Government Regulation No. 56 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes a framework for the management of royalties related to the copyright of songs and/or music in Indonesia. It aims to protect the economic rights of creators and copyright holders while ensuring that those who commercially use music pay appropriate royalties through a structured system managed by a national collective management organization (LMKN).
The regulation affects various stakeholders in the music industry, including creators (Pencipta), copyright holders (Pemegang Hak Cipta), related rights holders (Pemilik Hak Terkait), and entities that commercially use music, such as restaurants, bars, and broadcasting companies. It also applies to collective management organizations that represent these rights holders.
- Article 3 mandates that any person who commercially uses music must pay royalties to the creators, copyright holders, and/or related rights holders through LMKN. - Article 9 requires individuals to apply for a license from the copyright holder or related rights holder via LMKN before using music commercially. - Article 10 states that royalties must be paid immediately after the commercial use of music. - Article 11 provides royalty rate reductions for micro businesses, with the specifics determined by the Minister. - Article 14 outlines how collected royalties are to be distributed to creators and rights holders, as well as operational funds for LMKN.
- Royalti (royalty): Compensation for the economic rights of a creation or related rights product. - Pengelolaan Royalti (royalty management): The collection, aggregation, and distribution of music royalties. - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN): The national collective management organization responsible for managing music royalties. - Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM): The information system used for royalty distribution.
The regulation came into effect on March 31, 2021, and mandates the establishment of a data center for music and SILM within two years. It replaces previous arrangements for royalty distribution that were not conducted through SILM.
This regulation is based on the Copyright Law No. 28 of 2014 and interacts with various other laws regarding intellectual property and economic rights management. It emphasizes the need for transparency and efficiency in royalty management, aligning with broader legal frameworks governing intellectual property in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
According to Pasal 3, every person who commercially uses music must pay royalties to the creators, copyright holders, and/or related rights holders through LMKN.
Pasal 9 states that individuals must apply for a license from the copyright holder or related rights holder via LMKN before using music commercially.
Pasal 10 requires that royalties be paid immediately after the commercial use of music.
Pasal 11 allows for royalty rate reductions for micro businesses, with specifics to be determined by the Minister.
Pasal 14 outlines that collected royalties are to be distributed to creators and rights holders, along with operational funds for LMKN.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (20K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2O2I
TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
b.
c
bahwa untuk memberikan pelindungan dan kepastian
pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu
dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan
Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik
dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti
Hak Cipta lagu dan/atau musik;
bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan
Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan
produk Hak Terkait di bidang lagu dan /atau musik
sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal
90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Hak
Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti
Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh
lembaga manajemen kolektif nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan
Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
Negara Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 12) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tatrun 1945;
Sl( No 099?/t I A
2. Undang-Undang .
hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan
-- 1 of 17 --
2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OL4 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2074 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK.
BAII I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi
suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima
oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah
penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti
Hak Cipta lagu dan/atau musik.
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas
inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam
bentuk nyata.
Pencipta adalah seorang atau beberapa Orang yang
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan
pribadi.
6.Pemegang...
Menetapkan
1
2
3
4
5
SK Nlo 0999(ro A
-- 2 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik
Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara
sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut
secara sah.
7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau
Orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang
Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
8. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak
Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku
pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga
penyiaran.
9. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh
Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada
pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat
tertentu.
10. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya
disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan
hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait
guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk
menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
1 1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya
disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah
nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan
Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki
kewenangan untuk menarik, menghimpufl, dan
mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan
hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang
lagu dan/atau musik.
12. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai
sumber atau berbayar.
13. Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang
selanjutnya disingkat SILM adalah sistem informasi dan
data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti
lagu dan I atau musik.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual.
Sl( No 099929 A
16. Orang.
-- 3 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
Pasal 2
(1) Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial
untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi:
a. pertunjukan Ciptaan;
b. pengumuman Ciptaan; dan
c. komunikasi Ciptaan.
(21 Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial
untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan/atau
komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
(3) Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial
untuk produser fonogram meliputi penyediaan atas
fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses
publik.
(4) Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
termasuk dalam bentuk analog dan digital.
Pasal 3
(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara
Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan
publik yang bersifat komersial dengan membayar
Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
12) Bentuk layanan publik yang bersifat komersia-l
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. seminar dan konferensi komersial;
b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan
diskotek;
c. konser musik;
d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
e. pameran dan bazaq
f. bioskop;
SK t{o 0999-5t A
g. nada
-- 4 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
g. nada tunggu telepon;
h. bank dan kantor;
i. pertokoan;
j. pusat rekreasi;
k. lembaga penyiaran televisi;
l. lembaga penyiaran radio;
m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
n. usaha karaoke.
(3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB II
PUSAT DATA LAGU DAN/ATAU MUSIK
Pasal 4
(1) Menteri melakukan pencatatan lagu danlatau musik
berdasarkan permohonan.
(2) Permohonan pencatatan lagu dan/atau musik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
elektronik kepada Menteri oleh:
a. Pencipta;
b. Pemegang Hak Cipta;
c. pemilik Hak Terkait; atau
d. Kuasa.
(3) Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau
musik oleh Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12)
huruf d dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan
kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik
Hak Terkait.
(41 Lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan.
(5) Syarat dan tata cara pencatatan lagu dan latau musik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
Sl( No 099943 A
Pasal 5. . .
-- 5 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
Semua lagu dan latau musik yang telah dicatatkan dalam
daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (4) dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan latau
musik.
Pasal 6
(1) Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dikelola oleh Direktorat
Jenderal.
(21 Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh:
a. LMKN sebagai dasar Pengelolaan Royalti; dan
b. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak
Terkait dan/atau Kuasanya, serta Orang yang
melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk
memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang
tercatat.
Pasal 7
(1) Pusat data lagu danlatau musik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat
informasi mengenai:
a. Pencipta, yaitu:
1. penulis notasi dan/atau melodi;
2. penulis lirik;
3. nama samaran Pencipta; dan
4. pengarah musik;
b. Pemegang Hak Cipta, yaitu:
1. penerbit musik;
2. ahli waris Pencipta;
3. pihak yang menerima hak tersebut secara
sah dari Pencipta; dan
4. pihak lain yang menerima lebih lanjut hak
dari pihak yang menerima hak tersebut
secara sah;
c. pemilik Hak Terkait, yaitu:
S!( No 09')95r'' A
1. produser .
-- 6 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
1. produser fonogram; dan
2. pelaku pertunjukan;
d. Hak Cipta, yaitu:
1. judul lagu;
2. nama Pencipta notasi dan/atau melodi;
3. nama Pencipta lirik;
4. nama penerima manfaat;
5. judul lagu alternatif;
6. klaim kepemilikan notasi danlatau melodi;
7. klaim kepemilikan lirik;
8. tahun fiksasi;
9. penerbit musik;
10. LMK Hak Cipta;
1 1. kode Pencipta dunia;
12. kode Hak Cipta; dan
13. kode e-Hak Cipta Direktorat Jenderal;
e. Hak Terkait, yaitu:
1. pemilik karya rekam;
2. produser musik;
3. nama artis;
4. musisi pendukung;
5. penata suara rekaman sebagai co-produser;
6. kode karya rekam dunia;
7. kode pelaku pertunjukkan dunia; dan
8. kode e-Hak Terkait Direktorat Jenderal.
l2l Informasi yang terdapat dalam pusat data lagu
dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal dari e-Hak Cipta.
(3) Pusat data lagu dan/atau musik dilakukan
pembaharuan data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Sl( Nlo 0999-55 A
BABIII ...
-- 7 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA
BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN ROYALTI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan
data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau
musik.
Pasal 9
(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara
Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan
publik yang bersifat komersial dengan mengajukan
permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau
pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perltndang-undangan.
(3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan
Iagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.
Bagian Kedua
Subjek Royalti
Pasal 10
(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara
Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan
publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian
Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21
membayar Royalti melalui LMKN.
(21 Penggunaan Secara Komersial untuk suatu
pertunjukan dapat menggunakan lagu dan I atau musik
tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.
(3) Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dilakukan segera setelah Penggunaan Secara
Komersial lagu dan/atau musik.
Pasal 11...
SK No 099973 A
-- 8 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal I 1
(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara
Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha
mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan
menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
(21 Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.
Bagian Ketiga
Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik
Pasal 12
(1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang
melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu
dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat
komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan
pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari
suatu LMK.
(21 Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang
telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait
yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.
Bagian Keempat
Penghimpunan Royalti Lagu dan/atau Musik
Pasal 13
(1) LMKN menghimpun Royalti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12.
(21 Dalam melakukan penghimpunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), LMKN melakukan koordinasi
dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak
masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam
praktik berdasarkan keadilan.
(3) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran
Royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh
Menteri.
BagianKelima...
Sl( Nlo 0999-53 /\
-- 9 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kelima
Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik
Pasal 14
(1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk:
a. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah
menjadi anggota LMK;
b. dana operasional; dan
c. dana cadangan.
(21 Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN
berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan lata'u
musik yang ada di SILM.
(3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (21
didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.
Pasal 15
(1) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan
pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau
belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan
diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk
diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik
Hak Terkait.
(21 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan
pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi
anggota suatu LMK, Royalti didistribusikan.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan
pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak
menjadi anggota suatu LMK, Royalti dapat digunakan
sebagai dana cadangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.
iil( No 099972 A
Pasal 16
-- 10 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 16
Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian
pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan
kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian
secara mediasi.
Pasal 17
Dalam melaksanakan Pengelolaan Royalti, LMKN wajib
melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang
dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat
melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media
elektronik.
BAB IV
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Pasal 18
(1) Untuk Pengelolaan Royalti, Menteri membentuk LMKN
yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan
pemilik Hak Terkait.
(21 LMKN terdiri atas:
a. LMKN Pencipta; dan
b. LMKN pemilik Hak Terkait.
(3) Kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (21
memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpufl,
dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang
melakukan Penggunaan Secara Komersial.
(4) LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait masing-
masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat
independen.
(5) Ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi
LMKN diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 19
(1) LMKN dapat menggunakan dana operasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK Nlo 099971 A
(2) Penggunaan
-- 11 of 17 --
PFIESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
(2) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk untuk bantuan pembayaran
iuran jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, dan pemilik Hak Terkait.
(3) Ketentuan mengenai besaran dan komponen
penggunaan dana operasional diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 20
Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan SILM,
LMKN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
pendistribusian Royalti lagu dan latau musik yang belum
dapat dilakukan melalui SILM, pendistribusian Royalti
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Menteri membangun pusat data lagu dan I atau musik;
dan
b. LMKN membangun SILM,
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Sl( l.lo 0999-50 A
Agar
-- 12 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2O2L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 86
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
K INDONESIA
undangan dan
Hukum,
ttd
.SK No 099942 A
Djaman
-- 13 of 17 --
PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Hak Cipta telah
memberikan dasar pelindungan dan kepastian hukum terhadap hak
ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait lagu
dan/atau musik dalam meningkatkan kreativitas nasional khususnya di
bidang lagu dan/atau musik. Ciptaan berupa lagu dan/atau musik
mempunyai hak ekonomi atas Penggunaan Secara Komersial dalam
bentuk Royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu
Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta dan pemilik
Hak Terkait.
Untuk menjamin pelindungan dan kepastian hukum terhadap hak
ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait atas lagu
dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme Pengelolaan Royalti yang
transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi
informasi. Pengelolaan Royalti juga dilakukan oleh LMKN sebagai suatu
lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang yang
merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan Pencipta dan pemilik
Hak Terkait untuk menarik, menghimpufl, dan mendistribusikan Royalti
dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial.
Pengelolaan Royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan
sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu dan latau musik yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal dan SILM yang dikelola oleh LMKN.
Pusat data lagu dan f atau musik sebagai himpunan data lagu dan latau
musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam Pengelolaan Royalti, juga bagi
Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk
mendapatkan informasi dari lagu dan latau musik yang akan digunakan
secara komersial. Sedangkan SILM merupakan sistem informasi yang
digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.
SI( l.lo 099941 A
II. PASAL
-- 14 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
SK lrlo 099941 A
Pasal 14
-- 15 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dana cadangan" adalah dana yang
berasal dari Royalti yang:
a. lagu dan/atau musik tidak dicatatkan
penggunaannya;
b. masih terdapat sengketa antarpemilik; atau
c. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak
Terkaitnya belum terdaftar sebagai anggota LMK.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Pemegang Hak Cipta" termasuk ahli
waris.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 2 1
Cukup jelas.
Sl( i.lo 099946 A
Pasal 22 .
-- 16 of 17 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6675
iiK No 099932 A
-- 17 of 17 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
tentang HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 56/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 18 establishes LMKN to manage royalties and represents the interests of creators and related rights holders.
Pasal 22 mandates the establishment of a music data center and SILM within two years of the regulation's enactment.
Pasal 16 provides a mechanism for dispute resolution regarding royalty distribution discrepancies through mediation with the Directorate General.