Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 1 of 2014
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, Government Regulation No. 1 of 2014, amends Government Regulation No. 23 of 2010 regarding the implementation of mineral and coal mining activities. The primary aim is to enhance the value-added processing and refining of mineral resources within Indonesia to benefit the public and support regional development.
This regulation affects various stakeholders in the mining sector, including holders of mining contracts (kontrak karya), mining permits (IUP), and local mining permits (IPR). It particularly targets companies involved in mineral and coal extraction and processing.
- Pasal 112C mandates that holders of mining contracts must conduct refining of mined products domestically. - Pasal 5 states that existing contracts signed before the enactment of Government Regulation No. 23 of 2010 remain valid until their expiration, with provisions for extensions without auction under certain conditions. - Pasal 112 outlines that mining companies must prioritize domestic interests in their operations. - Pasal II requires holders of IUP for production operations to process and refine their mined products domestically.
- IUP (Izin Usaha Pertambangan): Mining Business License. - IPR (Izin Pertambangan Rakyat): Local Mining Permit. - Kontrak Karya: Work Contract for mining operations.
This regulation came into effect on January 11, 2014, upon its promulgation. It amends and updates the provisions of Government Regulation No. 23 of 2010 and its previous amendments.
This regulation explicitly references and modifies the existing framework established by Government Regulation No. 23 of 2010 and Government Regulation No. 24 of 2012, which also pertain to mineral and coal mining operations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 112C requires that holders of mining contracts must conduct the refining of mined products within Indonesia.
Pasal 5 states that contracts signed before the enactment of Government Regulation No. 23 of 2010 remain valid until their expiration and can be extended without auction under certain conditions.
Pasal 112 mandates that mining companies must prioritize domestic interests in their operations.
Pasal II requires holders of IUP for production operations to process and refine their mined products domestically.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (9K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MEMUTUSKAN:... 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); a. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat mineral bagi rakyat dan untuk kepentingan pembangunan daerah, maka perlu peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANKEDUAATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR23 TAHUN 2010 TENTANGPELAKSANAAN KEGIATANUSAHAPERTAMBANGAN MINERALDANBATUBARA TENTANG PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR 1 TAHUN2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 1 of 7 -- 3. Kontrak ... Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan .batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. 2. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan / atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Pasal 112 1. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282), diubah sebagai berikut: PasalI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA. MEMUTUSKAN: PRESIOEN REPUBLlK INDONESIA Menetapkan -- 2 of 7 -- 6. Kuasa ... 3. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lamb at 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama; b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh WIUP atau WPR sampai dengan jangka waktu berakhirnya IUP atau IPR kepada Menteri, gubernur, bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya; c. dihapus. 5. Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatar.. Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 3 of 7 -- 2. Pemegang ... 1. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pasal 112C 2. Di antara Pasal 112B dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 112C sehingga berbunyi sebagai berikut: 6. Kuasa pertarnbangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangart batubara, pemegang IUP,dan IPR. 7. Pemegang kuasa pertarnbangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan darr/atau lebih dari 1 (satu) kornoditas tarnbang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 8. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA -- 4 of 7 -- Agar ... Pasal II Peraturan Pemerintah irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasall12 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 3. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan permurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. 4. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penam bangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 5 of 7 -- Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Perekonomian, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1 AMIR SYAMSUDIN ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2014 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Llclanuari 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 6 of 7 -- TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5489 Cukup jelas. Pasal II Angka 2 Pasal 112C Cukup jelas. Angka 1 Pasal 112 Cukup jelas. PasalI II. PASAL DEMI PASAL I. UMUM Dalam rangka meningkatkan nilai tam bah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, perlu melakukan penataan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAANKEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 7 of 7 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
tentang PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 1/2014. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.