Presidential Regulation No. 9 of 2022 on the Revitalization of the Indonesian National Air Force Base/Halim Perdanakusuma Airport
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 9 of 2022 focuses on the revitalization of the Halim Perdanakusuma Airport, which is operated by the Indonesian National Air Force (TNI AU). This regulation aims to enhance the operational capabilities and infrastructure of the airport, which is crucial for both military and civilian air transport. The regulation affects various stakeholders, including government agencies, private investors, and the local community. Key obligations under this regulation include compliance with safety and operational standards, as well as coordination with relevant authorities for the development and management of the airport facilities. The regulation also outlines the roles of the Ministry of Transportation and other related agencies in overseeing the revitalization process. Additionally, it interacts with existing regulations concerning state asset management and transportation, ensuring that the revitalization aligns with national policies and strategies. Foreign investors interested in participating in the revitalization efforts should be aware of the regulatory framework and the necessary permits, such as the NIB (Nomor Induk Berusaha) and OSS (Online Single Submission) system, to facilitate their involvement in this project.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (14K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI FASILITAS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA/BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan serta untuk meningkatlcan pelayanan kenegaraan naratetama dan naratama dan mendukung kegiatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma, perlu melakukan percepatan rwitalisasi terhadap fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); I 2 SK No 136538A 3. Undang-Undang... -- 1 of 10 -- 3 PRESIDEN REPUBL]K INDONESIA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG REVITALISASI FASILITAS PANGKAI"AN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA/BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA, Menetapkan Pasal I (1) Dalam rangka (2) keselamatan dan keamanan penerbangan serta untuk meningkatkan pelayanan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama dan mendukung kegiatan penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma, menugaskan Menteri Perhubungan untuk melakukan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Ha1im Perdanakusuma. Dalam rangka revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perhubungan menunjuk langsung kepada Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; (3) b. Perusahaan Perseroan (Persero) PI Perumahan Tbk; dan c. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indah Karya. (4) Pelaksaaaan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Pasal 2... SK No 135539 A -- 2 of 10 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2 ( I ) Revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal I meliputi: a. penyehatan landas pacu (rurutag) dan landas hubung (toxiwagh b. peningkatan kapasitas landas parkir (aprcnl pesawat udara naratetama dan naratama; c. renovasi gedung naratetama dan naratama; d. renovasi bangunan operasi; e, perbaikan sistem drainase di dalam pangkalan udara/ bandar udara; dan f. penataan fasilitas lain yang perlu disesuaikan akibat pekerjaan revitalisasi. (21 Revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode pelaksanaan design and build. Pasal 3 Pendanaan untuk pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Perusahaan Perseroan (Persero) Pf Wijaya Karya Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indah Karya dalam melaksanakan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Pasal 5 .,. SK No 136540 A -- 3 of 10 -- REPUBLIK SIDEN INDONES Pasal 5 Pembayaran revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap hasil pencapaian pekerjaan dan kewajaran biaya yang telah dikeluarkan. Pasal 6 ( 1) Selama pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma, kegiatan operasional pangkalan udara dan bandar udara dihentikan. l2l Dengan penghentian kegiatan operasional pangkalan udara dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama dipindahkan ke Bandar Udara Soekamo Hatta; b. kegiatan penerbangan operasi dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dipindahkan ke Bandar Udara Soekarno Hatta, Bandar Udara Husein Sastranegara, dan/atau Bandar Udara Kertajati kecuali kegiatan yang tidak membutuhkan landas pacu (ruruaagl, dan c. kegiatan penerbangan niaga, geneml aviation, dart sekolah penerbangan sipil dipindahkan ke Bandar Udara Soekamo Hatta, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandar Udara Pondok Cabe, atau Bandar Udara Budiarto Curug sesuai kapasitas bandar udara. (3) Kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, wajib keamanan dan keselamatan penerbangan serta ketersediaan kapasitas bandar udara. SK No 136541A Pasal 7 ... -- 4 of 10 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7 Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perhubungan: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan untuk kegiatan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma; dan b. berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam rangka revitalisasi dan kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama serta kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pertahanan: memberikan dukungan atas penggunaan barang milik neg.rra dalam rangka pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sesuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menerima hasil pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. untuk proses revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dan pemindahan kegiatan penerbangan, mendelegasikan proses pemindahan kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama serta kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara kepada Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; d. memberikan . . . a SK No 136542A -- 5 of 10 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA e d. memberikan dukungan, memfasilitasi, dan memonitor Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terkait pemindahan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama serta kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara selama proses pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma; dan anggaran biaya kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama dan kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dari dan ke Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Pasal 9 Datam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Badan Usaha Milik Negara: a. melakukan dan pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan revitalisasi oleh Badan Usaha Milik Negara; b. mengoordinasikan Badan Usaha Milik Negara lainnya untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi; c. memerintahkan kepada Pf Angkasa Pura II untuk: 1. mendukung pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dengan menghentikan sementara operasional penerbangan sipil di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim kegiatan niaga, general auiation, dan sekolah sipil ke Bandar Udara Soekarno Hatta, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandar Udara Pondok Cabe dan/atau Bandar Udara Budiarto Curug; dan 2 SK No 136543 A 3. memfasilitasi . . . -- 6 of 10 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. memfasilitasi dan mendukung kegiatan pelayanan kegiatan kenegaraan naratetama dan naratama dan kegiatan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; d. memerintahkan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina untuk mendukung penggunaan Bandar Udara Pondok Cabe guna melayani pemindahan operasi penerbangan sipil selama revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Pasal 1O Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: a. memberikan dukungan untuk normalisasi drainase dalam rangka banjir di luar Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma; dan b. menyediakan .rnggaran untuk normalisasi drainase dalam rangka pengendalian banjir di luar Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Pasal l1 Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Keuangan memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma. SK No 136544A Pasal 12... -- 7 of 10 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES]A Pasal 12 Dalam rangka pelalsanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan persetqjuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 13 Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara: a. meildukung pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dengan menghentikan sementara operasional Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma selama pekerjaan berlangsung; b. memindahkan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama ke Bandar Udara Soekarno Hatta; c memindahkan kegiatan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara selama proses pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandar Udara Soekarno Hatta, dan Bandar Udara Kertajati; dan d. melakukan koordinasi kegiatan kenegaraan naratetama dan naratama termasuk penanganan dan perawatan pesawat udara kenegaraan dengan pemangku kepentingan terkait di Bandar Udara Soekarno Hatta selama proses pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentsra Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma. SK No 136545 A Pasal 14 ... -- 8 of 10 -- PRESIDEN REPI.IBLIK INDONESIA Pasal 14 Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan percepatan perizinan dan dukungan lainnya yang diperlukan terkait normalisasi drainase di sekitar Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Pasal l5 (1) Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan seluruh barang milik negara hasil revitalisasi yang telah selesai dibangun atau direnovasi kepada Kementerian Pertahanan. (21 Penyerahan hasil revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. Pasal 16 Kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama, kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kegiatan angkutan udara niaga, general auiation, dan sekolah penerbangan sipil dipindahkan kembali ke Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim setelah revitalisasi selesai dilaksanakan. Pasal 17 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal SK No 136546 A Agar -- 9 of 10 -- PRESIDEN REPUEL]K INDONESIA _10_ Agar setiap orang memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januai2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Jenuari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPI.IBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. IAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA LIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd SK No 136547A Djaman -- 10 of 10 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma
tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 9/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.