Government Regulation No. 101 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the merger of three state-owned port companies, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia III, and PT Pelabuhan Indonesia IV, into PT Pelabuhan Indonesia II. The merger aims to strengthen the national port industry, reduce logistics costs, enhance maritime connectivity across Indonesia, and improve the performance and competitiveness of state-owned enterprises in the port sector.
The entities affected by this regulation are the state-owned enterprises (BUMN) involved in port operations, specifically PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia III, and PT Pelabuhan Indonesia IV, which will cease to exist post-merger. The regulation primarily impacts the logistics and maritime sectors within Indonesia.
- According to Pasal 1, the merger involves the consolidation of the aforementioned companies into PT Pelabuhan Indonesia II, which will inherit all rights and obligations of the merging entities. - Pasal 2 states that the merging companies will dissolve without liquidation, and all assets and liabilities will transfer to PT Pelabuhan Indonesia II. - As per Pasal 4, PT Pelabuhan Indonesia II must adjust its licenses, concessions, and other legal documents within two years from the merger date. Until these adjustments are made, existing licenses and documents from the merging companies remain valid for PT Pelabuhan Indonesia II. - Pasal 5 mandates that the merger's implementation is the responsibility of the Minister of State-Owned Enterprises and the Minister of Finance, in accordance with their respective authorities.
- Perusahaan Perseroan (Persero): A type of state-owned enterprise in Indonesia. - Badan Usaha Milik Negara (BUMN): State-Owned Enterprises. - Pasal: Article (used to refer to specific provisions within the regulation).
This regulation is effective from October 1, 2021, as stated in Pasal 7. It repeals and replaces previous regulations regarding the establishment of the merging companies, specifically Government Regulations No. 56, 58, and 59 of 1991, as outlined in Pasal 6.
The regulation references and interacts with several laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, and Government Regulation No. 43 of 2005 regarding mergers and acquisitions of state-owned enterprises. These references establish the legal framework for the merger process and the operational continuity of PT Pelabuhan Indonesia II post-merger.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 outlines the merger of PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV into PT Pelabuhan Indonesia II, establishing it as the successor entity.
Pasal 2 states that the merging companies will dissolve without liquidation, transferring all rights and obligations to PT Pelabuhan Indonesia II.
Pasal 4 requires PT Pelabuhan Indonesia II to adjust its licenses and legal documents within two years of the merger, while existing licenses from the merging companies remain valid until then.
Pasal 5 assigns the responsibility for the merger's implementation to the Minister of State-Owned Enterprises and the Minister of Finance.
Pasal 7 specifies that the regulation takes effect on October 1, 2021.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (11K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUELIK INDONESTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR IOl TAHUN 2O2L TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEI,ABUHAN INDONESIA III, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEI,ABUHAN INDONESIA IV KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia serta meningkatkan kinerja dan daya saing Badan Usaha Milik Negara di bidang kepelabuhanan dan daya saing global, perlu melakukan penggabungan Penrsahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Penrsahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Penrsahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan lndonesia II; a. b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, penggabungan Badan Usalra Milik Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; SK No 064906 A c. bahwa. . . SALINAN -- 1 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a55\; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT 2 3 SK No 098886 A Pasal 1 PELABUHAN INDONESIA III, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II. -- 2 of 7 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), digabungkan ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun l99l tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pasal 2 Dengan dilakukannya penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV beralih karena hukum kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. SK No 098887 A Pasal 3 -- 3 of 7 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESTA Pasal 3 (1) Nilai kekayaan sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, yang digabungkan ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II adalah sebagai berikut: a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I sebesar Rp1.7O0.00O.O0O.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) atau sebanyak 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.OOO.0O0,0O (satu juta rupiah) per saham. b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp2.218.953.000.O00,00 (dua triliun dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau sebanyak 2.2L8.953 (dua juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.O00.OO0,00 (satu juta rupiah) per saham. c. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV sebesar Rp3.112.085.000.000,00 (tiga triliun seratus dua belas miliar delapan puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 3.112.085 (tiga juta seratus dua belas ribu delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.OO0.O00,OO (satu juta rupiah) per saham. (21 Dengan dilakukannya penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, nilai kekayaan sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menjadi sebesar Rp8.475.067.000.000,00 (delapan triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar enam puluh tujuh juta rupiah) atau sebanyak 8.475.067 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham. (3) Nilai kekayaan definitif Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara. SK No 064894 A Pasal4... -- 4 of 7 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 4 Dengan dilakukannya penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan beralihnya karena hukum segala hak dan kewajiban serta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan: a. kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan beserta aset pengusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOB tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, selanjutnya diselenggarakan dan dimiliki atau dikuasai oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun L99l tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II wajib melakukan penyesuaian terhadap perizinan, konsesi, dan dokumen hukum lain paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. selama perizinan, konsesi, dan dokumen hukum lain yang dimiliki oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV belum dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perizinan, konsesi, dan dokumen hukum tersebut dinyatakan tetap berlaku dan merupakan perizinan, konsesi, serta dokumen hukum bagi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II; d. nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan nama pelabuhan yang diusahakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dalam hal diperlukan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. SK No 098889 A Pasal 5 -- 5 of 7 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 Pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Terhitung sejak tanggal mulai berlakunya penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1: a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun l99I tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perrm) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99l Nomor 74); b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun l99I tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99l Nomor 76); dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun l99l tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '199I Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal SK No 098890A Agar -- 6 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya lndonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I Oktober 2O2I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal I Oktober 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2l NOMOR 225 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd ttd SK No 064905 A vanna Djaman -- 7 of 7 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
tentang BUMN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 101/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 6 indicates that previous regulations regarding the merging companies are repealed and no longer in effect.