Government Regulation No. 63 of 2023 on the Increase of State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of State-Owned Enterprise PT Len Industri
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Government Regulation No. 63 of 2023 outlines the framework for increasing the state capital participation of the Republic of Indonesia in the share capital of PT Len Industri, a state-owned enterprise (BUMN). This regulation is significant for foreign investors as it clarifies the government's commitment to enhancing the financial capacity of PT Len Industri, which may impact its operations and investment opportunities. The regulation primarily affects PT Len Industri and its stakeholders, including investors and partners involved in its projects. Key obligations under this regulation include the requirement for PT Len Industri to utilize the additional capital effectively to support its business objectives and enhance its competitiveness in the market. This regulation interacts with other related regulations governing state-owned enterprises and capital investment, ensuring that the increase in capital aligns with national economic goals and investment strategies. Foreign investors looking to engage with PT Len Industri or explore partnerships should be aware of this regulation, as it may influence the company's strategic direction and investment potential.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (9K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRESIDEN
NEFUEUK INOONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DAI,AM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROI
PT LEN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Len Industri dalam rangka mendukung
pembangunan bidang pertahanan dan keamanan
serta optimalisasi industri pertahanan nasional, perlu
melakukan penambahan penyertaafl modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PI kn Industri yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 mela\i konversi piutang pokok negara berupa
Subsidiary Loan Agreement (StA) dan Rekening Dana
Investasi (RDI) pada Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Len Industri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tr;ntang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PI Len Industri;
Mengingat: . . .
b
SK No 188961A
-- 1 of 7 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Mengingat
Menetapkan
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentar:.g
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (I*rr^baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2O05 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor LL6, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tatlun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan
Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DAI,AM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT LEN INDUSTRI.
Pasal 1 ...
SK No 198344A
-- 2 of 7 --
BL|K INDONE5IA
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal negara ke dalam modal saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri yang
statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero)
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)
Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan
Komponen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 123 Tahun 2O2l tenlang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang
Industri Elektronika Profesional dan Komponen.
Pasal 2
(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I sebesar paling
banyak Rp456.253.223.000,00 (empat ratus lima
puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua
ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(21 Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 melalui konversi piutang pokok
negara berupa Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan
Rekening Dana Investasi (RDI) pada Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Len Industri berdasarkan
Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar...
SK No 198345A
-- 3 of 7 --
LIK TIFFT\T*XA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik penempatannya
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tangeal 27 Desember 2023
MENTERI SEKRETAzuS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 168
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
ttd
PIh
|,il^
SK No 188957A
Sihwati Lestari
-- 4 of 7 --
1
PRESIDEN
NEPUBUT TNDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT LEN INDUSTRI
DAFTAR zuNCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PEI.IYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT LEN INDUSTRI
NO. URAIAN NII,AI
Perjanjian Perubahan
Terhadap Perjanjian Penerusan
Pinjaman Nomor SLA-716/DP3/1993
tanggal 4 Agustus 1993 sebagaimana
terakhir diubah dengan Perjanjian
Perubahan (Amendemen) Nomor 3-7941 I
MK.5l2Ol2 tanggal 2 Oktober 2Ol2
antara Pemerintah Republik Indonesia
dan PT Len Industri (Persero) Nomor
AMA- 1 296l SLA-7 1 6/ DSMI I 2023 tanggal
4 Apil2O23.
Rp32.O64.008.197,4O
2 Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT
Len Industri (Persero) serta PT PAL
Indonesia Nomor SLA-1305/EKS-SLA-
461 IDSMI I 2023 tanggal 4 Apnl 2023.
Rp6.575.002.748,oo
3 Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT
Len Industri (Persero) serta PT PAL
Indonesia Nomor SLA-1306/EKS-SLA-
183/DSMI/2023 tangeal 4 Apnl2023-
Rp95.002.251 .O24,oo
4 Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PI
kn Industri (Persero) serta PT PAL
Indonesia Nomor RDI-423/EKS-RDI-
172 I DSMI I 2023 tanggal 4 April 2023.
Rp55.864.508.502'00
SK No 188958A
5. Perjanjian . . .
-- 5 of 7 --
PRESIDEN
NEPUELIK INDONESIA
-2
5 Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PI
Len Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor RDI-422lEKS-RDI-173/DSMI/
2023 tanggal 4 April2O23.
Rp39.922.362.79t,67
6 Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PI
Len Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor SLA- 1298/EKS-SI,A- I 275lDSMI/
2023 tanggal 4 April2023.
RpS.166.323.075,O0
7 Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT
Len Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor SLA- 1299l EKS-SLA- 1 279lDSMI/
2023 tanggal 4 Apnl2O23.
Rp3.187.548.214,06
8 Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT
Len Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor SLA- 1302/EKS-SLA- 1284l DSMI/
2023 tanggal 4 Apil2O23.
Rp6.363.043.O21,92
9 Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PI
l,en Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor SLA- 130 1 /EKS-SLA- 1285/ DSMI/
2023 tanggal 4 Apnl2O23.
Rp34.028.001.310,69
11.
10. Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT
Len Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor Sr,A- 13O3/EKS-SLA- 1 286/DSMI/
2023 tanggal 4 Apnl2O23.
Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT
Len Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor SI"A- 1304/EKS-SL{- 1287lDSMI/
2O23 tanggal 4 Apnl 2023.
Rps2.497.682.t67,36
Rp82.373.474.147,61
12. Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PI
Len Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor SLA- 13O0/EKS-SLA- 1 288/DSMI/
2023tanggd4 Apnl2O23.
Rp39.975.389 .649,12
SK No 198348A
13. Perjanjian. . .
-- 6 of 7 --
FRESIDEN
REPIIELIX INDONESIA
-3
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. De dang Perundang-undangan dan
Hukum,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd
c
l,{l^
wati l.e stari
13. Perjanjian Novasi Pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pl
Len Industri (Persero) serta PT Pindad
Nomor SLA- 1297 I EKS-SI,A- 1 289 / DSMI/
2023 tanggal 4 Apil2O23.
Rp3.233.627.436,17
JUMLAH Rp456.253.222.285,OO
R
EuJ
,*
'K
SK No 188959A
-- 7 of 7 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 63/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.