No. 51 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, Government Regulation No. 51 of 2023, amends Government Regulation No. 36 of 2021 concerning wages in Indonesia. It aims to update the minimum wage provisions to better reflect economic conditions, protect workers' purchasing power, and ensure a fair wage system that supports both workers and businesses. The changes are in line with Law No. 6 of 2023, which establishes new guidelines for wage calculations based on economic growth, inflation, and other relevant indices.
This regulation affects employers and employees across all sectors in Indonesia, particularly those with workers earning minimum wage. It applies to companies employing workers with less than one year of service, as well as those in newly established regions or areas without existing minimum wage regulations.
- **Minimum Wage Calculation**: According to Pasal 24, the minimum wage applies to workers with less than one year of service. Workers with specific qualifications may earn above the minimum wage (Pasal 24 ayat (1a)). - **Annual Adjustment**: Pasal 26 mandates that provinces or regencies with a minimum wage must adjust it annually based on economic conditions, inflation, and specific indices. The adjustment formula is detailed in Pasal 26 ayat (5). - **New Areas**: For newly established provinces, the initial minimum wage is based on the parent province's minimum wage (Pasal 28A). - **Recommendations from Wage Councils**: The provincial wage council must recommend minimum wage adjustments to the governor (Pasal 28 ayat (3)). If the recommendations do not align with the established formula, the governor has the authority to set the minimum wage (Pasal 28 ayat (4)).
- **Upah Minimum (Minimum Wage)**: The lowest wage that employers can legally pay their workers. - **Dewan Pengupahan (Wage Council)**: A body that provides recommendations on wage policies and adjustments. - **Kualifikasi Tertentu (Specific Qualifications)**: Refers to educational and experience requirements that may justify higher wages for certain workers. - **Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga (Average Household Consumption)**: A metric used to assess economic conditions for wage adjustments.
This regulation is effective from November 10, 2023, and it amends the previous wage regulations set forth in Government Regulation No. 36 of 2021. It introduces new provisions and updates existing ones to align with recent economic developments and legislative changes.
This regulation interacts with Law No. 6 of 2023, which provides the legal framework for wage calculations and adjustments. It also references previous regulations regarding wage structures and scales, ensuring that the new provisions are consistent with existing labor laws and policies.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 24 states that the minimum wage applies to workers with less than one year of service. Workers with specific qualifications may receive a wage higher than the minimum.
Pasal 26 requires provinces or regencies with a minimum wage to adjust it annually based on economic conditions, inflation, and specific indices, using a defined formula.
Pasal 28A establishes that the initial minimum wage for newly created provinces will be based on the minimum wage of the parent province.
Pasal 28 mandates that the provincial wage council must recommend minimum wage adjustments to the governor, who can set the wage if recommendations do not align with the formula.
Pasal 26 ayat (5) outlines the formula for calculating minimum wage adjustments, considering economic growth, inflation, and specific indices.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (40K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLTI( INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2O21
TENTANG PENGUPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88C dan
Pasal 88D dalam Pasal 81 angka 28 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan
Upah minimum;
b. bahwa untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan
stabilitas ekonomi nasional serta memperhatikan dinamika
perkembang€rn hubungan industrial, ketentuan mengenai
Upah minimum sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l tentang
Pengupahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum
sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurtrf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2O2I tentang Pengupahan;
Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a279);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
ilomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4. Peraturan . .
SK No 1873884
-- 1 of 27 --
Menetapkan
PRESIDEi{
REPUBLIK INDONESIA
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66a4;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG
PENGUPAHAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2O2l tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66481diubah sebagai berikut:
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal24
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada
Perusahaan yang bersangkutan.
(1a) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari
1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan
dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari
Upah minimum.
(21 Upah bagi Pekeda/Burr'h dengan masa kerja
1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur
dan skala Upah.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan
ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga
Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
1
2
Pasal 25
(1) Upah minimum terdiri atas:
a. Upah minimum provinsi; dan
b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
tertentu.
(2) Upah...
SK No 187389 A
-- 2 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
3
(21 Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.
(3) Penetapan Upah minimum dilakukan bagi:
a. provinsi atau kabupatenlkota yang memiliki
Upah minimum;
b. kabupatenlkota yang belum memiliki Upah
minimum; atau
c. provinsi atau kabupatenlkota hasil pemekaran.
(41 Dihapus.
(5) Dihapus.
Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal26
(1) Provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki Upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (3) huruf a melakukan penyesuaian nilai Upah
minimum setiap tahun.
(21 Penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan
formula penghitungan Upah minimum dengan
mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi,
inflasi, dan indeks tertentu.
(3) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang disimbolkan dengan o merupakan
variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau
kabupaten/kota.
(41 Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (21sebagai berikut:
UMlt+t; : UMlt; + Nilai Penyesuaian UMlt+t1
(5) Nilai penyesuaian Upah minimum dalam formula
penghitungan Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (41dihitung sebagai berikut:
Nilai Penyesuaian UMlt+t; = flnflasi + (PE " o)) ' UMttt
(6) Simbol o sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan variabel yang berada dalam rentang
nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan
0,30 (nol koma tiga nol).
SK No 187390 A
(7) Simbol ...
-- 3 of 27 --
PRESIDESY
REPUBLIIT INDONESIA
4
(71 Simbol o sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi
atau dewan pengupahan kabupatenlkota dengan
mempertimbangkan:
a. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
b. rata-rata atau median Upah.
(S) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), dalam menentukan o dapat
mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan
kondisi ketenagakerj aan.
(9) Jika nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) lebih kecil atau sama dengan
O (nol), Upah minimum yang akan ditetapkan sama
dengan nilai Upah minimum tahun berjalan.
(10) Data yang digunakan untuk penghitungan nilai
penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.
Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 26A dan Pasal 268 sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26A
(1) Dalam hal nilai Upah minimum tahun berjalan pada
wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah
tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah
tangga yang bekerja pada provinsi atau
kabupatenf kota, nilai penyesuaian Upah minimum
dihitung dengan ketentuan:
Nilai Penyesuaian UMlt+l) : PE x o x UMttt
(2) Simbol o sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan variabel yang berada dalam rentang
nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan
0,30 (nol koma tiga nol).
(3) Simbol o sebagaimana dimaksud pada ayat (21
ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi
atau dewan pengupahan kabupatenlkota dengan
mempertimbangkan:
SK No 187391 A
a.tingkat...
-- 4 of 27 --
FRESIDEN
REPUB!-IK INDONESIA
5
a. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
b. rata-rata atau median Upah.
(41 Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dalam menentukan o dapat
mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan
kondisi ketenagakerj aan.
(5) Jika pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bernilai negatif, nilai Upah minimum
tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai
Upah minimum tahun berjalan.
(6) Data yang digunakan untuk penghitungan nilai
penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.
Pasal 26E}
Hasil penghitungan nilai Upah minimum yang akan
ditetapkan dapat dibulatkan ke atas hingga satu satuan
rupiah.
Ketentuan ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal27
(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi
setiap tahun.
(21 Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
penyesuaian nilai Upah minimum.
(3) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum
provinsi dilakukan sesuai formula penghitungan
Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (a) dan penghitungan nilai penyesuaian
Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (51.
(4) Dalam hal nilai Upah minimum provinsi tahun
berjalan melebihi rata-rata konsumsi rrrmah tangga
dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga
yang bekerja pada provinsi, penghitungan nilai
penyesuaian Upah minimum provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (ll.
SK No 187392 A
6. Ketentuan
-- 5 of 27 --
PRESIDEN
REPUELII( INDONESIA
6 Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
(3)
Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum
provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.
Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah
minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan provinsi.
Dalam hal hasil rekomendasi dewan pengupahan
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak
sesuai formula penghitungan Upah minimum,
gubernur menetapkan Upah minimum provinsi
dengan ketentuan:
a. bagi daerah yang nilai Upah minimum provinsi
pada tahun berjalan belum melebihi rata-rata
konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata
banyaknya anggota rrrmah tangga yang bekerja
pada provinsi, Upah minimum provinsi ditetapkan
berdasarkan formula penghitungan Upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (41 dan penghitungan nilai
penyesuaian Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); atau
b. bagi daerah yang nilai Upah minimum provinsi
pada tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi
rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga yang bekerja pada provinsi,
Upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan
formula penghitungan Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)
dan penghitungan nilai penyesuaian
Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26A ayat (ll.
Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28A
(1) Dalam hal terdapat provinsi hasil pemekaran:
a. Upah minimum provinsi yang berlaku untuk
pertama kali menggunakan Upah minimum
provinsi yang berlaku pada provinsi induk;
(1)
(2)
7
SK No 187393 A
b. penetapan. . .
-- 6 of 27 --
8
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. penetapan Upah minimum provinsi pertama kali
dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur
paling lambat tanggal 21 November tahun
berjalan; dan
c. penyesuaian Upah minimum provinsi pertama
kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat
gubernur paling lambat tanggal 2l November
tahun berikutnya.
(2) Penetapan Upah minimum provinsi pertama kali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
sebesar nilai Upah minimum provinsi induk.
Ketentuan ayat (21 Pasal 29 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Upah minimum provinsi ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat
tanggal 21 November tahun berjalan.
(21 Dalam hal tanggal 2l November jatuh pada
hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur
resmi, Upah minimum provinsi ditetapkan dan
diumumkan oleh gubernur atau penjabat gubernur
1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional,
atau hari libur resmi.
(3) Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 berlaku terhitung mulai
tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan
dengan kebijakan pengupahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
9
(1)
(2)
Pasal 30
Gubernur dapat menetapkan
kabupaten/kota.
Penetapan Upah minimum
sebagaimana dimaksud pada
dilakukan bagi:
a. kabupaten/kota yang belum
minimum;
Upah minimum
kabupaten/kota
ayat (1) dapat
memiliki Upah
b. kabupaten. . .
SK No 187395 A
-- 7 of 27 --
PRESIDEN
REPUELII( 'NDONESI&
b. kabupatenlkota yang telah memiliki
minimum;
c. kabupatenlkota hasil pemekaran; atau
d. kabupatenlkota yang telah memiliki
minimum pada provinsi hasil pemekaran.
Upah
Upah
10. Ketentuan ayat (21 Pasal 31 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 31
(1) Upah minimum kabupatenlkota ditetapkan setelah
penetapan Upah minimum provinsi.
(21 Penetapan Upah minimum kabupatenlkota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal hasil penghitungan Upah minimum
kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum
provinsi.
11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 31A dan Pasal 31B sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 31A
(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang
belum memiliki Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a harus
memenuhi syarat tertentu.
(21 Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu:
a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir
dari data yang tersedia pada periode yang sama,
lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan
ekonomi provinsi; atau
b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama
3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia
pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih
tinggi dari nilai provinsi.
(3) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak terpenuhi, gubernur tidak dapat
menetapkan Upah minimum bagi kabupaten/kota
yang bersangkutan.
(41 Data pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (21bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.
SK No 187394A
Pasal 31B...
-- 8 of 27 --
FRESTDEN
REPUBLII( INDONESIA
Pasal 31B
(1) Penghitungan Upah minimum bagi kabupaten/kota
yang belum memiliki Upah minimum
kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) huruf a, menggunakan formula
penghitungan Upah minimum.
(21 Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan yang memuat variabel:
a. paritas daya beli;
b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
c. median Upah.
(3) Data paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersumber dari lembaga yang berwenang di
bidang statistik.
12. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 32 diubah dan ketentuan
Pasal 32 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 32
(1) Penghitungan Upah minimum bagi kabupaten/kota
yang belum memiliki Upah minimum
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:
a. menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupatenlkota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli,
dengan formula sebagai berikut:
PPP Kab/Kota
UMKlrr; : x UMP(I)
PPP Provinsi
b. menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupatenlkota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan
tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut:
(1 - TPT Kab/Kota)
x UMPltt
(1 - TPT Provinsi)
SK No 187396A
UMKezt
c.menghitung...
-- 9 of 27 --
FRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
c. menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupatenlkota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio median Upah, dengan
formula sebagai berikut:
Median Upah Kab/Kota
UMK6ey x UMPlty
Median Upah Provinsi
d. menghitung rata-rata nilai relatif UMK
sebagaimana dimaksud pada hururf a, huruf b,
dan hurrrf c, dengan formula sebagai berikut:
(UMK1nt1 + UMK(F2) + UMK(rc))
UMKIt+r; =
3
(2) Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) masing-masing dihitung berdasarkan nilai
rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang
tersedia pada periode yang sama.
(3) Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33
(1) Penghitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota
dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota
sesuai dengan formula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32.
(2) Hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada bupati/wali kota.
(3) Dalam hal hasil penghitungan Upah minimum
kabupatenlkota sama atau lebih rendah dari Upah
minimum provinsi, bupati/wali kota tidak dapat
merekomendasikan nilai Upah minimum
kabupate n I kota kepada gubernur.
(4) Dalam hal hasil penghitungan Upah minimum
kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum
provinsi, bupati/wali kota merekomendasikan hasil
penghitungan Upah minimum kabupatenlkota
kepada gubernur melalui dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerj aan provinsi.
SK No 187397 A
(5) Gubernur...
-- 10 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11-
(5) Gubernur menetapkan Upah minimum
kabupatenlkota berdasarkan rekomendasi dari
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
(6) Dalam hal hasil rekomendasi bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
sesuai formula penghitungan Upah minimum,
gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum
kabupaten/kota.
14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34
(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang
telah memiliki Upah minimum kabupatenlkota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf b dilakukan dengan penyesuaian nilai
Upah minimum.
(2) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum
kabupaten/kota dilakukan sesuai formula
penghitungan Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) dan penghitungan
nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (51.
(3) Dalam hal nilai Upah minimum kabupaten/kota
tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah
tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah
tangga yang bekerja pada kabupatenf kota,
penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26A ayat (ll.
(41 Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum
kabupatenlkota dilakukan oleh dewan pengupahan
kabupatenlkota.
(5) Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah
minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dan ayat (3) disampaikan kepada
bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada
gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
provinsi.
SK No 187398 A
15. Di antara . . .
-- 11 of 27 --
PRESIDEN
REPUELII( INDONESIA
-t2-
15. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 34A, Pasal 348, dan Pasal 34C sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34A
(1) Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan
pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah
minimum kabupatenlkota yang direkomendasikan
oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (5).
(21 Dalam hal Upah minimum kabupatenlkota yang
direkomendasikan oleh bupatilwali kota tidak sesuai
formula penghitungan Upah minimum, gubernur:
a. menetapkan Upah minimum kabupaten/kota
yang nilainya sesuai dengan nilai Upah minimum
kabupaten I kota tahun berjalan; atau
b. menetapkan Upah minimum kabupaten/kota:
1) bagi daerah yang nilai Upah minimum
kabupatenlkota pada tahun berjalan belum
melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga
dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah
tangga yang bekerja pada kabupatenfkota,
Upah minimum kabupatenlkota ditetapkan
berdasarkan formula penghitungan
Upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (a) dan penghitungan nilai
penyesuaian Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); atau
2l bagi daerah yang nilai Upah minimum
kabupatenlkota pada tahun berjalan melebihi
rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi
rata-rata banyaknya anggota rumah
tangga yang bekerja pada kabupatenfkota,
Upah minimum kabupatenlkota ditetapkan
berdasarkan formula penghitungan
Upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (4) dan penghitungan nilai
penyesuaian Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26A ayat (11.
Pasal 34B
Upah minimum bagi kabupaten/kota hasil pemekaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c,
untuk pertama kali berlaku:
a. Upah minimum kabupatenlkota induk; atau
b.Upah...
SK No 187399A
-- 12 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIi( 'NDONESIA
_13_
Upah minimum provinsi, jika tidak terdapat
Upah minimum kabupaten I kota induk.
Pasal 34C
Upah minimum bagi kabupaten/kota yang telah memiliki
Upah minimum pada provinsi hasil pemekaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d,
untuk pertama kali menggunakan Upah minimum
kabupate n I kota sebelum pemekaran provinsi.
16. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dihapus serta ayat (3) dan
ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut:
b
(1)
(2t
(3)
Pasal 35
Dihapus.
Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat
pada tanggal 30 November tahun berjalan.
Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada
hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur
resmi, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan
dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat
gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu,
hari libur nasional, atau hari libur resmi.
Upah minimum kabupatenlkota sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) berlaku terhitung
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan
kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.
(41
(s)
17. Setelah huruf c ayat (2) Pasal 7l ditambahkan
1 (satu) hur-uf, yakni huruf d dan setelah hurrrf b ayat (3)
Pasal 7l ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71
(1) Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat
dalam rangka:
a. perumusan kebijakan pengupahan; dan
b. pen)rusunan dan pengembangan sistem
pengupahan.
(2) Dewan...
SK No 187400 A
-- 13 of 27 --
PRESIDEh{
REFUBLIK INDONESIA
(21 Dewan pengupahan provinsi bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam
rangka:
a. penetapan Upah minimum provinsi;
b. penetapan Upah minimum kabupaten/kota bagi
kabupaten/ kota yang mengusulkan;
c. penyiapan bahan perLrmusan pengembangan
sistem pengupahan; dan
d. penerapan Upah minimum serta struktur dan
skala Upah di Perusahaan pada tingkat provinsi.
(3) Dewan pengupahan kabupatenlkota bertugas
memberikan saran dan pertimbangan kepada
bupati/wali kota dalam rangka:
a. pengusulan Upah minimum kabupaten/kota;
b. penyiapan bahan perLrmusan pengembangan
sistem pengupahan; dan
c. penerapan Upah minimum serta struktur dan
skala Upah di Perusahaan pada tingkat
kabupaten/kota.
18. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
19. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan
3 (tiga) pasal, yakni Pasal 81A, Pasal 81B, dan Pasal 81C
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81A
(1) Upah minimum Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah penetapan
pemindahan Ibu Kota Negara.
(21 Upah minimum Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan
diumumkan paling lambat tanggal 2I November
tahun bedalan.
(3) Upah minimum Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)', berlaku terhitung mulai
tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
SK No 187401 A
(4) Setelah...
-- 14 of 27 --
PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
15-
(41 Setelah penetapan Upah minimum Ibu Kota
Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penetapan Upah minimum Ibu Kota Nusantara tahun
berikutnya dilakukan dengan penyesuaian nilai
Upah minimum.
Pasal 81B
(1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan
penetapan dan penyesuaian Upah minimum Ibu Kota
Nusantara dapat berkoordinasi dengan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan dan/ atau pemerintah daerah
Provinsi Kalimantan Timur.
(21 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal belum tersedianya:
a. data yang digunakan untuk penetapan dan
penyesuaian Upah minimum; dan/atau
b. lembaga yang diperlukan dalam penetapan dan
penyesuaian Upah minimum.
(3) Data dan lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat(21wajib tersedia paling lama 3 (tiga) tahun sejak
penetapan pemindahan Ibu Kota Negara.
(4) Dalam hal data dan lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 telah tersedia, penyesuaian
Upah minimum Ibu Kota Nusantara dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan
Upah minimum provinsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 81C
Setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dan
sebelum Upah minimum Ibu Kota Nusantara mulai
berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A, untuk
pertama kali Upah minimum yang berlaku di Ibu Kota
Nusantara sesuai dengan Upah minimum Kabupaten
Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara
yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 187402 A
Agar
-- 15 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESTA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1O November 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 146
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
trasi Hukum,
ttd
SK No 187403 A
Djaman
-- 16 of 27 --
I
FRES!E}EN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN
UMUM
Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan, salah satunya untuk
mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan
berkeadilan. Kebijakan pengupahan tersebut antara lain mencakup
kebijakan penetapan Upah minimum oleh gubernur setiap tahun dan
kebijakan pen5rusunan dan penerapan strrrktur dan skala Upah di
Perusahaan.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah mengubah beberapa
ketentuan pengupahan khususnya yang terkait dengan Upah minimum.
Perubahan pokok dalam ketentuan Upah minimum tersebut mengenai
formula yang digunakan untuk menghitung Upah minimum.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa formula
penghitungan Upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan
ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketiga variabel tersebut dimaksudkan
untuk dapat menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan di sisi lain juga dapat
memberikan peluang bagi dunia usaha agar tetap mempunyai daya saing.
Adapun pemberlakuan Upah minimum diatur bahwa pada dasarnya
berlaku bagi Pekerja/Bur-uh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun
pada Perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, ketentuan
tersebut tidak dimaksudkan menutup peluang bagi Pekerja/Buruh dengan
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu
yang disyaratkan dalam suatu pekerjaan ljabatan, untuk mendapatkan
Upah di atas Upah minimum.
Selain hal-hal tersebut di atas, dalam perkembangan saat ini dan
seiring dengan adanya pembentukan daerah-daerah baru karena
pemekaran termasuk terbentuknya Ibu Kota Nusantara serta untuk
mengakomodir daerah-daerah yang belum memiliki Upah minimum dan
akan menetapkan Upah minimum maka perlu adanya peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kebijakan
pemerintah dalam melakukan penghitungan, penetapan, dan
pemberlakuan Upah minimum di daerah-daerah tersebut.
SK No 187404 A
Kebijakan .
-- 17 of 27 --
FRESIDET{
RTPUBLII( INDONESIA
II
Kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam
implementasinya perlu mendapat dukungan dari dewan pengupahan di
daerah, baik yang terkait dengan Upah minimum maupun struktur dan
skala Upah. Oleh karena itu, upaya penguatan dewan pengupahan di
daerah dengan menambahkan kewenangannya menjadi penting, yaitu tidak
hanya terkait dengan Upah minimum tetapi juga mengenai pelaksanaan
struktur dan skala Upah.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan
terhadap sebagian ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2O2l tentang Pengupahan. T\.rjuan perubahan Peraturan
Pemerintah tersebut diarahkan untuk: 1) memberikan penghargaan bagi
Pekerja/Buruh atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada
wilayah yang bersangkutan;2) menjaga daya beli Pekerja/Buruh yang pada
akhirnya dapat menyerap barang dan jasa yang di produksi oleh
Pengusaha; 3) memberikan kepastian kenaikan Upah minimum bagi
Perrrsahaan, sehingga dapat terjamin kelangsungan bekerja bagi
Pekerja/Buruh; dan 4) mewujudkan iklim usaha yang kompetitif untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan tujuan
tersebut maka ruang lingkup perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2O2l ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai
formula penghitungan Upah minimum, penetapan dan pemberlakuan
Upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan "kualifikasi tertentu", antara
lain pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja
yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan
atau jabatan, danf atau persyaratan lain yang
dibutuhkan oleh Perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 25
Cukup jelas.
SK No 187405 A
Angka3...
-- 18 of 27 --
PRESIDEN
REPUELII( INDONESIA
Angka 3
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "UM1t+1;" adalah Upah minimum
yang akan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan "UM1t1" adalah Upah minimum
tahun berjalan.
Yang dimaksud dengan "Nilai Penyesuaian UMlt+t;"
adalah nilai penyesuaian Upah minimum yang akan
ditetapkan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "inflasi" adalah inflasi provinsi
yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen
periode September tahun berjalan terhadap indeks
harga konsumen periode September tahun sebelumnya
(dalam persen).
Yang dimaksud dengan "PE" adalah pertumbuhan
ekonomi yaitu:
a. bagi provinsi, dihitung dari perubahan produk
domestik regional bruto harga konstan provinsi
kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan, dan
kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap
produk domestik regional bruto harga konstan
provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III
tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada 2 (dua)
tahun sebelumnya (dalam persen).
b. bagi kabupatenfkota, dihitung dari perubahan
produk domestik regional bruto harga konstan
kabupatenlkota tahun sebelumnya terhadap
produk domestik regional bruto harga konstan
kabupatenlkota 2 (dua) tahun sebelumnya (dalam
persen).
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat(71 ...
SK No 187406 A
-- 19 of 27 --
PRESIDEN
BEPUBLIK INDOI{ESIA
Ayat (7)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tingkat penyerapan tenaga
kerja" adalah hitungan pengurangan angka 1 (satu)
dengan tingkat pengangguran terbuka pada
provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari
survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus
paling lama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang
tersedia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rata-rata Upah" adalah
rata-rata Upah Pekerja/Buruh di luar
penyelenggara negara pada provinsi atau
kabupaten/kota yang dihitung dari survei
angkatan kerja nasional pada bulan Agustus paling
lama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia.
Yang dimaksud dengan "median Upah" adalah
median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara
negara pada provinsi atau kabupatenlkota yang
dihitung dari survei angkatan kerja nasional pada
bulan Agustus paling lama 3 (tiga) tahun terakhir
dari data yang tersedia.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (e)
Cukup jelas.
Ayat (1o)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 26A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rata-rata konsumsi rumah
tangga" adalah perkalian antara rata-rata konsumsi
per kapita per bulan dengan rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga yang dihitung dari survei sosial
ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.
Yang dimaksud dengan "rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau
kabupatenfkota" adalah rata-rata banyaknya orang
yang bekerja per nrmah tangga di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota yang dihitung dari survei sosial
ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.
SK No 187407 A
Dalam
-- 20 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dalam ketentuan ini, rata-rata konsumsi rumah tangga
dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang
bekerja pada provinsi digunakan untuk penghitungan
Upah minimum provinsi.
Dalam ketentuan ini, rata-rata konsumsi rrrmah tangga
dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang
bekerja pada kabupaten/kota digunakan untuk
penghitungan Upah minimum kabupaten I kota.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 26El
Dalam ketentuan ini dibulatkan ke atas hingga satu satuan
rrrpiah, contohnya:
a. Rp2.950.935,56 (dua juta sembilan ratus lima puluh
ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh
enam sen) dibulatkan ke atas menjadi Rp2.950.936 (dua
juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga
puluh enam rupiah).
b. Rp2.95O.935,I2 (dua juta sembilan ratus lima puluh
ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dua belas
sen) dibulatkan ke atas menjadi Rp2.950.936 (dua juta
sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga
puluh enam rupiah).
Angka 5
Pasal2T
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No 187408A
Ayat(41 ...
-- 21 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLII( INDONESIA
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "rata-rata konsumsi rumah
tangga" adalah perkalian antara rata-rata konsumsi
per kapita per bulan dengan rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga di tingkat provinsi yang dihitung
dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret
setiap tahunnya.
Yang dimaksud dengan "rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga yang bekerja pada provinsi" adalah
rata-rata banyaknya orang bekerja per rumah tangga
di tingkat provinsi yang dihitung dari survei ekonomi
nasional bulan Maret setiap tahunnya.
Dalam ketentuan ini, rata-rata konsumsi rrrmah tangga
dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang
bekerja pada provinsi digunakan untuk penghitungan
Upah minimum provinsi.
Angka 6
Pasal 28
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 28A
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurrrf a
Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota yang
belum memiliki Upah minimum" adalah
kabupatenlkota yang belum pernah menetapkan
Upah minimum atau kabupaten/kota yang pada
tahun-tahun sebelumnya pernah menetapkan
Upah minimum akan tetapi pada tahun berikutnya
tidak menetapkan Upah minimum akibat tidak
memenuhi syarat tertentu, akan tetapi pada tahun
berjalan kabupaten/kota yang bersangkutan
memenuhi syarat untuk menetapkan Upah
minimum.
Huruf b. . .
SK No 187409A
-- 22 of 27 --
FRESItrEN
REPUBLI}( INDONESIA
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota hasil
pemekaran" adalah kabupatenlkota yang
dilakukan pemekaran sesuai dengan ketentjran
peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota yhng
telah memiliki Upah minimum pada provinsi hgsil
pemekaran" adalah kabupatenlkota yang telah
memiliki Upah minimum kabupatenlkota pada
provinsi induk, yang kemudian selara
administratif ikut tergabung ke dalam provinsi
hasil pemekaran.
Angka 10
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 31A
Cukup jelas.
Pasal 31B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tingkat penyerapan
kerja" adalah hitungan pengurangan angka 1 (satu)
dengan tingkat pengangguran terbuka phda
provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari
survei angkatan kerja nasional pada bulan Agusltus
paling lama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yhng
tersedia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "median Upah" adalah
median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelengghra
negara pada provinsi atau kabupatenlkota yang
dihitung dari survei angkatan kerja nasional phda
bulan Agustus paling lama 3 (tiga) tahun terakhir
dari data yang tersedia.
Ayat
No 187410 A
(3)
-- 23 of 27 --
FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "UMK6ty" adalah nilai
Upah minimum kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan faktor paritas daya beli. UMK
merupakan singkatan dari Upah minimum
kabupatenlkota.
Yang dimaksud dengan "PPP KablKota" adalah
rata-rata paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir
pada kabupatenlkota yang bersangkutan. PPP
merupakan singkatan dari purchasing power
paity.
Yang dimaksud dengan "PPP Provinsi" adalah rata-
rata paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada
provinsi yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "UMP1I;" adalah Upah
minimum provinsi tahun berjalan. UMP
merupakan singkatan dari Upah Minimum
Provinsi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "UMKlRz;" adalah nilai
Upah minimum kabupatenlkota dengan
mempertimbangkan faktor tingkat penyerapan
tenaga kerja.
Yang dimaksud dengan "I-TPT KablKota" adalah
rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja
3 (tiga) tahun terakhir pada kabupatenlkota yang
bersangkutan. TPT merr-rpakan singkatan dari
Tingkat Pengangguran Terbuka.
Yang dimaksud dengan " I-TPT Provinsi" adalah
rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja
3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang
bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "UMP1I;" adalah Upah
minimum provinsi tahun berjalan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "UMK1R3;" adalah nilai
Upah minimum kabupatenlkota dengan
mempertimbangkan faktor median Upah
Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara.
Yang. . .
SK No l874ll A
-- 24 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Yang dimaksud dengan "Median Upah Kabf Kota"
adalah rata-rata median Upah Pekerja/Burrrh di
luar penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir
pada kabupaten/ kota yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "Median Upah Provinsi"
adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di
luar penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir
pada provinsi yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "UMP1I1" adalah Upah
minimum provinsi tahun berjalan.
Hurrrf d
Yang dimaksud dengan "UMK1t+ty" adalah nilai
Upah minimum kabupaten/kota yang akan
ditetapkan.
Yang dimaksud dengan "UMKlRt;" adalah nilai
Upah minimum kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan faktor paritas daya beli.
Yang dimaksud dengan "UMKlRz;" adalah nilai
Upah minimum kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan faktor tingkat penyerapan
tenaga kerja.
Yang dimaksud dengan "UMK1tr"s;" adalah nilai
Upah minimum kabupatenlkota dengan
mempertimbangkan faktor median Upah
Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dihapus.
Angka 13
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "rata-rata konsumsi rumah
tangga" adalah perkalian antara rata-rata konsumsi
per kapita per bulan dengan rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga di tingkat kabupaten/kota yang
dihitung dari survei sosial ekonomi nasional
bulan Maret setiap tahunnya.
Yang. . .
SK No 187412 A
-- 25 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLII( INDONESTA
Yang dimaksud dengan "rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga yang bekerja pada kabupatenfkota"
adalah rata-rata banyaknya orang bekerja per rumah
tangga di tingkat kabupaten/kota yang dihitung dari
survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap
tahunnya.
Dalam ketentuan ini, rata-rata konsumsi rumah tangga
dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang
bekerja pada kabupatenlkota digunakan untuk
penghitungan Upah minimum kabupaten/kota.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 34A
Cukup jelas.
Pasal 34B
Cukup jelas.
Pasal 34C
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 71
Ayat (1)
Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan
kepada pemerintah, dewan pengupahan nasional dapat
melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis,
koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.
Ayat (21
Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan
kepada gubernur, dewan pengupahan provinsi dapat
melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis,
koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.
Ayat(3) ...
SK No 187413 A
-- 26 of 27 --
FRESIDEN
REFUBLIK INDONESTA
Ayat (3)
Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan
kepada bupati/wali kota, dewan pengupahan
kabupaten/kota dapat melakukan berbagai kegiatan
seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja sama
dengan pihak terkait.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 81A
Cukup jelas.
Pasal 81B
Cukup jelas
Pasal 81C
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6899
SK No l874l4A
-- 27 of 27 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
tentang KETENAGAKERJAAN - CIPTA KERJA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 51/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 26 specifies that data for wage calculations must come from authorized statistical agencies, ensuring accuracy and reliability.
Pasal 29 states that the minimum wage must be announced by November 21 each year and will take effect from January 1 of the following year.
Pasal 71 outlines the responsibilities of the national, provincial, and district wage councils in advising on wage policies and adjustments.