Government Regulation No. 58 of 2022 on Forms and Procedures for Criminal Penalties and Actions Against Children
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Government Regulation No. 58 of 2022 outlines the framework for implementing criminal penalties and actions specifically aimed at children in Indonesia. This regulation is significant for foreign investors and organizations involved in child welfare, education, or any sector that interacts with minors. It establishes clear guidelines on how legal actions should be conducted when dealing with children, ensuring that their rights are protected in accordance with Indonesian law. Key obligations under this regulation include adherence to child protection principles, ensuring that any punitive measures are appropriate and do not harm the child's development. The regulation also emphasizes the importance of rehabilitation over punishment, promoting restorative justice practices. This regulation interacts with existing laws on human rights and child protection, reinforcing Indonesia's commitment to international standards. Investors should be aware of these obligations, especially if their business activities involve children, to ensure compliance and contribute positively to child welfare in Indonesia.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (37K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
TERHADAP ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7l ayat (5) dan
Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2
tentang Sistem Pe:adilan Pidana Anak, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara
Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak;
Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2Ol2 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 153, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BENTUK DAN TATA
CARA PELAKSANAAN PTDANA DAN TINDAKAN TERHADAP
ANAK.
BAB T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2.Hakim...
SK No 155576 A
-- 1 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
2. Hakim adalah hakim Anak.
3. Hakim Pengawas adalah hakim Anak yang juga
ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan putusan
pidana dengan syarat terhadap pembinaan di luar
lembaga dan pelayanan masyarakat.
4. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
5. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional
penegak hukum yang melaksanakan penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar
proses peradilan pidana.
6. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekedaan
sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang
dididik dan dilatih secara profesional untuk
melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di
lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang
lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua
terhadap Anak.
9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya
disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak
menjalani masa pidananya.
1O. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat
pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bagi Anak.
11. Baiai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas
adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan.
SK No 155412 A
12.Pejabat...
-- 2 of 33 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
12. Pejabat Pembina adalah petugas yang mempunyai
kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai
dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 2
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu
Anak yang menjalani putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana dan
tindakan.
BAB II
BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA
Bagian Kesatu
Bentuk Pidana
Pasal 3
Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:
a. pidana pokok; dan
b. pidana tambahan.
Pasal 4
Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
terdiri atas:
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1. pembinaan di luar lembaga;
2. pelayanan masyarakat; atau
3. pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.
SK No 155413 A
Pasal 5. . .
-- 3 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pidana
Paragraf 1
Umum
Pasal 6
(1) Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana demi
kepentingan terbaik bagi Anak.
(21 Panitera pengadilan negeri menyerahkan petikan
putusan pengadilan kepada Anak atau advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan penuntut umum pada hari
putusan pengadilan diucapkan.
(3) Pada saat pelaksanaan putusan pengadilan, Anak
didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
(41 Dalam melakukan pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pembimbing Kemasyarakatan
dapat mengikutsertakan Pekerja Sosial.
Paragraf 2
Pidana Peringatan
Pasal 7
(1) Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak.
(2) Pidana peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijatuhkan kepada Anak dengan tujuan agar Anak
tidak mengulangi perbuatannya.
SK No 155414 A
(3) Putusan...
-- 4 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Putusan pemidanaan yang memuat pidana peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan Hakim
dalam persidangan.
(4) Dalam hal putusan pidana peringatan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Jaksa dengan cara membacakan peringatan dari
putusan pengadilan kepada Anak yang didampingi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan, advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya, dan/atau orang tua/Wali.
(5) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan
putusan pengadilan.
Paragraf 3
Pidana Dengan Syarat
Pasal 8
(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim
dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama
2 (dua) tahun.
(21 Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
syarat umum dan syarat khusus.
(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21
adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi
selama menjalani masa pidana dengan syarat.
(41 Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (21
adalah Anak melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan
dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada
masa pidana dengan syarat umum.
(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
SK No 155415 A
(7) Selama
-- 5 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Jaksa
melakukan pengawasan dan Pembimbing
Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak
mbnepati persyaratan yang telah ditetapkan.
(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus
mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
Pasal 9
Pidana berupa pembinaan di luar lembaga merupakan
pelaksanaan pidana di lembaga tempat pendidikan dan
pembinaan yang ditentukan dalam putusan pengadilan
dengan memperhatikan kebutuhan Anak.
Pasal 10
Pembinaan di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dapat berupa keharusan:
a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang
dilakukan oleh Pejabat Pembina;
b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol,
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pasal 1 1
(1) Program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan
oleh Pejabat Pembina sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a, berpedoman pada hasil penelitian
kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen risiko
dan asesmen kebutuhan Anak.
(2) Pembimbingan dan penyuluhan kepada Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui:
a. kunjungan mmah, sekolah, dan lingkungan sosial
Anak;
b. bimbingan individual dan/atau bimbingan kelompok;
atau
c. pelibatan Anak dalam kegiatan sosial di masyarakat.
SK No 155127 A
(3) Pembimbingan
-- 6 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Pembimbingan dan penyuluhan kepada Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan
dalam jangka waktu sesuai dengan putusan pengadilan.
(41 Pejabat Pembina melaporkan perkembangan
pembimbingan dan penyuluhan Anak secara berkala
kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.
Pasal 12
Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan di
luar lembaga untuk mengikuti terapi di rumah sakit jiwa,
Jaksa melaksanakan putusan berkoordinasi dengan
pimpinan rumah sakit jiwa yang tercantum dalam amar
putusan pengadilan.
Pasal 13
(1) Pimpinan rumah sakit jiwa menyampaikan
perkembangan kejiwaan Anak secara berkala kepada
Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/Wali, dan
Jaksa.
(2) Pelaksanaan terapi di rumah sakit jiwa dilakukan sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
Pasal 14
(1) Dalam hal Hakim memutuskan Anak untuk mengikuti
terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Jaksa
melaksanakan putusan dengan menempatkan Anak di
lembaga tempat pendidikan dan pembinaan
sebagaimana ditentukan dalam putusan.
(2) Pelaksanaan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan kondisi ketergantungan Anak
terhadap alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya berdasarkan hasil asesmen tim dokter.
(3) Pejabat Pembina melaporkan hasil terapi kepada
Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.
SK No 155417 A
Pasal15...
-- 7 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 15
(1) Dalam hal putusan pengadilan berupa pelayanan
masyarakat, Jaksa menempatkan Anak dalam lembaga
pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta
yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian
kemasyarakatan.
(21 Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian
kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan
masyarakat tanpa alasan yang sah, Pejabat Pembina
dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk
memerintahkan Anak mengulangi seluruh atau sebagian
pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan.
(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan
paling singkat 7 (tujuh)jam dan paling lama 120 (seratus
dua puluh)jam.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kerja
sama penyelenggaraan pembinaan pelayanan
masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 16
(1) Selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, Anak
tetap berada dalam lingkungan dan didampingi orang
tua/Wali.
(2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi Anak.
(3) Pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat'(1) dilaksanakan pada waktu siang hari untuk
jangka waktu paling lama 3 (tiga)jam dalam 1 (satu) hari
kerja dan tidak boleh mengg€rnggu hak belajar Anak
sesuai dengan putusan pengadilan dengan
memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat
Anak.
(4) Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan
pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan
pembinaan pelayanan masyarakat dengan pengawasan
Jaksa.
SK No 155128 A
(5) Pengawasan
-- 8 of 33 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan
hasil pembinaan Anak.
Pasal 17
(1) Dalam hal putusan pengadilan berupa pidana
pengawasan, Jaksa melakukan pengawasan terhadap
perilaku Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan
melakukan pembimbingan, di tempat tinggal Anak.
(21 Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua)
tahun.
Pasal 18
(1) Jika Anak melakukan tindak pidana selama masa
pengawasan dan dijatuhi pidana yang bukan pidana
penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
(21 Dalam hal Anak dijatuhi pidana penjara, pidana
pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah
Anak selesai menjalani pidana penjara.
(3) Dalam melakukan pembimbingan, Pembimbing
Kemasyarakatan bekerja sama dengan Pekerja Sosial,
serta dapat bekerja sama dangan Tenaga Kesejahteraan
Sosial dan perangkat desa atau nama lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat
bimbingan p(:ngawasan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 4
Pidana Pelatihan Kerja
Pasal 19
(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh pemerintah baik
pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sarna dengan
lembaga swasta.
SK No 155419 A
(2) Tempat...
-- 9 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
dalam amar putusan pengadilan.
(3) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lembaga yang memiliki unit pelatihan kerja
dalam rangka membina Anak dan telah terakreditasi
oleh instansi yang berwenang.
(4) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh
mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan putusan
pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia,
dan minat, serta bakat Anak.
(6) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu
hak belajar Anak.
(7) Ketentuan mengenai kerja sama pelatihan kerja dengan
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 20
(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 didampingi oleh Pekeda Sosial dan/atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan Anak.
Paragraf 5
Pidana Pembinaan dalam Lembaga
Pasal 2 1
(1) Pidana pembinaan dalam lembaga merupakan salah
satu bentuk pidana pembatasan kebebasan Anak.
SK No 155420 A
(2) Pidana
-- 10 of 33 --
PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA
(21 Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat pelatihan
kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan
pengadilan.
(3) Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua)
tahun sesuai dengan putusan pengadilan.
(4) Penyelenggaraan pidana pembinaan dalam lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pemerintah atau lembaga swasta.
(5) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (41
harus terakreditasi oleh instansi yang berwenang.
(6) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan terhadap ketersediaan tempat tinggal yang
memadai bagi Anak serta sarana pendidikan dan
pelatihan kerja dengan memperhatikan aksesibilitas
untuk anak disabilitas.
(71 Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum
memiliki sarana pendidikan, Menteri dapat bekerja sama
dengan:
a. lembaga pendidikan;
b. lembaga keagamaan; atau
c. lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Anak.
(8) Ketentuan mengenai kerja sama pembinaan dalam
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (71 diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 22
Anak yang telah menjalani l12 (satu per dua) dari lamanya
pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga)
bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan
bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
SK No 155421 A
Paragraf 6
-- 11 of 33 --
FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L2-
Paragraf 6
Pidana Penjara
Pasal 23
(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
(21 Pembinaan Anak di LPKA dilaksanakan sampai dengan
Anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
(3) Dalam hal Anak telah mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak
dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda
dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan
Anak.
(41 Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan
pemuda, Anak dapat dipindahkan ke lembaga
pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari
Pembimbing Kemasyarakatan.
(5) Pemindahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (41
harus memperhatikan ketersediaan blok khusus
pemuda pada lembaga pemasyarakatan dewasa.
(6) Dalam hal tidak terdapat blok khusus pemuda pada
lembaga pemasyarakatan dewasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Anak tetap ditempatkan dalam
LPKA sampai telah mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun.
Pasal24
(1) Pembinaan Anak dalam LPKA dilaksanakan berdasarkan
hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan
asesmen risiko dan asesmen kebutuhan.
(2) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan:
a.. penentuan program pendidikan dan pembinaan; dan
b. evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan
dan pembinaan Anak.
(3) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (21.
SK No 155422A
(4) Ketentuan. . .
-- 12 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembinaan
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Anak yang telah menjalani Ll2 (satu per dua) dari
lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik
berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Bapas bertanggung jawab terhadap Anak yang menjalani
pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di luar LPKA.
Paragraf 7
Pidana Tambahan
Pasal 26
(1) Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
perampasan keuntungan hanya dapat dilakukan
terhadap benda yang telah dilakukan penyitaan.
(21 Perampasan keuntungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui tuntutan oleh penuntut
umum kepada Hakim, terhadap barang bukti yang telah
dilakukan penyitaan oleh penyidik sebelumnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilaksanakan dengan memperhatikan pihak ketiga yang
beritikad baik.
Pasal 27
(1) Pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk pemulihan
kembali kepa.la keadaan semula atau setidaknya
mendekati pada keadaan semula.
SK No 155423 A
(2) Dalam
-- 13 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Dalam melakukan pemenuhan kewajiban adat harus
memperhatikan proporsionalitas :
a. tingkat keseriusan tindak pidana;
b. tingkat kerugian yang ditimbulkan; dan
c. kemampuan Anak untuk memenuhi.
Pasal 28
(1) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 humf b dilakukan oleh Jaksa dengan
menyerahkan Anak kepada tokoh adat setempat untuk
memenuhi kewajiban adat sesuai dengan putusan
pengadilan.
(2) Penyerahan Anak kepada tokoh adat setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara.
BAB III
BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN
Bagian Kesatu
Bentuk Tindakan
Pasal 29
(1) Bentuk tindakan kepada Anak dapat berupa:
a. tindakan pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. tindakan penyerahan kepada seseorang;
c.. tindakan perawatan di rumah sakit jiwa;
d. tindakan perawatan di LPKS;
e. tindakan kewajiban mengikuti pendidikarr formal
dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah
atau badan swasta;
f. tindakan pencabutan surat izin mengemudi;
dan/atau
g. tindakan perbaikan akibat tindak pidana.
SK No 155129 A
(2) Tindakan...
-- 14 of 33 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
huruf e, dan hurrrf f dikenakan paling lama 1 (satu)
tahun.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya,
kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Jaksa.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tindakan
Paragraf 1
Umum
Pasal 30
(1) Hakim menjatuhkan putusan berupa tindakan demi
kepentingan terbaik bagi Anak.
(2) Panitera pengadilan negeri menyerahkan petikan
putusan pengadilan kepada Anak atau advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan penuntut umum pada hari
putusan pengadilan diucapkan.
(3) Pada saat pelaksanaan putusan pengadilan, Anak
didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Paragraf 2
Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali
Pasal 31
(1) Anak yang dikembalikan kepada orang tua/Wali wajib
diberikan pendampingan dan pembimbingan.
(21 Tirrdakan pengembalian Anak kepada orang tua/Wali
dilakukan oleh Jaksa dan didampingi oleh Pembimbing
Kemasyarakatan.
(3) Pendampingan...
SK No 155130A
-- 15 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Pendampingan dan pembimbingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial
dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial untull jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Anak
dikembalikan kepada orang tua/Wali.
(41 Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
menyampaikan perkembangan hasil pendampingan dan
pembimbingan kepada Pembimbing Kemasyarakatan
dan Jaksa.
Paragraf 3
Tindakan Penyerahan Kepada Seseorang
Pasal 32
(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang
diutamakan berasal dari kerabat terdekat Anak.
(21 Seseorang selragaimana dimaksud pada ayat (1)
disyaratkan:
a. orang yang sudah dewasa;
b. cakap;
c.. berkelakuan baik;
d. bertanggung jawab; dan
e. dipercaya oleh Anak.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk membantu orang tua/Wali dalam
mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak.
(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan penelitian kemasyarakatan dan
hasil asesmen Pekerja Sosial.
(5) Asesmen Pekerja Sosial didasarkan pada syarat yang
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
SK No 155131A
Pasal 33
-- 16 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 33
(1) Anak yang diserahkan kepada seseorang wajib diberikan
pendampingan dan pembimbingan.
(21 Pendampingan dan pembimbingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial
dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Anak diserahkan
kepada seseorang.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dimaksudkan untuk melakukan observasi dalam rangka
kelayakan memberikan pengasuhan selanjutnya.
(41 Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
menyampaikan hasil perkembangan pendampingan dan
pembimbingan kepada Pembimbing Kemasyarakatan
dan Jaksa.
Paragraf 4
Tindakan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa
Pasal 34
(1) Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan
kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana
menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
(21 Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk melaksanakan rehabilitasi medis.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilaksanakan sampai dengan Anak sembuh.
(41 Pimpinan rumah sakit jiwa menyampaikan
perkembangan hasil perawatan Anak kepada
Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa secara berkala
atau sewaktu-waktu.
(5) Dalam hal diperlukan, pimpinan rumah sakit jiwa dapat
meminta kepada Pekerja Sosial untuk melakukan
pendampingan dan pembimbingan kepada Anak.
SK No 155421 A
Paragrafs. . .
-- 17 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Paragraf 5
Tindakan Perawatan di LPKS
Pasal 35
(1) Tindakan perawatan di LPKS dikenakan kepada Anak
dimaksudkan sebagai upaya rehabilitasi sosial.
(21 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan pengasuhan;
c. bimbingan mental dan spiritual;
d. bimbingan fisik;
e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
f. bimbingan keterampilan dan pembinaan
kewirausahaan;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.
(3) Bentuk rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (21disesuaikan dengan kebutuhan Anak.
(41 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan melalui tahapan:
a. pendekatan awal;
b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
c. pen5rusunan rencana pemecahan masalah;
d. pemecahan masalah;
e. resosialisasi;
f. terminasi; dan
g. bimbingan lanjut.
(5) Pimpinan LPKS atau pejabat yang ditunjuk
menyampaikan perkembangan hasil rehabilitasi sosial
Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.
SK No 155132 A
Paragraf 6
-- 18 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Paragraf 6
Tindakan Kewajiban Mengikuti Pendidikan Formal
dan/atau Pelatihan yang Diadakan oleh Pemerintah
dan Badan Swasta
Pasal 36
(1) Tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal
dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
badan swasta dimaksudkan agar dapat memenuhi hak
Anak dalam mendapatkan pendidikan dan program
wajib belajar.
(21 Wajib belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
(3) Selama Anak mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan, Pekerja Sosial dan/atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial melakukan pendampingan dan
pembimbingan terhadap Anak.
(41 Pendampingan dan pembimbingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 1
(satu) tahun.
(5) Pimpinan lembaga pendidikan atau pejabat yang
ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil belajar
Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.
Paragraf 7
Tindakan Pencabutan Surat Izin Mengemudi
Pasal 37
(1) Tindakan pencabutan surat izin mengemudi bagi Anak
dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun.
(21 Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk memberikan rasa tanggung jawab
dan peningkatan kesadaran berlalu lintas.
(3) Dalam hal putusan berupa tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, Jaksa segera menyampaikan salinan
putusan pengadilan disertai dengan surat izin
mengemudi kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
SK No 155429 A
(4) Kepolisian. . .
-- 19 of 33 --
FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(41 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mencabut surat izin mengemudi
sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
(5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakhir, Anak berhak mengajukan lagi permohonan
pembuatan surat izin mengemudi.
Paragraf 8
Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana
Pasal 38
(1) Tindakan perbaikan akibat tindak pidana oleh Anak
dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban
hukum Anak kepada korban.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan berupa
perbaikan kerusakan dan/atau pemulihan keadaan
seperti semula.
BAB IV
PENDANAAN
Pasal 39
Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui
anggaran kementerian/ lembaga yang bertanggung jawab
sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 155430 A
Agar
-- 20 of 33 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 236
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan
Hukum,
ttd.
SK No 155477 A
Djaman
-- 21 of 33 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PEI,,AKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
TERHADAP ANAK
I. UMUM
Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan
Pidana dan Tindakan Terhadap Anak ini disusun untuk melaksanakan
perintah dan 2 (dua) pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2Ol2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pasal yang
mendelegasikan tersebut adalah Pasal 7L ayat (5) terkait dengan bentuk dan
pelaksanaan pidana dan Pasal 82 ayat (4) terkait dengan pelaksanaan
tindakan.
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Anak
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2072 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk Anak yang
sedang menjalani pidana.
Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhi kepada Anak dalam Peraturan
Pemerintah ini sedapat mungkin menghindari Anak dari perampas€rn
kemerdekaan, karena hal tersebut dapat menurunkan minat, bakat, dan
inovasi serta menghambat tumbuh kembang Anak. Pelaksanaan pidana
dalam Peraturan Pemerintah ini diupayakan lebih mengedepankan
peningkatan dan penErnaman rasa tanggung jawab kepada Anak.
Terhadap jenis pidana tertentu dengan ancarnan hukuman yang tinggi,
perampasan kemerdekaan bagi Anak merupakan faktor yang tidak dapat
dihindari. Namun, dalam pelaksanaan pidana tersebut tetap memperhatikan
arah perkembangan serta kebutuhan Anak yang dilaksanakan melalui
pendekatan psikologis, program kerja, serta tetap memperhatikan hak Anak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan, peran Pekerja Sosial, dan peran
Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Pemerintah ini adalah untuk
melaksanakan proses pendampingan serta pembimbingan terhadap Anak
sebagai upaya untuk memastikan Anak dapat melaksanakan pidana yang
tidak memberikan beban lebih terhadap Anak.
SK No 155577 A
Pelaksanaan
-- 22 of 33 --
FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pelaksanaan pidana dalam Peraturan Pemerintah ini juga mendorong
masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengedepankan penanaman
rasa tanggung jawab Anak dan memperhatikan hak Anak. Partisipasi
tersebut diwujudkan dalam bentuk ke{a scuna antara Pemerintah dan
swasta.
Selain pelaksanaan pidana, dalam Peraturan Pemerintah ini juga
mengatur mengenai pelaksanaan tindakan yang dikenai terhadap Anak.
Pelaksanaan tindakan ini lebih mengedepankan proses rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa
tanggung jawab Anak.
Dalam pelaksanaan pidana dan tindakan, pengawasan merupakan
faktor penting yang perlu dilakukan, sebagai upaya agar Anak tidak
mengulangi kembali perbuatannya. Selain pengawasan, faktor lain yang
dilakukan dalam pelaksanaan pidana dan tindakan adalah pembimbingan
dan pendampingan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai
dengan kebutuhan serta minat dan bakat Anak.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
SK No 155433 A
Pasal 6
-- 23 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 6
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah
segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pidana peringatan antara lain berupa teguran, nasihat, wejangan,
himbauan, atau anjuran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
SK No 155434 A
Pasal 8
-- 24 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 8
Pasa1 9
Ayat (1)
Pidana dengan syarat merupakan pidana yang harus dijalankan
dalam masa percobaan selain syarat umum dan syarat khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Huruf a
SK No 155435 A
Cukup jelas.
Huruf b. . .
-- 25 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Terapi dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah rehabilitasi
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan alkohol,
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Pasal 12
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berkoordinasi" dalam ketentuan ini termasuk
juga mengingatkan perkembangan jiwa Anak untuk dilaporkan.
Yang dimaksud dengan "pelayanan masyarakat" adalah
pelayanan yang sedapat mungkin disesuaikan dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh Anak serta bertujuan untuk
merehabilitasi Anak, memberikan efek jera, dan menimbulkan
rasa empati, misalnya:
a. menemani lansia di panti jompo;
b. melakukan tugas administrasi ringan di kelurahan dan
kecamatan;
c. membersihkan rumah ibadat; dan
d. mengajarkan keahliannya yang bersifat positif dan
konstruktif kepada anak-anak lain.
SK No 155436 A
Yang. . .
-- 26 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Yang dimaksud dengan "pemerintah" antara lain kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial, dan Badan Narkotika Nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "kebutuhan" adalah pelaksanaan
pelayanan masyarakat dilakukan sesuai dengan minat dan bakat
Anak.
Yang dimaksud dengan "kondisi Anak" adalah pelaksanaan
pelayanan masyarakat disesuaikan dengan jam sekolah Anak
atau kondisi fisik Anak.
SK No 155437 A
Pasal 17 .
-- 27 of 33 --
FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 17
Pasal 18
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (71
Cukup jelas.
Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini mencakup seluruh
satuan kerja yang ada di bawah Pemerintah Daerah yang
melaksanakan fungsi pelayanan sosial, pelayanan tenaga kerja,
pelayanan pendidikan, dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" antara lain
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakedaan, dan/atau Pemerintah
Daerah.
SK No 155438 A
Pasal 20
-- 28 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20
Ayat (1)
Ayat (21
Makna "danf atau" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melakukan
pendampingan jika dalam suatu daerah tidak terdapat Pekerja
Sosial. Ketentuan ini berlaku juga untuk ketentuan dalam pasal-
pasal berikutnya.
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "lembaga pembinaan" adalah lembaga
pembinaan selain LPKA, misalnya pesantren atau panti sosial.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal yang memadai bagi Anak"
adalah tempat tinggal yang memenuhi persyaratan fisiologis,
psikologis, serta memberikan pelindungan bagi Anak, misalnya
sesuai dengan syarat pembangunan tempat tinggal yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, adanya penataan ruang
sesuai dengan fungsinya, dan bebas dari penyakit.
SK No 155439 A
Ayat (7)
-- 29 of 33 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (71
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 22
Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah LPKA dan LPKS.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penempatan Anak yang
berusia 1.8 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh
satu) tahun di LPKA dipisahkan dengan Anak yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun untuk menghindari adanya pengaruh
yang tidak diinginkan bagi Anak yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun tersebut.
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal25...
SK No 155440 A
-- 30 of 33 --
FRES IDEN
REPUBLIK TNDONESIA
Pasal 25
Pasal 26
Cukup jelas.
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (1)
Ayat (21
Cukup jelas
Perampasan keuntungan dari barang bukti yang telah dilakukan
penyitaan, misalnya perampasan keuntungan dari barang yang
menghasilkan perolehan yang dapat dinilai dengan uang untuk
kebutuhan kehidupannya.
Cukup jelas.
Pasal2T
Yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau
tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat
yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak
membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.
Pasal 28
Pasal 29
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Cukup jelas
SK No 155441 A
Pasal 31
-- 31 of 33 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11-
Pasal 3 1
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menderita gangguan jiwa atau penyakit
jiwa" adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yang
menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup je1as.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 ...
SK No 155442 A
-- 32 of 33 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L2-
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESI,A NOMOR Ogsg
SK No 155443 A
-- 33 of 33 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
tentang HAK ASASI MANUSIA - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 58/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.