No. 99 of 2016
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation amends Presidential Regulation No. 27 of 2010 regarding the financial rights and facilities for the Chairman and members of the National Energy Council (Dewan Energi Nasional). The changes aim to enhance the effectiveness and performance of these officials by adjusting their honorarium amounts.
The regulation specifically affects the Chairman and members of the National Energy Council, which includes government officials and stakeholders involved in energy policy and governance in Indonesia.
According to Pasal 2, the financial rights for the Chairman and members of the National Energy Council are provided in the form of a monthly honorarium. The specific amounts are as follows: the Chairman receives Rp10,600,000 (approximately USD 700), members from the government receive Rp9,500,000 (approximately USD 600), and members from stakeholder groups receive Rp29,600,000 (approximately USD 2,000). These amounts are set to ensure adequate compensation for their roles in energy governance.
The term 'Dewan Energi Nasional' refers to the National Energy Council, which is responsible for advising the government on energy policy and strategy.
This regulation took effect on November 30, 2016, the same date it was enacted. It amends the previous Presidential Regulation No. 27 of 2010, updating the honorarium amounts for the Chairman and members of the National Energy Council.
This regulation is part of a broader framework established by Law No. 30 of 2007 on Energy and interacts with other regulations concerning the establishment and functioning of the National Energy Council, including Presidential Regulation No. 26 of 2008 regarding its formation and member selection procedures.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
The Chairman of the National Energy Council is entitled to a monthly honorarium of Rp10,600,000 as stated in Pasal 2 ayat (2).
Members of the National Energy Council who are government officials receive a monthly honorarium of Rp9,500,000 according to Pasal 2 ayat (2).
Members from stakeholder groups are entitled to a monthly honorarium of Rp29,600,000 as specified in Pasal 2 ayat (2).
This regulation is effective from November 30, 2016, as stated in Pasal II.
This regulation amends Presidential Regulation No. 27 of 2010 regarding financial rights and facilities for the National Energy Council, as noted in the introductory section.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (3K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRES I DEN REPUELII( II\DONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR gg TAHUN 2.016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2O1O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kinerja Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional, perlu dilakukan penyesuaian besaran honorarium bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ot1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 32,Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO7 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTaQ; Peraturan Presiden Nor.ror 26 Tdnun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional; Mengingat b. 1. 2. 3. 4. 5. Peraturan -- 1 of 3 -- Menetapkan PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PqRUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2OLO TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2O1O tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Hak keuangan bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk honorarium setiap bulan. Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Ketua Harian sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah); b. Anggota yang berasal dari Menteri maupun Pejabat Pemerintah lainnya sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); c. Anggota yang berasal dari unsur pemangku kepentingan sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (1) (2) Agar . #ip -- 2 of 3 -- PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 255 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan undangan, :okib -- 3 of 3 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 99/2016. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.