Presidential Regulation No. 65 of 2019
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the framework for providing overseas living allowances and facilities for Indonesian diplomats, civil servants, military personnel, and police officers stationed at Indonesian representations abroad. It aims to support the effective execution of foreign relations and diplomatic responsibilities by ensuring that these officials receive adequate financial support while serving in foreign countries.
The regulation affects Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Ambassadors), Pegawai Negeri Sipil (Civil Servants), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Indonesian National Armed Forces), and Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Members of the Indonesian National Police) who are assigned to Indonesian representations abroad.
- Pasal 2 outlines that these officials are entitled to a monthly overseas living allowance, which consists of a basic allowance and a family living allowance. - Pasal 3 specifies that the basic allowance is calculated as a percentage (APTLN) of a predetermined base amount (ADTLN). - Pasal 4 details that the APTLN is determined based on the diplomatic rank for Ambassadors and other ranks for civil servants and military personnel. - Pasal 6 states that the family living allowance includes a percentage of the basic allowance for spouses and children. - Pasal 7 allows for additional facilities such as housing rental assistance and medical reimbursements, which are subject to further regulations by the relevant ministries. - Pasal 8 extends these provisions to civil servants assigned abroad by other ministries. - Pasal 9 and Pasal 10 clarify that existing regulations regarding overseas living allowances and facilities remain in effect unless they conflict with this regulation.
- Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary): A senior diplomat representing Indonesia in a foreign country. - Pegawai Negeri Sipil (Civil Servant): An Indonesian citizen appointed to a government position. - Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (APTLN): The percentage used to calculate the basic overseas living allowance. - Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN): The base amount used to determine the overseas living allowance.
This regulation came into effect on October 17, 2019, and it supersedes previous regulations regarding overseas living allowances and facilities, ensuring that all provisions align with the new framework.
The regulation references several existing laws and regulations, including the Law on Civil Servants and the Law on Foreign Relations, ensuring that it operates within the established legal framework for Indonesian governance and international relations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 mandates that Duta Besar, PNS, TNI, and Polri receive a monthly overseas living allowance, which includes a basic allowance and a family living allowance.
Pasal 3 states that the basic allowance is calculated as a product of the APTLN percentage and the ADTLN base amount.
Pasal 6 specifies that the family living allowance includes 15% of the basic allowance for spouses and 10% for up to two children.
Pasal 7 allows for additional facilities such as housing rental assistance and medical reimbursements, which will be regulated by the relevant ministries.
Pasal 8 extends the provisions of this regulation to civil servants assigned abroad by other ministries.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (23K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diperlukan dukungan sumber daya manusia dan tunjangannya; b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, terhadap Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Pegawai ' Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri perlu diberikan tunjangan penghidupan luar negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat . . . SK No 011249 A -- 1 of 24 -- FRESIDEN REPUBLTK INDONESIA Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a941; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedelapafr-Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 43); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OOl tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturarr Pemerintah Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OOL tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasionai Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 44); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094)' sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOl tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45); 7. Peraturan . SK No 011250 A -- 2 of 24 -- Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7. Peraturan Pemerintah Nomor +5 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a2$; 8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL. PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 2.D:uta... SK No 011251 A -- 3 of 24 -- trRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang selanjutnya disebut Duta Besar LBBP adalah pejabat negara yang mewakili negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di 1 (satu) negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional. 3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yong selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah Prajurit TNI yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik. 5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia. 6. Angka Pokok T\:njangan Penghidupan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat APTLN adalah angka persentase yang diberikan untuk masing-masing jenjang gelar diplomatik dan tingkat atau pangkat dan golongan PNS. 7. Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat ADTLN adalah besaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberian tunjangan penghidupan pejabat atau PNS yang ditugaskan/ ditempatkan pada Perwakilan. Pasal2... SK No 011252 A -- 4 of 24 -- trRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -5 Pasal 2 (1) Duta Besar LBBP, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan diberi tunjangan penghidupan luar negeri setiap bulan. (2) T\rnjangan penghidupan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tunjangan pokok; dan b. tunjangan penghidupan keluarga. Pasal 3 T\rnjangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perkalian antara persentase APTLN dengan ADTLN. Pasal 4 (1) APTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan angka persentase yang diberikan berdasarkan: a. jenjang gelar diplomatik untuk Duta Besar LBBP; b. jenjang gelar diplomatik, pangkat, dan golongan ruang untuk PNS; atau c. pangkat untuk Prajurit TNI dan Anggota POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Besaran APTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 5 (1) ADTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan angka dasar suatu negara atau kota dimana Perwakilan berkedudukan yang ditetapkan dengan memperhatikan paritas daya beli pada negara tersebut. (2) Besaran... SK No 011253 A -- 5 of 24 -- PRESTDEN REFUBLIK INDONESIA (21 Besaran ADTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ln1 Pasal 6 (1) Tunjangan penghidupan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf b terdiri atas: a. tunjangan penghidupan istri/suami yang mengikuti penugasan ke luar negeri yaitu sebesar 15% (lima belas persen) kali tunjangan pokok; dan b. tunjangan penghidupan anak yaitu sebesar 1O%o (sepuluh persen) kali tunjangan pokok untuk paling banyak 2 (dua) anak. (21 Tata cara pemberian tunjangan penghidupan istri /suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Pasal 7 (1) Selain tunjangan penghidupan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan dapat diberikan fasilitas berupa: a. sewa rumah; dan b. restitusi pengobatan. (2) Restitusi... SK No 011?54 A -- 6 of 24 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (21 Restitusi pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan juga kepada Duta Besar LBBP. (3) Ketentuan mengenai sewa rumah dan restitusi pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 8 Ketentuan mengenai tunjangan penghidupan luar negeri dan fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini berlaku mutatis mutandis terhadap PNS yang ditugaskan di luar negeri oleh menteri/pimpinan lembaga. Pasal 9 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan penghidupan luar negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 10 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas berupa sewa rumah dan restitusi pengobatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 1 1 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . SK No 011327 A -- 7 of 24 -- trRESIDEN REPUELIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2OL9 PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TJAHJO KUMOLO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL9 NOMOR 196 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Hukum dan -undangan, ttd ttd SK No 009307 A ti Djaman -- 8 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI A. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH Jenjang Gelar Diplomatik Persentase (o/ol APTLN terhadap ADTLN Duta Besar LBBP lOOo/o (seratus persen) SK No 011257 A B. BESARAN -- 9 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA B. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI BAGI PF^IABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER Jenjang Gelar Diplomatik Persentase (o/ol APTLN terhadap ADTLN Duta Besar lOOo/o (seratus persen) Minister 90% (sembilan puluh persen) Minister Counsellor 85% (delapan puluh lima persen) Counsellor 78% (tujuh puluh delapan persen) Sekretaris I 72oh (tujuh puluh dua persen) Sekretaris II 660/o (enam puluh enam persen) Sekretaris III 600/o (enam puluh persen) Atase 55% (lima puluh lima persen) SK No 011258 A C. BESARAN -- 10 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA C. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERT SIPIL, PE.IABAT ATASE TEKNIS, DAN STAF ATASE TEKNIS Pangkat/ Golongan Ruang PNS Persentase (%) APTLN terhadap ADTLN Pembina Utama Muda/IV/c ke atas 85% (delapan puluh lima persen) Pembina Tingkat I IIV lb 78% (tujuh puluh delapan persen) Pembina/IY la 72o/o (tujuh puluh dua persen) Penata Tingkat lllJlld 660/o (enam puluh enam persen) Penatal[IIlc 600/o (enam puluh persen) Penata Muda Tingkat llllllb 55% (lima puluh lima persen) Penata Muda/ III I a ke bawah 52o/o (lima puluh dua persen) SK No 009308 A D. BESARAN -- 11 of 24 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA D. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI BAGI BENDAHARAWAN DAN PENATA KERUMAHTANGGAAN PERWAKILAN Pangkat/Golongan Ruang PNS Persentase (o/ol APTLN terhadap ADTLN Pembina/IY la ke atas 78% (tujuh puluh delapan persen) Penata Tingkat Ilillld 72oh (tujuh puluh dua persen) Penatallll /c 660/o (enam puluh enam persen) Penata Muda Tingkat llllllb 600/o (enam puluh persen) Penata Muda/III I a ke bawah 55% (lima puluh lima persen) SK No 011?60 A E. BESARAN -- 12 of 24 -- PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA E. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI BAGI PETUGAS KOMUNIKASI Petugas Komunikasi Persentase (o/o) APTLN terhadap ADTLN Pembina Tingkat lllV lb ke atas 78oh (twjuh puluh delapan persen) Pembina/IY la 72oh (tujuh puluh dua persen) Penata Tingkat Ilillld 660/o (enam puluh enam persen) Penatalllllc 600/o (enam puluh persen) Penata Muda Tingkat llilllb 55% (lima puluh lima persen) Penata Muda/III/a 52o/o (lirna puluh dua persen) Pengatur Tingkat IlIIld ke bawah 50% (lima puluh persen) SK No 011261 A F. BESARAN -- 13 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA F. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Pangkat Prajurit TNI Persentase (o/o) APTLN terhadap ADTLN Brigadir Jenderal 90% (sembilan puluh persen) Kolonel 85% (delapan puluh lima persen) Letnan Kolonel 78% (tujuh puluh delapan persen) Mayor 660/o (enam puluh enam persen) Kapten 6Ooh (enam puluh persen) Letnan Satu 55% (lima puluh lima persen) letnan Dua 52% (lima puluh dua persen) Pembantu Letnan Satu ke bawah 50% (lima puluh persen) SK No 009309 A G. BESARAN -- 14 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA G. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Hukum dan ;-undangan, Pangkat Anggota POLRI Persentase (%l APTLN terhadap ADTLN Brigadir Jenderal Polisi 90% (sembilan puluh persen) Komisaris Besar Polisi 85o/o (delapan puluh lima persen) Ajun Komisaris Besar Polisi 78% (tujuh puluh delapan persen) Komisaris Polisi 660/o (enam puluh enam persen) Ajun Komisaris Polisi 60% (enam puluh persen) Inspektur Polisi Satu 55% (lima puluh lima persen) Inspektur Polisi Dua 52o/o (lima puluh dua persen) Ajun Inspektur Polisi Sahr ke bawah 50% (lima puluh persen) sE t,tt :t * !tr SK No 009310 A Djaman -- 15 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI ANGKA DASAR TUNJANGAN LUAR NEGERI 5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar) No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) I AMERIKA UTARA 1 WASHINGTON DC 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 2 NEW YORK KJRI 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 3 PBB NEW YORK 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 4 SAN FRANSISCO 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 5 CHICAGO 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 6 LOS ANGELES 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 7 HOUSTON 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 8 OTTAWA 7,OOO.OO (tujuh ribu dollar) 9 VANCOUVER 7,000.00 (tujuh ribu dollar) 10 TORONTO 7,OO0.OO (tujuh ribu dollar) 11 PANAMA CITY SK No 011264 A II.AMERIKA... -- 16 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) II AMERIKA SELATAN t2 CARACAS 6,500.00 (enam ribu lima ratus dollar) 13 BUENOS AIRES 5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar) l4 HAVANA 5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar) 15 MEXICO CITY 5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar) 16 SANTIAGO 5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar) I7 BRAZILIA 5,800.00 (lima ribu delapan ratus dollar) 18 PARAMARIBO 5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar) 19 BOGOTA 5,4OO.0O (lima ribu empat ratus dollar) 20 QUITO 5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar) 2l LIMA 5,7OO.OO (lima ribu tujuh ratus dollar) SK No 0'11265 A III. EROPA -- 17 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) III EROPA TIMUR & UTARA 22 STOCKHOLM 7,600.00 (tujuh ribu enam ratus dollar) 23 HELSINKI 7,600.00 (tujuh ribu enam ratus dollar) 24 ROMA 7,300.00 (tujuh ribu tiga ratus dollar) 25 VATICAN 7,300.00 (tujuh ribu tiga ratus dollar) 26 MOSCOW 6,600.00 (enam ribu enam ratus dollar) 27 LISABON 6,800.00 (enam ribu delapan ratus dollar) 28 KIEV 6,1OO.0O (enam ribu seratus dollar) 29 BRATISLAVA 6,200.00 (enam ribu dua ratus dollar) 30 ZAGREB 5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar) 31 PRAHA 6,200.00 (enam ribu dua ratus dollar) 32 BUDAPEST 6,200.00 (enam ribu dua ratus dollar) 33 BEOGRAD 5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar) 34 TASHKENT 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) 35 WARSAWA 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) 36 SOFIA 5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar) 37 SARAJEVO 5,000.00 (lima ribu dollar) 38 BUCHAREST 5,7OO.OO (lima ribu tujuh ratus dollar) SK No 011266 A IV. EROPA -- 18 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) IV EROPA BARAT 39 BERN 8,700.00 (delapan ribu tujuh ratus dollar) 40 JENEWA 8,700.00 (delapan ribu tujuh ratus dollar) 4I OSLO 8,600.0O (delapan ribu enam ratus dollar) 42 COPENHAGEN 8,500.00 (delapan ribu lima ratus dollar) 43 LONDON 7,4OO.OO (tujuh ribu empat ratus dollar) 44 PARIS 7,50O.O0 (tujuh ribu lima ratus dollar) 45 MARSEILLES 7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar) 46 DEN HAAG 7,300.00 (tujuh ribu tiga ratus dollar) 47 BRUSSEL 7,300.00 (tujuh ribu tiga ratus dollar) 48 WINA 7,4OO.OO (tujuh ribu empat ratus dollar) 49 BERLIN 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 50 FRANKFURT 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 51 HAMBURG 7,2OO.OO (tujuh ribu dua ratus dollar) 52 MADRID 7,100.00 (tujuh ribu seratus dollar) 53 ATHENA 6,600.00 (enam ribu enam ratus dollar) SK No 011267 A V.AFRIKA... -- 19 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) V AFRIKA 54 ABUJA 5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar) 55 PRETORIA 6,000.00 (enam ribu dollar) 56 CAPE TOWN 6,000.00 (enam ribu dollar) 57 DAR ES SALAAM 5,800.00 (lima ribu delapan ratus dollar) 58 DAKAR 6,100.00 (enam ribu seratus dollar) 59 HARARE 5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar) 60 KHARTOUM 6,000.00 (enam ribu dollar) 6l ALGER 5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar) 62 TUNIS 5,800.00 (lima ribu delapan ratus dollar) 63 WINDHOEK 5,800.OO (lima ribu delapan ratus dollar) 64 ANTANANARIVO 5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar) 65 ADDIS ABABA 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) 66 NAIROBI 5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar) 67 TRIPOLI 5,700.OO (lima ribu tujuh ratus dollar) 68 RABAT 5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar) 69 MAPUTO 5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar) SK No 011268 A VI. ASIA -- 20 of 24 -- FRESTDEN REPUBLIK tNDONEStA No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) VI ASIA TENGAH & TIMUR 70 TOKYO 8,500.00 (delapan ribu lima ratus dollar) 7T OSAKA 8,500..00 (delapan ribu lima ratus dollar) 72 SEOUL 7,100.00 (tujuh ribu seratus dollar) 73 HONGKONG 6,800.00 (enam ribu delapan ratus dollar) 74 BEIJING 6,400.00 (enam ribu empat ratus dollar) 75 GUANGZHOU 6,400.00 (enam ribu empat ratus dollar) 76 SHANGHAI 6,400.00 (enam ribu empat ratus dollar) 77 PYONGYANG 5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar) 78 KABUL 5,100.00 (lima ribu seratus dollar) 79 MUMBAI 5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar) 80 NEW DELHI 5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar) 81 PHNOM PENH 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 82 ASTANA 5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar) 83 BAKU 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 84 ISLAMABAD 5,000.00 (lima ribu dollar) 85 KARACHI 5,000.00 (lima ribu dollar) 86 COLOMBO 5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar) 87 DHAKA 5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar) SK No 011269 A VII.ASIA... -- 21 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) VII ASIA PASIFIK 88 CANBERRA 7,000.00 (tujuh ribu dollar) 89 SYDNEY 7,000.00 (tujuh ribu dollar) 90 PERTH 7,000.00 (tu:uh ribu dollar) 91 MELBOURNE 7,000.00 (tujuh ribu dollar) 92 DARWIN 7,000.00 (tujuh ribu dollar) 93 WELLINGTON 6,700.00 (enam ribu tujuh ratus dollar) 94 SUVA 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) 95 NOUMEA 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 96 PORT MORESBY 6,300.00 (enam ribu tiga ratus dollar) 97 VANIMO 6,300.00 (enam ribu tiga ratus dollar) 98 DILI 6,000.00 (enam ribu dollar) SK No 011?70 A VIII. ASIA -- 22 of 24 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) VIII ASIA TENGGARA 99 BANGKOK 5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar) 100 SONGKHLA 5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar) 101 MANILA 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) t02 DAVAO CITY 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 103 HANOI 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) to4 HO CHI MINH CITY 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) 105 KUALA LUMPUR 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 106 KOTA KINABALU 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) t07 PENANG 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 108 JOHOR BAHRU 5,3OO.OO (lima ribu tiga ratus dollar) 109 KUCHING 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 110 TAWAU 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 111 YANGON 5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar) It2 SINGAPURA 5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar) 113 BS BEGAWAN 5,4OO.OO (lima ribu empat ratus dollar) t14 VIENTIANE 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) SK No 011271 A IX. TIMUR -- 23 of 24 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA No Perwakilan ADTLN (dalam US Dollar) x TIMUR TENGAH 115 ANKARA 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) 116 ISTANBUL 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) Lt7 BAGHDAD 5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar) 118 CAIRO 5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar) 119 DAMASCUS 5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar) L20 RIYADH 5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar) t2r JEDDAH 5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar) t22 TEHERAN 5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar) L23 SANA'A 5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar) t24 KUWAIT 6,000.00 (enam ribu dollar) 125 ABU DHABI 6,800.00 (enam ribu delapan ratus dollar) t26 DUBAI 6,800.00 (enam ribu delapan ratus dollar) t27 AMMAN 5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar) t28 BETRUT 6,000.00 (enam ribu dollar) r29 DOHA 6,000.00 (enara ribu dollar) 130 MANAMA 5,900.00 (lima ribu sernbilan ratus dollar) 131 MUSCAT 5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESTA Bidang Hukum dan -undangan, SK No 00931? A Djaman -- 24 of 24 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 65/2019. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 9 and Pasal 10 clarify that existing regulations regarding overseas living allowances and facilities remain valid unless they conflict with this regulation.