No. 2 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, enacted by the President of Indonesia, revokes Government Regulation No. 51 of 2014 concerning the Tanjung Api-Api Special Economic Zone (KEK). The revocation is based on the inability of the Tanjung Api-Api KEK to operate within the stipulated timeframe and meet operational readiness requirements as per the relevant laws.
The regulation primarily affects entities involved in the development and operation of the Tanjung Api-Api KEK, including local government authorities in South Sumatra Province and businesses that had planned to operate within this economic zone.
- Pasal 1 states that Government Regulation No. 51 of 2014 is revoked and declared invalid. - Pasal 2 outlines that the status and utilization of land previously designated for the KEK will continue according to applicable laws, meaning that any land previously freed or controlled by development entities or the South Sumatra provincial government remains under their ownership or control. Utilization of this land must comply with local spatial planning regulations. - Pasal 3 indicates that this regulation comes into effect on January 5, 2022, the date of its enactment.
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus - Special Economic Zone), which refers to designated areas intended to attract investment and stimulate economic growth through various incentives.
This regulation is effective as of January 5, 2022, and it revokes and replaces Government Regulation No. 51 of 2014. It establishes the legal framework for the transition of land use and ownership in the area previously designated as the Tanjung Api-Api KEK.
The revocation is based on the evaluation by the National Council for Special Economic Zones, which recommended this action due to the failure to meet operational readiness requirements as outlined in Law No. 39 of 2009 concerning Special Economic Zones. This regulation interacts with the aforementioned law by ensuring compliance with its provisions regarding the establishment and operation of special economic zones.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 states that Government Regulation No. 51 of 2014 concerning the Tanjung Api-Api Special Economic Zone is revoked and declared invalid.
Pasal 2 specifies that land previously freed or controlled by development entities or the South Sumatra provincial government remains under their ownership or control, and its utilization must comply with local spatial planning regulations.
Pasal 3 indicates that this regulation is effective as of January 5, 2022.
The regulation ensures that the status and utilization of land follow applicable laws, as outlined in Pasal 2.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2OI4
TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a.
Mengirrgat
2
1
b
bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2Ol4 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Api-Api tidak dapat beroperasi sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan herdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
Cimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Nomor 5i Tahun 2Ol4 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Api-Api;
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);
SK No 114443 A
MEMUTUSKAN: . . .
-- 1 of 5 --
Menetapkan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUT1JSKAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2OI4
TENTANG KAWASAN EKONOMi KHUSUS TANJUNG
API-API.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2Ol4 tentang
Kawasan Ekr:nomi Khusus Tanjung Api-Api (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 145,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5550), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, status
dan pemanfaatan atas lahan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah
diundangkan.
Pasal 3
ini mulai berlaku pada tanggal
Agar
SK No 114444 A
-- 2 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indcnesia..
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022
PRESIDEN REPURLiK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari'2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAI\{ NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTER.IAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
-undangan dan
Hukum,
ttc
trd
SK No 114445 A
Djaman
-- 3 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2OI4
TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
I. UMUM
Untuk mempercepat pembarrgunan perekonomian di wilayah
Kabupaten Banlruasin, Provinsi Sumat-era Selatan, serta untuk
menLrnjang percepatan dan perluasan pembangunari ekclnomi nasional,
Pemerintah telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
seluas 2.O3O ha (dua ribu tiga puluh hektare) yang terletak dalam wilayah
Desa Mqara Sr.tngsang dan Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II,
Kabupaten Ban5ruasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Api-Api.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 'Iahun 2OO9
tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembangunan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Api-Api dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun untuk
dapat dinyatakan srap beroperasi. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus telah melakukan evaluasi atas pembangunan dan kesiapan
beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan telah
memberikan perpanjangan waktu pembangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan pen-rndang-undangan. Namun, pembangunan
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Apr tidak dapat diselesaikan dan
tidak memenuhi syarar. untuk dapat dinyatakan siap beroperasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 hurrf h Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2OOg tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khtrsus telah merekomendasikan langkah tindak
lanjut trasil evaluasi tersebut dengan mengajukan usulan pencabutan
status Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api kepada Presiden.
SK No 114446 A
Berdasarkan
-- 4 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2Ol4 tentang Kawasan Ekcnomi Khusus Tanjung Api-Api.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Lahan yang telah dibebaskan atau dikuasai oleh badan usaha
pembangun atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap menjadi
milik atau dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-
undangan.
Pemanfaatan rLlang atas lahan eks Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjurrg Api-Api dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata
ruang wilayah setempat.
Pasal 3
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5758
SK No 114441 A
-- 5 of 5 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
tentang PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KAWASAN EKONOMI KHUSUS / KEK
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 2/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.