Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
Government Regulation No. 14 of 2002 on Plant Quarantine
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the legal framework for plant quarantine in Indonesia, aiming to prevent the entry and spread of harmful plant organisms from abroad and within the country. It is based on Law No. 16 of 1992 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, providing detailed operational guidelines for implementing plant quarantine measures.
The regulation affects various stakeholders including importers, exporters, and transporters of plants and plant products, as well as government officials involved in quarantine activities. It applies to all types of plant resources, whether alive or dead, processed or unprocessed.
- Article 2 mandates that all Media Pembawa (carriers) entering Indonesia must be accompanied by a Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Plant Health Certificate) from the country of origin and transit, except for certain items classified as other goods. - Article 3 requires that Media Pembawa transported between areas within Indonesia must also have a Plant Health Certificate and must be reported to quarantine officials at designated entry and exit points. - Article 6 states that all Media Pembawa entering Indonesia are subject to quarantine actions, which may include inspection, isolation, treatment, detention, rejection, destruction, and release (Pasal 7). - Article 15 specifies that the owner must report and submit Media Pembawa to quarantine officials prior to arrival at designated entry points. - Article 26 requires that any Media Pembawa rejected for entry must be removed from Indonesia within 14 days, or it will be destroyed.
- Tumbuhan (Plants): All types of plant resources, alive or dead, processed or unprocessed. - Karantina Tumbuhan (Plant Quarantine): Actions taken to prevent the entry and spread of harmful plant organisms. - Media Pembawa (Carriers): Plants and their parts or other items that can carry harmful organisms. - Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Plant Health Certificate): A document certifying that the plants are free from harmful organisms.
This regulation was enacted on April 23, 2002, and it replaces previous regulations related to plant quarantine. It provides a comprehensive framework for plant quarantine measures in Indonesia.
The regulation interacts with Law No. 16 of 1992 on Animal, Fish, and Plant Quarantine, and it may require coordination with other relevant regulations and departments for effective implementation. It also outlines the roles of various government ministries in enforcing these regulations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 2 mandates that all Media Pembawa entering Indonesia must be accompanied by a Plant Health Certificate from the country of origin and transit, except for certain items classified as other goods.
Article 6 states that all Media Pembawa entering Indonesia are subject to quarantine actions, which may include inspection, isolation, treatment, detention, rejection, destruction, and release.
Article 15 specifies that the owner must report and submit Media Pembawa to quarantine officials prior to arrival at designated entry points.
Article 26 requires that any Media Pembawa rejected for entry must be removed from Indonesia within 14 days, or it will be destroyed.
Article 9 outlines the procedures for isolation and observation of Media Pembawa to detect harmful organisms, which must be conducted in a designated isolated location for a specified period.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (80K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG KARANTINA TUMBUHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, telah ditetapkan Undang-undangNomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan karantina tumbuhan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Tumbuhan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-UndangDasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KARANTINA TUMBUHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah; 2. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 3. Area… -- 1 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan; 4. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan; 5. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan; 6. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Penganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 7. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I adalah Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang tidak dapat dibebaskan dari Media Pembawanya dengan cara perlakuan; 8. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang dapat dibebaskan dari Media Pembawanya dengan cara perlakuan; 9. Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting adalah Organisme Pengganggu Tumbuhan selain Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, yang keberadaannya pada benih tanaman yang dilalulintaskan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara ekonomis terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh Menteri untuk dikenai tindakan Karantina Tumbuhan; 10. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; 11. Analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Penganggu Tumbuhan Penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan Karantina Tumbuhanyang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut; 12. Alat angkut Media Pembawa adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa; 13. Pemilik… -- 2 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit Media Pembawa; 14. Penanggung jawab alat angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut; 15. Transit Media Pembawa, peralatan, atau pembungkus adalah singgah sementara dan diturunkannya dari alat angkut Media Pembawa, peralatan, atau pembungkus di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebelum Media Pembawa, peralatan, atau pembungkus tersebut sampai di negara atau Area tujuan; 16. Transit alat angkut adalah singgah sementara alat angkut di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau di suatu Area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebelum alat angkut tersebut sampai ke negara atau Area tujuan; 17. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau Area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan; 18. Wabah atau eksplosi adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat; 19. Negara atau Area asal yang mempunyai resiko tinggi adalah negara atau Area asal yang mempunyai potensi kuat sebagai tempat yang menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan; 20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Karantina Tumbuhan. BAB II… -- 3 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB II PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN Pasal 2 Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib : a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan. Pasal 3 (1) Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib : a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area lain yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. (3) Penetapan Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil survei dan pemantauan daerah sebar serta dengan mempertimbangkan hasil analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Pasal 4 Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib : a. dilengkapi… -- 4 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari tempat pengeluaran bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan. Pasal 5 (1) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan. (2) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa persyaratan teknis dan/atau kelengkapan dokumen yang ditetapkan berdasarkan analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan KeputusanMenteri. BAB III TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN Bagian Pertama Umum Pasal 6 (1) Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. (2) Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area lain yang bebas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. (3) Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan apabila disyaratkan oleh negara tujuan. Pasal 7... -- 5 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7 Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan berupa pemeriksaan,pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan,pemusnahan dan pembebasan. Pasal 8 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan b. pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara visual dan/atau laboratoris. (3) Pemilik membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. Pasal 9 (1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana khusus dan kondisi khusus. (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di suatu tempat yang terisolasi selama waktu tertentu sesuai dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang bersangkutan. Pasal 10 (1) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk membebaskanMedia Pembawa, orang, alat angkut, peralatan, danpembungkus dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II. (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dapat dilakukan secara fisikmaupun kimiawi. Pasal 11… -- 6 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 11 Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimaksudkan untuk mengamankan Media Pembawa dengan cara menempatkannya di bawah penguasaan dan pengawasan petugas Karantina Tumbuhan dalam waktu tertentu karena persyaratan karantina belum sepenuhnya dipenuhi. Pasal 12 (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimaksudkan agar Media Pembawa yang bersangkutan segera dibawa ke negara atau Area asal atau Area lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Media Pembawa tersebut ke lingkungan sekitarnya. (2) Pengiriman Media Pembawa yang dikenai tindakan penolakan ke negara atau Area asal atau Area lain dilakukan oleh Pemilik di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan. Pasal 13 (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan cara-cara pemusnahan lainnya yang sesuai sehingga Media Pembawa tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemilik dan dilakukan di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan. (3) Dalam hal Media Pembawa yang bersangkutan tertular Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau tidak dikirim kembali ke negara atau Area asal atau Area lain oleh Pemiliknya setelah ditolak pemasukan atau pengeluarannya, pemusnahannya dilakukan terhadap seluruh partai kiriman Media Pembawa. (4) Dalam hal Media Pembawa yang bersangkutan berada dalam keadaan busuk atau rusak, pemusnahannya dilakukan hanya terhadap Media Pembawa yang busuk atau rusak. (5) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan dalam suatu berita acara. -- 7 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 14… Pasal 14 Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan apabila Media Pembawa yang bersangkutan : a. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau organisme Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; dan b. semua persyaratan yang ditetapkan bagi pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa tersebut telah dipenuhi. Bagian Kedua Pemasukan Media Pembawa dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 15 Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk barang muatan yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, laporan pemasukan dilakukan oleh Pemilik paling lambat 5 (lima) hari sebelum Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan dan penyerahannya dilakukan pada saat tiba di tempat pemasukan; b. Untuk barang muatan yang tidak dikenakan pengasingan dan pengamatan atau barang bawaan, laporan pemasukan dan penyerahan mediapembawa tersebut dilakukan oleh Pemilik pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan; c. Untuk kiriman pos, penyerahan Media Pembawa tersebut dilakukan oleh petugas pos kepada petugas Karantina Tumbuhan pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh Pemilik paling lambat 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari petugas pos. Pasal 16 (1) Apabila Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka setibanya Media Pembawa ditempat pemasukan terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari. (2) Selama Media Pembawa berada dalam penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik harus melaporkan pemasukan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat. -- 8 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Apabila... (3) Apabila setelah jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan. Pasal 17 Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (2) dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 18 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap Media Pembawa dapat dilakukan: a. setelah Media Pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut; dan/atau b. di atas alat angkut. Pasal 19 (1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut : a. merupakan Media Pembawa yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan pengamatan; b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan; c. tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan kewajiban tambahan berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (2), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari, dan selama Media Pembawa tersebut dalam penahanan, Pemilik harus dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan dokumen lain yang disyaratkan; d. tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan; -- 9 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA e. merupakan... e. merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang tidak diperboleh-kan untuk dimasukkan melalui tempat pemasukan yang bersangkutan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan; f. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan; g. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu penahanan Pemilik tidak dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan. Pasal 20 (1) Jangka waktu pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang akan dideteksi. (2) Apabila setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Media Pembawa tersebut ternyata : a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan; b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan; c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 21 Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b atau Pasal20 ayat (2) huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut: a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan; -- 10 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. bebas… b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 22 Pemeriksaan terhadap Media Pembawa di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurufb dilakukan apabila: a. Media Pembawa tersebut berasal dari negara atau transit di negara atau Area yang tertular wabah; b. alat angkut Media Pembawa tersebut berasal dari negara atau transit di negara atau Area yang tertular wabah; c. Media Pembawa tersebut berasal dari negara atau transit di negara atau Area yang mempunyai resiko tinggi; atau d. berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, pemeriksaan terhadap Media Pembawa tersebut perlu dilakukan di atas alat angkut. Pasal 23 Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ternyata Media Pembawa tersebut: a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan di atas alat angkut; b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya; c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut yang membawanya dengan tetap memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21. Pasal 24 (1) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut: -- 11 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. tidak... a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya; b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut yang membawanya dengan tetap memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21. (2) Apabila tanpa persetujuan petugas Karantina Tumbuhan, Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau Pasal 23 huruf b diturunkan dari alat angkut yang membawanya,maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. Pasal 25 Dalam hal perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a tidak mungkin dilaksanakan di atas alat angkut, terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan Media Pembawa tersebut dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya. Pasal 26 (1) Setiap Media Pembawa yang ditolak pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Pemiliknya. (2) Apabila setelah jangka waktu tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) Media Pembawa tersebut tidak/belum dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Pemiliknya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap pemasukan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri. -- 12 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketiga… Bagian Ketiga Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 28 Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. di tempat pengeluaran, pelaporan dan penyerahan MediaPembawa tersebut dilakukan oleh Pemilik kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran sebelum Media Pembawa tersebut dimuat ke atas alat angkut yang akan memberangkatkannya b. di tempat pemasukan untuk barang muatan atau barang bawaan, pelaporan pemasukan dilakukan oleh Pemilik paling lambat pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan dan penyerahannya dilakukan pada saat tiba di tempat pemasukan; c. di tempat pemasukan untuk kiriman pos, penyerahan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan dilakukan oleh petugas pos pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh Pemilik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari kantor pos. Pasal 29 (1) Apabila Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan c, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari. (2) Selama Media Pembawa berada dalam penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik harus melaporkan pemasukan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat. (3) Apabila setelah lewat jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa yang akan -- 13 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain tersebut dilakukan pemeriksaan. (5) Apabila... (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 huruf b dan huruf c dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa yang akan dimasukkan dari suatu Area ke Area lain tersebut dilakukan pembebasan. (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pasal 30 Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6), ternyata Media Pembawa tersebut: a. merupakan Media Pembawa yang pemasukan dan pengeluarannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan pengamatan; b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan; c. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk atau rusak dan/atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang pemasukan dan pengeluarannya tidak diperbolehkan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran bersangkutan atau dikeluarkan dari Area bersangkutan atau dimasukkan ke Area tujuan dan/atautidak memenuhi persyaratan administrasi dan/ataupersyaratan teknis yang diatur dalam Pasal 5, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan; d. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 31 (1) Jangka waktu pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, disesuaikan dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang akan dideteksi. (2) Apabila selama dalam pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut: a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa -- 14 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tersebut dilakukan penolakan; b. tidak… b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan; c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 32 Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b atau Pasal 31 ayat (2) huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut: a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan; b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 33 Pemeriksaan terhadap Media Pembawa yang dimasukkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan di atas alat angkut,apabila : a. Media Pembawa dimaksud berasal dari Area atau transit di Area yang tertular wabah; b. alat angkut Media Pembawa dimaksud berasal dari Area atau transit di Area yang tertular wabah; c. Media Pembawa dimaksud berasal dari Area atau transit di Area yang mempunyai resiko tinggi; atau d. berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, pemeriksaan terhadap Media Pembawa tersebut perlu dilakukan di atas alat angkut. Pasal 34 Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ternyata Media Pembawa tersebut: a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan di atas alat angkut; -- 15 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. tidak… b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya; c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut yang membawanya dengan tetap memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32. Pasal 35 (1) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut : a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya; b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32, maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut yang membawanya. (2) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemiliknya ternyata Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau Pasal 34 huruf b tidak/belum dibawa keluar dari tempat pemasukan atau Area bersangkutan oleh Pemiliknya, maka Media Pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut yang membawanya untuk dimusnahkan. (3) Apabila tanpa persetujuan petugas Karantina Tumbuhan, Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau Pasal 34 huruf b oleh suatu sebab yang bukan berdasarkan pertimbangan teknis petugas Karantina Tumbuhan diturunkan dari alat angkut yang membawanya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. Pasal 36 Dalam hal perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a tidak mungkin dilaksanakan di atas alat angkut, terhadap Media Pembawa -- 16 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tersebut dilakukan penolakan dan Media Pembawa tersebut dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya. Pasal 37… Pasal 37 (1) Setiap Media Pembawa yang ditolak pemasukan atau pengeluarannya dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibawa keluar oleh Pemiliknya dari tempat pemasukan atau pengeluaran. (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Media Pembawa tersebut tidak/belum dibawa keluar dari tempat pemasukan atau pengeluaran yang bersangkutan oleh Pemiliknya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Keempat Pengeluaran dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 39 Pelaporan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Pemilik kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran sebelum Media Pembawa tersebut dimuat di atas alat angkut yang akan memberangkatkannya. Pasal 40 Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 41 Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ternyata Media Pembawa tersebut: a. merupakan Media Pembawa yang pengeluarannya dikenakan -- 17 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tindakan pengasingan dan pengamatan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan pengamatan; b. tidak… b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan; c. busuk atau rusak dan/atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang pengeluarannya tidak diperbolehkan melalui tempat pengeluaran yang bersangkutan atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dimasukkan ke negara tujuan, dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan. d. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 42 Apabila selama dalam pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut: a. busuk, atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan; b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan; c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 43 Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b atau Pasal 42 huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut : a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan; b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 44 (1) Setiap Media Pembawa yang ditolak pengeluarannya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibawa keluar oleh Pemiliknya dari tempat -- 18 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA pengeluaran. (2) Apabila... (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Media Pembawa tersebut belum dibawa keluar oleh Pemiliknya dari tempat pengeluaran, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap pengeluaran Media Pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Kelima Instalasi Karantina Pasal 46 (1) Untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan, Pemerintah membangun Instalasi Karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau tempat-tempat lain. (2) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan sarana pemeriksaan, sarana pengasingan, sarana pengamatan, sarana perlakuan, sarana penahanan, sarana pemusnahan, dan sarana pendukungnya. Pasal 47 (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat menetapkan tempat milik perorangan atau badan hukum sebagai Instalasi Karantina atas permintaan Pemilik tempat bersangkutan. (2) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kelayakan teknis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan sesuai dengan peruntukannya. (3) Menteri dapat mencabut kembali penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas permintaan Pemilik tempat yang bersangkutan atau apabila dari hasil evaluasi yang dilakukan, dikemudian hari ternyata Instalasi Karantina tersebut dianggap tidak lagi memenuhi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat -- 19 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian… Bagian Keenam Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Pasal 48 (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina. (2) Berdasarkan analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan, pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan di negara asal. (3) Semua fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemilik. Pasal 49 Dalam melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), setiap Media Pembawa, Media Pembawa lain, peralatan, atau pembungkus yang akan dikenai tindakan Karantina Tumbuhan setelah diterima oleh petugas Karantina Tumbuhan dari Pemiliknya atau pejabat bea dan cukai atau petugas pos, diangkut langsung ke Instalasi Karantina atau tempat lain di luar Instalasi Karantina di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan. Pasal 50 (1) Dalam hal tindakan Karantina Tumbuhan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilaksanakan di tempat lain di luar Instalasi Karantina, tempat tersebut harus memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Menteri. -- 20 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian… Bagian Ketujuh Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan, dan Pembungkus Pasal 51 Terhadap orang, alat angkut, peralatan, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dapat dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. Pasal 52 Setiap alat angkut yang akan tiba di tempat pemasukan harus dilaporkan kedatangannya oleh penanggung jawab alat angkut tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat. Pasal 53 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk kapal atau pesawat udara, laporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan, sebelum kedatangan kapal atau pesawat udara tersebut; b. untuk alat angkut darat yang tiba dari suatu Area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang secara khusus digunakan mengangkut Media Pembawa atau yang berasal/melalui daerah wabah, laporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan; c. untuk alat angkut darat sebagaimana dimaksud pada huruf b yang datang dari luar negeri, laporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan pada saat kedatangan alat angkut tersebut. (2) Setibanya alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempat pemasukan, Pemilik alat angkut wajib menyampaikan daftar/keterangan tentang muatan alat angkut serta dokumen/keterangan lain yang dipandang perlu kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat. Pasal 54 -- 21 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pada saat alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tiba di tempat pemasukan, terhadap alat angkut tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Karantina Tumbuhan setelah berkoordinasi dengan petugas instansi terkait dengan ketentuan: a. untuk… a. untuk kapal, pemeriksaan dilakukan sebelum atau pada saat kapal merapat di dermaga; b. untuk pesawat udara, pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan pesawat udara tersebut; c. untuk alat angkut darat, pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan alat angkut darat tersebut. Pasal 55 (1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditemukan atau terdapat petunjuk adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina, maka terhadap alat angkut tersebut dilakukan perlakuan dan/atau tindakan Karantina Tumbuhan lainnya. (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, muatan kecuali orang,yang terdapat di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam (1) hanya diperbolehkan untuk diturunkan dari alat angkut tersebut setelah terlebih dahulu dilakukan perlakuan dan/atautindakan Karantina Tumbuhan lainnya. (3) Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa perlakuan dan dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah orang tersebut turun dari alat angkut. Pasal 56 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, juga diberlakukan apabila alat angkut : a. datang dari, atau selama dalam perjalanan menuju ke wilayah Negara Republik Indonesia atau Area tujuan, transit di negara atau Area yang mempunyai resiko tinggi atau sedang terjangkit wabah; atau b. mengangkut Media Pembawa yang berasal dari negara atau Area yang mempunyai resiko tinggi atau sedang terjangkit wabah. -- 22 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 57… Pasal 57 Setiap peralatan atau pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan pada saat peralatan atau pembungkus tersebut tiba di tempat pemasukan untuk dilakukan pemeriksaan dan/atautindakan Karantina Tumbuhan lainnya. Pasal 58 Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ternyata peralatan dan pembungkus tersebut: a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I dan peralatan atau pembungkus tersebut masih berada di atas alat angkut, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan penolakan; b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut, dilakukan perlakuan; c. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I dan peralatan atau pembungkus tersebut telah diturunkan dari alat angkut, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan penolakan atau pemusnahan; d. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan pembebasan. Pasal 59 (1) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b danperalatan atau pembungkus tersebut masih berada di atas alat angkut, ternyata : a. peralatan atau pembungkus tersebut tidak bebas dari Organisme -- 23 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya; b. peralatan atau pembungkus tersebut bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan pembebasan. (2) Apabila... (2) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dan peralatan atau pembungkus tersebut telah diturunkan dari alat angkut yang membawanya, ternyata: a. peralatan atau pembungkus tersebut tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan penolakan atau pemusnahan; b. peralatan atau pembungkus tersebut bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan pembebasan. (3) Terhadap peralatan atau pembungkus yang ditolak pemasukannya, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemiliknya, harus sudah dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikirim kembali ke Area asal oleh Pemiliknya. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) peralatan atau pembungkus tersebut tidak atau belum dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikirim kembali ke Area asal oleh Pemiliknya, maka terhadap peralatan atau pembungkus dilakukan pemusnahan. (5) Apabila tanpa persetujuan petugas Karantina Tumbuhan, peralatan atau pembungkus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ternyata telah diturunkan dari alat angkut yang membawanya, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan pemusnahan. Pasal 60 Terhadap benda yang dibungkus dengan pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan sebagai berikut : a. diberi perlakuan, dan setelah diberi perlakuan, terhadap benda -- 24 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tersebut dilakukan pembebasan; b. apabila perlakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf atidak mungkin untuk dilakukan, maka terhadap benda tersebut dilakukan penolakan atau pemusnahan. Pasal 61… Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap orang, alat angkut, peralatan dan pembungkus ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Kedelapan Transit Media Pembawa Pasal 62 Transit Media Pembawa hanya diperbolehkan apabila melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan. Pasal 63 Pada saat kedatangan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat. Pasal 64 (1) Selama transit, Media Pembawa tersebut harus berada di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan. (2) Apabila disyaratkan oleh negara atau Area tujuan atau atas pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan. Pasal 65 (1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) ternyata Media Pembawa tersebut tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan, atau berada dalam keadaan -- 25 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA busuk atau rusak, atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau Area yang bersangkutan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan harus segera dibawa keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau Area transit yang bersangkutan. (2) Apabila... (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau Area transit yang bersangkutan oleh Pemiliknya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. Pasal 66 (1) Terhadap Media Pembawa yang sedang transit, dapat diberikan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan di tempat transit, apabila : a. diminta oleh Pemilik Media Pembawa yang bersangkutan atau disyaratkan oleh negara tujuan atau negara atau Area transit berikutnya, bagi Media Pembawa yang akan dikirim ke luar negeri; atau b. disyaratkan sebagai kewajiban tambahan, bagi Media Pembawa yang dimaksudkan untuk dikirim ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Media Pembawa tersebut : a. disertai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara/Area asal/pengirim atau negara/Area transit sebelumnya; b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; dan c. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, akan tetapi setelah diberi perlakuan dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Bagian Kesembilan Transit Alat Angkut -- 26 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 67 Transit alat angkut yang membawa Media Pembawa di dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan di tempat-tempat pemasukandan pengeluaran. Pasal 68… Pasal 68 Penanggung jawab alat angkut wajib melaporkan kedatangan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat sebelum kedatangan alat angkut tersebut. Pasal 69 Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilarang menurunkan Media Pembawa dari alat angkut yang sedang transit. Bagian Kesepuluh Tindakan Karantina Tumbuhan Dalam Keadaan Darurat Pasal 70 (1) Jika kapal atau pesawat udara yang memuat Media Pembawa karena keadaan darurat merapat atau mendarat bukan di tempat tujuan, penanggung jawab alat angkut yang bersangkutan harus segera melaporkan hal tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan terdekat. (2) Kecuali karena alasan-alasan yang memaksa, Media Pembawa, peralatan, serta Media Pembawa lain yang terdapat dalam kapal atau pesawat udara tersebut dan yang berhubungan langsung dengan Media Pembawa di atas, dilarang dibongkar atau diturunkan dari alat angkut sebelum diperiksa dan diizinkan oleh petugas Karantina Tumbuhan. (3) Dalam hal kapal atau pesawat udara yang merapat atau mendarat darurat tidak dapat meneruskan perjalanannya, terhadap Media Pembawa yang diangkutnya diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang pemasukan sebagaimana diatur pada Bagian Kedua atau -- 27 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketiga Bab ini. (4) Apabila kapal atau pesawat udara yang merapat darurat dapat meneruskan perjalanannya, terhadap Media Pembawa yang diangkutnya diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang transit sebagaimana diatur pada Bagian Kedelapan dan/atau Bagian Kesembilan Bab ini. Bagian… Bagian Kesebelas Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Barang Diplomatik Pasal 71 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga berlaku bagi pemasukan, pengeluaran dan transit Media Pembawa yang dibawa atau dikirim sebagai barang diplomatik. Bagian Keduabelas Tindakan Karantina Tumbuhan oleh Pihak Ketiga Pasal 72 (1) Tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan. (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), yaitu pemeriksaan fisik, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan/atau pemusnahan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Ketigabelas Media Pembawa Dalam Penguasaan Instansi Lain Pasal 73 Terhadap Media Pembawa yang statusnya dalam penguasaan instansi lain yang berwenang, dapat dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan -- 28 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA sebagaimana diatur dalam Bab ini. Bagian Keempatbelas Pemasukan Media Pembawa yang Ditolak Negara atau Area Tujuan Pasal 74 (1) Pemasukan kembali Media Pembawa yang ditolak negara atau Area tujuan dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan, kecuali tindakan penolakan. (2) Pemasukan... (2) Pemasukan kembali Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai dengan surat keterangan penolakan dari negara atau Area tujuan. (3) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai Media Pembawa tersebut padawaktu pengeluaran dapat diberlakukan sebagai persyaratan Karantina Tumbuhan. BagianKelimabelas Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting Pasal 75 (1) Terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau diangkut dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi benih. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Keenambelas Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan Pasal 76 (1) Untuk setiap tindakan Karantina Tumbuhan diterbitkan dokumen -- 29 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan. (2) Dokumen tindakanKarantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib segera disampaikan kepada Pemilik dan/atau pihak lain yang berkepentingan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis, bentuk, dan tata cara penerbitan dokumen tindakan Karantina Tumbuhan ditetapkandengan Keputusan Menteri. BAB IV… BAB IV PUNGUTANJASAKARANTINA TUMBUHAN Pasal 77 (1) Setiap Pemilik yang memanfaatkan jasa atau sarana pemerintah dalam pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan, dikenakan pungutan jasa Karantina Tumbuhan. (2) Pungutan jasa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari biaya penggunaan sarana pada Instalasi Karantina milik Pemerintah dan biaya jasa pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan yang dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan. Pasal 78 (1) Semua penerimaan yang berasal dari pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harus disetor ke Kas Negara. (2) Tata cara dan besarnya pungutan jasa Karantina Tumbuhan akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. BAB V KAWASAN KARANTINA TUMBUHAN Pasal 79 (1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan -- 30 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tersebut, Menteri dapat menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan Karantina Tumbuhan. (2) Penetapan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksut dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri berdasarkan pengkajian atas luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut dan setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Daerah setempat. (3) Sambil menunggu penetapan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah setempat dapat mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersebarnya dan/atau mengeradikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang menjadi dasar penetapan kawasan Karantina Tumbuhan tersebut. Pasal 80… Pasal 80 Dalam hal suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan Karantina Tumbuhan, maka: a. pencegahan penyebaran dari dan pemberantasan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di kawasan Karantina Tumbuhan tersebut, menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri; b. Gubernur setempat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 81 (1) Penetapan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 bersifat sementara dan akan dicabut kembali apabila Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang menjadi dasar penetapan tersebut telah dapat dieradikasi atau tidak dapat dieradikasi. (2) Pencabutan status kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Daerah setempat. Pasal 82 Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat dan tata cara penetapan serta pencabutan kawasan Karantina Tumbuhan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BAB VI JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN -- 31 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN MEDIA PEMBAWANYA Pasal 83 Menteri menetapkan jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta Media Pembawanya berdasarkan hasil analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan dan daerah sebarnya. Pasal 84… Pasal 84 Menteri menetapkan jenis-jenis Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, yang dilarang untuk: a. dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia; b. dikeluarkan dari atau dimasukkan ke suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 85 (1) Untuk mengetahui keberadaan dan/atau penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan kegiatan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina. (2) Kegiatan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan perlindungan tanaman. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan Organisme Peengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri BAB VII MEDIA PEMBAWA LAIN Pasal 86 -- 32 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Media Pembawa lain yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan, harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut bersangkutan di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan. Pasal 87 Penanggung jawab tempat pemasukan wajib menyediakan sarana penampungan dan/atau pemusnahan bagi Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. BAB VIII… BAB VIII TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN Pasal 88 (1) Dengan mempertimbangkan resiko masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta kelancaran dan perkembangan transportasi, perdagangan, dan pembangunan nasional, Menteri menetapkan tempat-tempat pemasukan Media Pembawa. (2) Dalam menetapkan tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalamayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB IX PEMBINAAN Pasal 89 (1) Menteri melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang perkarantinaan tumbuhan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi secara terencana dan berkelanjutan. (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat mengikutsertakan organisasi-organisasi profesi atau lembaga-lembaga lainnya. -- 33 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB X Kerjasama Antar Negara Di Bidang Karantina Tumbuhan Pasal 90 (1) Menteri dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lain di bidang Karantina Tumbuhan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral, regional, dan/atau multilateral. BAB XI… BAB XI PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN Pasal91 (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan. (2) Petugas Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada instansi Karantina Tumbuhan. Pasal 92 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas Karantina Tumbuhan berwenang untuk : a. memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade, apron, ruang keberangkatan atau kedatangan penumpang, atau tempat-tempat lain di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui ada atau tidaknya Media Pembawa yang akan dilalulintaskan; b. mengambil contoh Media Pembawayang akan dilalulintaskan; c. membuka atau memerintahkan orang lain untuk membuka pembungkus, kemasan, atau paket Media Pembawa, peti kemas atau bagasi, palka untuk mengetahui ada atau tidaknya Media Pembawa yang akan atau sedang dilalulintaskan; d. melarang orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki Instalasi Karantina, alat angkut atau tempat-tempat lain dimana -- 34 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA sedang dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan; e. melarang diturunkannya dari alat angkut atau dipindah-tempatkannya Media Pembawa yang sedang dalam pengawasan petugas Karantina Tumbuhan; f. memasuki tempat-tempat penyimpanan/penampungan Media Pembawa untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa tersebut dalam hal tindakan Karantina Tumbuhan dilakukan di luar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran; dan/atau g. menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan Media Pembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina Tumbuhan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas Karantina Tumbuhan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Pasal 93… Pasal 93 Penyidikan tindak pidana di bidang Karantina Tumbuhan dapat dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 94 Semua peraturan pelaksanaan di bawah Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Karantina Tumbuhan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 95 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2002 -- 35 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 35. -- 36 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG KARANTINA TUMBUHAN UMUM Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tanggal 8 Juni 1992, penyelenggaraan kegiatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia telah memperoleh landasan hukum baru yang lengkap dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Sebagaimana umumnya suatu Undang-undang, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang lebih operasional sifatnya dalam suatu Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya. Ada dua masalah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 yang secara tegas diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu masalah pungutan jasa karantina dan masalah transit alat angkut yang mengangkut Media Pembawa. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengatur lebih lanjut masalah-masalah lain di luar kedua masalah tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah, mengingat masalah yang akan diatur mempunyai implikasi yang luas terhadap kepentingan umum atau menyangkut kompetensi dari berbagai departemen sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi antar departemen. Selain itu, beberapa dari masalah tersebut ada yang merupakan materi baru atau yang tidak secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk menjaga keutuhan sistem sekaligus melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Pengaturan lebih lanjut masalah-masalah tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah juga dilakukan karena mengingat hierarkhi (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dipandang perlu untuk terlebih dahulu menuangkan materi pengaturan masalah-masalah tersebut dalam Peraturan Pemerintah sebelum mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selain masalah pungutan jasa karantina dan transit alat angkut, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut masalah tindakan Karantina Tumbuhan, kawasan Karantina Tumbuhan, mekanisme penetapan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran, Instalasi Karantina, pengembangan peranserta masyarakat, petugas Karantina Tumbuhan serta masalah lain yang dipandang perlu. -- 37 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PASAL DEMI PASAL… PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Dalam pengertian tumbuhan, termasuk : 1. Benih atau bibit tumbuhan, yaitu tumbuhan atau bagian-bagiannya, dalam keadaan dan bentuk apapun juga, yang dimaksudkan untuk ditumbuhkan dan/atau mengembangbiakan tumbuhan. Contoh dari benih tumbuhan ini antara lain adalah tanaman hidup dalam keadaan utuh/lengkap seperti tanaman pot dan bonsai, stek, biji, umbi, akar, rimpang dan serbuk sari. Hasil tumbuhan hidup, yaitu tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan hidup, akan tetapi tidak dimaksudkan atau tidak lagi dapat ditumbuhkan atau dipergunakan untuk mengembangbiakan tumbuhan. Contohnya antara lain adalah buah dan sayuran segar, umbi-umbian, bunga potong, biji-bijian (serealea) dan daun-daunan. 2. Hasil tumbuhan mati yang belum diolah, yaitu tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan mati akan tetapi belum mengalami proses pengolahan yang mengubah bentuk atau sifat aslinya. Contohnya antara lain adalah kayu gelondongan (log), jerami, buah, sayuran, atau bunga kering, rotan, dan kapas. 3. Hasil tanaman mati yang sudah diolah, yaitu tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan mati dan telah mengalami proses pengolahan yang mengakibatkan perubahan bentuk atau sifat aslinya sepanjang masih mungkin menjadi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan. Termasuk dalam pengertian ini adalah hasil tumbuhan setengah olahan (semi-proccessed products). Contohnya antara lain bungkil, beras, dedak, kayu lapis (plywood), papan, pulp, tepung terigu, karung goni, sekam dan gaplek. Termasuk juga dalam pengertian tumbuhan diatas adalah tumbuhan yang dilindungi, contohnya anggrek alam, bunga bangkai dan kaktus. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas -- 38 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Angka 5… Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Tidak dapat dibebaskan berarti bahwa Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut karena sifatnya memang tidak dapat dibebaskan, atau belum diketahui cara untuk membebaskannya, atau cara untuk membebaskannya belum dapat dilakukan di Indonesia. Contoh Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I adalah beberapa jenis virus, mikoplasma, dan bacterium like organism (BLO) penyebab penyakit tanaman. Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Pengertian Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting meliputi Organisme Pengganggu Tumbuhan yang telah ada, baik di area-area tertentu maupun telah tersebar luas di Indonesia dan tidak memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional, karena itu tidak termasuk dalam kategori Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Akan tetapi, keberadaannya pada benih tanaman dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan pada tujuan pemanfaatan benih tersebut, contohnya penyakit rebah kecambah (Phytium sp.). Angka 10 Termasuk pengertian benda lain diantaranya adalah sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya, dan vektor. Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Selain Pemilik alat angkut atau agen, termasuk dalam pengertian penanggung jawab alat angkut adalah pilot, nakhoda kapal, atau pengemudi kendaraan darat. -- 39 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Angka 15… Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Sertifikat Kesehatan Tumbuhan untuk pemasukan dan pengeluaran ke dan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dibuat sesuai dengan contoh yang terlampir pada Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention). Angka 18 Cukup jelas Angka 19 Cukup jelas Angka 20 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Terhadap Media Pembawa yang tergolong benda lain, walaupun dikecualikan dari kewajiban melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, namun tidak dibebaskan dari ketentuan-ketentuan Karantina Tumbuhan lain yang berlaku baginya. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Lihat penjelasan Pasal 2 huruf a. Huruf b Cukup jelas -- 40 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf c Cukup jelas Ayat (2)… Ayat (2) Dengan ketentuan ini maka berarti kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dikenakan terhadap setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area yang tidak bebas ke area lain yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Sedangkan Media Pembawa yang dibawa dari suatu area yang bebas ke area lain yang bebas, dari suatu area yang tidak bebas ke area lain yang tidak bebas, dan dari suatu area yang bebas ke area lain yang tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat (3) Survei dan pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan dimaksudkan untuk mengetahui keberadaaan suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan di suatu area, sedang analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan dimaksudkan untuk menetapkan apakah suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dikategorikan sebagai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta syarat-syarat dan tindakan karantina yang sesuai untuk mencegah penyebarannya. Dalam melakukan analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan, faktor-faktor yang perlu dikaji, antara lain meliputi : a. Kemungkinan terjadinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut secara alamiah; b. Dampak dari syarat-syarat dan tindakan karantina yang akan diterapkan untuk mencegah penyebarannya terhadap kelancaran perdagangan serta lalulintas orang dan barang; c. Besarnya biaya yang diperlukan serta manfaat yang diperoleh dari upaya yang akan dilakukan (cost benefit analysis); d. Kemampuan Pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut. Berdasarkan hasil survei dan pemantauan serta analisis resiko tersebut, Menteri akan menetapkan apakah daerah sebar suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan masih terbatas pada bagian tertentu dari suatu pulau, seluruh bagian pulau, atau kelompok pulau. Pasal 4 Huruf a Lihat penjelasan Pasal 2 huruf a. Huruf b -- 41 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cukup jelas Huruf c… Huruf c Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dalam hal tertentu adalah suatu keadaan yang berdasarkan hasil analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan dinilai memiliki potensi yang besar untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui lalulintas Media Pembawa, sehingga untuk menanggulanginya diperlukan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Ayat (2) Contoh dari persyaratan tekhnis adalah syarat bahwa Media Pembawa tersebut harus berasal dari area yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tertentu atau pemberian perlakuan tertentu di Negara asal sebelum Media Pembawa tersebut dikirim ke Negara tujuan. Sedangkan contoh dari persyaratan kelengkapan dokumen adalah keharusan untuk menyertakan sertifikat fumigasi, atau surat keterangan asal. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dengan ketentuan ini maka berarti tindakan Karantina Tumbuhan hanya dikenakan terhadap setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area yang tidak bebas ke area lain yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Sedangkan Media Pembawa yang dibawa dari suatu area yang bebas ke area lain yang bebas, dari suatu area yang tidak bebas ke area lain yang tidak bebas, dan dari suatu area yang bebas ke area lain yang tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. Ayat (3) Cukup jelas -- 42 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7… Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemeriksaan secara visual dilakukan dengan menggunakan mata telanjang atau dengan menggunakan alat bantu sederhana seperti loupe (kaca pembesar). Sedangkan pemeriksaan laboratoris dilakukan di laboratorium dengan menggunakan peralatan laboratorium seperti mikroskop, centrifuge, incubation room, atau autoclave. Ayat (3) Pengertian Pemilik membantu termasuk menyediakan alat dan bahan yang tidak dapat disediakan oleh Pemerintah. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Contoh perlakuan secara fisik adalah pencelupan dalam air panas, perlakuan uap panas, dan pendinginan. Sedangkan contoh perlakuan secara kimiawi adalah fumigasi dengan menggunakan fumigan tertentu, perendaman dalam larutan pestisida dan penyemprotan dengan pestisida. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas -- 43 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2)… Ayat (2) Pengawasan oleh petugas Karantina Tumbuhan dilakukan pada saat Media Pembawa dinaikkan kembali ke dalam alat angkut. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tanggung jawab Pemilik dalam pelaksanaan pemusnahan meliputi segala proses kegiatan yang dilakukan dari sejak persiapan sampai dengan selesainya tindakan pemusnahan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Huruf a Diperlukan waktu melapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Media Pembawa yang dikenakan pengasingan dan pengamatan tiba di tempat pemasukan, dimaksudkan agar petugas Karantina Tumbuhan memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan Instalasi Karantina sehubungan dengan akan dilaksanakannya tindakan pengasingan dan pengamatan tersebut. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas -- 44 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 16… Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan agar Media Pembawa tersebut tidak terlalu lama tertahan di tempat pemasukan karena dapat menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Huruf a Cukup jelas Huruf b Pemeriksaan di atas alat angkut dilakukan apabila alat angkut yang bersangkutan hanya memuat Media Pembawa tersebut dan/atau Media Pembawa tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi untuk menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d -- 45 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cukup jelas Huruf e… Huruf e Ketentuan ini pada dasarnya sama dengan ketentuan huruf d tetapi bersifat lebih khusus yaitu hanya diberlakukan terhadap jenis-jenis Media Pembawa tertentu. Media Pembawa tersebut hanya dapat dimasukkan di tempat-tempat pemasukan yang telah ditunjuk/ ditetapkan, dan tidak berlaku bagi tempat-tempat pemasukan lainnya. Pengkhususan ini dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat teknis, misalnya tidak tersedianya sarana untuk mendeteksi Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, misalnya kapal -- 46 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tidak dapat segera merapat di dermaga. Pasal 23… Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Hal-hal yang menyebabkan tidak memungkinkan dilaksanakannya perlakuan di atas alat angkut tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan teknis petugas Karantina Tumbuhan, contohnya antara lain : 1. Media Pembawa berada dekat dengan barang-barang lain yang peka terhadap bahan-bahan kimia yang digunakan untuk perlakuan; atau 2. Alat angkut yang membawa Media Pembawa tersebut berada dalam kondisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya perlakuan. Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas -- 47 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan agar Media Pembawa tersebut tidak terlalu lama tertahan di tempat pemasukan karena dapat menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5)… Ayat (5) Terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan karena telah dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan di area asal atau area transit dan telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan diantaranya kapal tidak dapat segera merapat di dermaga. -- 48 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36… Pasal 36 Lihat penjelasan Pasal 25. Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Mengingat sangat beragamnya jangka waktu yang diperlukan untuk pelaporan Media Pembawa tersebut sesuai dengan jenis Media Pembawa serta cara atau metode tindakan Karantina Tumbuhan yang akan dilaksanakan, maka penetapan secara definitif jangka waktu pelaporan tersebut lebih baik dimuat dalam suatu aturan yang lebih teknis sifatnya, yaitu Surat Keputusan Menteri. Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 -- 49 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46… Pasal 46 Ayat (1) Pembangunan Instalasi Karantina di tempat lain, antara lain karena tidak tersedianya lahan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kelayakan teknis meliputi aspek prasarana, sarana, pemeliharaan, keamanan, tenaga, dan penatausahaan/pencatatan kegiatan dari Instalasi Karantina tersebut. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pengertian fasilitas antara lain akomodasi, konsumsi, dan sarana -- 50 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA transportasi yang diperlukan untuk menuju lokasi. Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50… Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Alat angkut yang bersangkutan dimungkinkan menjadi media penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perlakuan dimaksud misalnya orang bersangkutan diharuskan mandi dengan memakai sabun, dan pakaiannya harus segera dicuci. Pasal 56 -- 51 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cukup jelas Pasal 57 Yang dimaksud dengan peralatan adalah semua peralatan baik yang terbuat dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan, karena kontaminasi. Contohnya antara lain alat rumah tangga, barang kerajinan dan alat-alat pertanian yang sudah dipakai. Sedangkan… Sedangkan yang dimaksud dengan pembungkus adalah tumbuhan yang terdapat bersama dengan atau menyertai barang lain yang dipergunakan sebagai pembungkus, pengisi, pengikat, pelapis, penutup, dan penahan kelembaban. Contohnya jerami, sekam, pallet, sabut, pelepah, goni, papan, dan serbuk gergaji. Pasal 58 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Penolakan dilakukan terhadap peralatan yang tidak mungkin dimusnahkan. Contohnya antara lain kendaraan dan mesin. Huruf d Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 -- 52 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64… Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Alasan-alasan yang memaksa antara lain Media Pembawa tersebut merupakan Media Pembawa yang cepat rusak sehingga perlu segera diturunkan dari alat angkut, kapal yang membawanya mengalami kerusakan -- 53 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA berat sehingga dikhawatirkan akan tenggelam, atau keamanan Media Pembawa tersebut tidak terjamin apabila berada pada alat angkut. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 71… Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Ayat (1) Yang dimaksud pihak ketiga antara lain lembaga penelitian, perguruan tinggi dan fumigator. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Ayat (1) Tindakan penolakan tidak tepat diterapkan dalam kasus ini karena Media Pembawa tersebut berasal dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas -- 54 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 75 Ayat (1) Sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku, yang dimaksud sebagai Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting adalah benih atau bibit tumbuhan. Ayat (2)… Ayat (2) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi benih adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan standar mutu benih yang diedarkan/diperdagangkan. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi juga aspek kesehatan dari benih yang diedarkan, yaitu ketentuan yang mengatur bahwa benih harus bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu atau hanya boleh terkontaminasi/terinfestasi dalam batas yang ditetapkan (maximum pest limit). Ketentuan tentang aspek kesehatan benih inilah yang juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap benih. Pemberlakuan ketentuan di bidang sertifikasi benih terhadap benih yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau yang diangkut antar area di wilayah Negara Republik Indonesia, tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan di bidang Karantina Tumbuhan pada umumnya, khususnya yang diatur dalam BAB III Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah ini, karena selain sebagai Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, benih juga merupakan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Dokumen tindakan Karantina Tumbuhan adalah dokumen yang diterbitkan oleh petugas Karantina Tumbuhan sebagai akibat dilakukannya tindakan Karantina Tumbuhan. Ayat (2) Dokumen tindakan Karantina Tumbuhan yang wajib segera disampaikan -- 55 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA kepada Pemilik dan/atau pihak lain yang berkepentingan antara lain : 1. Surat Keterangan Masuk Karantina ; 2. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan Luar Negeri; 3. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan Domestik; 4. Sertifikat Karantina Tumbuhan Domestik; 5. Phytosanitary Certificate; 6. Phytosanitary Certificate for Re-Export; 7. Fumigation Certificate; 8. Berita Acara Pemusnahan; 9. Surat Penahanan; 10. Surat… 10. Surat Penolakan; 11. Laporan Pemeriksaan Kapal; 12. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Biaya penggunaan sarana yang dapat dikenakan terhadap Pemilik Media Pembawa, antara lain biaya sewa gudang, rumah kaca dan incenerator. Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal kawasan Karantina Tumbuhan tersebut berada dalam wilayah suatu Kabupaten/Kota, maka pertimbangan untuk penetapan kawasan Karantina Tumbuhan, diberikan oleh Bupati/Walikota setempat. Akan tetapi apabila kawasan Karantina Tumbuhan tersebut terletak dalam 2 (dua) -- 56 of 59 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA atau lebih wilayah K
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
tentang ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 14/2002. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Article 13 states that destruction of Media Pembawa must be carried out if they are found to carry harmful organisms, ensuring they cannot spread these organisms.
Article 5 allows the Minister to impose additional requirements based on risk analysis of harmful organisms, ensuring flexibility in response to emerging threats.
Article 46 establishes the requirement for quarantine installations at entry and exit points, equipped with necessary facilities for inspection and treatment.
Teks dipotong pada ~80 ribu karakter agar muat di halaman. Untuk teks lengkap, lihat PDF resmi.