Government Regulation No. 52 of 2023 on Amendments to Government Regulation No. 26 of 2021 on Agricultural Sector Management
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Government Regulation No. 52 of 2023 introduces amendments to Government Regulation No. 26 of 2021, which governs the agricultural sector in Indonesia. This regulation aims to enhance the management and development of agriculture, food security, and animal husbandry practices in the country. It affects various stakeholders, including agricultural businesses, farmers, and investors in the agricultural sector. Key obligations under this regulation include compliance with updated agricultural practices, adherence to food safety standards, and participation in government programs aimed at improving agricultural productivity. The regulation also emphasizes the importance of sustainable practices and the use of technology in agriculture. Furthermore, it interacts with related regulations by aligning with national food security policies and agricultural development plans. Investors looking to engage in the agricultural sector in Indonesia should familiarize themselves with these amendments to ensure compliance and to take advantage of potential government support and incentives.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (9K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
I m PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa bidang pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional, mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan serta ketahanan energi sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi, produktivitas, dan hilirisasi usaha perkebunan; b. bahwa peningkatan produksi, produktivitas, dan hilirisasi usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan melalui peningkatan peran badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara; c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengecualikan batasan luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan oleh badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang pertanian; SK No 189724A Mengingat: . . . -- 1 of 7 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Mengingat Menetapkan 1 2 Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OI4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN. Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi: a. kelapa sawit maksimum 1O0.00O (seratus ribu) hektare; b. kelapa maksimum 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektare; c. karet maksimum 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektare; 3 d. kakao. . . SK No 172020 A -- 2 of 7 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESIA d. kakao maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare; e. kopi maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare; f. tebu maksimum 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektare; g. teh maksimum 14.000 (empat belas ribu) hektare; dan h. tembakau maksimum 5.000 (lima ribu) hektare. (21 Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional. (3) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat. (41 Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk melakukan pelayanan atau kemanfaatan umum, mendukung kesejahteraan pekebun, memodernisasi industri perkebunan, dan/ atau tujuan strategis lainnya. (5) Penugasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 172021 A Agar -- 3 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 147 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Pdrundang-undangan dan Hukum, ttd ttd SK No 189725 A Djaman -- 4 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES]A PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN I. UMUM Bidang pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional, hal ini dapat terlihat pada saat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sektor pertanian masih dapat tumbuh dan menjadi bantalan ekonomi nasional. Pertanian juga memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan pangan yang dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas. Dalam peningkatan produksi dan produktivitas harus diikuti dengan peningkatan nilai tambah yang akan terwujud melalui hilirisasi. Hilirisasi di sektor perkebunan akan mendorong kemandirian pangan serta pemenuhan energi bahan bakar nabati. Hal ini akan dapat tercapai melalui peningkatan peran badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara memiliki peran dalam penyelen ggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan baran g dan I atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, perlu mendorong peran badan usaha milik negara danf atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang melakukan pengelolaan lahan untuk usaha perkebunan, dalam rangka pelayanan atau kemanfaatan umum, mendukung kesejahteraan pekebun, memodernisasi industri perkebunan, danf atau tujuan strategis lainnya. Pelaksanaan tujuan dimaksud sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 berkaitan dengan: a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, melalui hilirisasi sektor pangan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kesinambungan kebutuhan pokok masyarakat; b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, melalui peremajaan sawit ralryat; SK No 189726 A c.membangun... -- 5 of 7 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA c. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, melalui akselerasi pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan mendukung energi hijau ramah lingkungan (dekarbonisasi). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penugasan badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara tersebut, perlu dilakukan restrukturisasi dan integrasi yang berdampak pada terjadinya konsolidasi penguasaan lahan yang telah dikuasai. Penguasaan lahan tersebut melampaui jumlah batasan luas maksimum yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan penugasan tersebut perlu dilakukan pengecualian atas batasan luas maksimum lahan perkebunan yang dikuasai oleh badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dengan materi muatan berupa pengecualian batasan luas maksimum untuk badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diberikan penugaszrn oleh Pemerintah Pusat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat(3) ... SK No 172024 A -- 6 of 7 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA Ayat (3) Yang dimaksud dengan "anak perusahaan badan usaha milik negara" adalah anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6900 SK No 189727 A -- 7 of 7 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
tentang PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 52/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.