Government Regulation No. 15 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the tax treatment and non-tax state revenue for coal mining businesses in Indonesia, aiming to provide legal certainty and enhance state revenue while ensuring compliance for business license holders in the coal mining sector.
The regulation applies to holders of Mining Business Licenses (IUP), Special Mining Business Licenses (IUPK), and agreements for coal mining operations (PKP2B). It encompasses various entities involved in coal mining activities, including exploration, production, and post-mining operations.
- **Tax Obligations**: Article 3 states that income tax provisions apply to taxpayers holding IUP, IUPK, or PKP2B. Article 4 outlines the taxable income, which includes income from business operations and other sources. Article 5 specifies the calculation of taxable income, allowing deductions for various operational costs, including exploration and production costs. - **Non-Tax Revenue**: Article 14 mandates compliance with non-tax revenue obligations, including fixed fees and royalties as specified in the relevant laws. - **Reporting Requirements**: Article 17 requires taxpayers to maintain proper bookkeeping in Indonesian and Rupiah, with specific provisions for foreign currency if notified in advance.
- **IUP (Izin Usaha Pertambangan)**: Mining Business License. - **IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**: Special Mining Business License. - **PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)**: Agreement for Coal Mining Operations. - **HBA (Harga Batubara Acuan)**: Reference Coal Price. - **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**: Non-Tax State Revenue.
The regulation takes effect seven days after its promulgation on April 11, 2022. Transitional provisions are outlined in Articles 19-21, detailing how existing contracts and obligations will be treated under the new regulation.
The regulation interacts with several laws, including Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Law No. 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue, ensuring that tax obligations align with existing legal frameworks governing the mining sector.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 3 establishes that income tax provisions apply to holders of IUP, IUPK, and PKP2B, ensuring compliance with tax regulations.
Article 4 outlines that taxable income includes income from business operations and other sources, with specific methods for calculating income based on market prices.
Article 5 allows deductions for costs related to exploration, production, and post-mining activities, including various operational expenses.
Article 14 mandates compliance with non-tax revenue obligations, including fixed fees and royalties as per the relevant laws.
Article 17 requires taxpayers to maintain proper bookkeeping in Indonesian and Rupiah, with provisions for foreign currency if notified.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (68K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan
kepastian berusaha bagi pemegang izin usaha
pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan
khusus, pemegang izin usaha pertambangan khusus
sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, dan
pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
dan/atau penerimaan negara bukan pajak dengan tetap
mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara,
perlu mengatur perlakuan perpajakan dan/atau
penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha
pertambangan batubara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kati diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahurt 2O2L
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Pasal 4
aya! (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan
Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan
Batubara;
SK No 117827 A
Mengingat . . .
-- 1 of 45 --
Mengingat
Menetapkan
PFIE S ID EN
REPUBLIK INDONESIA
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang P4jak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6525);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN
PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang
terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
SK No 117828A
2.Pertambangan...
-- 2 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
2. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan
karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen
padat, gambut, dan batuan aspal.
3. Usaha Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut
Usaha Pertambangan, adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengembangan dan/atau
pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta
pascatambang.
4. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya. disebut IUp,
adalah izin untuk melaksanakan Usaha pertambangan.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan
Usaha Pertambangan di witayah izin usaha pertambangan
khusus.
7. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian
adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan
setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara,
yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara
pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum
Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha
Pertambangan.
9. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang
dibayarkan oleh wajib pajak badan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan.
SK No I17829 A
l0.Penerimaan...
-- 3 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
10. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang
dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh
manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan
atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
11. Harga Batubara Acuan, yang selanjutnya disingkat HBA,
adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks harga
Batubara pada bulan sebelumnya.
Pasal 2
Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk:
a. pemegang IUP;
b. pemegang IUPK;
c. pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perj anj ian;
d. pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan
kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan PKP2B
dimaksud; dan
e. pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan
kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan,
di bidang Usaha Pertambangan.
BAB II
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Subjek Pajak Penghasilan
Pasal 3...
SK No 117830A
-- 4 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Pasal 3
Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini berlaku bagi wajib pajak pemegang IUP, IUPK,
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau
PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf e.
Bagian Kedua
Objek Pajak dan Penghitungan Penghasilan
Pasal 4
(1) Yang menjadi objek pajak di bidang Usaha Pertambangan
merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh
wajib pajak di bidang Usaha Pertambangan sehubungan
dengan:
a. penghasilan dari usaha; dan
b. penghasilan dari luar usaha,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
(2) Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari penjualan/ pengalihan hasil produksinya.
(3) Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) penghitungannya harus menggunakan harga yang lebih
tinggi antara:
a. harga yang lebih rendah antara harga patokan
Batubara atau indeks harga Batubara pada saat
transaksi; dan
b. harga sesungguhnya atau seharusnya yang diterima
atau diperoleh penjual.
(4) Dalam hal tertentu, penghasilan dari usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penghitungan penghasilannya
harus menggunakan harga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan
Batubara.
SK No 117831A
(5) Harga. . .
-- 5 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Harga patokan Batubara pada saat transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan harga patokan
Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Mineral dan Batubara.
(6) Dalam hal Batubara lidak mempunyai harga patokan
Batubara atau indeks harga Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, penghasilan dari usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', dihitung
menggunakan harga sesungguhnya atau seharusnya yang
diterima atau diperoleh penjual sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hurufb.
(7) Perlakuan penghasilan dari luar usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Pajak Penghasilan.
Bagian Ketiga
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
Pasal 5
(1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak
sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 4, dikurangi biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
(2) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk:
a. biaya kegiatan penyelidikan umum;
b. biaya kegiatan eksplorasi;
c. biaya kegiatan studi kelayakan;
d. biaya kegiatan operasi produksi;
e. biaya kegiatan pascatambang;
f. penyusutan . . .
SK No 117832A
-- 6 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
f. penyusutan dan/atau amortisasi atas pengeluaran
untuk memperoleh harta berwujud dan/ atau harta
tidak berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh
hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari I (satu) tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan;
g. penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
natura dan kenikmatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan;
h. biaya yang dikeluarkan dalam rangka kewajiban
Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
i. cadangan biaya reklamasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan;
j. bunga;
k. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana
nasional;
1. sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan;
m. sumbangan fasilitas pendidikan;
n. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; dan
o. biaya pembangunan infrastruktur sosial.
Pasal 6
Pengeluaran dan/atau biaya yang tidak boleh dikurangkan
dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi
wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan.
SK No 117833 A
Pasal 7...
-- 7 of 45 --
Bagian Keempat
Penghitungan PenJrusutan dan Amortisasi serta
Pengakuan Nilai Sisa Buku Harta Berwujud dan Tidak Berwujud
Pasal 8
PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA
Pasal 7
Ketentuan mengenai tata cara penghitungan penghasilan neto,
kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak, dan tarif bagi
wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pajak Penghasilan.
(1) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 melakukan tahap kegiatan eksplorasi, pengeluaran
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi.
(2) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sejak bulan tahap kegiatan Operasi Produksi disetujui oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya yang penghitungannya
dilakukan selama jangka waktu izin atau kontrak dan
dihitung secara pro-rata atau dengan menggunakan
metode satuan produksi.
(3) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan pada
tahap kegiatan Operasi Produksi, pengeluaran untuk
kegiatan tersebut dibebankan sebagai biaya dengan
ketentuan:
a. .memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi; atau
b. memiliki masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun
dibebankan pada saat terjadinya pengeluaran
dimaksud.
SK No I17834 A
(4) Dalam . . .
-- 8 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(4) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3:
a. memiliki lebih dari satu izin atas Usaha Pertambangan;
dan
b. melaksanakan tahapan kegiatan sebelum Operasi
Produksi dan tahapan kegiatan Operasi Produksi,
pengeluaran untuk tahapan kegiatan sebelum Operasi
Produksi dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
pengeluaran untuk tahapan kegiatan Operasi Produksi
dibebankan sebagai biaya dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 9
(1) Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud:
a. yang masih dimiliki; atau
b. yang telah menjadi barang milik negara sesuai dengan
PKP2B,
oleh pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perj anj ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat
lebih dari I (satu) tahun sebelum diterbitkannya IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan telah
disusutkan sesuai ketentuan dalam PKP2B, disusutkan
sekaligus pada tahun pajak diterbitkannya IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjarrjian.
(2) Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud oleh
pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun setelah
diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian, disusutkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan.
SK No 117835A
(3) Pengeluaran . . .
-- 9 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud yang
masih dimiliki pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perj anj ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, dan digunakan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih dari I (satu) tahun sebelum diterbitkannya
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian dan
telah diamortisasi sesuai ketentuan dalam PKP2B, tetap
diamortisasi sesuai ketentuan dalam PKP2B pada tahun
pajak diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian.
(a) Apabila pengeluaran untuk memperoleh harta tidak
berwujud, yang dimiliki pemegang IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dan dipergunakan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
sebelum diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian masih mempunyai sisa masa manfaat
harta pada tahun berikutnya setelah diterbitkannya IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, maka
nilai sisa manfaat harta tersebut diamortisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan sisa
masa manfaatnya.
(5) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
berdasarkan nilai sisa buku harta tidak berwujud yang
bersangkutan pada awal tahun pajak setelah
diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perj anj ian.
(6) Apabila sisa masa manfaat harta tidak berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada tahun
berikutnya setelah diterbitkannya IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, nilai sisa buku
harta tidak berwujud tersebut diamortisasi seluruhnya
dalam tahun pajak berikutnya setelah diterbitkannya IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian.
SK No 117836A
(7) Pengeluaran...
-- 10 of 45 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
_ lt -
(7) Pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud oleh
pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian,
diamortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
Bagian Kelima
Sumbangan dan/ atau Biaya
di Bidang Usaha Pertambangan
Pasal 10
(1) Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n,
dan huruf o, yang dikeluarkan wajib pajak di bidang Usaha
Pertambangan. berupa:
a. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana
nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban
bencana nasional yang disampaikan melalui badan
penanggulangan bencana atau lembaga/pihak yang
telah mendapat izin dari instansi/ lembaga yang
berwenang;
b. sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk
penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui
lembaga penelitian dan pengembangan;
c. sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan
sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang
disampaikan melalui lembaga pendidikan;
SK No 117837A
d. sumbangan . . .
-- 11 of 45 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
_12_
d. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang
merupakan sumbangan untuk membina,
mengembangkan, dan mengoordinasikan suatu atau
gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi
yang disampaikan melalui lembaga pembinaan
olahraga; dan
e. biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan
'biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penyediaan
sarana dan prasarana untuk kepentingan umum
termasuk di bidang kesehatan dan bersifat nirlaba
melalui lembaga yang bergerak di bidang pembinaan
dan pengembangan masyarakat.
(2) Lembaga yang menerima penyampaian sumbangan
dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e harus
melibatkan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelibatan Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 11
Ketentuan mengenai persyaratan besarnya nilai sumbangan
dan/atau biaya yang dapat dikurangkan, pencatatan dan
pelaporan sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai sumbangan penanggulangan bencana
nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan,
sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan
olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Bagian Keenam
Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan
untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 12.. .
SK No 117838 A
-- 12 of 45 --
BAB IV
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BAGI PEMEGANG IUP, IUPK, DAN PKP2B
Pasal 14
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Pasal 12
Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, penentuan
besarnya perbandingan antara utang dan modal serta biaya
pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak di bidang Usaha
Pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
BAB III
KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN /ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
Pasal 13
Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib
melaksanakan pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau
pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
(1) Bagi pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b berlaku:
a. ketentuan perpajakan, tidak termasuk Pajak
Penghasilan; dan
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Bagi pemegang PKP2B berlaku ketentuan perpajakan dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan
PKP2B sampai dengan berakhirnyajangka waktu PKP2B.
SK No 117839 A
BABV...
-- 13 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB V
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI PEMEGANG IUPK
SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN
Pasal 15
Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian
yang berakhir kontraknya paling lama tahun 2025 terdiri atas:
a. pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian yang berasal dari pemegang PKP2B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
b. pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian yang berasal dari pemegang PKP2B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
Pasal 16
(l) Bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjarrjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a berlaku ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara
Bukan Pajak, dan pendapatan daerah sebagai berikut:
a. tarif iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang berlaku pada saat IUPK sebagai
Kelanjutan O perasi Kontrak/ Perj anj ian diterbitkan ;
b. tarif iuran produksi atau royalti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
c. tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari
hasil produksi per ton dihitung berdasarkan formula
0,2 t% dikalikan harga jual;
d. tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa
. penjualan hasil tambang per ton dihitung berdasarkan
ketentuan/ formula:
1. untuk. . .
SK No 117840A
-- 14 of 45 --
:if4 {.r{}iii:1..i ,/1
:-i ).i, : -r84i .1.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_15_
1. untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3):
a) HBA < USD 70 (tujuh puluh) per ton, (tarif L4o/o
(empat belas persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara
eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
b) HBA > USD 70 (tujuh puluh) per ton sampai
dengan < USD 80 (delapan puluh) per ton, (tarif
17% (tujuh belas persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara
eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
c) HBA > USD 80 (delapan puluh) per ton sampai
dengan < USD 90 (sembilan puluh) per ton, (tarif
23o/o (dua puluh tiga persen) dikalikan harga
jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara
eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
d) HBA > USD 90 (sembilan puluh) per ton sampai
dengan < USD 100 (seratus) per ton, (tarif 25o/o
(dua puluh iima persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara
eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
e) HBA > USD 100 (seratus) per ton, (tarif 28% (dua
puluh delapan persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara
eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
2. untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat(41:
(14% (empat belas persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara
eks PKP2B dari hasil produksi per ton.
e. Penerimaan . . .
-- 15 of 45 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
e. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagian
pemerintah pusat sebesar 4o/o (empat persen) dari
keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanj ian
diterbitkan;
f. Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada saat IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
diterbitkan;
g. tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% (dua puluh
dua persen);
h. pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Bumi
dan Bangunan yang berlaku pada saat IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan;
dan
i. bagian pemerintah daerah sebesar 6% (enam persen)
dari keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
diterbitkan,
hingga masa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian berakhir.
(2) Bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf b berlaku ketentuan perpajakan, Penerimaan
Negara Bukan Pajak, dan pendapatan daerah sebagai
berikut:
a. tarif iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang berlaku pada saat IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perj anj ian diterbitkan;
SK No 117842A
b. tarif
-- 16 of 45 --
PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA
-t7-
b. tarif iuran produksi atau royalti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
c. tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B
dari hasil produksi per ton dihitung berdasarkan
formula 0,21% dikalikan harga jual;
d. tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa
penjualan hasil tambang per ton dihitung berdasarkan
ketentuan/ formula:
1. untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3):
a) HBA < USD 70 (tujuh puluh) per ton, ltarif 2Oo/o
(dua puluh persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik
negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
b) HBA > USD 70 (tujuh puluh) per ton sampai
dengan < USD 80 (delapan puluh) per ton, (tarif
2lo/o (dua puluh satu persen) dikalikan harga
jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik
negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
c) HBA > USD 80 (delapan puluh) per ton sampai
dengan < USD 90 (sembilan puluh) per ton,
(tarif 22o/o (dua puluh dua persen) dikalikan
harga jual) dikurangi tarif iuran produksi atau
royaiti dikurangi tarif pemanfaatan barang
milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per
ton;
d) HBA > USD 90 (sembilan puluh) per ton sampai
dengan < USD 100 (seratus) per ton, (taif 24o/o
(dua puluh empat persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik
negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
SK No 117843 A
e) HBA. . .
-- 17 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e) HBA > USD 100 (seratus) per ton, (tarif 27o/o
(dua puluh tujuh persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik
negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
2. untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (41
( 14% (empat belas persen) dikalikan harga jual)
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti
dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara
eks PKP2B dari hasil produksi per ton.
e. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagian
pemerintah pusat sebesar 4%o lempat persen) dari
keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
diterbitkan;
f. Penerimaan Negara Bukan Paj ak di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada saat IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
diterbitkan;
g. tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% (dua puluh
dua persen);
h. pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Bumi
dan Bangunan yang berlaku pada saat IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan;
dan
SK No 117841 A
1 bagian
-- 18 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
i. bagian pemerintah daerah sebesar 6%o (enam persen)
dari keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanj ian
diterbitkan,
hingga masa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perj anjian berakhir.
(3) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d dan ayat (2) huruf c dan huruf d sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
(4) Bagian pemerintah daerah sebesar 60/o (enam persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan ayat (2)
huruf i diatur dengan rincian sebagai berikut:
a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1,57o
(satu koma lima persen);
b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat
bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi
yang sama mendapat bagian sebesar 2o/o (dua persen).
(5) Keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/ Perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dan huruf i dan ayat (2) huruf e dan huruf
i, merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi Pajak
Penghasilan Badan bagi pemegang IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian setiap tahun sejak
berproduksi berdasarkan laporan keuangan yang telah
diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan
publik yang terd aftar.
(6) Saat berlallunya ketentuan perpajakan, Penerimaan
Negara Bukan Pajak, dan pendapatan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 sebagai berikut:
a. ketentuan . . .
SK No 117845 A
-- 19 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. ketentuan tarif iuran tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mulai awal
tahun kalender berikutnya setelah tahun
diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian;
b. ketentuan tarif pemanfaatan barang milik negara eks
PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan ayat (2) huruf c mulai awal tahun kalender
berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
c. ketentuan tarif penjualan hasil tambang per ton
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat
(2) huruf d mulai awal tahun kalender berikutnya
setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/ Perjanjian;
d. ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa
bagian pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e mulai awal tahun
kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
e. ketentuan tarif Pajak Penghasilan Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf g
mulai berlaku sejak awal tahun pajak berikutnya
setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/ Perjanjian;
f. ketentuan pajak bumi dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h
mulai berlaku sejak tahun pajak berikutnya setelah
tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian; dan
g. ketentuan bagian pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf i
mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun
diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian.
(7) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21,
ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak,
dan pendapatan daerah bagi pemegang IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, berlaku sebagai
berikut:
a.Penerimaan...
SK No I17846 A
-- 20 of 45 --
PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA
a. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya di luar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c,
huruf d, huruf e dan huruf f dan ayat (2) huruf a, huruf
c, huruf d, huruf e dan huruf f, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pajak Penghasilan;
c. pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan
atas barang mewah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah;
d. pajak karbon sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Karbon;
e. bea meterai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Bea Meterai;
f. bea masuk dan bea keluar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Kepabeanan;
g. cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Cukai; dan
h. pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
hingga masa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanj ian berakhir.
(8) Saat berlakunya ketentuan perpajakan, Penerimaan
Negara Bukan Pajak, dan pendapatan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:
a. ketentuan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak
penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf c mulai berlaku sejak awal tahun
pajak berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
b. ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h mulai
berlaku sejak tahun kalender berikutnya setelah tahun
diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian,
Pasal 17. . .
I
5K No 117847 A
-- 21 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 17
(1) Bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l5 dapat menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa dan mata uang sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam PKP2B sampai dengan
berakhirnya tahun pajak berikutnya setelah tahun pajak
diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanj ian.
(2) Bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 wajib menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah
mulai tahun pajak berikutnya setelah tahun pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kecuali telah
menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa asing dan mata uang selain rupiah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
(3) Wajib pajak wajib menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi online sesuar ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 melakukan kegiatan eksplorasi melebihi jangka waktu
penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
seluruh buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau secara program aplikasi online
selama tahapan kegiatan eksplorasi, wajib disimpan
sampai dengan bulan tahap kegiatan Operasi Produksi
disetujui oieh menteri yang merryelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya atau izin
usaha pertambangan dikembalikan kepada Pemerintah.
BABVI ...
SK No I17848 A
-- 22 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN/ATAU
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI PEMEGANG
IUP, IUPK, IUPK SEBAGAI KELANJUTAN
OPERASI KONTRAK/ PERJANJIAN, ATAU PKP2B
Pasal 18
(1) Dalam rangka kegiatan Usaha Pertambangan, pemegang
IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian, atau PKP2B dapat melakukan kerja
sama dengan:
a. pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian, dan/atau PKP2B lainnya;
dan/atau
b. pihak selain pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan/atau
PKP2B.
(2) Hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang IUP, IUPK,
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, atau
PKP2B yang melakukan kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melekat padr pemegang IUP,
IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian, atau PKP2B dimaksud.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan,
dan pembayaran/ penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjdnjian, atau PKP2B atas hak dan
kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban
perpajakan bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau PKP2B
dalam rangka kerja sama di bidang Usaha Pertambangan,
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
BABVII ...
SK No I17849 A
-- 23 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan
Pajak Penghasilan bagi pemegang PKP2B yang dalam
kontraknya diatur ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan
berdasarkan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PKP2B
tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak dimaksud.
Pasal 2O
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, yang izinnya diterbitkan:
1. sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini namun
penerbitan izinnya masih pada tahun yang sama
dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
atau
2. setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
terhadap kewajiban perpajalan, kewajiban Penerimaan
Negara Bukan Pajak, fasilitas pembebasan atau
keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak
pertambahan nilai, dan perlakuan barang milik negara
dan barang yang dibeli, pada tahun saat diterbitkannya
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian sampai dengan akhir tahun pajak
atau tahun kalender.
SK No 132886A
b. pemegang
-- 24 of 45 --
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
_25_
b. pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang belum menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakan
dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
diterbitkan, wajib menyelesaikan hak dan kewajiban
perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKP2B.
Pasal 2 1
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian yang izinnya telah diterbitkan sebelum
tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini, terhadap:
1. kewajiban perpajakan, tidak termasuk pajak penjualan
atas perolehan jasa;
2. kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk
dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai; dan
4. perlakuan barang milik negara dan barang yang dibeli,
terhitung sejak izinnya diterbitkan sampai dengan akhir
tahun pajak atau akhir tahun kalender sebelum tahun
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
b. keu'ajiban pajak penjrralan atas perolehan jasa
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 bagi
pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perj anjian yang izinnya telah diterbitkan
sebelum tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
berlaku ketentuan:
1. terhitung sejak izinnya diterbitkan sampai dengan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; dan
2. terhitung...
SK No l17851A
-- 25 of 45 --
c
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2. terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah
ini, dikenai pajak pertambahan nilai sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (7) huruf c.
bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian yang izinnya telah diterbitkan
sebelum tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
perlakuan kewajiban:
f. iuran tetap berlaku sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
2. iuran produksi atau royalti berlaku sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf b;
3. pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B
berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c;
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan
hasil tambang berlaku sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf d;
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagian
pemerintah pusat sebesar 4o/o (empat persen) dari
keuntungan bersih berlaku sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf e;
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan berlaku sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruff;
7. Pajak Penghasilan Badan berlaku sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf g;
8. pajak bumi dan bangunan berlaku sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf h;
9. bagian pemerintah daerah sebesar 60/o (er,am persen)
dari keuntungan bersih berlaku sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf i;
SK No 1i7852A
10. Penerimaan . . .
-- 26 of 45 --
d
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
10. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya di luar
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai
dengan angka 6 berlaku sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7)
huruf a;
11. pqiak penghasilan pemotongan dan pemungutan
berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (7) huruf b;
12. pajak karbon berlaku sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (71
huruf d;
13. bea meterai berlaku sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf e;
14. bea masuk dan bea keluar berlaku sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7)
huruf f;
15. cukai berlaku sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf g;
16. pajak daerah dan retribusi daerah berlaku sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (71 huruf h,
terhitung sejak awal tahun pajak atau awal tahun
kalender diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini
sampai dengan berakhimya masa IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian.
atas kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf c angka 2 sampai dengan angka 4, pemegang
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian
yang izinnya telah diterbitlan sebelum tahun berlakunya
Peraturan Pemerintah ini wajib menyetorkan seluruh
kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas
Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal terbit surat ketetapan
Penerimaan Negara Bukan Pajak kurang bayar.
dalam hal pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian yang izinnya telah diterbitkan
sebelum tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf d, dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak,
e
SK No 132885 A
f. dalam
-- 27 of 45 --
f.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
dalam hal pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian yang izinnya telah diterbitkan
sebelum tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini
tidak memenuhi ketentuan kewajiban pajak bumi dan
bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 8,
diterbitkan surat ketetapan pajak bumi dan bangunan
sebesar pokok pajak tidak termasuk denda administrasi
kecuali denda administrasi dalam surat tagihan pajak
yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan
Bangunan.
pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian yang izinnya telah diterbitkan
sebelum tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
yang belum menyelesaikan hak dan kewajiban
perpajakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak,
wajib menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakan
dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai
dengan tahun sebelum tahun berlakunya Peraturan
Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam PKP2B dan/atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
rq
Pasal 22
Ketentuan perlakuan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan
huruf e mulai berlaku sejak awal tahun pajak berikutnya
setelah tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
SK No 132884A
Agar
-- 28 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal lL April2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ll April2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 90
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
D Perundang-undangan dan
Hukurpr,
ttd
ttd
*
SK No l17857A
sil nna Djaman
-- 29 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERLAIruAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
I, UMUM
Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat Batubara sebagai kekayaan
alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang
tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien,
transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan
agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara
berkelanjutan.
Rezim fiskal penerimaan negara bagi pemegang IUP dan IUPK di bidang
Usaha Pertambangan Batubara diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewajiban pendapatan negara
dan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Namun, terkait dengan IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/ Perjanj ian sebagai perpanjangan PKP2B, sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 169A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertilmbangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
pemberian izinnya diberikan dengan mempertimbangkan upaya peningkatan
penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah
ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan kembali pengenaan
penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Paj ak dalam rangka upaya
peningkatan penerimaan negara.
Pokok. . .
SK No 117860A
-- 30 of 45 --
FRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA
Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi
ketentuan umum; perlakuan Pajak Penghasilan, kewajiban pemotongan
dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan; perlakuan perpajakan dan/atau
Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pemegang IUP, IUPK, dan PKP2B;
perlakuan perpajakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi
Pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; hak dan
kewajiban perpajakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi
pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,
atau PKP2B; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas,
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Penghasilan yang merupakan objek pajak bagr Usaha
Pertambangan, meliputi penghasilan dari usaha pokoknya dan
semua penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh
wajib pajak, sepanjang tidak dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib
pajak di bidang Usaha Pertambangan dapat berupa penghasilan
yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dan tidak final
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Pajak Penghasilan.
Penghasilan dari luar usaha antara lain berupa penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari jasa kepelabuhanan.
Ayat (2)
SK No 132882A
Cukup jelas.
Ayat(3) ...
-- 31 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (3)
Indeks harga Batubara mengacu pada:
a. Indonesian Coal Index/ Argus Coalindo;
b. New Castle Export Index;
c. Globalaal Netu Castle Index;
d. Platts Inder,
e. Energg Publishing Coking Coal Inde4
f . IHS Markit Inder, dan/atau
g. Indeks harga lain yang digunakan oleh kementerian yang
membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dalam
penetapan HBA.
Contoh:
Berdasarkan surat perjanjian jual-beli Batubara di titik jual
uesselyang disepakati antara pihak penjual dan pembeli di dalam
negeri, PT A akan menjual Batubara dengan kriteria nilai kalori
4800 kcal/kg GAR dengan harga sebagai berikrrt:
a. kepada PI B senilai US$60/ton; dan
b. kepada PT C senilai Us$42,3/ton.
Apabila pada bulan penjualan tersebut, Batubara dengan kondisi
dan kriteria tersebut:
a. harga patokan Batubara sebesar US$48,78/ton; dan
b. harga Indonesian Coal Index (lCI):
o ICI 1 (6500 GAR) sebesar US$104,26lton.
r ICI 2 (5800 GAR) sebesar US$76,65/ton.
o ICI 3 (5000 GAR) sebesar US$61,02lton.
. lCl 4 (4200 cAR) sebesar Us$42,00/ton.
. ICI 5 (3400 cAR) sebesar US$26,72lton.
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan
penyesuaian spesifikasi jenis Batubara mulai dari kalori, total
sulfur, abu dan total moisture dibandingkan dengan standar
spesifrkasi ICL
Penyesuaian . . .
SK No I17862 A
-- 32 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Penyesuaian nilai kalori 4800 kcal/kg GAR: (4800/5000)x61,02.
harga Indonesian Coal Index (lCI) kalori 4800 kcal/kg GAR:
sebesar US$58,58/ton.
maka:
a. Harga yang digunakan untuk menghitung penghasilan wajib
pajak IUP PT A atas penjualan kepada PT B adalah
US$60/ton dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
Harga terendah antara harga patokan Batubara dan harga
Indonesian Coal Index (kalori 4800 kcal/kg GAR) adalah
harga patokan Batubara sebesar Us$48,78/ton.
Penghitungan penghasilan wajib pajak IUP PT A atas
penjualan kepada PT B wajib menggunakan harga tertinggi
yaitu harga penjualan sesungguhnya sebesar Us$60/ton
dibandingkan dengan harga patokan Batubara sebesar
us$48,78lton.
b. Harga yang digunakan untuk menghitung penghasilan wajib
pajak IUP PT A atas penjualan kepada PT C adalah
US$48,78/ ton dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
Harga terendah antara harga patokan Batubara dan harga
Indonesian Coal Index (kalori 4800 kcal/kg GAR) adalah
harga patokan Batubara sebesar US$48,78/ton.
Penghitungan penghasilan wajib pajak IUP PT A atas
penjualan kepada PT C wajib menggunakan harga tertinggi
yaitu harga patokan Batubara sebesar US$48,78/ton
dibandingkan dengan harga penjualan kepada PI C sebesar
us$42,3/ton.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan udalam hal tertentu' antara lain
penjualan Batubara:
a. dalam 1 (satu) pulau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara;
b. jenis tertentu dan keperluan tertentu sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Mineral dan Batubara;
c. untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang harga
Batubara atau formulanya ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertambangan mineral dan batubara; atau
d. untuk. . .
SK No 117863 A
-- 33 of 45 --
Pasal 5
PRESIDEN
REPIIELIK INDONESIA
d. untuk transaksi tertentu lainnya yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Mineral dan Batubara.
Batubara ujenis tertentu" sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dapat berupa:
a. Jine coal;
b. reject coal;
c. Batubara dengan impurities tertentu.
Batubara untuk "keperluan tertentu" sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dapat berupa:
a. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk
keperluan sendiri dalam proses penambangan Batubara;
b. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka
peningkatan nilai tambah Batubara yang dilakukan di mulut
tambang; dan
c. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar
tambang.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan
pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya,
pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan baik langsung
maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
terkait bidang Usaha Pertambangan.
SK No 117864 A
Dengan
-- 34 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan, dan/atau untuk penghasilan yang dikenakan
Pajak Penghasilan, yang bersifat final, tidak boleh dibebankan
sebagai biaya.
Ayat (2)
Huruf a
Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan
pertarnbangan untuk mengetahui kondisi geologi regional
dan indikasi adanya mineralisasi.
Huruf b
Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan untuk memperoleh informasi secara
terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,
sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan
galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan
lingkungan hidup.
Huruf c
Studi kelayakan merupakan tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci
seluruh aspek yar,g berkaitan untuk menentukan
kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan,
termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta
perencanaan pascatambang.
Huruf d
Biaya kegiatan operasi produksi antara lain berupa biaya
perbaikan dan pemeliharaan, pembayaran sewa, biaya
pengangkutan dan pengapalan, iuran produksi (royalti),
Penerimaan Negara Bukan Pajak pemanfaatan barang milik
negara eks PKP2B, Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa
penjualan hasil tambang, biaya pengolahan, dan biaya
pengembangan dan/ atau pemanfaatan Batubara.
Huruf e
Kegiatan pascatambang merupakan kegiatan terencana,
sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau
seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan
fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi
lokal di seluruh wilayah penambangan.
Adapun. . .
SK No l17865A
-- 35 of 45 --
PRESIDEN
REPII BLIK INDONESIA
Adapun biaya kegiatan pascatambang antara lain biaya
kegiatan reklamasi.
Huruf f
Huruf g
Huruf h
Cakupan jenis-jenis harta berwujud yang dapat disusutkan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia sepanjang tidak diatur khusus dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan
kenikmatan pada dasarnya bukan merupakan objek pajak
dan atas penggantian atau imbalan dimaksud dianggap
bukan merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Namun
demikian, dengan pertimbangan terdapat lokasi tambang
wajib pajak yang terletak di daerah yang keadaan sarana
dan prasarananya secare ekonomi kurang memadai dan
sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat,
laut, maupun udara, sehingga penanam modal
menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa
pengembalian yang relatif panjang, maka atas penggantian
atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto bagi pemberi kerja dan bukan
merupakan penghasilan bagi penerimanya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan.
Yang dimaksud dengan "kewajiban Penerimaan Negara
Bukan Pajak" antara lain:
a. iuran tetap;
b. provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi;
dan/atau
c. penggunaan kawasan hutan.
Huruf i. . .
SK No 117866 A
-- 36 of 45 --
PRES IDEN
REPTJBLIK INDONFSIA
Huruf i
Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan,
dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar
dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Cadangan biaya reklamasi dalam ketentuan ini termasuk
cadangan penutupan tambang yang disimpan dalam
rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Hurufj
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan "pengeluaran dan/atau biaya yang tidak boleh
dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi
wajib pajalC termasuk pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk
apapun seperti dividen.
Untuk wajib pajak IUPK dan wajib pajak IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian, pembagian laba dengan nama dan dalam
bentuk apapun termasuk pembayaran kepada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi oleh IUPK
dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan
Batubara tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Pasal 7...
SK No 117867 A
-- 37 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "eksplorasi lanjutan" adalah kegiatan
untuk meningkatkan status keyakinan data dan informasi geologi
berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap operasi
produksi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Hun-rf a
Yang dimaksud dengan "bencana nasional" adalah peristiwa
atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun
faktor nranusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
Yang dimaksud dengan ubadan penanggulangan bencana"
adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
menampung, menyalurkan dan/atau mengelola sumbangan
yang berkaitan dengan bencana nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penanggulangan bencana.
Huruf b. . .
SK No I17868 A
-- 38 of 45 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_10_
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode itmiah secara
sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan
yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau
hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta
menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di bidang
seni dan budaya.
Yang dimaksud dengan "pengembangan" adalah kegiatan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertqiuan memanfaatkan
kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti
kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan
aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau
menghasilkan teknologi.
Yang dimaksud dengan "lembaga penelitian dan
pengembangan" adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan
melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di
Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "fasilitas pendidikan" adalah sarana
dan prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan
termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program
pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.
Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan' adalah lembaga
yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan
olahraga, seni, dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan
menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun
pergunran tinggi terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "lembaga pembinaan olahraga" adalah
organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan
mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi
cabang/jenis olahraga prestasi.
Yang. . .
SK No 117869 A
-- 39 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
_ 11_
Yang dimaksud dengan "olahraga prestasi" adalah olahraga
yang membina dan mengembangkan atlit secara terencana,
berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk
mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan
teknologi keolahragaan.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan mengenai
penerimaan negara terkait pemegang IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian bagi PKP2B yang berakhir paling
lama tahun 2025 dilakukan dalam rangka upaya peningkatan
penerimaan negara.
Contoh . . .
SK No l17870A
-- 40 of 45 --
PRESIDEN
REPLIBLIK INOONESIA
-L2-
Contoh: kewajiban perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perj anjian diterbitkan :
PT A menandatangani PKP2B yang dalam kontraknya diatur
ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pKp2B
dimaksud pada tanggal 30 Desember 1983, melakukan kegiatan
Operasi Produksi tanggal 2 Maret 1993 dan jangka waktu periode
PKP2B berakhir pada tanggal 1 Maret 2025. Berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan
Batubara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan
persetujuan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian
dimana izin Operasi Produksi PT A ditetapkan pada tanggal 2
Maret 2023 dan diberikan perpanjangan dengan jangka waktu l O
(sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 1 Maret 2033 dan dapat
diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan
Pajak, dan pendapatan daerah dalam Peraturan Pemerintah ini
yang tercantum dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian PT A.
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)
Ayat (8)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "auditor independen atau kantor akuntan
publik yang terdaftar' adalah auditor independen atau kantor
akuntan publik yang terdaftar di kantor Badan pemeriksa
Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
SK No I17871A
Pasal 17. . .
Cukup jelas.
-- 41 of 45 --
PRES IOEN
REPTJBLIK INOONESIA
Pasal 17
Ayat (l)
Contoh:
Ayat (2)
Contoh:
PI A menandatangani PKP2B yang dalam kontraknya diatur
ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan PKP2B
dimaksud pada tanggal 30 Desember 1983, melakukan kegiatan
Operasi Produksi tanggal 2 Maret 1993 dan jangka waktu periode
PKP2B berakhir pada tanggal 1 Maret 2023. Sesuai PKP2B, PT A
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa
Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan
Batubara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan
persetqiuan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
dimana izin Operasi Produksi PT A ditetapkan pada tanggal 2
Maret 2023 dan diberikan perpanjangan dengan jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 1 Maret 2033 dan dapat
diperpanjang sesuai dengan ketentr.ian peraturan perundang-
undangan. Pada tahun pajak 2023 dan tahun pajak 2024, PT A
dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam PKP2B.
PT A menandatangani PKP2B yang dalam kontraknya diatur
ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan PKP2B
dimaksud pada tanggal 30 Desember 1983, melakukan kegiatan
Operasi Produksi tanggal 2 Maret 1993 dan jangka waktu periode
PKP2B berakhir pada tanggal I Maret 2023. Sesuai PKP2B, PT A
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa
Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan
Batubara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan
persetujuan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
dimana izin Operasi Produksi PT A ditetapkan pada tanggal 2
Maret 2023 dan diberikan perpanjangan dengan jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 1 Maret 2033 dan dapat
diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
SK No 117872 A
Pada
-- 42 of 45 --
PRES IDEN
.REPUBLIK INDONESIA
-t4-
Pada tahun pajak 2022 dan tahun pajak 2023, PT A dapat
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa
Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam PKP2B. Sejak tahun pajak 2024,Yl
A wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah kecuali PT A telah
menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan mata uang
Dollar Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh:
PT B melakukan tahap eksplorasi dari tahun 2023 dan
mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan Operasi
Produksi pada tahun 2032. Berdasarkan ketentuan penyimpanan
dokumen, buku, catatan, dan dokumen termasuk yang
diselenggarakan secara program aplikasi online dan hasil
pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun
di Indonesia oieh PI B. Namun demikian, karena PT B melakukan
kegiatan eksplorasi melebihi jangka waktu kewajiban
penyimpanan dokumen dimaksud, maka kewajiban
penyimpanan dokumen bagi PI B adalah sebagai berikut:
a. pembukuan untuk tahun 2023, 2024 dan 2025 wajib
disimpan sampai dengan tahun 2035.
b. pembukuan untuk tahun 2026, wajib disimpan sampai
dengan tahun 2036;
c. pembukuan untuk tahun 2035, wajib disimpan sampai
dengan tahun 2045; dst
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
SK No 117873 A
Pasal 20...
-- 43 of 45 --
PRESIOEN
REPLIBLIK INOONESIA
Pasal 20
Huruf a
Pasal 21
Huruf a
Barang yang dibeli oleh pemegang IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/ Perjanjian untuk tahun saat diterbitkannya
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, menjadi
barang milik negara dan dikenakan tarif pemanfaatan barang
milik negara eks PKP2B sesuai dengan ketentuan Pasal 16.
Yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian" adalah pendapatan negara dan pendapatan
daerah pada masa berlakunya PKP2B serta kewajiban membayar
4o/o (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 60/o (enam
persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih
sebagaimana dimaksud dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian.
Huruf b
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian' adalah pendapatan negara dan pendapatan
daerah pada masa berlakunya PKP2B serta kewajiban membayar
4o/o (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 60/o (enam
persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih
sebagaimana dimaksud dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian.
Hunrf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e. . .
SK No 117874 A
-- 44 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "denda administrasi dalam surat
ketetapan pajak bumi dan bangunan' adalah denda administrasi
sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Yang dimaksud dengan "denda administrasi dalam surat tagihan
pajak bumi dan bangunan" adalah denda administrasi sebesar 2olo
(dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6786
SK No i 17876 A
-- 45 of 45 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
tentang PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - PERPAJAKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 15/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Articles 19-21 detail how existing contracts and obligations will be treated under the new regulation, ensuring a smooth transition.
Taxpayers must report their income and comply with tax obligations as outlined in Article 13, ensuring transparency and accountability.