Presidential Regulation No. 64 of 2014 on Strategic Cross-Sector Coordination for Tourism Management
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 64 of 2014 establishes a framework for strategic cross-sector coordination in the management of tourism in Indonesia. This regulation aims to enhance the effectiveness and efficiency of tourism development by fostering collaboration among various government sectors and stakeholders involved in the tourism industry. It affects a wide range of entities, including government agencies, local governments, private sector businesses, and foreign investors interested in the Indonesian tourism market. Key obligations under this regulation include the requirement for relevant agencies to coordinate their efforts in tourism planning and development, ensuring that policies and programs are aligned to promote sustainable tourism practices. The regulation also emphasizes the importance of integrating cultural aspects into tourism initiatives, recognizing the role of culture in attracting tourists and enhancing their experiences. This regulation interacts with other related regulations, such as those governing investment in tourism (PMA), tourism business licenses, and the development of special economic zones (KEK) and free trade zones (FTZ) to create a comprehensive approach to tourism management. By establishing clear guidelines for coordination, this regulation aims to improve the overall competitiveness of Indonesia as a tourist destination, making it more attractive for both domestic and international visitors.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (8K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. BAB I... -- 1 of 8 -- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 2. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. 3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan. 4. Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisataan adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan. 5. Tim... -- 2 of 8 -- 5. Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan. 6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan. BAB II TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN Pasal 2 (1) Pemerintah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Kepariwisataan. Pasal 3 (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan terdiri dari: a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; d. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; e. Ketua... -- 3 of 8 -- e. Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; f. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif g. Anggota : 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Pekerjaan Umum; 8. Menteri Perhubungan; 9. Menteri Kehutanan; 10. Menteri Kelautan dan Perikanan; 11. Menteri Komunikasi dan Informatika; 12. Menteri Lingkungan Hidup; 13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan 14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 4 Tim Koordinasi Kepariwisataan bertugas: a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan; b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisa- taan; c. menetapkan... -- 4 of 8 -- c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan; dan d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan. Pasal 5 Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan dapat mengikutsertakan kementerian /lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan. Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Tim Pelaksana Harian. (2) Tim Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Harian. (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Harian beranggotakan oleh masing-masing pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dari menteri/kepala yang menjadi anggota Tim Koordinasi Kepariwisataan. Pasal 7 (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Harian dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pelaksana Harian. (2) Sekretariat... -- 5 of 8 -- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. BAB III TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI Pasal 8 (1) Tim Koordinasi Kepariwisataan mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan. Pasal 9 (1) Tim Pelaksana Harian mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Harian. (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataan. (4) Jika rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat permasalahan, Tim Pelaksana Harian menyampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataan untuk mendapat keputusan. Pasal 10... -- 6 of 8 -- Pasal 10 Mekanisme Koordinasi Strategis Lintas Sektor dilakukan berdasarkan prinsip: a. saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas; b. ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan koordinasi; dan c. kemitraan antar kementerian/lembaga. BAB IV HUBUNGAN KOORDINASI Pasal 11 Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisataan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing- masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan. BAB V PENDANAAN Pasal 12 Pendanaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar... -- 7 of 8 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 201410 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2014 10 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 147 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraa -- 8 of 8 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
tentang PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 64/2014. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.