No. 20 of 2025
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, Government Regulation No. 20 of 2025, officially revokes Government Regulation No. 34 of 2022, which pertained to the increase of state capital participation in the shares of PT Waskita Karya Tbk. The revocation is necessary as the previous regulation could not be implemented.
The primary entity affected by this regulation is PT Waskita Karya Tbk, a state-owned enterprise (Badan Usaha Milik Negara, BUMN) involved in construction and infrastructure development. This regulation impacts stakeholders involved in investment activities related to state capital participation in this company.
- Pasal 1: The regulation explicitly states that Government Regulation No. 34 of 2022 is revoked and declared null and void. This means that any provisions or obligations that were previously established under that regulation are no longer in effect. - Pasal 2: The regulation comes into effect on the date it is enacted, which is May 6, 2025. This establishes a clear timeline for when the revocation takes place.
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN): State-Owned Enterprises in Indonesia. - Modal Saham: Share capital. - Penyertaan Modal: Capital participation.
This regulation is effective immediately upon its enactment on May 6, 2025, and it replaces Government Regulation No. 34 of 2022. There are no transitional provisions mentioned, indicating a direct revocation without a grace period.
The regulation references the legal framework established by Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and its amendments, particularly the latest amendment through Law No. 1 of 2025. This indicates that the revocation aligns with the broader legal context governing state enterprises in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 states that Government Regulation No. 34 of 2022 regarding the increase of state capital participation in PT Waskita Karya Tbk is revoked and declared null and void.
According to Pasal 2, this regulation takes effect on May 6, 2025, marking the date when the revocation is officially recognized.
The revocation affects PT Waskita Karya Tbk and its stakeholders, particularly those involved in investment activities related to state capital participation.
The regulation is linked to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, ensuring compliance with the overarching legal structure governing BUMNs.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (3K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRESIOEN
REPUBUK TNDONESIA
PERATURAN PEMERIMAH REruBUK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TEIITANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERIMAH NOMOR 34 TAHUN 2022 TET{IANG
PENAMBAHAN PENYERfAAN MODAL NEGARA REPUBUK INDONESI.A
KE DAI.AM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PTWASKITA KARYATBK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
b
a. bahwa Feraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022
tcntang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Perscroan (Perrcro) pT Waskita !(arya Tbk
tidak dapat dilaksanakan, sehinsga perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan peraturan
Pemcrintah tentang Pencabutan Ferahrran pemerintah
Nomor 34 Tahun 2022 tcntang penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Saham Ferusatraan perscroan (persero)
PTWaskita lGryaTbk;
1.""t 9 al,at (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun l94S;
Mengingat
SK No25474lA
I
2. Undang-Undang. . .
-- 1 of 3 --
2
PRESIDEN
UBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O25 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7097);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG PENAMBAHAN PEI.IYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DAI.AM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN
KARYATBK.
Pasal I
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Waskita Karya Tbk (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O22 Nomor 195) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku,
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
di
PT WASKITA
SK No254742A
Agar
-- 2 of 3 --
PRESIDEN
NEPUBUT TNDONESIA
Agar setiap
pengundangarr
penempatannya
Indonesia.
orang mcngetahuinya, memerintahkan
Peraturan Femerintah ini dengan
dalam Lcmbaran Negara Republik
Ditctapkan di Jakarta
pada tanggat 6 Mei 2025
PRESIDEN REPI'BUK INDONESTA,
PRABOWO SUBIAIITO
Diundangkan diJakarta
pada tanggal 6 Mei 2025
MEI{TERI SEKRETARIS NEGARA
REruBLIK INDONESI.A,
PRASETYO HADI
I,EMBARAN NEGAM REPUBUK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 69
Salinan sesuai dengan aslinya
I(EMENIERIAN SEKRETARIAT NEGARA
LIKTNDONESIA
Perundang-undangan dan
strasi Hu\um,
ttd
ttd
= trr
v
SK No254744A
a Djaman
-- 3 of 3 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk
tentang PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 20/2025. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.