No. 86 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, transitioning from the previous Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. It aims to enhance the quality of human resources by integrating Islamic studies with other fields of knowledge.
This regulation primarily affects the educational sector, specifically institutions involved in higher education in religious studies. It pertains to the ministry responsible for religious affairs and the ministry overseeing education.
- Pasal 1 defines the Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan as a higher education institution under the ministry responsible for religious affairs. - Pasal 2 establishes the university as a transformation of the Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. - Pasal 3 outlines the university's responsibilities, including conducting higher education programs in Islamic studies and potentially other fields to support these programs. - Pasal 4 mandates the transfer of all assets, employees, rights, and obligations from the former institute to the new university, ensuring continuity for students and staff. - Pasal 5 assigns responsibility for organizational restructuring and asset management to the relevant government ministers. - Pasal 6 states that existing regulations related to the former institute remain in effect unless they contradict this new regulation. - Pasal 7 repeals the previous regulation concerning the Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. - Pasal 8 indicates that this regulation takes effect upon its promulgation.
- Universitas Islam Negeri (State Islamic University): A higher education institution focused on Islamic studies. - Institut Agama Islam Negeri (State Islamic Institute): The former institution that has now been transformed into a university.
The regulation is effective as of June 8, 2022, and it replaces the previous Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 regarding the Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
The regulation references and maintains the applicability of existing laws and regulations that do not conflict with its provisions, specifically those related to the previous institute's operations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 establishes the Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan as a transformation from the Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
Pasal 3 outlines that the university is tasked with conducting higher education programs in Islamic studies and may also offer programs in other fields.
Pasal 4 mandates the transfer of all assets, employees, rights, and obligations from the former institute to the new university.
Pasal 5 assigns the responsibility for the restructuring of organization, staffing, and assets to the relevant government ministers.
Pasal 7 states that the previous regulation regarding the Institut Agama Islam Negeri Pekalongan is repealed and no longer in effect.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yarrlg berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan; Mengingat l. 2. 3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL2 truntang Pendidikan Tinggr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol9 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); SK No 146167A MEMUTUSI(AN:... -- 1 of 5 -- Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan adalah perguruan tinggr di lingkungan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang urusan pemerintahan di bidang agama. Pasal 2 Dengan Peraturan Presiden ini, didirikan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pasal 3 (1) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidil n tinggi ilmu Agama Islam. 12) .Selain rrqenyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggr ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam. SK No 146168A (3) Pembinaan . . . -- 2 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Pembinaan teknis . program pendidikan tinggr ilmu Agama Islam dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pembinaan teknis program pendidikan tinggi ilmu lain dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pasal 4 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan; dan b. semua mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dialihkan menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pasal 5 Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip terkait dengan proses pengalihan Institut Agama Is1am Negeri Pekalongan menjadi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing- masing. Pasal 6... SK No 146169A -- 3 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 6 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,-semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 7 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Presiden ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan. Agar SK No 146170A -- 4 of 5 -- PRESIDEN BLIK INDONES Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Presiden penempatannya Indonesia. dalam kmbaran Negara dengan Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni2022 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. I.,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR T36 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, rIm ttd ttd SK No 147240A Djaman -- 5 of 5 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
tentang PENDIDIKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 86/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 8 indicates that this regulation is effective from the date of its promulgation, June 8, 2022.