No. 81 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the President of Indonesia, ratifies the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, which aims to foster a peaceful, secure, stable, and prosperous regional community through improved dispute resolution among ASEAN member states. The protocol was signed on December 20, 2019, in Manila, Philippines, and this regulation formalizes Indonesia's commitment to the protocol.
The regulation primarily affects the Government of Indonesia and the governments of ASEAN member countries. It is relevant to all sectors engaged in international cooperation and dispute resolution mechanisms within the ASEAN framework.
- Pasal 1 states that the regulation officially ratifies the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, which was signed by the Indonesian government. - Pasal 2 indicates that this regulation will take effect from the date it is promulgated, ensuring that all parties are aware of its implementation.
- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): A regional intergovernmental organization comprising ten Southeast Asian countries, aimed at promoting political and economic cooperation and regional stability. - Dispute Settlement Mechanism: A formal process established to resolve disputes that arise between member states, enhancing cooperation and stability in the region.
This regulation is effective as of May 20, 2022, the date it was promulgated. It does not replace any existing regulations but serves to affirm Indonesia's commitment to the ASEAN protocol.
The regulation is based on the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements, which govern the ratification process of international treaties and agreements.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 confirms the ratification of the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, signed by Indonesia on December 20, 2019.
Pasal 2 states that this regulation will take effect from the date it is promulgated, which is May 20, 2022.
The regulation aims to enhance cooperation among ASEAN member states in resolving disputes, contributing to regional peace and stability.
The regulation is established based on Pasal 4 ayat (1) of the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2000 on International Agreements.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (4K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PROTOCOL ON ENHANCED DISPWE SETTI,EMENT PENGESAHAN ASEAIV
MECTIANISM (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME
PET{YELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN)
Menimbang a.
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk membangun kawasan keda sama yang
damai, aman, stabil dan sejahtera, Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN perlu
mengadakan kerja sama terkait mekanisme penyelesaian
sengketa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yau;Lg
berdasarkan kemerdekaan, abadi dan
keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk mencapai tqiuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Negara-negara Anggota ASEAN telah
ASEIW Proto@l on Enluned Dispute *ttlement
Medhwdsm (Protokol ASEAN tentang Mekanisme
Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan) pada
tanggal 2O Desember 2019 di Manila, Fitipina;
bahwa untuk melaksanakan ASEAN Protoat on Enhaned
Dispute futtlemcnt Mednnism (Protokol ASEAN tentang
Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempumakan),
perlu mengesahkan ASETIIV Protoal on Enhaned Dbpute
Settlement Meclnnbm (Protokol ASEAN tentang
Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan);
b
c.
d. bahwa. . .
SK No 137766A
-- 1 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d. bahwa berdasarkan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan
ASEAJV Protocol on Enlwned Dispute Settlement
Mechanism (Protokol ASEAN tentang Mekanisme
Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan);
Mengingat
Menetapkan
1.
2.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOO tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
MEMUTUSKAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEIUV
PROTOCOL Oil ENHANCED DISPWE SETTLEMENT
MECHANISM (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME
PEI{YELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN),
Pasal i ...
SK No 137574A
-- 2 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
(1) Mengesahkan ASEAIV Protocol orL Enlwned Di,spute
kttlement Mechanism (Protokol ASEAN tentang
Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang
yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia
pada tanggal 20 Desember 2Ol9 Ci Manila, Filipina.
l2l Sarinan naskah asli A.S'EAiV Protoal on Enhanced Dispfie
Settlement Mechanism (Protokol ASEAN tentang
Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan)
dalam bahasa Inggris dan terjemahann),a dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No 137575 A
-- 3 of 4 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam lembaran Negara Republik penempatannya
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20Mei2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 20Mei2O22
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. I,AOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN2022 NOMOR 128
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESI,A
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd.
ttd
SK No 137764A
Djaman
-- 4 of 4 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pengesahan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan)
tentang PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 81/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.