No. 10 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, Government Regulation No. 10 of 2022, establishes the framework for the Republic of Indonesia to increase its capital investment in the shares of PT Bio Farma, a state-owned enterprise (BUMN). This investment is aimed at strengthening the company's capital structure and enhancing its operational capacity. The capital increase is facilitated through the transfer of all Series B shares owned by the government in PT Industri Nuklir Indonesia to PT Bio Farma.
The primary entity affected by this regulation is PT Bio Farma, which is categorized as a state-owned enterprise (Persero). Additionally, PT Industri Nuklir Indonesia is involved due to the transfer of shares. This regulation impacts stakeholders within the state-owned enterprise sector, particularly those engaged in the health and nuclear industries.
- According to Pasal 1, the Republic of Indonesia is mandated to increase its capital investment in PT Bio Farma through the transfer of Series B shares from PT Industri Nuklir Indonesia. - Pasal 2 states that the increase involves 27,199 Series B shares, which have been fully paid and placed by the state. The value of this capital increase will be determined by the Minister of Finance based on proposals from the Minister of State-Owned Enterprises. - Pasal 3 indicates that through the share transfer, the government will maintain control over PT Industri Nuklir Indonesia via ownership of Series A shares, as outlined in the company's Articles of Association. - Pasal 4 clarifies that the capital increase will change the status of PT Industri Nuklir Indonesia from a Persero to a limited liability company, subject to the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Persero: A state-owned enterprise established under Indonesian law, which operates with a profit motive. - BUMN: Badan Usaha Milik Negara, or State-Owned Enterprises, which are companies owned by the government.
This regulation took effect on February 22, 2022, as stated in Pasal 6. It revokes and declares null the previous Government Regulation No. 4 of 1996 concerning State Capital Investment for the Establishment of a Persero in the Nuclear Sector, as mentioned in Pasal 5.
The regulation references several laws and regulations, including Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. It also cites Government Regulation No. 44 of 2005 regarding the procedures for state capital investment and management in state-owned enterprises, which has been amended by Government Regulation No. 72 of 2016.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 mandates the Republic of Indonesia to increase its capital in PT Bio Farma through the transfer of Series B shares from PT Industri Nuklir Indonesia.
Pasal 2 specifies that the capital increase involves 27,199 Series B shares, which have been fully paid and placed by the state.
Pasal 3 establishes that the government will maintain control over PT Industri Nuklir Indonesia through ownership of Series A shares.
Pasal 4 indicates that the capital increase will change PT Industri Nuklir Indonesia's status to a limited liability company, subject to Law No. 40 of 2007.
Pasal 5 states that this regulation revokes Government Regulation No. 4 of 1996 concerning State Capital Investment in the Nuclear Sector.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRES IDEN
REPUBLIK IN!]ONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENAI\{BAHAN PENYER'I'AAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BIO FARMA
DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang a
b
bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha perusihaan perseroan
(Persero) PT Bio Farma. perlu melakukan penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam
nrodal saham Perusahaan perseroan (persero) pr Bio
Farma yang berasal dari pengalihan seruruh saham seri B
milik l'legara Republik Irrdonesia pacla perusahaan
Perseroan (Persero) pT Industri Nuklir Indonesia;
bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam nuruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasar
! ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan usaha Milik Negara, perru meneta.pkan peraturan
Pemerintah te,tang penambahan penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham
Pcrusahaan Perseroan (persero) pT Bio Farma;
SK No 128501A
Mengingat. .
-- 1 of 5 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a297);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesizr Nomor a355);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomof 4555) sebagaimana t"elah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 'lahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor'44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaarr dan Pcnatausahaan Modal Negara
pada Badan Usaha lvlilik Negara dan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2016 Nomor
325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6006);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PF,MERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) trt BrO FARMA.
2
3
4
SK No 128502 A
Pasal1...
-- 2 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
(1) Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Bio Farma yang statusnya sebagai
Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Bio
Farma menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
(2) PenamL'ahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan seluruh
saham Seri B milik Ne3,rra Republik Indonesia pada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Nuklir
Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang. Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian
Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang trluklir.
Pasal 2
(1) Penambahan penyertaan modal negara. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I sebanyak 27.199 (dua puiuh
tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham Seri
B pada Perusahaan Perseroan (Persero) pr Industri Nukrir
Indonesia yang telah ditempatkan dan disetor penuh oreh
negara.
(2) Nilai penanrbahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimakstrd pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan usulan dari Menteri Badan Usaha Milik
Negara.
SK No 128503 A
Pasal 3
-- 3 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDOT!ESIA
b
Pasal 3
Dengan pcngalihan saham Seri B sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, negaramelakukan kontrol terhadap Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Industri Nuklir Indonesia melalui
kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 4
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 mengakibatkan:
a. status Perusahaan Perseroan (Persero) PT' Industri Nuklir
Indone sia befubah menjadi perseroan terbatas yang
tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbat-as; dan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma menjadi
pemegang saham PI'Industri Nuklir Indonesia.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintdh Nbmor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (i']ERSERO) Dalam Bidang Nuklir (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 6), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah
diundangkan.
ini mulai berlaku pada tanggal
SK No 128504 A
Agar
-- 4 of 5 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatanrrya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara nepuUtit<
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
YASONNA I{. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 50
Salinan sesuai dengan aslinya
KEM ENTERIAI! SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Depu -undangan dan
Hukum,
ttd
ttd
SK No 128505 A
na Djaman
-- 5 of 5 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 10/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 6 confirms that this regulation is effective as of February 22, 2022.