No. 119 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, Government Regulation No. 119 of 2021, establishes the addition of state capital investment into the share capital of PT Kereta Api Indonesia, a state-owned enterprise (BUMN). The purpose of this investment is to improve the company's capital structure and enhance its operational capacity, particularly in supporting national strategic projects such as the Light Rail Transit project in the Greater Jakarta area and the high-speed train project between Jakarta and Bandung.
The primary entity affected by this regulation is PT Kereta Api Indonesia, which operates as a state-owned enterprise. This regulation specifically pertains to the transportation sector, particularly rail transport, and involves government financial allocations from the state budget.
According to Pasal 1, the Indonesian government is mandated to increase its capital investment in PT Kereta Api Indonesia. Pasal 2 outlines that the value of this capital increase is set at Rp6.9 trillion (approximately USD 480 million), sourced from the 2021 State Budget. This capital injection is intended to support the company's operational and project commitments. The regulation comes into effect as stated in Pasal 3, which indicates that it is effective from the date of its promulgation.
'Perusahaan Perseroan (Persero)' refers to a limited liability company established by the government as a state-owned enterprise. 'Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara' (State Budget) is the annual financial plan of the Indonesian government.
This regulation took effect on December 27, 2021, the date it was promulgated. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but operates within the framework established by existing laws regarding state-owned enterprises and capital investment.
This regulation is based on and aligns with the provisions of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and the relevant articles of the State Budget Law. It also references Government Regulation No. 44 of 2005 regarding the procedures for state capital participation and management in state-owned enterprises, as amended by Government Regulation No. 72 of 2016.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 mandates the Indonesian government to increase its capital investment in PT Kereta Api Indonesia, reinforcing its status as a state-owned enterprise.
Pasal 2 states that the total value of the state capital increase is Rp6.9 trillion, sourced from the 2021 State Budget.
Pasal 3 specifies that this regulation is effective from the date of its promulgation, December 27, 2021.
The regulation aims to improve the capital structure and operational capacity of PT Kereta Api Indonesia to support strategic national projects.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR, 1 19 TAHUN 2021
fENTANG
PENAMBAHAN PET{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KERETA API INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Kereta Api Indonesia serta dalam rangka
melanjutkan dukungan terhadap proyek strategis
nasional melalui penugasan kepada Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia dalam
penyelesaian proyek Kereta Api Ringan/ Light Rail
Tlansit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
dan Bekasi, serta proyek Kereta Cepat antara Jakarta
dan Bandung, perlu melakukan penambahan
penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam
modal saham Pemsahaan Perseroan (Persero) PT
Kereta Api Indonesia yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2l
sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2l;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hun.f a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia;
Mengingat . . .
SK No 114223 A
-- 1 of 4 --
Mengingat 1
2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O2O tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2L (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6570);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2O05 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor T2Tahun
2OL6 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Penyertaan
dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha
Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6006);
3
4
5
SK No 114224 A
MEMUTUSKAN: . . .
Indonesia Tahun 2003 Nomor 7O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2971;
-- 2 of 4 --
Menetapkan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia yang statusnya
sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998
tentang Pengalihan Bentuk Pemsahaan Umum (Perum)
Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Pasal 2
(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar
Rp6.900.000.00O.000,00 (enam triliun sembilan ratus
miliar rupiah).
(21 Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2l
sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar. . .
SK No 114225 A
-- 3 of 4 --
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2O2l
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 281
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
ttd
d
ITJ
Y
*
SK No 114226 A
Djaman
-- 4 of 4 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 119/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.