Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 12 of 1991
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the transition of the state-owned enterprise (Perusahaan Umum, PERUM) Garam into a limited liability company (Perusahaan Perseroan, PERSERO). The aim is to enhance efficiency and effectiveness in the salt industry, as mandated by the government.
This regulation primarily affects the state-owned enterprise Garam, its employees, and stakeholders involved in the salt industry in Indonesia. It also impacts the Ministry of Finance and the Ministry of Industry, which are responsible for overseeing the transition process.
- Pasal 1 states that the PERUM Garam will be transformed into a PERSERO, and upon this transformation, the PERUM will be dissolved, with all rights and obligations transferring to the new PERSERO. - Pasal 2 outlines the objectives of the PERSERO, which include managing salt production and distribution, supporting local salt businesses, and controlling national salt stock and price stabilization. - Pasal 3 details the capital structure of the PERSERO, which will be derived from the state assets of the PERUM Garam, with the value determined by the Minister of Finance. - Pasal 4 mandates that the establishment of the PERSERO must comply with the provisions of the Commercial Code and relevant government regulations. - Pasal 5 assigns the Minister of Finance the authority to oversee the establishment of the PERSERO, with the option to delegate this authority to the Minister of Industry. - Pasal 6 states that the previous regulation (PP No. 46 of 1981) will be rendered ineffective upon the establishment of the PERSERO. - Pasal 7 allows for further regulations to be issued by the Ministers involved to facilitate the implementation of this regulation. - Pasal 8 indicates that this regulation is effective from the date of its promulgation.
- Perusahaan Umum (PERUM): A state-owned enterprise. - Perusahaan Perseroan (PERSERO): A limited liability company established by the government. - Menteri Keuangan: Minister of Finance. - Menteri Perindustrian: Minister of Industry.
This regulation came into effect on February 11, 1991, and it replaces the previous regulation (PP No. 46 of 1981) regarding the state salt company.
The regulation references several laws and regulations, including the Commercial Code and previous government regulations regarding state-owned enterprises, indicating that the establishment of the PERSERO must adhere to these existing legal frameworks.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 mandates the transformation of PERUM Garam into PERSERO, leading to the dissolution of the former and the transfer of all rights and obligations to the latter.
Pasal 2 outlines the goals of the PERSERO, including managing salt production, supporting local salt businesses, and stabilizing salt prices nationally.
Pasal 3 specifies that the capital of the PERSERO will come from state assets of the PERUM Garam, with its value determined by the Minister of Finance.
Pasal 4 requires the establishment of the PERSERO to comply with the provisions of the Commercial Code and relevant government regulations.
Pasal 5 grants the Minister of Finance the authority to oversee the establishment of the PERSERO, with the option to delegate this authority to the Minister of Industry.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (6K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) GARAM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, maka Perusahaan Umum (PERUM) Garam yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO); b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran -- 1 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Negara Nomor 2987); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) GARAM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO). BAB I PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN Pasal 1 (1) Perusahaan Umum (PERUM) Garam yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Garam dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Garam yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan -- 2 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (PERSERO) yang bersangkutan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Perusahaan Persefoan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan: a. usaha industri garam beserta angkutannya; b. pembinaan usaha pegaraman rakyat; c. pengendalian stok dan stabilisasi harga garam secara nasional. BAB III MODAL PERSERO Pasal 3 (1) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (PERUM) Garam. (2) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk ketentuan mengenai modal dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor -- 3 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24 Tahun 1972. (4) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 4 Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 5 (1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Merteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. -- 4 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Terhitung sejak berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan dibubarkannya Perusahaan Umum (PERUM) Garam, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO -- 5 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd M0ERDI0N0 -- 6 of 6 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
tentang PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 12/1991. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 6 states that PP No. 46 of 1981 will be invalidated upon the establishment of the PERSERO.
Pasal 7 allows the Ministers to issue further regulations necessary for the implementation of this regulation.
Pasal 8 indicates that this regulation is effective from February 11, 1991.