No. 76 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation ratifies the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990, which aims to enhance Indonesia's maritime environmental protection, particularly against oil spills. The regulation is a response to the need for improved measures to address oil pollution in Indonesian waters, aligning with international standards established by the International Maritime Organization.
The regulation primarily affects government agencies involved in maritime environmental protection, oil and gas companies, shipping companies, and any entities engaged in activities that may lead to oil spills in Indonesian waters. It also impacts international organizations and stakeholders involved in maritime safety and environmental protection.
- Pasal 1 states that the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 is ratified and is part of Indonesian law. - Pasal 2 indicates that this regulation will take effect from the date of its promulgation, which is April 28, 2022. - The regulation mandates that all relevant parties must comply with the provisions of the Convention to ensure effective preparedness and response to oil pollution incidents.
- "Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990" (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990) refers to the international treaty aimed at enhancing global cooperation in oil spill preparedness and response.
The regulation is effective as of April 28, 2022, and does not explicitly replace or amend any previous regulations but serves to integrate international obligations into national law.
The regulation references Pasal 4 ayat (1) of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 and Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 regarding international treaties, indicating that it operates within the framework of existing national laws governing international agreements.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1(1) confirms the ratification of the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990, adopted on November 30, 1990.
Pasal 2 states that this regulation will take effect from April 28, 2022.
All relevant parties must comply with the provisions of the Convention as mandated by this regulation.
The regulation integrates the international obligations of the Convention into Indonesian law, as per Pasal 1.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (4K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL rcLLUNON
RESPOIVSE A ND CO-OPERATION, 1 99O (KONVENSI
INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN, PENANGGUI,,ANGAN
DAN KERJA SAMATERKAIT PENCEMARAN MII'IYAK, 1990)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk pemenuhan hak asasi dan hak
konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia,
perlu meningkatkan perlindungan lingkungan maritim,
khususnya dari ancaman tumpahan minyak di laut;
b. bahwa untuk menanggulangi tumpahan minyak di laut
dan menjamin perlindungan lingkungan maritim,
Konferensi Organisasi Maritim Internasional telah
mengadopsi Intemational Conuention on Oil Poltution
Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (Konvensi
Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan
dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) pada
tanjgal 3O November 1990 di London, Inggris;
c. bahwa untuk melaksanakan Konvensi Intemasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
mengesahkan Intemational Conuention on Oil Pollution
Prepaiedness, Response and Co-operation, 1990 (Konvensi
Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan
dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 199O);
d. bahwa . . .
SK No 137748 A
-- 1 of 4 --
PRESIDEN
ELIK INDONESIA
-2
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hur.rf b, dan huruf c, perlu
r,renetrpk:.n Peraturan Presiden tentang Pengesahan
lntemational Conuention on Ail Pollution Preparedness,
Response .ind Co-operation, 1990 (Konvensi Internasional
mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Ke{a
Sama terkait Fencemalan Minyak, l99O);
Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor ?.4 Tahun 2OO0 tentang
Peqianjian Internasional (Lemoaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2000 Nomor f85, Tambahan lembaran
Negara Repu'clik lndorresia Nomor 4012);
Mengingat
Menetapkan
1.
2.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
INTERNATIONAL CONWNTION ON OIL POLLWION
PREPAREDJVESS, RESIIOIYSE AIVD CO-OPERATION, 1990
(KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN,
PEI\ANGGULANGAN DAN KERJA SAMA TERKAIT
PENCF]IUARAN IdIT\TYAK, 1990).
Pasal 1...
SK No 137562 A
-- 2 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e
Pasal 1
(1) Mcngesahkan Intemational Conuenliort on Oil Pollution
Preporedness, Response and Co-operation, 799O (Konvensi
Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggu.langan
dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) yang
telah diadopsi pada Konferensi Organisasi Maritim
Internasional pada tanggal 30 November 1990 di london,
Inggris.
121 Salinan naskah asli International Conuention on Cril
Pollution I'reparedness, Response anC 1990
(Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan,
Perrsrrggulangan dan Kerja Sarna terkait Pencemaran
Minyak, 1990) dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin,
bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan
bahasa Sparyol serta terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupal<an bagian
yarg tidak terprsahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Peraturan Presiden
diundangkan.
ini rnulai berlaku pada tanggal
SK No 137563 A
Agar
-- 3 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar seilap orang mengetahuinya, memedntahkan
Peiaturan Presiden ini Cengan
dalam lembaran Negara Republik penempatannya
Inrionesia.
'Ditetapkan Ci .Iakarta
pada tanggal 28 Apil2O22
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
.IOKO WIDODO
Diundangkan di JaL'arta
pada tanggal 2A Apri\ 2.022
MENTERI HUKUM DAT{ I{AKASASI MANUSIA
REPI'IBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGAFA R,EPUBI,IK INDONESIA TAI{UN 2022 NOMOR 117
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT qEGAi$
REPUI}LIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd.
ttd
SK No 137738A
Djaman
-- 4 of 4 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengesahan lnternational Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990)
tentang PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 76/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.