Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Government Regulation No. 53 of 2023 on Amendments to Government Regulation No. 32 of 2018 on Procedures for Resignation in Candidacy for Members of the House of Representatives, Regional Representatives Council, Regional House of Representatives, President, and Vice President, Requests for Permission in Candidacy for President and Vice President, and Leave During Election Campaigns

Diterbitkan

21 Nov 2023

Berlaku

21 Nov 2023

Penerbit

Indonesia, Pemerintah Pusat

ffi PRESIDEN REPUELII( INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya sepanjang mendapat persetujuan dan izin Cuti dari Presiden sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI2022; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah; SK No 181956A c. bahwa -- 1 of 16 -- c. INDONESIA 2- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 201.8 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor I82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun2Ol8 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62231; Mengingat 1. 2. 3. SK No 181977 A MEMUTUSKAN. . . -- 2 of 16 -- Menetapkan hiJ,FtfrI{Il LIK INDONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN TZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESTDEN, SERTA CUTT DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2Ol8 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ra1ryat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223), diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 18 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Ralgrat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. 1 (1a) Menteri... SK No 181976 A -- 3 of 16 -- EEIIFIIIIT INDONESIA 4- (1a) Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan izin Cuti dari Presiden. (21 Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional lndonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. (4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali. 2. Paragraf 8 Bagian Kedua pada BAB II dihapus. 3. Pasal 25 dihapus Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 4 SK No 181969 A Pasal28... -- 4 of 16 -- 5 REPUBLIK INDONESIA Pasal 28 (1) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. (21 Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Judul BAB III diubah, sehingga Judul BAB III berbunyi sebagai berikut: BAB III PERMINTAAN PERSETUJUAN DAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 6. Di antara . . . SK No 181975 A -- 5 of 16 -- PRESIDEN BUK INDONESIA 6. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A pada BAB III yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28A (1) Menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden mengajukan permintaan persetujuan kepada Presiden. (21 Presiden memberikan persetujuan atas permintaan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Presiden belum memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21, persetujuan dianggap tidak diberikan. (41 Surat persetujuan yang diberikan oleh Presiden kepada menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Judul BAB IV diubah sehingga Judul BAB IV berbunyi sebagai berikut: BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN CUTI DALAM PEMILIHAN UMUM 7 8. Ketentuan. . . SK No 181974 A -- 6 of 16 -- 8 f :ITFFII;ITN INDONESTA 7- Ketentuan ayat (1) dan ayat (21Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (1) Menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden; b. berstatus sebagai anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. (21 Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden; b. berstatus sebagai anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. (3) Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A pada Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut: 9 SK No 181979 A Pasal 34A. . . -- 7 of 16 -- IEtrEItrITN INDONESIA 8- Pasal 34A (1) Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden melaksanakan Cuti pada saat: a. pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden; b. pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden; c. pengundian nomor urut pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden; dan d. selama masa Kampanye Pemilihan Umum atau Cuti sesuai dengan kebutuhan. (21 Permohonan izin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan: a. menteri dan pejabat setingkat menteri diajukan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; b. gubernur dan wakil gubernur diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Presiden; dan c. bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota diajukan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Permohonan izin Cuti memuat: a. jadwal dan jangka waktu; dan b. tempat dan/atau lokasi, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Permohonan... SK No 181984 A -- 8 of 16 -- ErI-+{FI{Il INDONESIA 9- (4) Permohonan izin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan. (5) Permohonan izin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Permintaan Cuti menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 huruf b dan huruf c, diajukan dengan ketentuan: a. menteri dan pejabat setingkat menteri diajukan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; b. gubernur dan wakil gubernur diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Presiden; dan c. bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota diajukan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (21 Permintaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jadwal . . . SK No 181683 A -- 9 of 16 -- PRESIDEN BUK INDONESIA a. jadwal dan jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum; dan b. tempat dan/atau lokasi Kampanye Pemilihan Umum. (3) Permintaan Cuti sebagaimana pada ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. 11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 (1) Menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) hurr.rf b dan huruf c, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 huruf b dan huruf c melaksanakan Cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum. (21 Hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan Cuti. Peraturan Pemerintah diundangkan. Pasal II ini mulai berlaku pada tanggal Agar SK No 181990 A -- 10 of 16 -- PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2023 PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 149 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd SK No 182000A Djaman -- 11 of 16 -- REPUBLIK INDONESTA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM UMUM Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 / PUU-XX I 2022 terhadap Pasal l7O ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya sepanjang mendapat persetujuan dan izin Cuti dari Presiden. Selain hal tersebut, mekanisme mengenai permintaan persetujuan dan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta tata cara pelaksanaan Cuti pada pemilihan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2OI8 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaanlzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. I SK No 181682 A Atas -- 12 of 16 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Atas dasar hal tersebut di atas, maka Pemerintah perlu melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang pengaturannya meliputi pengaturan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak harus mundur dari jabatannya, permintaan persetujuan dan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta tata cara pelaksanaan Cuti dalam pemilihan umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah: a. ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung; b. ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad lwc; c. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; d. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; f. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; SK No 181970 A g.kepala... -- 13 of 16 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA g. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan h. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 28 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 28A Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. SK No 181994A Angka 8 -- 14 of 16 -- PRESIDEN REPUBU|C 'NDONESIA Angka 8 Pasal 31 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 34A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari" adalah surat permintaan Cuti harus sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang bersangkutan melaksanakan kampanye. Angka 10 Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. SK No 181995 A Ayat(3) ... -- 15 of 16 -- INDONE:5IA 5- Ayat (3) Angka 1 1 Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud d.engan "diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja" adalah surat permintaan cuti harus sudah diterima .oleh. pejabat yLng berwenang paling lambat 12 (dua belas) hari keda seberum menteri danpejabat setingkat menteri, 916".rrr., wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikot-a, dan wakil wafiota yang bersangkutan melaksanakan kampanye. Hari libur dalam ketentuan ini termasuk hari yang diliburkan secara nasional. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6901 SK No 181960A -- 16 of 16 --

Apa yang diatur peraturan ini

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan PP 53/2023?

Sitasi

Apa yang diatur peraturan ini

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan PP 53/2023?

Sitasi