No. 20 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation amends Government Regulation No. 84 of 2014 concerning the sale of state/regional property in the form of official personal vehicles. The changes aim to enhance the effectiveness of the sale process and expand the eligibility for purchasing these vehicles to include not only state officials and civil servants but also leaders of regional legislative councils (DPRD).
The regulation primarily affects state officials, civil servants (Aparatur Sipil Negara - ASN), members of the Indonesian National Armed Forces (TNI), members of the National Police (Polri), and leaders and former leaders of regional legislative councils (DPRD). These entities are involved in the management and sale of state/regional assets, specifically personal vehicles used for official duties.
- Article 2 allows the sale of official personal vehicles to state officials, former state officials, ASN, TNI members, Polri members, DPRD leaders, and former DPRD leaders without auction (Pasal 2 ayat (1)). - Article 4 defines the types of vehicles eligible for sale, which include motor vehicles used for personal transport by officials (Pasal 4). - Article 15A specifies that vehicles can be sold without auction to DPRD leaders who have held their position for at least four years and meet other criteria (Pasal 15A). - Article 25 outlines the conditions under which officials can purchase vehicles again after a ten-year period (Pasal 25). - Article 27 mandates that further regulations regarding the sale process will be established by the Minister of Finance and the Minister of Home Affairs (Pasal 27).
- Barang Milik Negara (State Property): All items purchased or obtained under the state budget or other legitimate means. - Barang Milik Daerah (Regional Property): All items purchased or obtained under the regional budget or other legitimate means. - Kendaraan Perorangan Dinas (Official Personal Vehicle): State/regional property in the form of motor vehicles used by officials for their duties. - Pimpinan DPRD (DPRD Leaders): Officials holding the positions of chair and vice-chair of regional legislative councils.
This regulation came into effect on May 20, 2022, and amends Government Regulation No. 84 of 2014. It introduces new provisions regarding the sale of official personal vehicles and expands the eligibility criteria for purchasing these vehicles.
The regulation interacts with several laws and regulations, including Law No. 1 of 2004 on State Treasury, Law No. 5 of 2014 on Civil Servants, and Government Regulation No. 27 of 2014 on the Management of State/Regional Property. It also references the need for further regulations to be issued by the Minister of Finance and the Minister of Home Affairs regarding the sale process.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 allows the sale of official personal vehicles to state officials, former state officials, ASN, TNI members, Polri members, DPRD leaders, and former DPRD leaders without auction.
Pasal 4 defines official personal vehicles as motor vehicles used for personal transport by officials, including various types such as sedans and minibuses.
Pasal 15A specifies that vehicles can be sold without auction to DPRD leaders who have held their position for at least four years and meet other specified criteria.
Pasal 25 outlines that officials can purchase another vehicle after a ten-year period from their last purchase.
Pasal 27 mandates that further regulations regarding the sale process will be established by the Minister of Finance and the Minister of Home Affairs.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (26K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
dalam penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa
kendaraan perorcrngan dinas dan untuk memberikan
penghargaan atas jasa dan pengaMian tidak hanya bagi
Pejabat Negara, pega.wai Aparatur Sipil Negara, anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, tetapi juga bagi Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan
sebagai pemegang tetap Barang Milik Negara/ Daerah
berupa kendaraan perorangan dinas, untuk diberikan
kesempatan membeli kendaraan tersebut;
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2Ol4
tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan pengaturan pengelolaan
Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diubah;
b
SK No I17939 A
c. bahwa . . .
-- 1 of 22 --
PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA
Mengingat
Menetapkan
c.
l.
2.
3.
4.
5.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas;
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3O5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 561O);
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2OI4
TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS.
SK No 117940A
PasalI...
-- 2 of 22 --
PRESIDEN
PUBLIK INDONESIA
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
84 Tahun 2Ol4 tentang Penjualan Barang Milik
Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5610) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 3 dan angka 6 Pasal 1 diubah, serta
ditambah I (satu) angka yakni angka 9, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Barang Milik Negara adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik
Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang
digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur
Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia
(TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri), dan Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada
jabatan yang diembannya.
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik
Negara/ Daerah.
1
2
3
4
5
SK No ll794l A
6. Pejabat.. .
-- 3 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
6
7
8
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota
lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang
ditentukan oleh undang-undang.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di
lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan
Barang Milik Negara.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang
selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat
daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil
ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf, yakni
huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:
9
2
Pasal 2
(1) Penjualan Barang Milik
Kendaraan Perorangan
kepada:
a. Pejabat Negara;
b. mantan Pejabat Negara;
c. PegawaiASN;
Negara/Daerah berupa
Dinas dapat dilakukan
SK No l17942A
d. anggota
-- 4 of 22 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
3
d. anggotaTNl;
e. anggota Polri;
f. Pimpinan DPRD; atau
g. mantan Pimpinan DPRD.
l2l Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara tanpa melalui lelang.
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan
bermotor roda empat angkutan darat milik
negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk
angkutan perorangan, termasuk n€unun tidak
terbatas pada sedan, jeep, dar. minibus.
(21 Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang
telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang untuk digunakan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pejabat
Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, anggota polri,
dan Pimpinan DPRD.
Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) bagian, ,u1rr'
Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat
Penjualan Kepada Pimpinan DPRD
4
Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal l5A dan Pasal 158 sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15A. . .
SK No l17943A
5
-- 5 of 22 --
PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
(1)
l2l
(3)
Pasal 15A
Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa
melalui lelang kepada Pimpinan DPRD pemegang
tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat
Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud:
a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
b
l. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
perolehannya, untuk perolehan dalam
kondisi baru; atau
2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
pembuatannya, untuk perolehan selain
sebagaimana dimaksud pada angka l; dan
sudah tidak diperlukan bagi
tugas pemerintahan daerah.
Pasal 158
Permohonan penjualan Kendaraan perorangan
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan
Pimpinan DPRD.
Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa
melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan
bagi I (satu) orang Pimpinan DPRD, untuk setiap
penjualan yang dilakukan.
Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan
Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi
persyaratan:
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-
turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi
Pimpinan DPRD; dan
b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak
pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.
6. Ketentuan...
SK No 117944A
-- 6 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
6 Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) bagian, yakni
Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:
B'gian Kelima
Penjualan Kepada Mantan Pimpinan DPRD
7 Di antara Pasal 15B dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 15C dan Pasal 15D sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15C
(1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa
melalui lelang kepada mantan Pimpinan DPRD
pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas
tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas
dimaksud:
a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
perolehannya, untuk perolehan dalam
kondisi baru; atau
2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
pembuatannya, untuk perolehan selain
sebagaimana dimaksud pada angka l; dan
b. sudah tidak diperlukan lagi penyelenggaraan
tugas pemerintahan daerah.
(2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa
melalui lelang paling banyak I (satu) unit kendaraan
bagi 1 (satu) orang mantan Pimpinan DPRD, untuk
setiap penjualan yang dilakukan.
(3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang
dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak
berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang
bersangkutan.
SK No 117945 A
Pasall5D...
-- 7 of 22 --
PRESIDEN
IIEPLTBLIK INDONESIA
Pasal 15D
8
Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan
Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi
persyaratan:
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-
. turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi
Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa
jabatan;
b. belum pernah membeli Kendaraan perorangan Dinas
tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan
menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak
pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari
jabatannya.
Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17
Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan
Perorangan Dinas yang dimohonkan untuk dijual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
penilaian sesuai dengan
undangan di bidang
Negara/ Daerah.
ketentuan peraturan perundang-
pengelolaan Barang Milik
Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
Harga jual Barang Milik Negara/ Daerah berupa
Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa
melalui lelang ditetapkan oleh:
a. Pengguna . . .
9
SK No l17946A
(1)
-- 8 of 22 --
PRESIDEN
UBLIK INDONESIA
a. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara;
atau
b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang
Milik Daerah.
(21 Penetapan ssfagaimana dimaksud pada ayat (l)
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun
sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai
jual 4Oo/o (empat puluh persen) dari hasil
penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17; atau
b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tqiuh)
tahun, memiliki nilai jual 2Oo/o (dua puluh
persen) dari hasil penilaian kendaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 24
(1) Biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang
telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam jangka
. waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetqjuan
penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara,
Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang
membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut.
(21 Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) harus dibayar sebagai tambahan harga jual.
11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25
(l) Pejabat Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, anggota
Polri, atau Pimpinan DPRD yang pernah membeli
Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini, dapat membeli lagi 1 (satu) unit
Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang
setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pembelian yang pertama.
SK No 117947A
(2) Pembelian . . .
-- 9 of 22 --
PRESIDEN
ELIK INDONESIA
(21 Pembelian kembali atas kendaraan Pejabat Negara
atau Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara
atau Pimpinan DPRD tersebut masih aktif sebagai
Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD secara
berkelanjutan.
12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 7 (tujuh)
pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25El, Pasal 2SC, Pasal 25D,
Pasal 25E, Pasal 25F, dan Pasal 25G sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 25A
Harga jual Barang Milik Daerah berupa Kendaraan
Perorangan Dinas yang dijual kepada pimpinan
DPRD/mantan Pimpinan DPRD tanpa melalui telang
ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai
dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40%
(empat puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tqiuh) tahun,
memiliki nilai jual 2Oo/o (dua puluh persen) dari hasil
penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17.
Pasal 258
Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa
Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang
kepada Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD harus
dibayar sekaligus.
SK No 117948A
Pasal 25C...
-- 10 of 22 --
PRESIDEN
REPUALIK INDONESIA
Pasal 25C
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25Et
dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum
Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
berlakunya surat persetqjuan penjualan.
Pasal 25D
Dalam hal Barang Milik Daerah berupa Kendaraan
Perorangan Dinas yang dijual kepada pimpinan
DPRD/mantan Pimpinan DPRD dengan cara pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C belum dibayar
lunas, berlaku ketentuan:
a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai Barang
Milik Daerah;
b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk
keperluan dinas;
c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung
jawab Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DpRD;
dan
d. kendaraan tersebut dilarang untuk
dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau
dijaminkan kepada pihak ketiga.
Pasal 25E
Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25C dan Pasal 25D, dicabut haknya untuk membeli
Kendaraan Perorangan Dinas tersebut.
SK No 117949A
Pasal 25F...
-- 11 of 22 --
PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA
Pasal 25F
Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh
Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25E, digunakan kembali untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi.
Pasal 25G
(1) Biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang
telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya
persetqiuan penjualan, menjadi tanggungan
Pimpinan DPRD yang membeli Kendaraan
Perorangan Dinas tersebut.
(2) Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dibayar sebagai tambahan harga jual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan
Barang Milik Negara berupa Kendaraan perorangan
Dinas kepada Pegawai ASN, anggota TNI, atau
anggota Polri tanpa melalui lelang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan
. Barang Milik Daerah berupa Kendaraan perorangan
Dinas kepada Pimpinan DPRD/mantan pimpinan
DPRD dan Pegawai ASN tanpa melalui lelang diatur
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
SK No l17950A
14. Ketentuan...
-- 12 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 30
(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang tidak dilakukan
penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur
dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15A,
Pasal 15C, Pasal 23, dan Pasal 25F serta sudah
tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan
fungsi, dapat dilakukan penjualan secara lelang.
(2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3 1
(1) Pemerintah dapat menyediakan fasilitas program
kepemilikan kendaraan bagi:
a. Pejabat Negara;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional
Keahlian Utama;
c. pejabat pada TNI atau Polri yang setara dengan
pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b;
atau
d. Pimpinan DPRD,
dengan memperhatikan kemampuan keuangan
negara/daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
program kepemilikan kendaraan di lingkungan
Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
(3) Ketentuan...
SK No 117984 A
-- 13 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
program kepemilikan kendaraan di lingkungan
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan.
16. Pasal 33 dihapus.
17. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan I (satu) pasal
yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33A
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
mantan Pimpinan DPRD dapat melakukan pembelian
Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang
dengan persyaratan:
a. telah memiliki masa pengabdian pating singkat 4
(empat) tahun secara berturut-turut sebagai
Pimpinan DPRD;
b. telah mengakhiri masa jabatan paling lama 3 (tiga)
tahun sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak
pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun;
d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari ' jabatannya sebagai Pimpinan DPRD;
e. Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli
merupakan kendaraan yang digunakan pada saat
menjabat sebagai Pimpinan DPRD; dan
f. Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli
sudah tidak digunakan legi p11rrp pelaksanaan
tugas dan fungsi.
Pasal II
pada tanggal
SK No ll7952A
Peratdran Pemerintah ini mulai berlaku
Agar
-- 14 of 22 --
PRESIDEN
REPI'BLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya,
Peraturan Pemerintah ini
dalam Lembaran Negara
dengan
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20Mei2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20Mei2022
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 127
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
SK No I17954 A
Djaman
-- 15 of 22 --
PR,ESIDEN
REPUELIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2OTAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara mengamanatkan agar Barang Milik Negara lDaerah wajib dikelola
dan ditatausahakan dengan sebaik-baiknya serta digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Undang-Undang tersebut
menetapkan bahwa ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi
pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan
pemerintah, yang kemudian pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Talrun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O tent"ang Perubahan atas Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut juga mensyaratkan
Barang Milik Negara/ Daerah dijual dengan cara lelang, kecuali dalam hal
tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal tersebut kemudian
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan
Dinas.
SK No l17957A
Seiring
-- 16 of 22 --
PRESIDEN
REPI,.IBLIK INOONESIA
-2
Seiring dengan perkembangan, pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah yang semakin kompleks, perlu adanya tata kelola yang
dilalqrkan secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga beberapa ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Milik Negara /Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas perlu
disesuaikan, antara lain pengaturan mengenai penilaian Barang Milik
Negara/Daerah dan kewenangan penentuan harga jual kendaraan oleh
Pengguna Barang untuk Barang Milik Negara dan
Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah mengatur bahwa hubungan kerja antara Pimpinan
DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Oleh
karena itu, perlu dilakukan penyelarasan terhadap pengaturan penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang Penjualan
Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
Ketentuan pengaturan mengenai penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
dimaksud diberlakukan selain untuk kepala daerah selaku salah satu
Pejabat Negara juga untuk Pimpinan DPRD, dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip dalam pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, serta
penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat Negara.
.Adapun materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini antara lain mengenai:
a. penambahan pihak yang dapat melakukan pembelian Kendaraan
Perorangan Dinas dengan cara tanpa melalui lelang, yaitu pimpinan
DPRD dan mantan Pimpinan DPRD;
b. penyempurnaan pengaturan terkait Penilaian atas Barang Milik
Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual
I tanpa melalui lelang, dilakukan sesuai mekanisme penilaian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
c. . penyempurnaan pengaturan terkait penetapan harga jual kepada
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, berupa penegasan
kewenangan penentuan harga jual kendaraan oleh Pengguna Barang
untuk Barang Mitik Negara, dan Gubernur/ Bupati/Walikota untuk
Barang Milik Daerah;
SK No l17968A
d. penambahan . . .
-- 17 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
penambahan pihak dalam pengaturan terkait pembatasan pembelian
Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yaitu Pimpinan
DPRD;
penambahan ketentuan persyaratan dan tata cara penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan mantan
Pimpinan DPRD, dengan ketentuan persyaratan dan tata cara
penjualan dipersamakan dengan penjualan Kendaraan Perorangan
Dinas bagi Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
penambahan pihak dalam pengaturan terkait fasilitas Program
Kepemilikan Kendaraan, yaitu bagi Pimpinan DPRD; dan
pengaturan mengenai Ketentuan Peralihan untuk penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan mantan
Pimpinan DPRD.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 4
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
d
e
f
ob.
SK No 117985 A
Angka 5
-- 18 of 22 --
PRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA
Angka 5
Pasal l5A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tahun terakhir periode
jabatan Pimpinan DPRD" adalah tahun terakhir pada
periode jabatan Pimpinan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15B
Huruf a
Yang dimaksud dengan "secara berturut-turut" adalah
secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai
Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik
sebagai Ketua maupun sebagai Wakil Ketua.
Huruf b
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 15C
Cukup jelas.
Pasal lSD
Huruf a
Yang dimaksud dengan osecara berturut-turut" adalah
secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai
Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik
sebagai Ketua maupur, 5slagai Wakil Ketua.
Huruf b ...
SK No 117960A
-- 19 of 22 --
PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "tidak diberhentikan dengan
tidak hormat dari jabatannya' adalah pemberhentian
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Angka 8
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 10
Pasd24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "biaya perbaikan Kendaraan
Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh
Pemerintah" adalah biaya selain pemeliharaan rutin
atas Kendaraan Perorangan Dinas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 25
Ayat (l)
Cukup jelas.
SK No 11796l A
Ayat(2)...
-- 20 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah
menjalani masa jabatan sebagai Pejabat Negara atau
Pimpinan DPRD pada instansi yang sama atau pada
instansi yang berbeda.
Angka 12
Pasal 25A
Cukup jelas.
Pasal 25B
Cukup jelas.
Pasal 25C
Cukup jelas.
Pasal 25D
Cukup jelas.
Pasal 25E
Cukup jelas.
Pasal 25F
Cukup jelas.
Pasal 25G
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "biaya perbaikan Kendaraan
Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah" adalah biaya selain pemeliharaan
rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 27
Cukup jelas.
SK No l17962A
Angka14...
-- 21 of 22 --
PFESIDEN
REPIIELIK INDONESIA
Angka 14
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 33
Dihapus.
Angka 17
Pasal 33A
Hurufa
Yang dimaksud dengan "secara berturut-turut' adalah
secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai
Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik
sebagai Ketua maupun sebagai Wakil Ketua.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAI{AN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6797
SK No 117963A
-- 22 of 22 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 20/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.