No. 82 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the President of Indonesia, aims to accelerate digital transformation and ensure the integration of national digital services. It establishes a framework for the implementation of an electronic government system (SPBE) and a unified data management policy known as Satu Data Indonesia. The regulation emphasizes the importance of high-performance public services, anti-corruption measures, and cybersecurity.
The regulation affects various entities including government ministries, local governments, state-owned enterprises (BUMN), and private businesses that utilize or provide digital services. It particularly targets those involved in public service delivery, data management, and technology sectors.
- Pasal 2 outlines the government's responsibility to accelerate digital transformation through the establishment of priority SPBE applications that prioritize integration and interoperability. - Pasal 3 assigns Perum Peruri the task of implementing these priority SPBE applications, which includes identifying issues, understanding user needs, and designing effective solutions. - Pasal 4 mandates the National SPBE Coordination Team to oversee and ensure the successful implementation of these applications. - Pasal 10 states that the ministries responsible for the priority SPBE applications hold intellectual property rights over the developed applications, which are considered state property. - Pasal 20 requires Perum Peruri to report on the implementation of its tasks to the relevant ministries every three months.
- SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): Electronic Government System. - Satu Data Indonesia: Unified Data Indonesia policy. - Aplikasi SPBE Prioritas: Priority SPBE Applications, which are critical for integrated public services.
This regulation is effective from the date of its promulgation, December 18, 2023. It does not explicitly state what previous regulations it replaces or amends but establishes a new framework for digital transformation in government services.
The regulation interacts with existing laws regarding data governance and public service delivery, as it emphasizes the need for coordination among various ministries and agencies to ensure effective implementation of digital services. It also aligns with the overarching goals of improving public service efficiency and transparency in government operations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 mandates the government to accelerate digital transformation through the establishment of priority SPBE applications, focusing on integration and interoperability.
Pasal 3 assigns Perum Peruri the responsibility for implementing priority SPBE applications, including identifying issues and understanding user needs.
Pasal 4 requires the National SPBE Coordination Team to oversee the implementation of priority SPBE applications to ensure successful outcomes.
Pasal 10 states that ministries responsible for priority SPBE applications hold the intellectual property rights over these applications, which are classified as state property.
Pasal 20 requires Perum Peruri to submit quarterly reports on the implementation of its tasks to the relevant ministries.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (20K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN
DIGITAL NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas dan tepercaya, sistem pemerintahan
berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang
terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan
publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan
korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan
keamanan informasi, perlu melakukan percepatan
transformasi digitaf ;
b. bahwa untuk mewujudkan percepatan transformasi
digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik,
perlu koordinasi dan kolaborasi antara
kementerian/lemb"ga dan badan usaha milik negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang percepatan
Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital
Nasional;
Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Mengingat
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN
DIGITAL NASIONAL.
SK No 132281A
BABI...
-- 1 of 13 --
PRESIDEN
REPUALIK INDONESIA
-2
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
3. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh
I (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang
memiliki nilai manfaat.
4. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah
daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang
memanfaatkan Layanan SPBE.
5. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi Layanan SPBE.
6. Aplikasi SPBE Prioritas adalah Aplikasi SPBE yang
berdampak luas dan merupakan perwujudan nyata dari
Layanan SPBE yang berkualitas dan tepercaya.
7. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8. Tim Koordinasi SPBE Nasional adalah penyelenggara SPBE
yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
penerapan kebijakan SPBE pada instansi pusat dan
pemerintah daerah.
9. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan
koordinasi instansi pusat dan/ atau instansi daerah untuk
penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
SK No 132282 A
10. Perusahaan . . .
-- 2 of 13 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
10. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut Perum Peruri adalah badan
usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara
berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha
pencetakan uang, pembuatan dokumen sekuriti untuk
negara dan dokumen sekuriti lainnya, jasa digital sekuriti,
serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya
maksud dan tujuan perusahaan.
BAB II
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PRIORITAS
Pasal 2
(1) Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital
nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi
digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas
dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
(21 Aplikasi SPBE Prioritas dapat berupa:
a. Aplikasi SPBE yang baru akan beroperasi atau akan
dibangun; dan
b. Aplikasi SPBE yang telah beroperasi atau akan
dikembangkan,
yang memiliki minimal 200.000 (dua ratus ribu) Pengguna
SPBE atau target Pengguna SPBE.
(3) Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk
mendukung:
a. layanan pendidikan terintegrasi, dengan penanggung
jawab menteri yang urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;
b. layanan kesehatan terintegrasi, dengan penElnggung
jawab menteri yang urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
c. layanan bantuan sosial terintegrasi, dengan
penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial;
d. layanan administrasi kependudukan yang
terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan
digitat, dengan penanggung jawab menteri yang
urusan pemerintahan dalam
e. layanan . . .
SK No 132283 A
negeru
-- 3 of 13 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4
e. layanan transaksi keuangan negara sebagai layanan
pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan
seluruh penyedia layanan jasa keuangan, dengan
penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
f. layanan administrasi pemerintahan di bidang
aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan
dasar kepegawaian, dengan penanggung jawab
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara;
g. layanan portal pelayanan publik, layanan singLe sign
on nasional, layanan identitas digital terpadu, dan
Iayanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk
pusat data nasional, jaringan intra pemerintah,
sistem penghubung layanan pemerintah, dan
komputasi awan, dengan penanggung jawab menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika;
h. layanan Satu Data Indonesia, dengan penanggung
jawab menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional; dan
i. layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi
penerbitan surat izin mengemudi dan izin keramaian,
dengan penanggung jawab Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(4) Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a telah diintegrasikan dan diluncurkan
secara terpadu untuk pertama kalinya paling lambat pada
triwulan III tahun 2024.
(5) Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b telah diintegrasikan dan diluncurkan
secara terpadu sebagai versi lebih lanjut paling lambat
pada triwulan lll tahun 2024.
(6) Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat l4l dan ayat (5) tetap dikembangkan secara
berkesinambungan setelah peluncuran.
SK No 132284A
BABIII ...
-- 4 of 13 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5-
BAB III
PENUGASAN PEI{YELENGGARAAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PRIORITAS
Pasal 3
(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) menugaskan Perum Peruri untuk penyelenggaraan
Aplikasi SPBE Prioritas.
(21 Dalam melaksanalan penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perum Peruri wajib melakukan:
a. identifrkasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi
SPBE Prioritas;
b. pendalaman kebutuhan Pengguna SPBE; dan
c. perancangan solusi tepat guna.
(3) Dengan memperhatikan peruulcangan solusi tepat guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penugas€rn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perencanaan penyelenggaraan Aplikasi SPBE
Prioritas;
b. pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi
SPBE Prioritas;
c. pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas;
d. pengoperasian Aplikasi SPBE Prioritas;
e. keamanan Aplikasi SPBE Prioritas;
f. distribusi dan/atau diseminasi Aplikasi SPBE
Prioritas;
g. pemeliharaan Aplikasi SPBE Prioritas; dan/ atau
h. pengelolaan Infrastruktur SPBE yang mendukung
Aplikasi SPBE Prioritas.
(4) Kementerian/lembaga pen€mggung jawab Aplikasi SPBE
Prioritas menentukan paling sedikit 1 (satu) cakupan
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan
memperhatikan:
a. kebutuhan kementerian/lembaga penanggung jawab
Aplikasi SPBE Prioritas;
b. ketersediaanpendanaan;
c. kapabilitas Perum Peruri; dan
d. potensi ketercapaian target peluncuran Aplikasi
SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) dan ayat (5).
SK No 132285 A
(5) Dalam . . .
-- 5 of 13 --
PRESIDEN
K INDONESIA
(5) Dalam hal kementerian/lembaga penanggung jawab
Aplikasi SPBE Prioritas sed€rng dalam proses melakukan
pembangunan Aplikasi SPBE Prioritas, selain penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum Peruri
melakukan:
a. pelaksanaan kendali mutu penyelenggaraan Aplikasi
SPBE Prioritas;
b. pendampingan teknis penyelenggaraan Aplikasi SPBE
Prioritas; dan/ atau
c. fasilitasi pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas.
(6) Cakupan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21, ayat (3), dan ayat (5) tidak mengambil alih peran
kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE
Prioritas untuk mengendalikan data dan informasi,
Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE
untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.
Pasal 4
(1) Dalam pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Aplikasi
SPBE Prioritas oleh Perum Peruri sebageimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), Tim Koordinasi SPBE Nasional
melakukan koordinasi, penyelarasan, pengawalan, dan
pengarahan untuk memastikan pencapaian tujuan dari
penugasan Perum Peruri.
(21 Dalam melaksanakan koordinasi, penyelarasan,
pengawalan, dan pengarahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Koordinasi SPBE Nasional melibatkan:
a. menteri/kepala lemb"ga penanggung jawab Aplikasi
SPBE Prioritas;
b. menteri yang
pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
dan
c. kepala lembaga yang
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara dan pembangunan nasional.
Pasal 5
(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebasaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perum Peruri dapat:
urusan
urusan
SK No 132286 A
a. bekerja sama . . .
-- 6 of 13 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. bekerja sama dengan badan usaha milik negara, anak
perusahaan badan usaha milik negara, dan badan
usaha lainnya sesuai dengan kaidah bisnis dan tata
kelola perusahaan yang baik; dan
b. jasa dan/atau sumber daya
manusia sektor teknologi yang mumpuni dan sumber
daya manusia sektor lainnya sebagai pendukung,
sesuai dengan referensi harga yang ditetapkan oleh
kementerian yang urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan tqiuan meningkatkan
kemanfaatan dan efisiensi penyelenggaraan Aplikasi SPBE
Prioritas.
(3) Referensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan dengan keputusan menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak Peraturan Presiden ini berlaku.
Pasal 6
(1) Kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE
Prioritas dapat melakukan pengakhiran Aplikasi SPBE
yang telah beroperasi sebelum Peraturan Presiden ini
diundangkan.
(21 Pengakhiran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
dan/ atau efisiensi penyelenggaraan SPBE.
(3) Pengakhiran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
a. rancangan solusi tepat guna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat(2) hurufc; dan
b. rekomendasi dari lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara dan pembangunan nasional.
Pasa77
(1) Pendanaan untuk penugasan Perum Peruri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari:
SK No 132287A
a. anggaran . . .
-- 7 of 13 --
PRESIDEN
REPIIBLIK INDONESIA
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/ atau
b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara kementerian/lembaga penzrnggung jawab Aplikasi
SPBE Prioritas yang diprioritaskan untuk digunakan
secara khusus sebagai pembayaran pelaksanaan
penugasan Perum Peruri.
(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan secara tahun jamak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Dalam hal terdapat potensi penerimaan negara yang perlu
dalam penyelenggaraan Aplikasi SPBE
Prioritas maka Perum Peruri dapat ditunjuk sebagai mitra
instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak.
(21 Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.
Pasal 9
(1) Pelaksanaan penugasan Perum Peruri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayal (21, ayat (3), dan/atau ayat
(5) dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan penugasan
antara kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi
SPBE Prioritas dengan Perum Peruri.
(3) Perjanjian pelaksanaan penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. ruang lingkup perjanjian;
b. bentuk dukungan kementerian / lembaga terkait;
c. hak dan kewajiban para pihak;
d. jumlah pendanaan pelaksanaan penugasan;
e. mekanisme pembayaran pelaksanaan penugasan;
f. sifat kerahasiaan pelaksanaan perjanjian;
g. pengakhiranperjanjian;
h. penyelesaian sengketa; dan
i. keadaan kahar.
Pasal 1O. . .
SK No 132288 A
-- 8 of 13 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 10
(1) Kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE
Prioritas merupakan pemegang hak kekayaan intelektual
atas Aplikasi SPBE Prioritas yang dibangun dan
dikembangkan dalam rangka pelaksanaan penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(21 Aplikasi SPBE Prioritas merupakan barang milik negara
pada kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi
SPBE Prioritas dan dikelola berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Hak kekayaan intelektual yang timbul dalam masa
penugasan dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian
pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) antara kementerian/ lembaga penanggung
jawab Aplikasi SPBE Prioritas dan Perum Peruri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PERAN INSTANSI PEMERINTAH
Pasal l1
Kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE
Prioritas:
a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan penugas€rn sebagaimana yang tertuang
dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. melaksanakan manajemen perubahan dalam
penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas;
c.
d.
e.
menunjuk pejabat untuk
koordinasi;
menetapkan standar kinerja penyelenggaraan Aplikasi
SPBE Prioritas;
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyusunan dan pelaksanaan perjanjian yang sedang
berlangsung dalam
Prioritas; dan
anggaran yang diperlukan,
dalam penugasan Perum Peruri sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden ini.
Pasal 12.. .
fungsi
Aplikasi SPBE
f.
SK No 132289 A
-- 9 of 13 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_10_
Pasal 12
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang badan usaha milik negara:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi
terhadap pelaksanaan penugasan oleh Perum Peruri; dan
b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya
untuk mendukung pelaksanaan penugasan oleh Perum
Peruri.
Pasal 13
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara selaku ketua Tim Koordinasi SPBE
Nasional melakukan:
a. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis
digital sejalan dengan tematik layanan digital; dan
b. pembinaan dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan
Peraturan Presiden ini.
Pasal 14
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika selaku anggota
Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan koordinasi
penerapan serta pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) terkait dengan:
a. integrasi antar Aplikasi SPBE Prioritas;
b. interoperabilitas data dan informasi dalam Aplikasi SPBE
Prioritas;
c. integrasi antar infrastruktur pendukung Aplikasi SPBE
Prioritas;
d. integrasi Aplikasi SPBE Prioritas dengan pemanfaatan
identitas digital; dan
e. pemanfaatan Infrastruktur SPBE dalam rangka
mendukung Aplikasi SPBE Prioritas.
Pasal 15
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional selaku ketua
dewan pengarah penyelenggara Satu Data Indonesia dan
selaku anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional:
a. memanfaatkan Forum Satu Data Indonesia untuk
mendukung penyelenggaraan pertukaran data dan tata
kelola data pada Aplikasi SPBE Prioritas; dan
SK No 132290A
b. melakukan . . .
-- 10 of 13 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan
pertukaran data sejalan dengan
kebijakan Satu Data Indonesia.
Pasal 16
Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan
nasional melakukan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas
keuangan dan pembangunan terhadap pelaksanaan
penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
Pasal 17
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara selaku anggota Tim Koordinasi SPBE
Nasional memberikan fasilitasi dan dukungan teknis
penganggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan
keuangan negara.
Pasal 18
Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang
perekonomian, bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan, dan bidang kemaritiman dan investasi:
a. memantau penerapan percepatan transformasi digital dan
pencapaian inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional;
dan
penyediaan data dan informasi untuk
penyiapan integrasi l,ayanan SPBE lintas sektor,
pada kementerian/lembaga yang dikoordinasikan.
Pasal 19
Pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan penerapan
percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi
SPBE Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
ini.
b.
BABV. . .
SK No 132291 A
-- 11 of 13 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
BAB V
PELAPORAN
Pasal 2O
(1) Direksi Perum Peruri menyampaikan laporan pelaksanaan
penugasan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara selaku
ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, secara berkaLa
setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaltu-waktu apabila
diperlukan.
(2) Laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)juga disampaikan kepada:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
dan
b. kepala lembaga yang urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara dan pembangunan nasional.
Pasal 21
Menteri yang menyelenggarakan urusErn pemerintahan di
bidang aparatur negara selaku ketua Tim Koordinasi SPBE
Nasional, melaporkan kemajuan penerapan percepatan
transformasi digital dan pencapaian inisiatif strategis arsitektur
SPBE nasional, termasuk pelaksanaan penugasan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kepada
Fresiden secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/ atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan, melalui menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang politik, hukum, dan keamanan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanegal
diundangkan.
SK No 132292A
Agar
-- 12 of 13 --
PRESIDEN
REPUBL]K INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2O23
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 159
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
g Perundang-undangan dan
asi Hukum,
/r tlio anna Djaman
ttd
SK No 132293 A
-- 13 of 13 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
tentang PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) - SATU DATA INDONESIA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 82/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 7 outlines that funding for Perum Peruri's assignments will come from the state budget and other lawful sources.
Pasal 6 allows ministries to terminate existing SPBE applications to enhance effectiveness and efficiency in service delivery.
Pasal 5 permits Perum Peruri to collaborate with state-owned enterprises and other entities to enhance the implementation of priority SPBE applications.