Presidential Regulation No. 7 of 2022 on Technical Guidelines for Special Allocation Funds for Physical Development in Fiscal Year 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 7 of 2022 provides technical guidelines for the allocation and management of Special Allocation Funds (Dana Alokasi Khusus) designated for physical development projects in Indonesia for the fiscal year 2022. This regulation primarily affects local governments and entities involved in construction, civil engineering, architecture, and infrastructure development. It outlines the procedures for the disbursement and utilization of these funds, ensuring that they are used effectively for public works and infrastructure projects. Key obligations include compliance with the stipulated guidelines for project planning, execution, and reporting. Local governments must adhere to these guidelines to ensure transparency and accountability in the use of public funds. The regulation also interacts with other financial management regulations, ensuring that the allocation aligns with the national budget (APBN) and local budget (APBD) frameworks. By following these guidelines, local governments can enhance their infrastructure capabilities, which is crucial for attracting foreign investment and improving public services.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (27K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
Menimbang Mengingat Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O22; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022. BABI... SK No 131449A -- 1 of 20 -- trRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 8. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik. BABII ... SK No 131195 A -- 2 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB II BIDANG DAK FISIK Bagian Kesatu Jenis dan Bidang DAK Fisik Pasal 2 Jenis DAK Fisik terdiri atas: a. DAK Fisik Reguler; dan b. DAK Fisik Penugasan. Pasal 3 (1) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi bidang: a. pendidikan; b. kesehatan dan keluarga berencana; c. jalan; d. air minum; e. sanitasi; dan f. perumahan dan permukiman. (2) DAK Fisik Reguler bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subbidang: a. pendidikan anak usia dini; b. sekolah dasar; c. sekolah menengah pertama; d. sanggar kegiatan belajar; e. sekolah menengah atas; f. sekolah luar biasa; g. sekolah menengah kejuruan; dan h. perpustakaan daerah. SK No 131196A (3) DAK Fisik . . . -- 3 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) DAK Fisik Reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subbidang: a. penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi; b. penguatan percepatan penurunan stunting; c. pengendalian penyakit; d. penguatan sistem kesehatan; e. kefarmasian; dan f. keluarga berencana. (4) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar. Pasal 4 (1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi bidang: a. jalan; b. irigasi; c. pertanian; d. kelautan dan perikanan; e. industri kecil dan menengah; f. pariwisata; C. lingkungan hidup; h. perdagangan; i. transportasiperairan; j. transportasiperdesaan; k. kehutanan; dan 1. usaha mikro, kecil, dan menengah. SK No 131197 A (2) DAK Fisik . . . -- 4 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bagian Kedua Tema DAK Fisik Penugasan Pasal 5 (1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikelompokkan ke dalam tema yang bersifat lintas bidang yang terdiri atas: a. tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah; b. tema pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani; dan c. tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. (2) DAK Fisik Penugasan tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas bidang: a. pariwisata; b. industri kecil dan menengah; c. usaha mikro, kecil, dan menengah; d. jalan; e. perdagangan; dan f. lingkungan hidup. SK No 131198 A (3) DAK Fisik . . . -- 5 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) DAK Fisik Penugasan tema pengembangan food estate darr penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang: . pertanian; . kelautan dan perikanan; . irigasi; . jalan; perdagangan; lingkungan hidup; dan kehutanan. (4) DAK Fisik Penugasan tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidang: a. jalan; b. transportasi perairan; dan c. transportasi perdesaan. BAB III PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH Bagian Kesatu Tahapan Pengelolaan DAK Fisik Pasal 6 (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi: a. persiapan teknis; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi. a b c d e f. at SK No 131199A (2) Pengelolaan . . . -- 6 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/ Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional. (4) Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, petunjuk operasional disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. (5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. (6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan presiden ini diundangkan. Bagian Kedua Persiapan Teknis Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menJrusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada: a. dokumen usulan; b. hasil penilaian usulan; SK No 131200A c. hasil -- 7 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi; d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. (2) Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam pen5rusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain. (3) Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/ subbidang yang sama. (4) Dalam hal alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis. (5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rincian kegiatan; b. metode pengadaan; c. lokasi kegiatan; d. target keluaran kegiatan; e. rincian kebutuhan dana; dan f. kegiatan penunjang. SK No 131201A (6) Usulan ... -- 8 of 20 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA (6) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan. (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember 2O2l setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (8) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/ subbidang pada kegiatan yang merupakan usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan catatan untuk ditunda pelaksanaannya. (9) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak I (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret. (10) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk: a. optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/ atau b. perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (l 1) Ketentuan mengenai optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik. SK No 131202A (12) Kementerian ... -- 9 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _10_ (12) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetqiuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. (13) Kepala Daerah menJrusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang DAK Fisik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, dan huruf d untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (21 Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa. (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 131203 A (4) Pelaksanaan . . . -- 10 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. (6) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll huruf e untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik untuk tahun berkenaan. (71 Pendanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi: a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan; c. jasa pendamping/ fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/ atau f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/ Lembaga. Bagian Keempat Pelaporan Pasal 9 (1) Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan: SK No 131204A a. realisasi -- 11 of 20 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -t2- a. realisasi penyerapan dana; b. capaian keluaran kegiatan; c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan d. capaian hasil jangka pendek. (2) Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya. (3) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 1O (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. (5) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara triwulan sesuai dengan format laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler/ Penugasan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (6) Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun 2024. (7) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni 2023 atau sesuai dengan batas waktu dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/ Lembaga. SK No 131205 A (8) Batas... -- 12 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _13_ (8) Batas waktu dalam petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sepanjang tidak melebihi bulan Juni 2023. (9) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat: a. capaian indikator; b. kendala; dan c. data dukung. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (11) Dalam hal tidak tercantum dalam Lampiran I, ketentuan Iebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan melalui petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/ kmbaga. ( 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik dalam petunjuk operasional DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memuat: a. indikator; b. target; c. sasaran indikator/ penerima manfaat; d. tata cara perhitungan; e. batas waktu penyampaian; dan f. mekanisme penyampaian. (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (a) dan ayat (7) disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan berbagi pakai data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara/ Lembaga, dan gubernur. SK No 131206 A Bagian -- 13 of 20 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi Pasal 10 (1) Pemantauan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap aspek: a. teknis kegiatan; dan b. keuangan. (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/ Lembaga; b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian keluaran; d. pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang/ tema; b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (4) Pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran yang diatur dalam petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional tiap-tiap bidang/ subbidang DAK Fisik. Pasal 11 ... SK No 131207A -- 14 of 20 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Pasal 11 Evaluasi DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap: a. pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target/sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada tiap- tiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik; dan b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan. Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara berkala dalam setiap tahun anggaran. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik; b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik guna mencapai target/sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan; c. memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah; dan d. memastikan keberlanjutan fungsi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan/digunakan dan terpelihara dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga pengelola setelah selesai terbangun. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang menangani perencanaan pembangunan Daerah. BAB IV ... SK No 131208 A -- 15 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK FISIK OLEH PEMERINTAH PUSAT Pasal 13 (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di Daerah oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri. (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Kementerian Negara/Lembagamelakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan, capaian keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; b. Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kontrak, penyaluran, penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik; c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan d. Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK Fisik dalam rangka pelaksanaan APBD. Pasal 14 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 dilakukan dengan memperhatikan: a.ketepatan... SK No 131209 A -- 16 of 20 -- PRESIDEN REP[IBLIK INDONESIA a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan; b. realisasi penyerapan dana; c. capaian keluaran kegiatan terhadap target/ sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan; d. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan e. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, bencana non- alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (71 dan/atau perubahan atas perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (121. (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kementerian Negara/Lembaga. (3) Penyampaian usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2022. (4) Penyampaian usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada: a. surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana; b. surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah; c. surat . .. SK No 131210A -- 17 of 20 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah; d. detil usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan; dan e. rancangan teknis kegiatan. (5) Kementerian Negara/ Lembaga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan verifikasi atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Kementerian Negara/ Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap. (7) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi. (8) Dalam hal persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan atas rencana kegiatan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima. (9) Dalam . . . SK No 131211A -- 18 of 20 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA _19_ (9) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang menjadi pating tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan. (10) Dalam hal tanggal 30 September 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya. Pasal 16 (1) Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN dapat dilakukan: a. penyesuaian atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(71 dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(12);dan b. perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan. (2) Penyesuaian atas rencana kegiatan dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Presiden diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal SK No 131212A Agar -- 19 of 20 -- PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA Agar setiap penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam kmbaran Negara Republik Pilstapkan di Jakarta pada tangqal ll Januai2O22 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal LL Jarutari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. I.,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1I Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBUK INDONESIA Perundang-undangan dan ttd ttd. Hukum, SK No 131452A Djaman -- 20 of 20 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
tentang APBN - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 7/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.