Peraturan Pemerintah
BerlakuPP 6/2023
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
No. 6 of 2023
Diterbitkan
16 Feb 2023
Berlaku
16 Feb 2023
Penerbit
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
Berlaku
No. 6 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the framework for the preparation of the Work Plan and Budget (RKA) for ministries and state institutions in Indonesia. It aims to enhance the effectiveness and efficiency of budgeting processes, ensuring that they align with national development goals and fiscal discipline. The regulation replaces the previous Government Regulation No. 90 of 2010, addressing its shortcomings and adapting to evolving legal and fiscal needs.
The regulation primarily affects ministries, state institutions, and the General Treasurer of the State (Bendahara Umum Negara). It applies to all government sectors involved in budget preparation, including those managing public spending and transfers to regional governments.
- **Pasal 2** outlines that the regulation serves as a guideline for the Minister/Head of Institutions in preparing RKAs that meet legal and budgeting standards. - **Pasal 3** specifies the scope of the regulation, which includes the preparation of the State Budget (APBN), principles of RKA preparation, and the control and evaluation of budget performance. - **Pasal 17** mandates that the Minister/Head of Institutions is responsible for preparing and ensuring the quality of RKA-K/L, while the Minister of Finance prepares RKA-BUN. - **Pasal 25** requires synchronization of central government spending and transfers to regions, ensuring alignment with national priorities and budget structures.
- **RKA** (Rencana Kerja dan Anggaran): Work Plan and Budget document. - **APBN** (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): State Budget. - **DIPA** (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran): Budget Implementation List. - **Pagu Anggaran**: Budget ceiling allocated to ministries/institutions.
The regulation came into effect on February 16, 2023, and replaces Government Regulation No. 90 of 2010. It retains provisions from the previous regulation that do not conflict with the new regulation.
The regulation interacts with various laws and regulations, including the Law on State Finance and the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. It also aligns with the principles set forth in the National Medium-Term Development Plan (RPJM) and the National Strategic Plan (Renstra).
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 states that this regulation serves as a guideline for the Minister/Head of Institutions in preparing RKAs that meet legal and budgeting standards.
Pasal 3 specifies the scope of the regulation, which includes the preparation of the State Budget (APBN), principles of RKA preparation, and the control and evaluation of budget performance.
Pasal 17 mandates that the Minister/Head of Institutions is responsible for preparing and ensuring the quality of RKA-K/L, while the Minister of Finance prepares RKA-BUN.
Pasal 25 requires synchronization of central government spending and transfers to regions, ensuring alignment with national priorities and budget structures.
Pasal 47 outlines the evaluation of budget performance by the Minister of Finance, which is used as a basis for future budget planning and adjustments.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (73K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
Menimbang
Mengingat
SALINAN
REPUELIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan peran
penganggaran dalam mendukung pembangunan
nasional, mengakomodasi penyempurnaan sistem
perencanaan dan penganggaran pada
Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara,
dan penerapan sinkronisasi belanja pemerintah pusat
dan transfer ke daerah maka terhadap mekanisme
penyusunan nencana kerja dan anggaran melalui
penguatan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi
dalam proses penganggaran perlu dilaksanakan secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam mekanisme pen5rusunan rencana kerja
dan anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana
diatur dalam Perahrran Pemerintah Nomor 9O Tahun
2O1O tentang Penyrsunan Rencana Keda dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga masih
terdapat kekurangan dan belum dapat menampung
perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a dan humf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-
Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pen5rusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
l. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
SK No 170502 A
2.Undang-Undang...
-- 1 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l.;
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya
disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan
tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga,
RKA Otorita lbu Kota Nusantara, dan RKA bendahara
umum negara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran negara
menurut nomenklatur kementerian/lembaga dan
bendahara umum negara dalam menjalankan fungsi
belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan
pembiayaan.
4. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan
pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan
sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya
mencerminkan bidang urusan tertentu dalam
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa
program untuk mencapai sasaran strategis
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan indikator kinerja yang tenrkur.
Menetapkan
SK No 093336A
5.Rencana...
-- 2 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Kementerian/l,embaga yang
selanjutnya disebut Renstra KIL adalah dokumen
perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5
(lima) tahun.
7. Kerangka Anggaran Jangka Menengah yang
selanjutnya disingkat KAJM adalah rencana APBN
jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan,
belanja, dan pembiayaan untuk menjaga
kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai
pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31
Desember.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/
Lembaga atau Rencana Kerja Kementerianl Lembaga
yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1
(satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
yang selanjutnya disingkat RI(A-KIL adalah dokumen
rencana keuangan tahunan yang memuat rincian
kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-
masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut
Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga.
1 1. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah
dokumen rencana keuangan tahunan dari Bendahara
Umum Negara yang memuat rincian kegiatan,
anggaran, dan target kinerja dari Pembantu Pengguna
Anggaran Bendahara Umum Negara, yang disusun
menurut Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
12. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah
unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang
berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara.
13. Belanja. . .
SK No 093189 A
-- 3 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
13. Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan
dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas,
prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.
L4. Program RI(A-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya
disebut Program adalah penjabaran kebijakan beserta
rencana penerapannya yang dimiliki
Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara
untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam
mencapai hasil (outcomel tertentu sesuai dengan tugas
dan fungsi Kementerianll,embaga dan fungsi
Bendahara Umum Negara dimaksud serta visi dan
misi Presiden.
15. Kegiatan RKA-K/L dan RI(A-BUN yang selanjutnya
disebut Kegiatan adalah suatu aktivitas yang
dilaksanakan untuk menghasilkan Keluaran loutptttl
dalam mendukung tenrujudnya sasaran Program.
L6. Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan
hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam
mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional.
17. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari
suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
18. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disebut Pagu Indikatif K/L adalah indikasi Pagu
Anggaran yang akan dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam
. penJrusunan Renja-K/L.
19. Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah
indikasi dana yang akan dialokasikan untuk
memenuhi kebutuhan Bendahara Umum Negara.
20. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Pagu Anggaran KIL adalah batas
tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga dalam rangka pen) rsunan
RKA-K/L.
21. Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah batas
tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada
Bendahara Umum Negara sebagai dasar penyusunan
RKA-BUN.
22.Alokasi...
SK No 093188 A
-- 4 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
22. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Alokasi Anggaran KIL adalah
batas tertinggi anggaran pengeluaran yang
dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga
berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang
dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan
rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat.
23. Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah
batas tertinggi anggaran pengeluaran yang
dialokasikan kepada Menteri Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara berdasarkan hasil
pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam
hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN
antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Ra1ryat.
24. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.
25. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
26. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara
dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
lainnya.
27. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada
Kementerian/ Lembaga ya.ng bersangkutan.
28. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan
adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.
30.Menteri...
SK No 093389 A
-- 5 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
30. Menteri Keuangan adalah menteri yang
menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang
keuangan negara.
31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 2
(1) Peraturan Pemerintah ini digunakan sebagai pedoman
bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara dalam menJrusun RKA
sehingga menghasilkan RKA yang berkualitas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kaidah penganggaran.
(21 Peraturan Pemerintah ini bertujuan agar:
a. anggaran yang disusun sesuai dengan prinsip
Belanja Berkualitas;
b. kebijakan pemerintah dalam proses
penganggaran tepat sasaran;
c. belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan
pembiayaan dapat bersinergi dan tersinkronisasi;
d. hasil evaluasi Kinerja anggaran serta hasil
pengendalian dan pernantauan, yang
menggunakan sistem informasi terintegrasi,
menjadi dasar penyusunan RKA; dan
e. RKA yang disusun memberikan informasi secara
komprehensif.
Pasal 3
Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. penJrusunan APBN;
b. prinsip-prinsippen5rusunanRKA;
c. proses penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan
RI(A-BUN;
d. DIPA dan perubahan anggaran dalam pelaksanaan
APBN;
SK No 093388 A
e. pengendalian. . .
-- 6 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e. pengendalian dan pemantauan serta evaluasi Kinerja
anggaran;
t. pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g. RKA Otorita Ibu Kota Nusantara.
BAB II
PENYUSUNAN APBN
Pasal 4
(U Pemerintah men5rusun APBN setiap tahun dalam
rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk
mencapai tujuan bernegara.
l2l APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harr.s
dikelola secara tertib dan bertanggung jawab
berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, dan
asas umum dalam pengelolaan keuangan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 5
(1) Menteri Keuangan men5rusun rancangan APBN dalam
rangka pelaksanaan pengelolaan fiskal.
(21 Rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. anggaran pendapatan negara;
b. anggaran belanja negara; dan
c. pembiayaan.
(3) Anggaran pendapatan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf a, disusun berdasarkan rencana
pendapatan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l huruf b disusun berdasarkan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan
memperhatikan kemampuan menghimpun
pendapatan negara.
(5) Dalam...
SK No 093387 A
-- 7 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Dalam hal rencana belanja negara melebihi rencana
pendapatan negara, Pemerintah menjalankan
anggaran defisit yang ditutup dengan pembiayaan.
(6) Anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),huruf b disusun dari himpunan RKA.
(71 Menteri Keuangan menetapkan komposisi pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RKA
Bagian Kesatu
Pendekatan dan Pedoman Penyusunan RKA
Pasal 6
(1) Pen5rusunan RKA harus menggunakan pendekatan:
a. kerangka pengeluaran jangka menengah;
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berbasis Kinerja.
(2) RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut
klasifikasi anggaran.
(3) Pen5rusunan RI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan instrumen:
a. indikator Kinerja;
b. standar biaya; dan
c. evaluasi Kinerja.
Pasal 7
(1) Dalam hal RKA-BUN disusun berdasarkan kebutuhan
dan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara, penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan
pendekatan dan instrumen yang dikecualikan dari
pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dan instrumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3).
(21 Ketentuan mengenai pendekatan dan instrumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.
SK No 093386 A
Bagian
-- 8 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua
Klasifikasi Anggaran, lndikator Kinerja, Standar Biaya, dan
Belanja Berkualitas Dalam Pen5rusunan RKA
Pasal 8
(1) Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) meliputi:
a. klasifikasi organisasi;
b. klasifikasi fungsi; dan
c. klasifikasi jenis belanja.
(21 Klasifikasi organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) humf a merupakan pengelompokan alokasi
sesuai dengan struktur organisasi
Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
(3) Klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurrf b merupakan pengelompokan alokasi sesuai
fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara.
(4) Klasifikasi jenis belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf (c) mertrpakan pengelompokan belanja
negara berdasarkan jenis belanja dan transfer ke
daerah.
(5) Selain klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan
klasifikasi pembiayaan.
(6) Klasifikasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), merupakan pengelompokan pengeluaran
pembiayaan berdasarkan jenis pengeluaran
pembiayaan.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi anggaran
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 9
(1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) huruf a merupakan rumusan yang
digunakan sebagai alat ukur untuk mengindikasikan
keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja yang bersifat
kuantatif atau kualitatif.
(2) Indikator...
SK No 093385 A
-- 9 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk mengukur Kinerja dan mengevaluasi
capaian suatu Program atau Kegiatan.
(3) Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan Indikator
Kinerja dan perubahannya pada ayat (21 berdasarkan
kesepakatan antara Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan, dan
Kementerian/Lembaga.
(4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit bersifat jelas, dapat diukur secara
periodik, dapat dicapai, mempunyai relevansi, dan
akurat.
(5) Pen5rusunan, penetapan, dan perubahan indikator
Kinerja dalam pen5rusunan RIG-K/L dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(6) Pen5rusunan, penetapan, dan perubahan indikator
Kinerja dalam pen)rusunan RKA-BUN dilakukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Pasal 1O
(1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) hurr-f b terdiri atas:
a. standar biaya masukan;
b. standar biaya keluaran; dan
c. standar struktur biaya.
(21 Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan dalam penyusunErn RKA dan/atau
pelaksanaan anggaran.
(3) Dalam rangka penJrusunan RI(A-BUN, standar biaya
dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai
dengan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 11...
SK No 093384A
-- 10 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1 1
(1) RI(A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun
berdasarkan prinsip Belanja Berkualitas yang
meliputi:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. prioritas;
d. transparansi; dan
e. akuntabilitas.
(21 Ketentuan mengenai prinsip Belanja Berkualitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf d, dan huruf e diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan.
(3) Ketentuan mengenai prinsip Belanja Berkualitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur
dengan Peraturan Menteri Perencanaan.
Bagian Ketiga
KAJM
Pasal 12
(1) Menteri Keuangan men5rusun KAJM yang memuat
kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan
jangka menengah untuk menjaga kesinambungan dan
disiplin fiskal pemerintah dalam perspektif jangka
menengah.
(21 KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan memperhatikan kerangka fiskal jangka
menengah yang meliputi:
a. proyeksi/rencana asumsi ekonomi makro untuk
jangka menengah; dan
b. proyeksi/rencana/target fiskal jangka menengah.
(3) Selain memperhatikan kerangka fiskal jangka
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (21, KAJM
disusun dengan memperhatikan:
a. RPJM Nasional;
b. kerangka pengeluaran jangka menengah;
c.evaluasi...
SK No 093383 A
-- 11 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
c. evaluasi Kinerja APBN; dan/atau
d. realisasi APBN.
Pasal 13
(1) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
disusun pada setiap tahun anggaran dan menjadi
bagian dari nota keuangan dan APBN.
(21 Dalam men5rusun KAJM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri Keuangan menentukan pilihan
sumber pendanaan.
(3) Penentuan pilihan sumber pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 mempertimbangkan:
a. perkembangan pendapatan;
b. komitmen pendanaan belanja jangka menengah
Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah;
dan
c. kapasitas utang pemerintah pusat.
(4) Dalam menentukan pilihan sumber pendanhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Menteri
Keuangan dapat berkoordinasi dengan Menteri
Perencanaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
(5) KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. KAJM yang disusun pertama kali; dan
b. KAJM yang digulirkan.
Pasal 14
(1) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
digunakan sebagai acuan oleh Kementerian Keuangan
dalam pen5rusunan:
a. pagu Kementerian/Lembaga, pagu transfer ke
daerah, dan pagu pembiayaan;
b. proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
dan
c. kontrak tahun jamak dan komitmen jangka
menengah lainnya.
(2) KAJM...
SK No 093382A
-- 12 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2
digunakan sebagai acuan oleh Kementerian/Lembaga
dalam:
a. penJrusunan kerangka pengeluaran jangka
menengah dalam RKA-K/L; dan
b. perencanaan kontrak tahun jamak dan komitmen
jangka menengah lainnya.
(3) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
digunakan sebagai acuan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara dalam:
a. pen5rusunan Rencana Strategis Bendahara Umum
Negara;
b. penyusunan kerangka pengeluaran jangka
menengah dalam RKA-BUN; dan
c. komitmen jangka menengah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan
dan penggunaan KAJM diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Bagian Keempat
Kompetensi Teknis untuk Penyusunan RKA
Pasal 15
(1) Penyusunan RKA dilaksanakan oleh pejabat dan/atau
pegawai yang memenuhi standar kompetensi teknis.
(21 Ketentuan mengenai standar dan tata cara pemenuhan
kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Kelima
Sistem Informasi Pen5rusunan RKA
Pasal 16
(1) Menteri Keuangan mengembangkan dan/atau
menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi dalam
penJrusunan RI(A.
(2) Sistem...
SK No 093381 A
-- 13 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-t4-
(21 Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup proses penganggaran,
pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi
penganggaran termasuk proses pengelolaan aset dan
proses sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan
transfer ke daerah.
(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) terintegrasi dengan sistem perencanaan,
pengadaan, pengendalian pembangunan, serta
pelaporan Kinerja instansi.
(4) Kementerian/Lembaga membuka akses data dan
sistem informasi untuk kepentingan penyelenggaraan
sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. sistem informasi penyusunan RI(A sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan
b. akses data dan sistem informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4),
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Keenam
Kewajiban Menteri/ Pimpinan lembaga dan
Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan RKA
Pasal 17
(1) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran Kementerian/Lembaga wajib menJrusun dan
bertanggungiawab terhadap RKA-K/ L.
(21 Menteri Keuangan selain selaku Pengguna Anggaran
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), juga menJrusun RKA-BUN dalam
kewenangannya selaku Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara.
SK No 093380A
Bagian
-- 14 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketujuh
Struktur dan Format RI(A
Pasal 18
(1) Stmktur RKA memuat:
a. rincian anggaran; dan
b. informasi Kinerja.
(21 Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, paling sedikit disusun menurut:
a. Program;
b. Kegiatan;
c. Keluaran; dan
d. sumber pendanaan.
(3) Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b memuat paling sedikit:
a. hasil;
b. Keluaran; dan
c. indikator Kinerja.
(4) Struktur RI(A disusun dengan format yang disediakan
oleh sistem informasi penyusunan RI(A sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16.
(5) Struktur RI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
khusus struktur RKA BUN yang disusun disesuaikan
dengan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan format
RKA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Kedelapan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Dalam Pen5rusunan RKA-K lL dan RKA-BUN
Pasal 19
(1) Dalam penerapan peng€Lnggaran berbasis Kinerja,
Menteri/Pimpinan [.embaga memformulasikan
Program, Kegiatan, dan Keluaran.
(21 Menteri Keuangan dapat melakukan penajaman
Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah penyusunan Renja K/L
berdasarkan kebutuhan.
(3) Dalam...
SK No 093379 A
-- 15 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Dalam hal penajaman Program, Kegiatan, dan
Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat l2l terkait
prioritas nasional, disepakati dalam pertemuan 3 (tiga)
pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga.
(4) Hasil penajaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dan ayat (3), digunakan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai acuan dalam pen5rusunan RI(A-K/L.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penajaman Program,
Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (3) dalam pen5rusunan RKA-K/L
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 2O
(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) terdiri atas:
a. Program teknis; dan
b. Program dukungan manajemen.
(21 Program teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk mencapai target prioritas
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
RPJM Nasional, RKP, dan sesuai arahan Presiden.
(3) Program teknis untuk pelaksanaan prioritas
pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat bersifat lintas unit eselon I dalam 1 (satu)
Kementerianll*mbaga yang sama atau lintas
Kementerian/Lembaga.
(4) Program teknis yang bersifat lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh:
a. pejabat unit eselon I Kementerian/Lembaga yang
ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk
Program lintas unit eselon I dalam 1 (satu)
Kementerian/Lembaga yang sama; dan
b. Kementerian/Lembaga yang ditetapkan sebagai
koordinator untuk Program lintas
Keme n ter ian I l,emb aga.
(5) Program dukungan manajemen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Program
yang berkarakteristik sebagai dukungan pelaksanaan
fungsi Kementerian/Lembaga dan administrasi
pemerintahan.
Pasal 2l . ..
SK No 093378 A
-- 16 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 2 1
(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) terdiri atas:
a. Kegiatan generik; dan
b. Kegiatan teknis.
(2) Kegiatan generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan Kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit eselon I atau eselon II yang memiliki
karakteristik sejenis sebagai unit pendukung dan
memiliki Program dukungan manajemen.
(3) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan sebagai bagian dari Program
teknis untuk mencapai target prioritas pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional
dan RKP.
(4) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
terdiri atas:
a. Kegiatan spesifik yang dilaksanakan oleh 1 (satu)
unit kerja tertentu; dan
b. Kegiatan lintas yang dilaksanakan oleh beberapa
unit kerja tertentu.
(5) Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan
lintas menunjuk koordinator Kegiatan.
Pasal22
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1)
dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I ayat
(1) mengacu pada rumusan Program dan Kegiatan dalam
Renja K/L.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai Program dan Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri
Perencanaan sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 24
(1) Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis
Kinerja, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara men5rusun dan melakukan penajaman
Program, Kegiatan, dan Keluaran.
(2) Ketentuan...
SK No 093377 A
-- 17 of 54 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
(21 Ketentuan mengenai penajaman Program, Kegiatan,
dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam penyusunan RKA BUN diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan.
Bagian Kesembilan
Sinkronisasi Pen5rusunan RKA
Pasal 25
(1) Dalam pen)rusunan RKA, Menteri/Pimpinan Lembaga
melakukan sinkronisasi terhadap belanja pemerintah
pusat dan transfer ke daerah.
(21 Sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan
transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit dilakukan terhadap:
a. prioritas pembangunan;
b. pembagian urusan; dan
c. struktur anggaran.
(3) Sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan
transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan paling sedikit dengan transfer ke daerah
yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peratur€rn perundang-undangan.
(4) Transfer ke daerah yang penggunaannya telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit terhadap dana alokasi khusus.
(5) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat f|l
disusun dan dibahas bersama oleh Menteri Keuangan
dan Menteri Perencanaan.
(6) Sinkronisasi menurut pembagian urusan sebagaimana
dimaksud pada ayat l2l huruf b dilakukan
berdasarkan:
a. kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. kewenangan pemerintah daerah yang
dilaksanakan oleh pemerintah pusat menur-ut
kebijakan atau penugasan.
(71 Ketentuan mengenai mekanisme sinkronisasi diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan
Menteri Perencanaan sesuai dengan kewenangannya.
SK No 065491 B
BABIV...
-- 18 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV
PROSES PEI{YUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-K/L DAN RKA-BUN
Bagian Kesatu
Proses Pen5rusunan dan Penelaahan RI(A-K/L
Paragraf I
Prapenyusunan RKA-K/L
Pasal 26
(1) Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran,
Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional
kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Presiden menyetujui tema, sasaran, Arah Kebijakan,
dan Prioritas Pembangunan Nasional untuk tahun
anggaran direncanakan paling lambat bulan Januari
berdasarkan hasil evaluasi Kinerja anggaran dan
pembangunan tahun sebelumnya serta kebijakan
tahun berjalan.
(3) Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran,
Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional
yang telah disetujui Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 kepada selumh Kementerian/Lembaga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(41 Berdasarkan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan
Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kementerian/Lembaga
menJrusun usulan:
a. Kegiatan dan Keluar€rn berlanjut; atau
b. Keluaran baru.
(5) Menteri Keuangan bersama denga Menteri
Perencanaan melakukan penilaian kelayakan atas
usulan Kegiatan dan Keluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
(6) Tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan penilaian kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian tidak
terpisahkan dari pen5rusunan dan penelaahan Renja
K/L dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal27...
SK No 065490 B
-- 19 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal27
(1) Untuk melaksanakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan
RKA-K/L, Kementerian/Lembaga menJrusun angka
prakiraan maju 3 (tiga) tahun dalam RKA-K/L yang
sudah dimutakhirkan.
12) Angka prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan
penyusunan angka dasar Kementerian/Lembaga.
(3) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan angka
dasar yang sudah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Perencanaan.
(4) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan bersama-
sama melakukan tinjau ulang terhadap angka dasar
yang sudah disusun Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam melakukan tinjau ulang angka dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri
Keuangan memperhatikan ketersediaan anggaran
sebagai bahan dalam pen5rusunan Pagu Indikatif KlL.
(6) Pen5rusunan angka prakiraan maju sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tata cara tinjau ulang
angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 28
(1) Menteri Keuangan bersama-sama Menteri
Perencanaan mengalokasikan ketersediaan anggaran
ke dalam Program dalam rangka pen5rusunan
rancangan Pagu Indikatif KlL.
(21 Pagu Indikatif K/L sebagaimana dimaksud pada ayat
(U disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga
melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Perencanaan tentang Pagu Indikatif KlL.
(3) Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun ranc€ulgErn
Renja K/Lmengacu pada Renstra KlL, rancangan awal
RKP, dan Pagu Indikatif K/L sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(4) Dalam...
SK No 056755 A
-- 20 of 54 --
PRESIDEN
REPUEUK TNDONESIA
-2L-
(41 Dalam hal terdapat Program lintas
Kementerian / Lembaga, penJrusunan ranc€utgan Renj a
K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat pada
Program dimaksud.
(5) Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pertemuan 3
(tiga) pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja
K/L.
(6) Rancangan Renja K/L hasil penelaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan
penyempurnaan ranc€rngErn awal RKP dan bahan
pembicaraan pendahuluan ranca.ngan APBN.
Paragraf 2
Proses Pen5rusunan RKA-K/ L
Pasal 29
(1) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan
memutakhirkan ketersediaan anggaran berdasarkan
hasil pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
(21 Berdasarkan hasil pemutakhiran ketersediaan
€rnggara.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
arahan Presiden, Menteri Keuangan bersama-sama
Menteri Perencanaan mengalokasikan anggaran
menurut Program dalam rangka penyusunan
ranc€rngan Pagu Anggaran K/L dengan
mempertimbangkan:
a. hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan
r€rnca.ngan APBN; dan
b. Kegiatan dan Keluaran baru.
(3) Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga
melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Perencanaan setelah disetqjui Presiden paling lambat
pada akhir bulan Juni.
(41 Menteri/Pimpinan lembaga melakukan pemutakhiran
rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (5) menjadi Renja KlLberdasarkan Pagur
Anggaran KIL dan RKP.
SK No 056754 A
(5) Menteri...
-- 21 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun RKA-K/L
berdasarkan:
a. RKP;
b. Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
c. Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (3); dan
d. standar biaya.
(6) Dalam menyusun RKA-K/L sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Menteri/Pimpinan Lembaga
memperhatikan:
a. RPJM Nasional;
b. KAJM;
c. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal; dan
d. Renstra KlL.
(71 Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L,
Menteri/Pimpinan Lembaga menugaskan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan
reviu RKA-K/L.
Paragraf 3
Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L
Pasal 3O
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L
yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) dengan memperhatikan
sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan
penelaahan.
(21 Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terintegrasi yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.
(3) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dengan memperhatikan sinkronisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan
dilaksanakan oleh:
a. Menteri...
SK No 093344 A
-- 22 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. Menteri Perencanaan terhadap kesesuaian
pencapaian sasaran RKA-K lL dengan Renja-K/L
dan RKP; dan
b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-KIL
dengan efisiensi dan efektivitas belanja
Kementerian/ Lembaga.
(4) Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi himpunan RKA-K/L.
(5) Berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana
dimaksud pada ayat (41, Menteri Keuangan dapat
melakukan penyesuaian terhadap Pagu Anggaran K/L.
(6) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diselesaikan paling lambat pada bulan Juli.
Paragraf 4
Penggunaan Hasil Penelaahan RKA-K/L
dalam Penyusunan Rancangan APBN
Pasal 31
(1) Kementerian Keuangan menghimpun RI(A-KIL hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (4) untuk digunakan sebagai bahan pen5rusunan:
a. Rancangan Undang-Undang tentang APBN
beserta Nota Keuangan; dan
b. dokumen pendukungnya.
(2) Himpunan RKA-K/L sebagai bahan penJrusunan
Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta
Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,
dan program.
(3) Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta
Nota Keuangan dibahas dalam sidang kabinet.
(4) Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta
Nota Keuangan hasil sidang kabinet sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Ralryat pada bulan Agustus.
SK No 093343 A
Paragrafs. . .
-- 23 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Paragraf 5
Alokasi Anggaran K/L
Pasal 32
(1) Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta
Nota Keuangan dengan Dewan Perwakilan Ra1ryat,
Menteri Keuangan menyampaikan Alokasi Anggaran
KIL hasil kesepakatan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga.
(2) Alokasi Anggaran K/L hasil kesepakatan pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
tertentu termasuk penyesuaian Pagu Anggaran KlL.
(3) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian
RKA-K/L dengan Alokasi Anggaran KIL hasil
kesepakatan pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Paragraf 6
Penelaahan RKA-K /LBerdasarkan Alokasi Anggaran K/L
Pasal 33
(1) Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan
melakukan Penelaahan RKA-K/ L berdasarkan Alokasi
Anggaran K/L dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga.
(21 Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a. Menteri Perencanaan terhadap ketepatan sasaran
RKA-K/L hasil pembahasan Dewan Perwakilan
Ralryat dengan sasaran RKP; dan
b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RI(A-KIL
hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat
dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja
negara.
(3) RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat l2l merupakan dasar penyusunan DIPA.
SK No 093342A
Paragraf7 ...
-- 24 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Paragraf 7
Pendelegasian
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan.
Bagian Kedua
Proses Penyusunan dan Penelaahan RKA-BUN
Paragraf 1
Proses Pen5rusunan RKA-BUN
Pasal 35
(U Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara menetapkan unit organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA
BUN.
(21 Pada awal tahun anggaran, PPA BUN melakukan:
a. evaluasi Kinerja Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara;
b. pen5rusunan indikator Kinerja dalam
penganggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara; dan
c. penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara
Umum Negara.
(3) Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dapat
berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga
atau pihak lain terkait untuk menJrusun indikasi
kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum
Negara untuk tahun anggar€rn yang direncanakan
dengan berpedoman pada:
a. prakiraan maju;
b. evaluasi Kinerja Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara;
c. indikator Kineda; dan
d. rencana strategis yang telah disusun.
SK No 093341 A
(4) Indikasi...
-- 25 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.
(4) Indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara
Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan indikasi dana untuk memenuhi program
pemerintah yang dianggarkan pada Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.
(5) Menteri Keuangan menetapkan Pagu Indikatif BUN
berdasarkan:
a. arahan Presiden;
b. hasil tinjau ulang angka dasar;
c. indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara
Umum Negara yang sudah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (4); dan/atau
d. kapasitas fiskal, dengan memperhatikan
rancangan awal RKP.
(6) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), PPA BUN melakukan penyesuaian indikasi
kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum
Negara.
Pasal 36
(1) Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN
dengan berpedoman pada:
a. arahan Presiden;
b. hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan
rancangan APBN; dan
c. RKP.
(21 Berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPA BUN menJrusun RKA-
BUN.
(3) Penyusunan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (21dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan
Kementerian/Lembaga atau pihak lain yang terkait.
(41 Koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat berupa melaksanakan sinkronisasi
antara RKA-K/L dan RI(A-BUN agar tidak terdapat
duplikasi anggaran.
(5) Untuk...
SK No 0933904
-- 26 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Untuk meningkatkan kualitas RKA-BUN, Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
dari Kementerian/L,embaga yang memperoleh
penugasan selaku kuasa pengguna anggaran
Bendahara Umum Negara untuk melakukan reviu RKA
satuan kerja Bendahara Umum Negara.
(6) PPA BUN menyampaikan RKA-BUN yang telah disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
dilakukan penelaahan.
Paragraf 2
Alokasi Anggaran BUN
Pasal 37
(1) Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta
Nota Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat,
Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran BUN
yang disampaikan kepada PPA BUN.
(21 PPA BUN melakukan penyesuaian RKA-BUN dengan
Alokasi Anggaran hasil kesepakatan pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) PPA BUN menyampaikan RKA-BUN yang telah
disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk dilakukan penelaahan.
Paragraf 3
Pendelegasian
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen)rusunan,
penelaahan, dan penetapan RKA-BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan.
SK No 093358 A
Bagian
-- 27 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB V
DIPA DAN PERUBAHAN ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN APBN
Bagian Kesatu
Pen5rusunan dan Pengesahan DIPA
Pasal 4O
Bagian Ketiga
Rincian APBN
Pasal 39
(1) Presiden menetapkan rincian APBN termasuk di
dalamnya rincian alokasi Kementerian/Lembaga dan
Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara.
(2) Rincian alokasi Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut klasifikasi
anggaran.
(3) Rincian alokasi Kementerian Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirinci menurut:
a. belanja pemerintah pusat;
b. transfer ke daerah; dan
c. pembiayaan.
(4) Rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat
tanggal 3O November.
(1) Pen5rusunan DIPA dilaksanakan dengan berpedoman
pada rincian APBN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (4), yang dilakukan oleh:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga untuk DIPA Bagian
Anggaran Kementerian/Lembaga; dan
b. PPA BUN untuk DIPA Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.
(21 DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan hasil penelaahan:
SK No 093357 A
a. RKA-K/L
-- 28 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
dan
b. RKA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37.
(3) Menteri Keuangan mengesahkan DIPA Bagian
Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 paling lambat tanggal 31
Desember.
(4) DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
belum disahkan sampai dengan tanggal 31 Desember
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan pada
tahun anggaran berjalan.
(5) Usulan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan
sebelum proses pengesahan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan DIPA
Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Kedua
Perubahan Anggaran Dalam Pelaksanaan APBN
Pasal 4 1
(1) Perubahan RKA, dapat sebagai akibat dari:
a. penyesuaian APBN pada tahun berjalan;
b. perubahan kebijakan dalam rangka penyesuaian
kebutuhan pelaksanaan; dan /atau
c. hasil pengendalian dan pemantauan.
(21 Penyesuaian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan Pemerintah, jika terjadi:
a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai
dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. keadaan yang menyebabkan harrs dilakukan
pergeseran anggaran antarunit organisasi
dan/atau antarprogram; dan/ atau
SK No 093356A
d.keadaan...
-- 29 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan anggaran tahun berjalan.
(3) Perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. perubahan kebijakan pemerintah pusat; dan
b. perubahan kebijakan internal
Kementerian/Lembaga.
(4) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat terdiri atas:
a. tambahan atau pengurangan alokasi anggaran
sebagai akibat Perubahan APBN, pergeseran
anggaran antar-Bagian Anggaran
Kementerianflnmbaga, dan/atau pergeseran
anggaran dari Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara atau sebaliknya;
b. realokasi anggaran belanja dari yang telah
ditetapkan dalam DIPA; dan/atau
c. revisi administrasi.
(5) Dalam hal mengusulkan penambahan anggaran,
Menteri/ Pimpinan Lembaga melakukan reviu terhadap
pencapaian Keluaran sebelum pengajuan usulan
perubahan RI(A-K/L.
(6) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna
anggaran untuk perubahan RKA yang tidak
menyebabkan perubahan DIPA; dan/ atau
b. Menteri Keuangan untuk perubahan RKA yang
menyebabkan perubahan DIPA.
l7l Penetapan perubahan RKA sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b menjadi dasar pengesahan DIPA.
(8) Dalam mengusulkan/mengajukan perubahan RKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Menteri/Pimpinan Lembaga IPPA BUN menugaskan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/ Lembaga atau Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK No 093355 A
(9) Ketentuan. . .
-- 30 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(9) Ketentuan mengenai tata cara perubahan RKA diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan.
PasaL 42
(1) Dalam keadaan darurat, Menteri/Pimpinan
Lembaga/PPA BUN dapat melakukan perubahan RKA.
(2) Ketentuan mengenai perubahan RKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan.
BAB VI
PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN, SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN
Bagian Kesatu
Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga
Pasal 43
(1) Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya,
bersama-sarna dengan Menteri Perencanaan, Menteri
Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta
instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian
dan pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
(21 Menteri Keuangan dalam melakukan pengendalian
dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memfokuskan pada aspek Kinerja anggaran.
(3) Pengendalian dan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri
Koordinator sesuai dengan bidangnya, Menteri
Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil pengendalian dan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan:
a. untuk memastikan pelaksanaan Program dan
Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; dan
b. sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian
kebijakan tahun berjalan.
(5) Berdasarkan hasil pengendalian dan pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri
Keuangan dapat melakukan penyesuaian belanja
Kementerian/Iembaga melalui mekanisme perubahan
RKA-K/L.
(6) Ketentuan. . .
SK No 093354 A
-- 31 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(6) Ketentuan mengenai pengendalian dan pemantauan
belanja Kementerian/Lembaga serta penyesuaian
belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Bagian Kedua
Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pasal 44
( 1) Menteri Keuangan melakukan pengendalian dan
pemantauan pelaksanaan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.
(21 Ketentuan mengenai pengendalian dan pemantauan
pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 45
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan
pemantauan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,
Menteri Keuangan menugaskan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Kementerian Keuangan untuk
melakukan pengawasan.
(21 Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Ketiga
Pengendalian dan Pemantauan Terhadap Sinkronisasi Belanja Pemerintah
Pusat dan Transfer ke Daerah
Pasal 46
(1) Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan
Menteri/Pimpinan Lembaga teknis sesuai dengan
kewenanga,nnya, bersama-sama melakukan
pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan
sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
SK No 093353 A
(2) Pengendalian. . .
-- 32 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Pengendalian dan pemantauan terhadap sinkronisasi
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
sedikit terhadap dana alokasi khusus.
(3) Pengendalian dan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Evaluasi Kinerja Anggaran
Pasal 47
(1) Menteri Keuangan melakukan evaluasi Kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c
terhadap:
a. Kinerja anggaran Kementerian/Lembaga; dan
b. Kinerja anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara.
(21 Hasil evaluasi Kinerja a.nggara.n, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu
dasar untuk:
a. penyusunan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan
prioritas pembangunan tahunan yang
direncanakan;
b. penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar;
c. pen5rusunan alokasi tahun yang direncanakan
dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan;
dan/atau
d. pemberian penghargaan dan/atau pengenaan
sanksi.
(3) Dalam melaksanakan evaluasi Kinerja anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
Keuangan dapat melibatkan:
a. Kementerian/l,embaga; dan/atau
b. pihak lainnya.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Kinerja
anggaran Kementerian/L,embaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan evaluasi Kinerja
anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal48...
SK No 093352 A
-- 33 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 48
Menteri Keuangan, Menteri Perenca.naan, dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi bersama-sama
menyinergikan:
a. evaluasi Kinerja anggaran;
b. evaluasi Kinerja pembangunan; dan
c. evaluasi akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah,
sesuai dengan kewenangannya.
BAB VII
PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
Pasal 49
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat men5rusun rencana
pengadaan barang/jasa pemerintah pada saat proses
penyusunan RKA-KIL.
(21 Berdasarkan Alokasi Anggaran KIL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, Menteri/Pimpinan Lembaga
dapat memulai persiapan dan pengumuman
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tahun
anggaran yang direncanakan.
(3) Perencanaan, persiapan dan pengumuman pengadaan
barangl jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (U dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
RKA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Pasal 50
(1) Ketentuan mengenai penyusunan RKA-K/L dalam
Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pen5rusunan RKA Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(21 Kekhususan RKA Otorita Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. pen5rusunan RKA yang terdiri atas rencana
pendapatan dan belanja;
b.penytrsunan...
SK No 093351 A
-- 34 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. pen5rusunan RKA Otorita Ibu Kota Nusantara
yang memperhatikan Rencana Induk lbu Kota
Nusantara;
c. pengelolaan rencana belanja yang berdasarkan
indikator kinerja utama dan fluktuasi
pendapatan; dan
d. mekanisme perubahan anggaran Otorita Ibu Kota
Nusantara yang diakibatkan perubahan Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara, penggunaan selisih
lebih penerimaan negara bukan pajak, dan
fluktuasi pendapatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekhususan RKA
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2l,, diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mempakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negar a I Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178),
dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 52
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2O1O tentang
Pen5rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor t52, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 53
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar...
SK No 093350A
-- 35 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
_36_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februai 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 25
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
ttd
ttd
Hukum, t
SK No 170503 A
Djaman
-- 36 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEI.IYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
I. UMUM
Dinamika yang terus berkembang dalam proses penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap mekanisme dan landasan hukum penyusunan RKA-K lL dan RKA-
BUN yang dalam Peraturan Pemerintah ini nomenklaturnya keduanya
disebut sebagai RKA. Penyempurnaan tersebut diperlukan untuk lebih
mengoptimalkan peran penganggaran dalam mendukung pembangunan
nasional, selain melalui penguatan penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi
dalam proses penganggaran, kebutuhan untuk melakukan redesfgn sistem
perencanaan dan penganggaran yang akan diterapkan pada rumusan
Program mulai dari pen5rusunan Renja KlL, pen5rusunan RKA dan
penelaahan RI(A sampai dengan pengesahan DIPA K/L dan DIPA BUN juga
perlu dilakukan.
Untuk menampung dinamika guna menghasilkan RKA yang berkualitas,
perlu perbaikan regulasi terutama di level Peraturan Pemerintah yang akan
menjadi landasan hukum bagi pemerintah. Adapun latar belakang dari
perlunya penrbahan regulasi di level Peraturan Pemerintah, antara lain:
1.. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pen5rusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/l,embaga memerlukan
penyesuaian dan penyempurnaan untuk menampung dinamika proses
perencanaan dan penganggaran yang semakin berkembang.
2. Pergeseran paradigma dalam proses penganggaran.
Pergeseran paradigma tersebut ditunjukkan dari proses penganggaran,
yang sebelumnya hanya menekankan proses perencanaan dan
p€nganggaran untuk satu tahun €rnggaran, menjadi proses perencanaan
dan penganggaran yang berkesinambungan/berkelanjutan sebagai
bentuk disiplin fiskal. Proses pergeseran paradigma tersebut, antara lain
ditunjukkan dengan:
a. Penguatan proses reviu angka dasar, mulai dari pengguliran angka
prakiraan maju sampai dengan pihak-pihak yang terlibat serta
perangkat yang diperlukan dalam melakukan reviu;
b. Sinergi...
SK No 170506A
-- 37 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. Sinergi dokumen jangka menengah yang dituangkan dalam KAJM
untuk menjaga kesinambungan fiskal sebagai indikasi pendanaan
dengan pendekatan tematik;
c. Sinkronisasi belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah yang
merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah diperlukan sebagai perangkat norma yang
memberikan landasan hukum bagi Kementerian/Lembaga untuk
menyinkronkan atau mengharmoniskan penganggarannya dengan
transfer ke daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran
untuk program yang sama; dan
d. Pengaturan redesign Sistem Perencanaan dan
mencakup restrukturisasi Program, refoasing
simplifikasi struktur informasi Kinerj a anggaran.
Penganggaran,
Program, dan
3. Mewadahi praktik yang sudah ada. Namun, belum dituangkan dalam
tingkatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai.
Praktik tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan teknis baik
dalam Peraturan Menteri Keuangan maupun dalam Peraturan Direktur
Jenderal. Namun demikian, dalam peraturan yang lebih umum dan
tingkatannya lebih tinggi belum dituangkan atau pengaturan yang ada
sudah tidak relevan. Praktik dalam proses perencanaan dan penganggaran
yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Penyusunan RKA, antara
lain:
a. Pengaturan mengenai standar kompetensi bagi perencana
penganggaran termasuk pengaturan mengenai pengembangan dan
pembinaan kompetensinya.
b. Pengaturan mengenai sistem informasi, konsep pengaturan sistem
informasi diperlukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk
menunjang penyelenggaraan sistem informasi penganggaran. Selain
itu, untuk mempermudah penyelenggaraan akses data informasi dari
KIL apabila diperlukan untuk kebutuhan tertentu di bidang
penganggatan.
c. Pengaturan mengenai hasil dari reformasilredesign sistem
perencanaan dan penganggaran yang sebelumnya telah diatur dalam
peraturan teknis. Pengaturan tersebut meliputi penguatan instrumen,
redefinisi Programf Kegiatan/Keluaran, restrukturisasi
Program/Kegiatan, dan perbaikan proses bisnis penyusunan RI(A.
SK No 093346 A
d. Pengaturan. . .
-- 38 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d. Pengaturan mengenai proses penelaahan RKA yang dalam
pelaksanaannya proses penelaahan RKA tersebut telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk teknis penJrusunan
RKA-K/L maupun Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
penyusunan Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara, narnun
pengaturan penelaahan RKA-K/L dan RKA-BUN dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
memerlukan penyesuaian dan perbaikan, yang mencakup beberapa
pengaturan antara lain proses penelaahan RKA-KIL dan RKA-BUN
berdasarkan pagu Emggaran dan alokasi.
e. Pengaturan mengenai pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang mencakup proses pen5rusunan dan pelaksanaan
RKA-K/L dan RKA-BUN dalam tahapan reviu, pengendalian dan
pemantauan, pengawasan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara, evaluasi Kinerja anggaran.
f. Perlunya pengaturan evaluasi Kinerja anggaran secara menyeluruh
karena diperlukan penguatan fungsi evaluasi sebagai instrumen untuk
memberi feedback dalam proses perenca.naan penganggaran.
g. Pengaturan mengenai pengadaan barang atau jasa Pemerintah,
diperlukan untuk menyelaraskan proses dengan pengaturan mengenai
rencana dan persiapan pengadaan barang atau jasa dalam Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
4. Kekhususan penJrusunan Rencana Kerja dan Anggaran Otorita Ibu Kota
Nusantara, diperlukan pengaturan yang mengkhususkan pengaturan
mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Otorita Ibu Kota
Nusantara dari pengaturan umum yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah ini.
5. Pencabutan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9O Tahun
2010 tentang Pen5rusunan RKA-K lL oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.
Redesignsistem penganggaran sebagai bentuk kebutuhan atas evaluasi
pelaksanaan dan penerapan penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN selama ini.
Bahwa untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi belanja dan pencapaian
sasaran, kesesuaian dengan peraturan yang ada, serta kejelasan dalam aspek
umum operasionalitasnya mulai dari penyesuaian sistem informasi dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan revisi anggaran,
maka diperlukan redesign sistem penganggaran tersebut. Selain itu, dengan
telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,
diperlukan penyesuaian dan sinkronisasi atas proses perencanaan dan
penganggaran khususnya menyesuaikan proses penganggaran dalam
penyusunan RKA-K lL dan RKA-BUN.
Dengan . . .
SK No 093345 A
-- 39 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
Dengan penJrusunan Peraturan Pemerintah ini diharapkan akan
memberikan landasan hukum dalam konsep penganggar€rn yang
komprehensif dalam hal:
a. Kepastian hukum terhadap perumusan dokumen penganggaran serta
sinkronisasi atas proses perencanaan penganggaran tersebut sebagai
wujud dalam dinamisasi penganggaran melalui redesign sistem
penganggaran.
b. Menyeragamkan pemahaman atas proses, perspektif, dan pola kerja
antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan
Kementerian/Lembaga, sehingga akan menghasilkan dokumen
penganggaran yang memberikan jaminan efektif dan efisien, sesuai
dengan koridor dan standar yang ditetapkan.
c. Memberikan jaminan kesatuan pelaksanaan operasional mulai dari
perencanaan, penganggaran, revisi, sampai dengan evaluasi dan
pelaporan atau penilaian Kinerja.
d. Penguatan implementasi konsep asas nilai manfaat uang lualue for
monegl.
Sebagai landasan hukum dalam proses penyusunan RI(A, Peraturan
Pemerintah ini mengatur beberapa hal terkait dengan proses atau
mekanisme yang diperlukan atau berpengaruh dalam proses pen5rusunan
RKA pada lingkup yang lebih luas, dalam hal ini APBN. Kebutuhan untuk
mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Pen5rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
sangat diperlukan. Peraturan pemerintah ini ditetapkan untuk menjalankan
amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
serta dasar hukum bagi penyusun€rn RKA-K/L dan RKA-BUN.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat(21 ...
SK No 093139 A
-- 40 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pendapatan negara" adalah hak
pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan
bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "belanja negara" adalah kewajiban
pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan
transfer ke daerah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembaii
atas pengeluaran pembiayaan tahun-tahun anggaran
sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan
pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan
saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran pembi ayaanyang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara mencakup
kebutuhan operasional dan kebutuhan pendanaan pembangunan.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Himpunan RKA termasuk di dalamnya RI(A-BUN yang terencana.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "komposisi pembiayaan" adalah pemenuhan
sumber pembiayaan yang terdiri atas bauran pembiayaan utang dan
pembiayaan nonutang.
Pembiayaan utang berdasarkan bauran surat berharga negara dan
pinjaman.
SK No 093186 A
Pasal6...
-- 41 of 54 --
PRESlDEN
REPIJBLIK INDONESlA
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kerangka pengeluaran jangka
menengah" adalah pendekatan pen5rusunan anggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang
menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka kesinambungan
fiskal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penganggaran terpadu" adalah
penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran untuk
menghasilkan dokumen RKA dengan klasifikasi anggaran
menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi).
Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan
penganggaran dimaksudkan agar tidak terdapat duplikasi
dalam penyediaan dana.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penganggaran berbasis Kinerja"
adalah penganggaran yang merupakan suatu pendekatan
dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dan Kinerja yang diharapkan, serta
memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
SK No 093494 A
Ayat(s) ...
-- 42 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pengeluaran pembiayaan antara lain investasi pemerintah, dana
bergulir, kewajiban penjaminan, pemberian pinjaman, dan
pembayaran cicilan pokok utang.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "mengukur Kinerja" adalah Indikator
Kinerja sebagai alat ukur untuk menilai capaian suatu Kinerja
Program atau Kegiatan.
Yang dimaksud dengan "mengevaluasi capaian suatu Program atau
Kegiatan" adalah mengukur keterkaitan antara capaian hasil
(outcomel Program dengan Keluaran (outputl Kegiatan.
Ayat (3)
Indikator Kinerja yang ditetapkan dan perubahannya merupakan
indikator Kinerja yang digunakan dalam Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 1O
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Standar biaya yang digunakan dalam pen5rusunan RKA dan/atau
pelaksanaan anggaran disusun dengan memperhatikan kebutuhan
tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No 093493 A
Ayat(4) ...
-- 43 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Ayat (1)
Penerapan prinsip Belanja Berkualitas merupakan pelaksanaan dari
asas nilai manfaat uang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
KAJM merupakan dokumen yang menyinergikan dokumen jangka
menengah lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Ayat (21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "proyeksi f rencanaltarget fiskal jangka
menengah" antara lain rasio pajak, defisit, dan rasio utang
pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
KAJM memiliki periode atau jangka waktu 4 (empat) tahun dan pada
awal pemerintahan KAJM memiliki periode 5 (lima) tahun
menyelaraskan dengan RPJM Nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
SK No 093492A
Ayat(s) ...
-- 44 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "KAJM yang disusun pertama kali"
adalah KAJM pertama yang disusun setelah Peraturan
Pemerintah ini diundangkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "KAJM yang digulirkan" adalah KAJM
yang digulirkan dan dimutakhirkan dari KAJM tahun
sebelumnya.
Pasal L4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "komitmen jangka menengah lainnya"
antara lain pinjaman dan hibah, pembayaran cicilan pokok dan
bunga utang, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Ayat (21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "komitmen jangka menengah lainnya"
antara lain pinjaman dan hibah serta kerja sama pemerintah
dengan badan usaha.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Pemenuhan standar kompetensi teknis dilakukan melalui
pembekalan dan sertifikasi kompetensi teknis bagi pejabat/pegawai.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16. . .
SK No 093491 A
-- 45 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Dalam menJrusun RI(A-K/ L, Menteri/ Pimpinan Lembaga melakukan
koordinasi internal yang terintegrasi, melalui unit perencanaan
keuangan di masing-masing Kementedan/Lembaga yang memiliki
tugas dan fungsi dalam men5rusun perenca.naan dan mengelola
keuangan di masing-masing Kementerian/ Lembaga.
RKA-K/L mencakup rencana kerja anggaran seluruh satuan kerja
termasuk didalamnya satuan kerja badan layanan umum
berdasarkan rincian bisnis dan anggaran dan ikhtisar yang disusun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Informasi Kinerja dalam RKA disusun dengan memperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. informatif;
b. menyeluruh; dan/atau
c. mendalam.
Ayat (21
Hunrf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam rangka penyusunan referensi standar, Keluaran dapat
diklasifikasikan dan/atau dirinci sesuai dengan kebutuhan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Hasil (result/outamel merupakan segala sesuatu yang
mencerminkan ber{ungsinya Keluaran dalam satu Program.
SK No 093490 A
Huruf b. . .
-- 46 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 2O
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Program dan Kegiatan disusun dengan memperhatikan kesetaraan bagi
seluruh kelompok masyarakat.
Program dan Kegiatan disusun dengan memperhatikan program dan
kegiatan yang inklusif antara lain pencapaian target sttstainable
deuelopment goab.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21 ...
SK No 093489 A
-- 47 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-L2-
Ayat (2)
Persetujuan tema, sasaran, Arah Kebdakan, dan Prioritas
Pembangunan Nasional dalam bentuk dokumen resmi antara lain
penetapan dalam sidang kabinet/rapat terbatas/rapat internal
berbentuk risalah rapat, berita acara, dan notulensi rapat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Huruf a
Usulan Kegiatan dan Keluaran berlanjut merupakan Kegiatan
dan Keluaran yang sudah tertuang dalam KAJM.
Huruf b
Usulan Keluaran baru berasal dari arahan atau direktif
Presiden sesuai dengan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan
Prioritas Pembangunan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "angka dasar' adalah indikasi pagu
prakiraan maju dari Kegiatan yang berulang setiap tahun atau
dalam periode tertentu dan/atau kegiatan tahun jamak berdasarkan
kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran yang
direncanakan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
SK No 093488 A
Pasal28...
-- 48 of 54 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 3O
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Usulan Kegiatan dan Keluaran baru berasal dari arahan
Presiden sesuai dengan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan
Prioritas Pembangunan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam menJrusun RKA-K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga
memperhatikan hubungan antara belanja dengan kegiatan yang
menghasilkan pendapatan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Dalam melakukan reviu atas RKA-KIL, Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah menggunakan pendekatan / prinsip risiko sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat(s) ...
SK No 093399 A
-- 49 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "penyesuaian" antara lain penambahan,
pengurangan, dan /atau pergeseran Pagu Anggaran KlL.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal tertentu antara lain menampung Kegiatan dan Keluaran
baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Prakiraan maju, evaluasi Kinerja Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, indikator Kinerja, dan rencana strategis yang
digunakan sebagai pedoman dalam pen5rusunan indikasi
kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara antara lain
pada program yang dapat direncanakan.
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dan Menteri
Perencanaan bersama-sama men)rusun rencana pemanfaatan dana
pengeluaran Bendahara Umum Negara untuk subsidi pupuk, dana
alokasi khusus, dan dana desa yang diarahkan untuk mencapai
sasaran pembangunan nasional.
Ayat(4) ...
SK No 093398 A
-- 50 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Hasil tinjau ulang angka dasar digunakan untuk Kegiatan yang
berulang.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam melakukan reviu atas RI(A-BUN, Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah KIL menggunakan pendekatan/prinsip risiko sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal40...
SK No 093397 A
-- 51 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 4O
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Pengguna anggaran mencakup Menteri Keuangan selaku
pengguna anggaran Bendahara Umum Negara.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (7)
Dengan adanya perubahan RKA dan pengesahan DIPA,
Kementerian/ Lembaga melakukan penyesuaian Renja K I L.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Ruang lingkup perubahan RI(A, mulai dari proses pengusulan,
penetapan sampai dengan pengesahan perubahan RKA.
Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" antara lain:
a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi
asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan;
b. proyeksi penurunan pendapatan negara dan/atau
meningkatnya belanja negara secara signifikan;
c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil surat berharga
negara secara signifikan; dan/atau
d.pandemi...
SK No 093396A
-- 52 of 54 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
d. pandemi yang berdampak pada menurunnya kesehatan
masyarakat dan mengancam perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian Keuangan, tidak mengurangi kewenangan
pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal,47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Hasil evaluasi Kinerja anggara,n Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara meliputi subsidi pupuk, dana alokasi khusus,
dan dana desa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
SK No 093395 A
Ayat(3) ...
-- 53 of 54 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (3)
Huruf a
Kementerian/ Lembaga meliputi :
a. Kementerian/Lembaga yang melaksanakan evaluasi
Kinerja anggaran di Bagian Anggaran masing-masing; dan
b. Kementerian/Lembaga yang melaksanakan evaluasi
Kinerja pembangunan dan evaluasi Kinerja instansi.
Huruf b
Pihak lainnya antara lain akademisi, pakar, praktisi, dan/atau
lembaga internasional.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 48
Sinergitas dalam pelaksanaan evaluasi Kinerja antara lain dengan cara
berbagi pakai data.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 5O
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6850
SK No 170504A
-- 54 of 54 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
tentang APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 6/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 40 details the process for the preparation and approval of the Budget Implementation List (DIPA), which is essential for executing the approved budget.
Pasal 11 emphasizes the principles of quality spending, including efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in budget preparation.
Pasal 51 states that previous regulations remain in effect as long as they do not conflict with this new regulation, ensuring a smooth transition.