Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Government Regulation No. 32 of 2018 on Procedures for Resignation from Candidacy for Members of the House of Representatives, Regional Representatives, Regional House of Representatives, President, and Vice President, Request for Permission in Candidacy for President and Vice President, and Leave During Election Campaigns

Diterbitkan

18 Jul 2018

Berlaku

19 Jul 2018

Penerbit

Indonesia, Pemerintah Pusat

Status

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCAI,ONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAI(YAI, ANGGOTA DEWAN PERWAKII"AN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMIMAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PEI.AKSANAAN KAMPANYE PEMIUHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk tugas negara dan daerah pada saat umum, perlu mengatur tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, berdasarkan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 182 huruf k, Pasal 227 huruf o dan huruf p, Pasal 24O ayat (l) huruf k dan ayat (2) huruf h, Pasal 258 ayat l2l huruf h, pasal 281, Pasal 302, dan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan pemerintah permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam kampanye pemilihan umum tentang Tata Cara Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Mengingat -- 1 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat: Menetapkan: I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor L82; Tambahan kmbaran Negara Indonesia Nomor 6109); Republik MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DAI.,AM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAIffAT, ANGGOTA DEWAN PERU/AKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKII,.S,N RAISAT DAERAH, PRESIDEN, DAN \VAKIL PRESIDEN, PERMII{TAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DAI.,AM KAMPAI{YE PEMILIHAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Perwakilan Ralryat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana dimaksud dalam Tahun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah se dimaksud dalam Tahun 3. Dewan . . . -- 2 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja berdasarkan izin atau dari pejabat yang dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. 5. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta umum untuk pemilih dengan menawarkan visi, misi, prograrn, dan/atau citra diri peserta umum BAB II TATA CARA PENGUNDURAN DIRI Bagan Kesatu Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Paragraf I Umum Pasal 2 (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD. (2) Pengunduran -- 3 of 37 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. (3) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional anggota Kepolisian Negara Republik direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan kar5rawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri Pasal 3 (l) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan se dimaksud pada ayat (1) tidak dapat kembali. desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional anggota Negara Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersurnber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DpD. (2) Pengunduran diri dimaksud pada ayat (1) dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. (3) Perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negafa yang diri sebagaimana dimaksud mengajukan pengaktifan kembali. pada ayat (1) tidak dapat Paragraf2... -- 4 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA Paragraf2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1) Gubernur "*, **, ]it"lnut surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD. (2) Surat diri dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD provinsi. (3) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri. (4) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan (5) Gubemur atau wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak daftar calon tetap. Pasal 5 (1) Bupati, wakil bupati, walikota, sebagai calon dalam atau wakil walikota menyampaikan surat pengunduran dld s,slageirnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (21 kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DpR, anggota DPD, atau anggota DPRD. (2)Surat... -- 5 of 37 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti surat diri kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota. (3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota urusan pemerintahan dalam negeri mem wakil walikota pemerintah pusat. (a) Dalam hal gubemur sebagai wakil pemerintah pusat tidak pemberhentian bupati, wakil bupati, walikota, atau wakilwalikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang IqT'IFFI'I pengajuan dimaksud pada ayat (2), menteri (5) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditindallanjuti bupati, wakil bupati, walikota, atau atas usul gubernur seb'ga.i wakil pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota. tidak diri yang dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- (6) Bupati, wakil bupati, dimaksud walikota, atau wakil walikota pada ayat (1) tidak lagi memiliki diri status beserta hak dan kewenangannya sejak sebagai calon dalam daftar calon tetap. Paragraf 3 Kepala Desa Pasal 6 (1) Kepala desa menyampaikan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD (2) Surat . . . -- 6 of 37 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA (2) Suat pengunduran diri yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti kepada badan surat pengunduran diri perrnusyawaratan desa. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (21 peraturan ditindaklanjuti sesuai dengan (4) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sejak lagi memiliki status beserta hakdan ssSagai calon dalam daftar calon tereF. Paragraf 4 Badan Permusyawaratan Desa Pasal 7 (1) Anggota badan permusyawaratan desa menyampaikan surat diri dalam Pasal 3 ayat(2|kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DpD. (2) Surat pengunduran diri yang kepada Komisi pada ayat (1) Pemilihan Umum seb"gaimana dimaksud disertai bukti penyampaian surat diri kepada pimpinan badan permusyawaratan desa. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 peraturan sesuai dengan (4) Anggota badan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya s€jak ditetapkan s6lagai calon dalam daftar calon tetap. Paragraf 5. . . -- 7 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA Paragraf 5 Perangkat Desa Pasal 8 (1) Perangkat desa menyampaikan surat Pasal saat diri Rrl dimaksud dalam 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum pada mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD. (2) Surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum sslagaimana disertai bukti penyampaian surat kepala desa. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan (4) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak sejak lagi memiliki status beserta hak dan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Paragraf 6 Aparatur Sipil Negara Pasal 9 (1) Aparatur sipil negara menyampaikan surat diri sebageis1611" dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat l2l kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD. (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat pembina kepegawaian. dimaksud pada ayat (l) pengunduran diri kepada (3)Pengajuan... -- 8 of 37 -- PR ES IO EN REPUBLIK INOONESIA (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayatl2l ditindaklanj uti sesuai dengan ketentuan p€raturan (4) Aparatur sipil negara sebagaimsnq ayat (1) tidak lagi memiliki status Tentara Nasional Indonesia pada ayat (l) tidak lagi memiliki dimaksud pada beserta hak dan status beserta daftar calon tetap sejak ditetapkan sebagai calon dalam ParagralT Anggota Tentara Nasional Indonesia Pasal 10 (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia menyampaikan surat diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sglagai bakal calon anggota DPR, anggota DpD, atau anggota DPRD. (2) Surat diri dimaksud pada ayat (l) untuk anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada presiden. (3) Surat pengunduran diri se dimaksud pada ayat (1) untuk anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat letnan kolonel dan yang lebih rendah disertai bukti penyampaian surat diri kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. (4) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan (5) Anggota dimaksud hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. ParagrafS. . . -- 9 of 37 -- PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA Paragraf 8 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (1) Anggota Kepolisian menyampaikan surat Pasal 11 Negara Republik uran diri Indonesia Pasal 3 ayat l2l Pemilihan Umum lKota DPR, dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi calon anggota (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anggota Negara Republik Indonesia yang bertugas di markas besar Kepolisian Negara Indonesia diserai bukti penyamparan surat diri kepada kepala satuan induk organtsasr sebagai atasan langsung. (3) Kepala satuan induk organisasi seb"gai atasan langsung pengunduran diri dimaksud pada ayat (21 disertai dengan saran dan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Surat pengunduran diri sebagai66r1" dimalsud pada ayat (1) untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Daerah disertai bukti diri kepada Kepala surat pengunduran Kepolisian Daerah. (5) Kepala Kepolisian Daerah sebagai atasan langsung diri se pada ayat (4) kepada Kepala (6) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan tindaklanjuti sesuai dengan (7) Anggota Kepolisian Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal anggota DPD, atau anggota DPRD. disertai dengan saran dan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. ayat (3) dan ayat (5) di Negara Republik Indonesia sebagpi631l4 dimaksud pada ayat (1) tidak logi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Paragraf9... -- 10 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ll - Paragraf 9 Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan lGr5rawan pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 12 (l) Direksi, anggota dewan komisaris, atau angggota pengawas pada badan usaha milik negara surat pengunduran diri se dimaksud dalam (2) Surat pengunduran ayat (1) disertai bukti diri sebagaimana dimaksud pada surat pengund kepada menteri yang Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum lhbupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DpR, anggota DpD, atau anggota DPRD. uran diri urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditindaklanju ti sesuai dengan ketentuan peraturan (4) Direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas pada badan usaha milik negara se dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Pasal 13 (l) Karyawan badan usaha milik negara surat ayat (21 atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum lhbupaten/Kota pada saat mendaftar .slagai bakal calon anggota DpR, anggota DpD, atau anggota DPRD. diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (2) Surat... -- 11 of 37 -- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) disertai bukti penyampaial: surat pengunduran diri kepada pejabat yang berurenang. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. , (4) Karyawan pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak lagi memiliki statuJbeserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon terap. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t2- Paragraf l0 Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah Pasal 14 (1) Direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas badan usaha milik daerah menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21 atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum I(abupaten/Kota pada saat mendaftar sglagai bakal calon anggota DpR, anggota DpD, atau anggota DPRD. (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada kepala daerah. (3) Pengajuan.pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat l2l ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki statuJ beserta l* a.1 &ewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Pasal 15. . . -- 12 of 37 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 15 (1) Karyawan badan usaha milik daerah menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21 atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DpD, atau anggota DPRD. (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) IGryawan pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki statuJbeserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebegai calon dalam daftar calon teran. Paragraf 11 Badan Usaha Milik Desa Pasal 16 (l) Pelaksana operasional, penasihat, atau karyawan badan usaha milik desa menyampaikan surat pengundwan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayit (2) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendafterr ""b"gai bakal calon anggota DpD. (2) Surat pengunduran diri sebageimana dimaksud pada lyat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang. (3) Pengajuan . . . -- 13 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksana operasional, penasihat, atau karyawan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Paragraf 12 Badan Lain yang Anggarannya Bersumber dari Keuangan Negara Pasal 17 (l) Pegawai badan lain yang Ernggarannya bersumber dari keuangan negara menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (21 kepada Komisi pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi pemilihan Umum Ihbupaten/Kota pada saat mendaltar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DpRD. (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pegawai badan lain yang anggarannya bersumber dari leyangan negara sebagaimana. dimaksud pada ayat (l) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, Bagian -- 14 of 37 -- PRES ID E N REPUBLIK INOONESIA Bagian Kedua Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Paragraf I Umum Pasal 18 (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus did dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis tan Ralryat, pimpinan dan anggota DPR, dan anggota DPD, gubemur, wakil gubernur, bupati , wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. (2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ka4rawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus diri apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diri dan ayat (2) dinyatakan dengan surat pengunduran dan tidak dapat ditarik kembali. (4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional anggota Negara Republik lndonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali. Paragref2... -- 15 of 37 -- Pasal 19 (1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, atau hakim agung pada Mahkamah Agung menyampaikan surat pengunduran diri sebagai66l3 dimaksud dalam pasal l8 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil presiden. (2) Surat pengunduran diri Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada presiden. (3) Surat pengunduran diri wakil ketua, ketua muda, atau hakim agung pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Ketua Mahkamah Agung. (4) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketua, wakil ketua, ketua muda, atau hakim agung pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada rvt (t) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan Wakil Presiden. PRES IOEN REPUBLIK INDONESIA Paragraf 2 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Paragraf 3 Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Badan peradilan Pasal 2O (1) Ketua, wakil ketua, atau hakim pada Badan peradilan menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendafiar slbagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil presiden. (2)Surat... -- 16 of 37 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA l2l Surat pengunduran diri ketua, wakil ketua, atau hakim pada Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyam paian surat pengunduran diri kepada Mahkamah Agung. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan (4) Ketua, wakil ketua, atau hakim pada Badan peradilan Fra dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Paragret 4 Ketua, Wakil Ketr.ra dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Pasal 2l (1) Ketua, wakil ketua, atau anggota hakim Konstitusi menyampaikan surat diri Fri dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal (21 Surat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. diri ketua, wakil ketua, atau anggota hakim Mahkamah Konstitusi dimaksud pada ayat (1) disertai bukti surat uran diri kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uti sesuai dengan ketentuan (4) Ketua, wakil ketua, atau anggota hakim Mahkamah Konsti tusi sebegeimana dimaksud pada ayat (l) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Paragraf 5 . . . Presiden -- 17 of 37 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Paragraf 5 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Pasal22 pemeriksa Keuangan menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. (21 Surat pengunduran diri ketua, wakil ketua, atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Ketua atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindallanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketua, wakil ketua, atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan sslagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Paragraf 6 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial Pasal 23 (1) Kettra, wakil ketua, atau anggota Komisi Yudisial menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal l8 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. (2)Surat... (l) Ketua, wakil ketua, atau anggota Badan -- 18 of 37 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA (21 Surat pengunduran diri ketua, wakil ketua, atau anggota surat pengunduran diri kepada Komisi Yudisial. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketua, wakil ketua, atau anggota Komisi yudisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki stattrs beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebegei pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Paragraf 7 Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 24 (1) Ketua atau wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil presiden. (21 Surat pengunduran diri ketua atau wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bulili penyampaian surat pengunduran diri kepada Presiden. (3) Pengajuan pengunduran dld ssgageirrana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Ketua atau wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil presiden. Paragraf8. . . Komisi Yudisial sebegaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bukti penyampaian -- 19 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA Paragraf 8 Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Pasal 25 (1) Menteri atau pejabat setingkat menteri menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Presiden paling lambat Z (tujuh) hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. l2l Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (ll tidak dapat ditarik kembali. (3) Pemberhentian menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Paragraf 9 Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang Berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Pasal 26 (1) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. l2l Surat pengunduran diri kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagqi 61sg" besar luar biasa dan berkuasa penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Presiden. (3)Pengajuan... -- 20 of 37 -- PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ddak lagl memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebqgai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Paragraf lO Pejabat Negara lainnya Pasel2T (1) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. l2l Surat pengunduran diri pejabat negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang. (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan. (4) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan seb"gai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Paragraf11... -- 21 of 37 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA Paragraf 11 Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan Ka4rawan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 28 (1) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan tata cara pengunduran diri aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. (2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. BABIII ... -- 22 of 37 -- PRES IDEN REPIJBLIK INDONESIA BAB III PERMIMAAN IZIN DALAM PENCAIONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Pasal 29 (1) Gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. (21 Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l). (3) Dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu sebageimsna dimaksud pada ayat (2l,izlrr dianggap sudah diberikan. (4) Surat permintaan izin gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. BAB IV TATA CARA PEI"AKSANAAN CUTI DAI,,AM KAMPAI'IYE PEMILIHAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 30 (1) Presiden dan Wakil Presiden mcmpunyai hak melaksanakan kampanye sebegai calon Presiden atau Wakil Presiden atau ikut serta dalam Kampanye Pemilihan Umum. (2) Dalam . . . -- 23 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (21 Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Presiden dan Wakil presiden harus menjalankan Cuti. Pasal 31 (1) Menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. berstatus sebagai anggota partai politik; atau b. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi pemilihan Umum. (21 Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. sebagai calon presiden atau wakil presidcn; b. berstatus sebagai anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. (3) Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti. Pasal 32 Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota melaksanakan l(ampanye pemilihan Umum dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 33 Cuti Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota untuk melakukan Kampa.nye Pemilihan Umum disesuaikan dengan jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum. (1) (2) Jadwal ... -- 24 of 37 -- l2l Jadwal dan jumlah hari Cuti diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Kedua Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil Presiden Pasal 34 (1) Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil presiden yang akan melakukan l(ampanye Pemilihan Umum dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil presiden. (2) Jadwal Cuti Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye. (3) Dalam keadaan tertentu hesiden dan Wakit Presiden dapat membatalkan Cuti kampanyenya. (4) Pembatalan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Bagian Ketiga Pelaksanaan Cuti Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota Pasal 35 (1) Permintaan Cuti menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota diajukan dengan ketentuan: a. menteri . . . -- 25 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. menteri dan pejabat setingkat menteri kepada melalui menteri yang Presiden urusan pusat yang urusan pemerintahan dalam negeri. (2) Permintaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat: a. jadwal dan jangka waktu lGmpanye pemilihan Umum; dan b. tempat dan/atau lokasi Ihmpanye pemilihan Umum. pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; b. gubernur dan wakil gubernur kepada menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Presiden; dan c. bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dengah tembusan kepada menteri (3) Permintaan Cuti sebagaimana diajukan paling lambat 12 (dua dimaksud pada ayat (l) belas) hari keg'a sebelum Kampanye Pemilihan Umum. Cuti selama I (satu) hari kerja dalam I (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum. (2) Hari libur merupakan { hari bebas untuk Pemilihan Umum di luar keGntuan Cuti s€lcgaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 36 (l) Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota Pasal 37... -- 26 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA Pasal 37 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara memproses permintaan Cuti menteri dan pejabat setingkat menteri untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum sglagaiman4 dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan melaporkannya kepada Presiden. (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara menyampaikan persetujuan pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada menteri dan pejabat setingkat menteri yang bersangkutan serta kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 4 (empat) hari sebelum menteri atau pejabat setingkat menteri yang bersangkutan memulai Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 38 (l) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memproses permintaan Cuti gr:.bernur dan wakil gubemur untuk melaksanakan Kampanye pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b. (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan persetujuan pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan wakil gubernur yang bersangkutan serta kepada Komisi Pemilihan Umum atau Komisi pemilihan Umum Daerah paling lambat 4 (empat) hari sebelum gubernur atau wakil gubemur yang bersangkutan memulai Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 39... -- 27 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2A- Pasal 39 (1) sebagai wakil pemerintah pusat memproses Cuti bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota untuk Kampanye Pcmilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c. (2) Gubernur seb"gai wakil pemerintah pusat persetujuan pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah paling lambat 4 (empat) hari sebelum bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang bersangkutan memulai Pemilihan Umum. Pasal 40 (1) Dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota melaksanakan kampanye dalam waktu yang bersamaan tan serta kepada Komisi , tugas Pasal 42... pemerintahan sehari-hari daerah. dilaksanakan oleh sekretaris (2) Pelaksanaan tugas pemerintahan oteh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang urusan dalam negeri atas narna Presiden. Pasal 41 menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri, dan gubemur sebagai wakil pusat dalam Cuti harrs memperhatikan ke tugas negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. -- 28 of 37 -- PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA Pasal 42 Dalam hal terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera Presiden dapat menteri dan pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan Kampanye Pemilihan Umum. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Ikmpanye Pemilu Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 4l Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405 telah diubah dengan Peraturan pemerin , ) tah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, IVakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD /Kota, serta Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye pemilu (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal Agar -- 29 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. JOKO \VIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 106 Agar setiap Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang pemerintahan Dalam N dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum Perundang-undangan, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Indonesii. ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, egeri Sukardi -- 30 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI8 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII"AN RAIryAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKII,AN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMIMAAN IZIN DAI^AM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DAI"AM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan ka4rawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mencalonkan diri sebegai anggota DPR atau anggota DPRD harus mengundurkan diri. Selain itu pula gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permuqrawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan kaqrawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus mengundurkan diri. Sementara . . . -- 31 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sementara itu, pejabat negara kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, serta aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ka4rawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilihan umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum, pejabat negara mempunyai hak untuk melaksanakan Ihmpanye Pemilihan Umum. Dengan memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden, atau lllakil Presiden serta pelaksanaan hak pejabat negara dalam rangka l(ampanye Pemilihan Umum perlu diatur secara tegas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini juga memuat ketentuan mengenai batas waktu pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden, atau Wakil Presiden serta Cuti bagi pejabat negara dalam rangka melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggoh DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu. II. PASAL. . . -- 32 of 37 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal lO Cukup jelas. Pasal I I Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14. . . -- 33 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA -4 Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal l8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali lral<;lrla adhoq c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi yudisial; f. Ketua dan wakil ketua Komisi pemberantasan Korupsi; g. Menteri dan pejabat setingkat menteri; h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan - i. ._.Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat(21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 19. . . -- 34 of 37 -- PRESIDEN REPUI]LIK INDONESIA Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 2O CukupjeLas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33... -- 35 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (l) Cukup jelas. Ayatl2l Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja" adalah surat permintaan Cuti harus sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum menteri dan pejabat setingkat menteri, gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang bersangkutan melaksanakan kampanye. Pasal 36 Ayat (l) Cukup jelas. Ayat (2) Hari libur dalam ketentuan ini termasuk hari yang diliburkan secara nasional. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 4O Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42... -- 36 of 37 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7 Pasal 42 Yang dimaksud dengan "tugas pemerintahan yang mendesak" adalah keadaan yang membutuhkan penanganan secara cepat demi keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan bangsa dan negara, antara lain bencana alam, wabah penyakit endemik, serangan terorisme, dan kerusuhan massal. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6223 -- 37 of 37 --

Apa yang diatur peraturan ini

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan PP 32/2018?

Sitasi

Apa yang diatur peraturan ini

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan PP 32/2018?

Sitasi