Presidential Regulation No. 68 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 68 of 2022 aims to revitalize vocational education and training in Indonesia to enhance the quality and relevance of the workforce. It emphasizes the need for effective collaboration among stakeholders to produce competent graduates who meet labor market demands or can become entrepreneurs.
This regulation affects various stakeholders including the Central Government, Regional Governments, educational institutions (both vocational and higher education), industries, and businesses involved in vocational training and education. It applies to sectors that require skilled labor and aims to align educational outcomes with market needs.
- **Pasal 2** outlines the objectives of revitalization, including improving access and quality of vocational education and training to meet labor market needs. - **Pasal 5** mandates that the planning of labor needs must be based on continuously updated labor market information systems. - **Pasal 8** states that vocational education and training must be competency-based and involve collaboration between various stakeholders. - **Pasal 11** requires that educational institutions ensure the availability of qualified educators and instructors who meet competency standards. - **Pasal 16** establishes quality assurance through accreditation and certification processes for educational institutions and graduates. - **Pasal 26** discusses funding sources for the revitalization efforts, including state and regional budgets.
- **Pendidikan Vokasi** (Vocational Education): Education aimed at preparing students for specific jobs or entrepreneurship. - **Pelatihan Vokasi** (Vocational Training): Activities aimed at improving and developing work competencies and skills. - **Kompetensi Kerja** (Work Competence): The ability of individuals to perform tasks according to established standards. - **Sertifikasi Kompetensi** (Competency Certification): A systematic process of certifying individuals' competencies based on established standards.
This regulation came into effect on April 27, 2022, and it revokes Presidential Decree No. 68 of 1998 concerning the development of courses and training institutions.
The regulation interacts with various laws and regulations related to education and labor, particularly those governing the roles of the Central and Regional Governments in vocational education and training. It emphasizes the need for coordination between different ministries and stakeholders, including KADIN (Chamber of Commerce and Industry) and labor unions, to ensure effective implementation.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 outlines the goals of revitalizing vocational education and training, including improving access, quality, and relevance to labor market needs.
Pasal 5 mandates that labor needs planning must be based on a continuously updated labor market information system.
Pasal 8 states that vocational education and training must be competency-based and involve collaboration among stakeholders.
Pasal 11 requires educational institutions to ensure the availability of qualified educators and instructors who meet competency standards.
Pasal 16 establishes quality assurance through accreditation and certification processes for educational institutions and graduates.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (24K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN
REPI.JELIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
c.
a. bahwa sumber daya manusia/ tenaga kerja
kompeten yang produktif dan berdaya saing dapat
diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan elisien;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien
sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan
dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha,
diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi;
bahwa untuk mewujudkan revitalisasi
vokasi dan pelatihan vokasi diperlukan peran dan
sinergi dari pemangku kepentingan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
d.
1. Mengingat:
SK No 132424A
MEMUTUSKAN:. ..
-- 1 of 19 --
Menetapkan
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah
yang menyiapkan peserta didik terutama untuk
bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang
tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan
mahasiswa untuk bekerja dan/ atau berwirausaha
dengan keahlian terapan tertentu.
2. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk
memberi, memperoleh, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan
untuk bekerja dan/ atau berwirausaha.
3. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
4. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan/ atau keahlian serta
sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas
dan syarat jabatan dan meliputi Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja
internasional, dan/ atau Standar Kompetensi Kerja
khusus.
5. Sertifikasi...
SK No 132425A
-- 2 of 19 --
PRESIDEN
PUBLIK INDONESIA
5. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian
sertifikat kompetensi yang dilakukan secara
sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai
Standar Kompetensi Kerja.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya
disebut KADIN adalah wadah bag pengusaha
Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
Pasal 2
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dilakukan dengan tqiuan:
a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi
penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
b. mendorong pembangunan keunggulan spesilik di
masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi sesuai potensi daerah dan
kebutuhan pasar kerja;
c. melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia
industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan
lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia ltelaga kerja Indonesia;
SK No 132426A
d. membekali . . .
-- 3 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja
dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau
berwirausaha; dan
mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri,
dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Pasal 3
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dilakukan melalui upaya pembenahan Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi secara menyeluruh,
berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
a. kebutuhan sumber daya manusia/ tenaga kerja
kompeten;
b. penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi;
c. penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi;
d. penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi;
e. koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
f. peran Pemerintah Daerah;
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. pendanaan.
BAB II
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA/TENAGA KERJA KOMPETEN
Pasal 5
(1) Kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja
kompeten dituangkan dalam perencanaa.n tenaga
kerja.
d
e
SK No 132427 A
(2) Perencanaan . . .
-- 4 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONES
(2) Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Sistem
Informasi Pasar Kerja yang dimutakhirkan secara
terus-menerus.
(3) Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 disusun oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 6
(1) Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) memuat:
a. struktur tenaga kerja;
b. karakteristik tenaga kerja;
c. persediaan tenaga kerja; dan
d. kebutuhan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
(2) Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dapat juga berisi informasi mengenai
kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat
tercapainya keseimbangan pasar kerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi
Pasar Kerja diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 7
(1) Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis
kompetensi dan mengacu pada Standar Kompetensi
Kerja.
(21 Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) terdiri atas:
a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
b. Standar Kompetensi Kerja internasional;
dan/atau
c. Standar Kompetensi Kerja khusus.
SK No 132428A
(3) Standar...
-- 5 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Standar Kompetensi Ke{a Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disusun oleh KADIN, asosiasi pengusaha, dan
asosiasi profesi/industri berkoordinasi dengan
kementerian/Iembaga sesuai dengan sektor masing-
masing.
(41 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
atas usulan kementerian/lembaga sesuai dengan
sektor masing-masing.
(5) Standar Kompetensi Kerja internasional dan Standar
Kompetensi Kerja khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB III
PEI{YELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI
Pasal 8
(1) Prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi meliputi:
a. berorientasi pada kebutuhan dunia usaha,
dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan;
b. tanggung jawab bersama antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia
industri, dunia kerja, dan masyarakat;
c. berbasis pada kompetensi;
d. pembelajaran sepanjang hayat; dan
e. diselenggarakan secara inklusif.
SK No 132429A
(2) Prinsip
-- 6 of 19 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
(21 Prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijabarkan dalam strategi nasional
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Pasal 9
(1) Pendidikan Vokasi meliputi:
a. pendidikan kejuruan; dan
b. pendidikan tinggi vokasi.
(21 Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi tugas dan tanggung jawab menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pendidikan Vokasi untuk memenuhi kebutuhan
sumber daya manusialtenaga kerja sektor masing-
masing dapat diselenggarakan oleh
kementerian/ lembaga terkait.
(4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk pendidikan tinggi dilaksanakan
setelah mendapatkan penugasan dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk pendidikan kejuruan dilaksanakan
setelah berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10. . .
SK No 132430A
-- 7 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESlA
Pasal 1O
(1) Pelatihan Vokasi meliputi:
a. pelatihan kerja; dan
b. kursusketerampilan.
(21 Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk:
a. pembekalan Kompetensi Kerja;
b. alih Kompetensi Kerja; dan
c. peningkatan Kompetensi Kerja,
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia
industri, dunia kerja, dan berwirausaha berdasarkan
Standar Kompetensi Kerja.
(3) Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tugas dan tanggung jawab menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Pelatihan Vokasi untuk memenuhi kebutuhan
sumber daya manusiaf tenaga kerja sektor masing-
masing menjadi tugas kementerian/lembaga terkait
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelenggaraan dan pembinaan Pelatihan Vokasi
yang menjadi tugas kementerian/lembaga
dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan
kementerian yang urltsan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan
kementerian yang urusan
pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi wajib
menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur
yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja.
SK No 132431A
(2) Pemenuhan . . .
-- 8 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Pemenuhan ketersediaan pendidik dan instruktur
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. peningkatan kompetensi pendidik dan
instruktur yang sudah ada;
b. rekrutmen pendidik dan instruktur, termasuk
yang berasal dari tenaga ahli industri yang
berpengalaman dan purnatugas; dan
c. penugasan praktisi sebagai pendidik dan
instruktur.
(3) KADIN, asosiasi pengusaha, dan asosiasi
profesi/industri mendukung ketersediaan pendidik
dan instruktur yang memenuhi Standar Kompetensi
Kerja.
Pasal 12
(1) Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
menyediakan sarana dan prasarana untuk
menjamin tercapainya Standar Kompetensi Kerja.
(2) Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja wajib
mendukung penyediaan sarana dan prasarana
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
BAB IV
PEI{YELARASAN PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI
Pasal 13
Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
dilakukan dalam:
a. pen5rusunan dan penyesuaian kurikulum;
b. penJrusunan Standar Kompetensi Kerja;
c. penyelenggaraan akses pemagangan dan praktik
kerja industri;
SK No 132432A
d. pengakuan
-- 9 of 19 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_ 10_
d. pengakuan sertifikat kompetensi/profesi lulusan
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
e. rekrutmen kerja bag lulusan yang memenuhi
kualifikasi sesuai dengan kebutuhan;
f. pendirian lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia
industri, dan dunia kerja;
g. penempatan praktisi atau tenaga ahli industri yang
berpengalaman dan purnatugas sebagai pendidik
dan instruktur; dan
h. kegiatan penelitian dan hilirisasi bersama lembaga
pendidikan.
Pasal 14
(1) Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
merupakan tanggung jawab menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(21 Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan bersama:
a. kementerian/lembaga terkait; dan
b. KADIN.
(3) Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengikutsertakan asosiasi pengusaha dan asosiasi
profesi/industri.
Pasal 15
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya mendukung dan
memfasilitasi KADIN, dunia usaha, dunia industri,
dan dunia kerja, serta masyarakat dalam
mendirikan lembaga Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi.
(2) Pendirian . . .
SK No 132433 A
-- 10 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Pendirian lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan di kawasan ekonomi khusus,
kawasan industri, wilayah pusat pertumbuhan
industri, dan kawasan berikat.
(3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berbentuk kemudahan perizinan,
insentif, dan pembinaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI DAN
PEI.,ATIHAN VOKASI
Pasal 16
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi dilaksanakan melalui:
a. akreditasi lembaga; dan
b. Sertifikasi Kompetensi/profesi bagi peserta
didik/peserta latih.
(21 Akreditasi lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a ditetapkan oleh
badan/lembaga akreditasi nasional masing-masing
kementerian/lembaga yang mengacu pada
kekhususan kompetensi luaran lembaga Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
(3) Sertifikasi Konipetensi/profesi bagr peserta
didik/peserta latih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh lembaga
sertifikasi yang telah memiliki lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi.
(41 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi/profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan melalui saling pengakuan antarnegara.
SK No 132434A
(5) Sertifikasi...
-- 11 of 19 --
BAB VI
KOORDINASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
Pasal l8
PRESIOEN
REPUBLIK INOONESIA
_12_
(5) Sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi
Kerja internasional atau Standar Kompetensi Kerja
khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melaksanakan uji kompetensi dengan
melibatkan asesor dari dunia usaha, dunia industri,
dan dunia kerja.
Pasal 17
(1) Dalam rangka memperkuat penjaminan mutu
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, lembaga
penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi bekerja sama dengan dunia usaha, dunia
industri, dan dunia kerja melaksana-kan proses
penelusuran lulusan secara berkala.
(21 Hasil penelusuran lulusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
kementerian yang bertanggung jawab membina
lembaga penyelenggara Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi.
(l) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan
revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dibentuk Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
l2l Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi mempunyai tugas:
SK No 101112 A
a.
-- 12 of 19 --
PRESIOEN
REPUELIK INOONESIA
(3)
a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara
efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan
melibatkan pemangku kepentingan terkait di
tingkat pusat dan daerah; dan
b. menyusun strategi nasional Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi sebagai pedoman revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi untuk
ditetapkan oleh menteri koordinator yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan pemerintahan di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya
Peraturan Presiden ini.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dibantu
oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan
oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian
koordinator yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan
pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan.
Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi terdiri atas:
a. pengarah; dan
b. anggota.
(4)
Pasal 19
(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (41 huruf a mempunyai tugas:
a. memberikan pertimbangan, saran, dan
rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan
dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi; dan
b. memastikan . . .
SK No 101113A
-- 13 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-t4-
b. memastikan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi diselenggarakan secara efektif,
menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan
pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat
dan daerah.
(21 Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. ketua : menteri koordinator yang
menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian
urusan pemerintahan di bidang
pembangunan manusia dan
kebudayaan;
b. wakil ketua:
1. menteri koordinator yang menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
urusan pemerintahan di bidang
perekonomian; dan
2. menteri koordinator yang menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
urusan pemerintahan di bidang
kemaritiman dan investasi.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud Pasa1 18 ayat (4)
huruf b terdiri atas:
a. menteri yang
pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional;
b. menteri yang urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;
c. menteri yang menyelenggarakan urLls€u1
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
d. menteri yang urusan
pemerintahan di bidang keuangan;
urusan
pemerintahan dalam negeri; dan
f. Ketua Umum KADIN.
e. menteri yang
urusan
Pasal 20. . .
SK No 101l14A
-- 14 of 19 --
PRESIDEN
REPUALIK INDONESIA
_ 15_
Pasal 20
Dalam pelaksanaan koordinasi revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi oleh Tim Koordinasi Nasional
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dengan
pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk tim
pelaksana dan/ atau kelompok kerja.
Pasal 2l
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,
tugas, fungsi, dan tata kerja Tim Koordinasi Nasional
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
diatur dengan Peraturan Menteri koordinator yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan pernerintahan di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan.
BAB VII
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 22
(1) Gubernur dan bupati/walikota sesuai
kewenangannya dalam Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi mempunyai tugas:
a. menJrusun perencanaan dan kebijakan
operasional untuk pengembangan dan
pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja di
daerah masing-masing;
b. menyusun perencanaan strategis Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah masing-
masing yang mengacu pada kebijakan
kementerian yang urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan
kementerian yang urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
SK No l0ll15A
c. melakukan
-- 15 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia
industri, dan dunia kerja;
d. menyediakan dukungan pendanaan untuk
revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi yang menjadi kewenangannya;
e. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur
bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi; dan
f. melaporkan penyelenggaraErn revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di
daerah yang menjadi kewenangannya kepada
Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), gubernur dan bupati/walikota
membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan
melibatkan KADIN tingkat provinsi, dan KADIN
tingkat kabupaten/ kota.
Pasal 23
Menteri yang menyelenggarakan urLrsan pemerintahan
dalam negeri melakukan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran
dalam pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi di daerah.
BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 24
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan
dengan tqjuan:
SK No l0ll16A
a. memastikan
-- 16 of 19 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
a. memastikan efektivitas pelaksanaan revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
b. mengetahui capaian keberhasilan pelaksanaan
revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
dan
c. memberikan umpan balik bagi kemajuan
pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi.
Pasal 25
(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Nasional
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara berjenjang dan
periodik.
(21 Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
yang ditakukan di provinsi dan di kabupaten/ kota
dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi
Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi dengan tembusan kepada menteri
yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayar (21 disusun oleh
Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi untuk dilaporkan
kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
BAB IX. . .
SK No 101 117 A
-- 17 of 19 --
PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA
BAB IX
PENDANAAN
Pasal 26
(1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan
revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/ atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Pendanaan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan
kemampuan keuangan negara dan/ atau daerah.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal2T
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Pembinaan Kursus dan kmbaga Pelatihan Kerja dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No l0ll18A
Agar
-- 18 of 19 --
PRESIDEN
FUELIK INOONESIA
_19_
Agar setiap
pengundangan
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 27 Apnl 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 27 April 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1O8
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
ttd
*
SK No 146086A
Djaman
-- 19 of 19 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
tentang KETENAGAKERJAAN - PENDIDIKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 68/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 26 discusses funding sources for revitalization efforts, including state and regional budgets.