleh Bank Tanah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengendalian nilai tanah" adalah
pengendalian terhadap harga dan nilai tanah yang ditetapkan dan
dikendalikan sehingga harga menjadi wajar dan pencegahan
terhadap spekulan tanah.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
SK No 099351 A
Ayat (21
-- 34 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "jual beli" adalah hasil dari kerja
sama pemanfaatan tanah kepada pihak lain yang diberikan
hak atas tanah dan hak turunannya tanpa melepas atau
mengurangi Hak Pengeloiaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah hasil dari kerja sama
pemanfaatan tanah tanpa memperoleh penggantian kepada
pihak lain yang diberikan hak atas tanah dan hak
turunannya tanpa melepas atau mengurangi Hak
Pengelolaan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan *asas kemanfaatan" adalah hasil
penyelenggaraan Bank Tanah yang memberikan manfaat secara
luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Yang dimaksud dengan 'asas prioritas" adalah pemanfaatan
tanah dalam penyelenggaraan Bank Tana.h yang lebih
mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Pasai 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyediaan tanah" adalah penyediaan
untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan
pemerataan ekonomi, kepentingan pembangunan, kepentingan
konsolidasi lahan, dan reforma agraria.
Yang dimaksud dengan "pembagian tanah" adalah dalam rangka
redistribusi tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
SK No 099352 A
Pasal 16
-- 35 of 41 --
PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Yang dimaksud dengan "program pionir"
pembangunan perintis yang dilakukan pada
terpencil, dan tertinggal.
adalah
wilayah
program
terdepan,
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "menentukan tarif pelayanan" adalah tarif
kegiatan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Peraturan Kepala
Badan Pelaksana.
Pasal,24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
SK No 099353 A
Pasal26...
-- 36 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "besaran tarif yang kompetitif" adalah
besaran tarif yang ditetapkan oleh Bank Tanah dapat terjangkau.
Yang dimaksud dengan "jangka waktu yang kompetitif' adalah
jangka waktu pembayaran besaran tarif dapat dilakukan sesuai
dengan kesepakatan para pihak.
Yang dimaksud dengan "tata cara pembayaran yang kompetitif"
adalah tata cara pembayaran besaran tarif sesuai dengan
kesepakatan para pihak.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kepentingan lainnya" adalah
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selain
kepentingan sosial dan reforma agraria. yaitu:
a. kepentingan umum;
b. kepentinganpembangunannasional;
c. pemerataan ekonomi; dan
d. konsolidasi lahan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
SK No 099354 A
Pasal 3O
-- 37 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 3O
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud bunga bank antara lain berasal dari giro dan
deposito.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
SK No 099355 A
Pasal 35
-- 38 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah
peraturan perundangan-undangan di bidang agraria / pertanahan
dan tata ruang.
Ayat (2)
Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan hak atas tanah diatas Hak Pengelolaan dilakukan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria I pertanahan dan tata ruang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
SK No 099356 A
Ayat (9)
-- 39 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (9)
Yang dimaksud dengan mendukung kegiatan operasional antara
lain untuk Kantor Bank Tanah, rumah dinas instansi lain, dan
sarana pendukung lainnya.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 41
Yang dimaksud dengan "pertanian dan/atau perkebunan" adalah
tanah pertanian dan/atau perkebunan yang diberikan kepada- subjek
dan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan
mengenai redistribusi ta.nah.
Pasal 42
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
(1)
Yang dimaksud dengan "tata kelola yang baik" adalah
pengelolaan anggaran dengan prinsip kehati-hatian serta
menerapkan tata kelola yailg transparan, akuntabel, efisien, dan
efektif.
(21
Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah pola
keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada Bank Tanah
untuk memajukan kesejahteraan umum, menciptakan lapangan
kerja, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan
nasional.
Yang dimaksud dengan "prinsip keberlanjutan" adalah dapat
memperoleh surplus yang dikembalikan untuk pengembangan
Bank Tanah.
(3)
Cukup jelas.
(41
Cukup jelas.
(s)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas
SK No 099357 A
Pasal44...
-- 40 of 41 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.
-t4-
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pinjaman dalam rangka pembiayaan
peningkatan kapasitas pengelolaan aset" antara lain:
a. pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya; dan
b. menerbitkan obligasi.
Pelaksanaan pinjaman dalam rangka pembiayaan peningkatan
kapasitas pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan tata kelola
yang baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penghapusan aset tetap non tanah"
adalah penghapusan aset yang digunakan dalam kegiatan
pendukung penyelenggaraan Bank Tanah, antara lain:
a. gedung dan bangunan; dan
b. peralatan dan mesin.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6683
SK No 099358 A
-- 41 of 41 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
tentang AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - CIPTA KERJA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 64/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Article 6 specifies that land acquisition can come from government designations or private entities.
Article 14 states that land utilization must involve cooperation with other parties, ensuring that it serves broader societal interests.
Article 42 outlines that the Land Bank must manage its finances based on good governance principles, ensuring sustainability and independence.