Presidential Regulation No. 61 of 2024 on Commodity Balance
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 61 of 2024 establishes a framework for the Commodity Balance in Indonesia, aimed at ensuring the availability of consumer goods and raw materials for industries. It facilitates the issuance of import and export approvals and enhances the effectiveness of business operations in these sectors.
This regulation primarily affects businesses involved in the import and export of commodities, particularly those in the agriculture, fisheries, and industrial sectors. It applies to all Pelaku Usaha (business actors) who require import and export permits, including small and medium enterprises (SMEs) and larger corporations.
- Pasal 2 outlines the objectives of the Commodity Balance, which include ensuring the availability of consumer goods and raw materials (Pasal 2 ayat (1)). - Pasal 4 mandates that the Commodity Balance must include detailed data on both demand and supply of commodities (Pasal 4 ayat (1)). - Pasal 6 states that the issuance of business permits for export and import activities must be based on the Commodity Balance (Pasal 6 ayat (2)). - Pasal 20 requires Pelaku Usaha to submit applications for business permits through the SINAS NK system (Pasal 20). - Pasal 21 specifies that export and import approvals must be issued based on the established Commodity Balance (Pasal 21 ayat (3)). - Pasal 24 allows for changes to the Commodity Balance under specific conditions, such as natural disasters or new investments (Pasal 24 ayat (1)).
- Neraca Komoditas (Commodity Balance): Data and information regarding the consumption and production of specific commodities for the needs of the population and industry. - Pelaku Usaha (Business Actors): Individuals or entities engaged in business activities in specific sectors. - SINAS NK: The National Commodity Balance System, which integrates data and information for the management of commodity balances.
This regulation comes into effect 30 days after its promulgation, replacing Presidential Regulation No. 32 of 2022 on Commodity Balance. Existing Commodity Balances established prior to this regulation remain valid until their expiration (Pasal 40).
The regulation references several existing laws and regulations, including Government Regulation No. 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing and Government Regulation No. 29 of 2021 on Trade Administration. It also interacts with the Indonesia National Single Window (INSW) system for the processing of permits and data integration (Pasal 34).
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 outlines the objectives of the Commodity Balance, which include ensuring the availability of consumer goods and raw materials for industrial needs, enhancing investment certainty, and supporting the simplification of export and import licensing.
Pasal 4 mandates that the Commodity Balance must include comprehensive and accurate data on both the demand and supply of commodities, detailing the needs for raw materials and consumer goods.
Pasal 6 states that the issuance of business permits for export and import activities must be based on the established Commodity Balance, ensuring that all permits align with national commodity data.
Pasal 20 requires Pelaku Usaha to submit applications for business permits through the SINAS NK system, streamlining the process for obtaining necessary approvals.
Pasal 24 allows for changes to the Commodity Balance under specific conditions, such as natural disasters or new investments, ensuring that the balance remains relevant and responsive to market needs.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (56K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
Menimbang
SATINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
NERACA KOMODITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 559
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pasal 5 ayat l7l dan Pasal 6 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta dalam
rangka penerbitan persetujuan impor komoditas
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276
ayat (l) dan pergaraman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 284 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan dan menjamin ketersediaan
bahan baku dan/atau bahan penolong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, telah
ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022
tentang Neraca Komoditas;
bahwa untuk memberikan kemudahan bagi pelaku
usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi
untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan
penolong untuk keperluan industri serta untuk
meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan
impor dan persetujuan ekspor, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai neraca komoditas;
c. bahwa. . .
a.
b
SK No 213672A
-- 1 of 42 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 18A Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2L tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana
tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2L tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Neraca
Komoditas;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2t
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66171;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta}:trun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66391;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 66401 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O23 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6891);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 664\;
6. Peraturan . .
Mengingat 1
2
3
4
5
SK No 213671 A
-- 2 of 42 --
6
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2Ol8 tentang
Indonesia National Single Window (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 85);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG NERACA KOMODITAS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang
memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas
tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan
industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan
dan berlaku secara nasional.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.
4. Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan
informasi terkait kebutuhan dari suatu komoditas
sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
untuk keperluan industri, Barang Konsumsi, dan
komoditas selain digunakan sebagai Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.
5. Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi
terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal
dari ketersediaan/ stok dan/atau hasil produksi.
6. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang
digunakan sebagai perizinan di bidang Ekspor.
7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang
digunakan sebagai penzinan di bidang Impor.
8.Bahan...
Menetapkan
SK No 213670 A
-- 3 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah
jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi
barang setengah jadi atau barang jadi yang
mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan
sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk
menghasilkan produk yang fungsinya sempurna
sesuai parameter produk yang diharapkan.
10. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan
untuk keperluan konsumsi penduduk.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseora.ngan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.
12. Indonesia National Single Window yang selanjutnya
disingkat INSW adalah integrasi sistem secara
nasional yang memungkinkan dilakukannya
penyampaian data dan informasi secara tunggal,
pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan
sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal
untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran
barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
13. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW
adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan
sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses
penanganan dokumen kepabeanan, dokumen
kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen
kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen
lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor,
yang menjamin keamanan data dan informasi serta
memadukan alur dan proses informasi antar sistem
internal secara otomatis.
14. Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya
disebut SINAS NK adalah subsistem dari SINSW
untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca
Komoditas'
15. Data . . .
SK No 213669 A
-- 4 of 42 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
15. Data Tersedia adalah data dan informasi yang telah
terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, baik yang berasal dari
kementerian/lembaga pemerintah nori kementerian,
Pelaku Usaha, asosiasi, dan/atau data lainnya yang
dapat dipertanggungiawabkan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang perekonomian.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan
menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.
Pasal 2
(1) Neraca Komoditas bertujuan untuk:
a.
b. memberikan kemudahan dan kepastian
berusaha untuk meningkatkan investasi dan
menciptakan lapangan kerja;
c. menjamin ketersediaan Barang Konsumsi bagi
penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong untuk keperluan industri;
d. mendorong penyerapan komoditas yang
memperhatikan kepentingan petani, nelayan
kecil, pembudidaya ikan kecil, petambak garam
kecil, dan Pelaku Usaha mikro dan kecil
penghasil komoditas lainnYa; dan
e. mendukung penyederhanaan dan transparansi
perizinan di bidang Ekspor dan di bidang Impor.
(21 Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi sebagai:
a. dasar. . .
menyediakan data yang
komprehensif sebagai dasar
kebijakan Ekspor dan Impor;
akurat dan
penJrusunan
SK No 213668 A
-- 5 of 42 --
I,RESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
a. dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan
Persetujuan Impor;
b. acuan data dan informasi situasi konsumsi dan
produksi suatu komoditas berskala nasional;
c. acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi
pengembangan industri nasional; dan
d. acuan penerbitan Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan
di bidang Impor dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas.
Pasal 3
Menteri melakukan koordinasi dan pengendalian atas
pen5rusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca
Komoditas.
Pasal 4
(1) Neraca Komoditas paling sedikit memuat data dan
informasi yang lengkap, detail, dan akurat mengenai:
a. kebutuhan; dan
b. pasokan
(21 Data dan informasi kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong untuk keperluan industri;
b. kebutuhan Barang Konsumsi; dan
c. kebutuhan komoditas selain yang digunakan
sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
untuk keperluan industri.
(3) Data dan informasi pasokan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. persediaan/stok komoditas;
b.hasil ...
SK No 213667 A
-- 6 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. hasil produksi komoditas termasuk hasil produk
samping dan hasil daur ulang; dan/atau
c. rencana Ekspor.
Pasal 5
(1) Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 disediakan dalam SINAS NK.
(2) SINAS NK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola oleh lembaga yang melakukan pengelolaan
INSW dan penyelenggaraan SINSW.
Pasal 6
(1) Pen5rusunan Neraca Komoditas meliputi:
a. penJrusunan dan penetapan Rencana
Kebutuhan;
b. penJrusunan dan penetapan Rencana Pasokan;
dan
c. penetapan Neraca Komoditas.
(21 Penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor
dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas.
BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
Pasal 7
(1) Rencana Kebutuhan disusun berdasarkan usulan
kebutuhan dari Pelaku Usaha.
(21 Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh Pelaku Usaha melalui SINAS NK.
(3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya
setelah penetapan Neraca Komoditas.
Pasal8...
SK No 213666 A
-- 7 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 8
(1) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong ditakukan oleh perusahaan industri yang
memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai
Angka Pengenal lmportir Produsen (API-P).
(21 Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki nomor
induk berusaha sebagai Angka Pengenal Importir
Umum (API-U) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 memuat rincian data dan informasi mengenai:
a. nomor induk berusaha;
b. Perizinan Berusaha;
c. kapasitas terpasang;
d. rencana produksi;
e. realisasi produksi tahun sebelumnya;
f. rencana Impor;
g. realisasi Impor tahun sebelumnya;
h. rencana distribusi domestik;
i. realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya;
j. rencana Ekspor;
k. realisasi Ekspor tahun sebelumnya;
l. pemenuhan kewajiban/komitmen; dan/atau
m. data khusus dan dokumen persyaratan
sebagaimana tercantum dalam SINAS NK.
(2) Nomor...
SK No 213665 A
-- 8 of 42 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meruPakan bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyelenggaraan Petizinan
Berusaha berbasis risiko.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan Perizinan Berusaha yang
diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c memuat keterangan mengenai
klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan
kapasitas.
Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dan realisasi produksi tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat
keterangan mengenai:
pos tarif/ harmonized system code;
uraian barang;
jenis/ spesifikasi teknis sesuai klasifikasi
komoditas dan/atau tambahan informasi teknis
barang yang tersedia pada SINAS NK;
d. standar mutu; dan/atau
e. jumlah/volume sesuai satuan yang sudah
terstandar.
Rencana Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dan realisasi Impor tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat
keterangan mengenai:
a. pos tarif/ harmoniz,ed system code;
b. uraian barang;
c. jenis/spesifikasi . . .
(3)
(4)
(s)
(6)
a.
b.
c.
SK No 213664A
-- 9 of 42 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c. jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi
komoditas dan/atau tambahan informasi teknis
barang yang tersedia pada SINAS NK;
d. standar mutu;
e. jumlah/volume sesuai satuan yang sudah
terstandar;
f. negara asal dan pelabuhan muat;
g. pelabuhan tujuan;
h. waktu pemasukan;
i. unit usaha di negara asal; dan/atau
j. nama latin komoditas.
(71 Rencana distribusi domestik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h dan realisasi distribusi domestik
tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i memuat keterangan mengenai:
a. jenis produk;
b. uraian barang;
c. jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi
komoditas dan/atau tambahan informasi teknis
barang yang tersedia pada SINAS NK;
d. jumlah produk atau produk jadi;
e. identitas pembeli;
f. periode waktu; dan/atau
g. lokasi.
(8) Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j dan realisasi Ekspor tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat
keterangan mengenai:
a. pos tarif/ harmonized sgstem code;
b. uraian barang;
c. jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi
komoditas dan/atau tambahan informasi teknis
barang yang tersedia pada SINAS NK;
d. standar. .
SK No 213663 A
-- 10 of 42 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
standar mutu;
e. jumtah/volume sesuai satuan yang sudah
terstandar;
f. negara tujuan; dan/atau
g. pelabuhan muat.
Pemenuhan kewajiban/ komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf I merupakan
kewajiban/komitmen yang harus dipenuhi Pelaku
Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan
Perizinan Berusaha berbasis risiko.
(10) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (8) dicantumkan dalam Persetujuan Ekspor,
Persetujuan Impor, pemberitahuan pabean Ekspor,
dan pemberitahuan pabean ImPor.
(11) Pengajuan permohonan usulan kebutuhan dilakukan
paling lambat bulan September pada tahun sebelum
masa berlaku Neraca Komoditas.
Pasal 10
(1) Selain usulan dari Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Rencana Kebutuhan
dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas untuk:
a. komoditas strategis tertentu yang merupakan
barang kebutuhan pokok; dan
b. komoditas strategis tertentu lainnya yang
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan
dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas.
(2) Dalam...
d
(e)
SK No 2136624
-- 11 of 42 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
t2l Dalam pen5rusunan Rencana Kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga
pemerintah nonkementerian yang membidangi
urusan statistik nasional untuk mendapatkan data
referensi.
(3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya
setelah penetapan Neraca Komoditas.
Pasal 1 1
(U Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1O ayat (1) memuat rincian data dan informasi
mengenai:
a. rencana produksi;
b. realisasi produksi tahun sebelumnya;
c. kebutuhan rumah tangga; dan/atau
d. kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri.
l2l Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan realisasi produksi tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat
keterangan mengenai:
a. pos tarif/ harmonized sgstem code;
b. uraian barang;
c. jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi
komoditas dan tambahan informasi teknis
barang yang tersedia Pada SINAS NK;
d. standar mutu; dan/atau
e. jumlah/volume sesuai satuan yang sudah
terstandar.
(3) Kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dan kebutuhan Pelaku Usaha
nonindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d memuat keterangan mengenai:
a. pos. . .
SK No 213661 A
-- 12 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_13_
pos tarif/ harmonized sgstem code;
uraian barang;
jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi
komoditas dan/atau tambahan informasi teknis
barang yang tersedia pada SINAS NK; dan/atau
jumlah/volume sesuai satuan yang sudah
terstandar.
BAB III
PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN
Pasal 12
(1) Usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21
diteruskan dari SINAS NK ke:
a. sistem elektronik kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas; dan/atau
b. sistem elektronik kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan,
sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai
penyelen ggaraan P erizinan B e rusaha berbasis risiko.
(21 Dalam hal usulan kebutuhan yang diajukan Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21
merupakan:
a. usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong untuk keperluan industri; dan
b.usulan...
a.
b.
c.
d
SK No 213660 A
-- 13 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
b. usulan kebutuhan untuk keperluan barang
komplementer, tes pasar, dan layanan purna
jual,
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diteruskan dari SINAS NK ke sistem informasi
industri nasional yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian dan sistem elektronik
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan
Perizinan Berusaha berbasis risiko.
(3) Sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus memenuhi standar dan terintegrasi
dengan SINAS NK.
(4') Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencakup:
a. struktur komoditas;
b. relasi layanan verifikasi Rencana Kebutuhan
pada kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas
dengan layanan perizinan pada
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait; dan
c. data khusus.
(5) Struktur komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a paling sedikit meliputi:
a. klasifikasi barang;
b. uraian barang;
c. spesifikasi barang;
d. tujuan penggunaan barang;
e. jenis dan standar satuan barang; dan
f. dokumen persyaratan sebagaimana tercantum
dalam SINAS NK.
(6) Standar...
SK No 213659 A
-- 14 of 42 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
(6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas
dan disepakati oleh kementerian yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian, kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
penerbit Perizinan Berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang
Impor, dan pengelola SINAS NK.
(71 Standar yang telah disepakati sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dicantumkan dalam SINAS NK.
(8) Dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) belum terintegrasi,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
dapat mengakses data usulan kebutuhan pada SINAS
NK sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha
untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
Pasal 13
(1) Setelah menerima usulan kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (21 atau
mengakses usulan kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 aYat (8),
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas melakukan verifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan berdasarkan manajemen risiko dengan
mempertimbangkan data dan level risiko
sebagaimana disediakan dalam SINAS NK yang antara
lain mencakup kriteria risiko berupa Indonesia single
risk management (I SRM) .
(3) Hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat rincian data dan informasi
mengenai:
a. profil. . .
SK No 213657 A
-- 15 of 42 --
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
a. profil perusahaan;
b. data produksi untuk Pelaku Usaha manufaktur;
c. data barang;
d. data distribusi;
e. data dokumen syarat/data khusus; dan
f. kesimpulan hasil verif,rkasi.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam dokumen pertimbangan penetapan
Rencana Kebutuhan.
(5) Dokumen pertimbangan penetapan Rencana
Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas atau
pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk.
(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus memenuhi standar SINAS NK.
(71 Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. unit kerja pada kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas;
b. dinas daerah yang menangani komoditas terkait;
atau
c. lembaga pelaksana verifikasi independen.
(S) Pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (71dapat dibiayai dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
b. Pelaku Usaha,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(10) Biaya...
SK No 213656 A
-- 16 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
(10) Biaya verifikasi yang dibebankan kepada Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b
yang dibayarkan kepada unit kerja pada
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas merupakan penerimaan
negara bukan pajak yang mengacu pada peraturan
perundang-undangan mengenai penerimaan negara
bukan pajak.
(11) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan usulan
kebutuhan untuk 2 (dua) atau lebih komoditas,
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana verifikasi.
(L2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas mengirimkan notifikasi
melalui SINAS NK kepada Pelaku Usaha yang
mencakup informasi mengenai status setiap tahapan
verifikasi di unit internal kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas dan status notifikasi respons verifikasi.
(13) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas menetapkan prosedur
operasional standar dan janji layanan pelaksanaan
verifikasi.
(14) Prosedur operasional standar dan janji layanan
pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) ditetapkan paling lambat 6O (enam puluh)
hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
Pasal L4
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas atau pejabat pimpinan
tinggi madya yang ditunjuk melakukan penetapan
Rencana Kebutuhan.
l2l Penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik
pada SINAS NK.
(3) Penetapan. . .
SK No 213655 A
-- 17 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat
bulan Oktober pada tahun sebelum masa berlaku
Neraca Komoditas.
BAB TV
PEI{YUSUNAN RENCANA PASOKAN
Pasal 15
(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas menJrusun Rencana
Pasokan.
(21 Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun berdasarkan data dan informasi produksi
serta ketersediaan/ stok komoditas dari:
a. kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas;
dan/atau
b. usulan Pelaku Usaha,
yang disampaikan melalui SINAS-NK.
(3) Dalam hal Rencana Pasokan diusulkan oleh Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b,
SINAS NK memfasilitasi penyampaian usulan
Rencana Pasokan dari Pelaku Usaha kepada
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas.
(41 Usulan Rencana Pasokan dari Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b disusun
sesuai struktur komoditas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5).
(5) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas melakukan sinkronisasi
usulan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(6) Rencana...
SK No 213654A
-- 18 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(6) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan hasil verifikasi kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas dan memenuhi standar SINAS NK.
(71 Dalam penyusunan Rencana Pasokan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga
pemerintah nonkementerian yang membidangi
umsan statistik nasional untuk mendapatkan data
referensi.
(8) Dalam hal Rencana Pasokan merupakan data dan
informasi dari Pelaku Usaha pada:
a. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas, data dan informasi disediakan oleh badan
pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas;
b. kawasan ekonomi khusus, data dan informasi
disediakan oleh administrator kawasan ekonomi
khusus; atau
c. tempat penimbunan berikat dan/atau atas
perusahaan yang melakukan importasi barang
dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau
dipasang dengan tujuan Ekspor dalam rangka
kemudahan lmpor tujuan Ekspor, data dan
informasi disediakan oleh unit kerja yang
membidangi kepabeanan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.
(9) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat rincian data dan informasi mengenai:
a. identitas Pelaku Usaha;
b. lokasi produksi;
c. luas lahan;
d. waktu ketersediaan;
e. rencana produksi;
SK No 213653 A
f. jenis .
-- 19 of 42 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
(10)
f. jenis hasil produksi;
g. standar mutu hasil produksi;
h. jumlah/volume hasil produksi;
i. pos tarif/ harmonized sgstem code;
j. jenis satuan;
k. uraian barang;
1. jumlah pemasukan Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong berfasilitas; dan/ atau
m. rencana Ekspor.
Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) huruf a meliputi:
a. nama perusahaan;
b. nomor induk berusaha;
c. Perizinan Berusaha;
d. alamat perusahaan; dan/atau
e. nomor pokok wajib pajak.
BAB V
PENETAPAN RENCANA PASOKAN
Pasal 16
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas atau pejabat pimpinan
tinggi madya yang ditunjuk, melakukan penetapan
Rencana Pasokan berdasarkan sinkronisasi usulan
Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (5).
(2) Penetapan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada SINAS
NK'
(3) Penetapan . . .
SK No 213652A
-- 20 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Penetapan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan
Oktober pada tahun sebelum masa berlaku Neraca
Komoditas.
BAB VI
PENETAPAN NERACA KOMODITAS
Pasal 17
(1) Pengelola SINAS NK melakukan kompilasi data dan
informasi Rencana Kebutuhan yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Rencana
Pasokan yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 yang akan ditetapkan
sebagai Neraca Komoditas.
(21 Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:
a. berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri
yang dipimpin oleh Menteri; atau
b. tanpa melalui rapat koordinasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a.
(3) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dapat dilakukan secara elektronik pada
SINAS NK.
(4) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dilakukan paling lambat hari kerja
ketujuh bulan Desember pada tahun sebelum masa
berlaku Neraca Komoditas.
(5) Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
takwim.
Pasal 18
(1) Penetapan Neraca Komoditas berdasarkan rapat
koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri
sebagaimana dimakSud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf
a dilakukan atas komoditas yang termasuk dalam
kelompok barang kebutuhan pokok.
SK No 213651 A
(2) Dalam
-- 21 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
l2l Dalam hal terdapat usulan komoditas strategis
tertentu lainnya selain komoditas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan:
a. berdasarkan hasil sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan/atau
b. oleh menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian,
penetapan Neraca Komoditas dapat dilakukan melalui
rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh
Menteri.
(3) Rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dihadiri oleh
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan, dan/atau menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian terkait atau diwakili oleh
pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk untuk
mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas
nama menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.
(4) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam
rangka menjamin ketersediaan pasokan dan/atau
stabilisasi harga.
(5) Jaminan ketersediaan pasokan dan latau stabilisasi
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat
dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha
milik negara atau Pelaku Usaha lainnya yang
ditunjuk oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Da1am...
SK No 213650 A
-- 22 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(6) Dalam hal jaminan ketersediaan pasokan dan/atau
stabilisasi harga dilakukan melalui penugasan
kepada badan usaha milik negara atau Pelaku Usaha
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
pengajuan usulan kebutuhan dilakukan setelah
mendapatkan surat keputusan penugasan dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(71 Badan usaha milik negara dan Pelaku Usaha lainnya
yang melakukan Impor dalam rangka menjamin
ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
menyampaikan laporan distribusi melalui SINAS NK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(8) Dalam hal menu atau fitur penyampaian laporan
distribusi dalam SINAS NK belum tersedia,
penyampaian laporan distribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (71 dilakukan melalui sistem
elektronik pada masing-masing kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas.
Pasal 19
(1) Penetapan Neraca Komoditas tanpa melalui rapat
koordinasi tingkat menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L7 ayat (21 huruf b dilakukan oleh
menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas untuk:
a. komoditas selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
b. komoditas beras keperluan tertentu tujuan
Ekspor; dan/atau
c. komoditas gula untuk kebutuhan importir
pemilik fasilitas kemudahan Impor tujuan
Ekspor dan gula yang diimpor ke tempat
penimbunan berikat.
(2) Penetapan. . .
SK No 213649 A
-- 23 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
l2l Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan
informasi Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan
yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas melalui SINAS NK.
(3) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk komoditas tertentu dapat
didahului dengan rapat koordinasi teknis di
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas.
BAB VII
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
DI BIDANG EKSPOR DAN DI BIDANG IMPOR BERDASARKAN NERACA
KOMODITAS
Pasal 2O
Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang
Ekspor dan di bidang Impor kepada menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui
SINAS NK.
Pasal 21
(1) Permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang berupa
Persetujuan Ekspor dan Persetujuan lmpor diajukan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.
(21 Pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor dan
Persetujuan Impor kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Neraca Komoditas ditetapkan.
(3) Menteri...
SK No 213648 A
-- 24 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan menerbitkan
Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan Neraca Komoditas melalui SINAS NK.
(4) Penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga
mempertimbangkan persyaratan lain yang tertuang
dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria
Perizinan Berusaha di bidang perdagangan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Masa berlaku Persetujuan Ekspor dan Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan masa berlaku Neraca Komoditas.
(6) Apabila permohonan Persetujuan Ekspor atau
Persetujuan Impor telah lengkap sesuai dengan
persyaratan, namun Persetujuan Ekspor atau
Persetujuan lmpor belum diterbitkan dalam jangka
waktu tertentu yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dilakukan penerbitan Persetujuan Ekspor atau
Persetqiuan lmpor secara otomatis melalui SINAS NK.
(71 Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan mengirimkan
notifikasi melalui SINAS NK kepada Petaku Usaha
yang mencakup informasi mengenai status setiap
tahapan permohonan Persetujuan Ekspor dan/atau
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
Pasal 22
Permohonan Perizinan Berursaha untuk menunjang
kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 selain Persetujuan
Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, diajukan kepada menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal23...
SK No 213647 A
-- 25 of 42 --
(1)
(21
(3)
(4)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 23
Dalam hal barang Impor diperkirakan tiba di
Indonesia melewati masa berlaku Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2t ayat (5),
Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
perpanjangan Persetujuan Impor sebelum masa
berlaku berakhir dengan melampirkan bukti barang
dimuat pada alat angkut dari negara asal paling
lambat tanggal 31 Desember pada saat masa berlaku
Neraca Komoditas.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi bill of lading (BlLl atau air way bill
(AwB).
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan menerbitkan
perpanjangan Persetujuan Impor berdasarkan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan masa berlaku paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak masa berlaku Neraca Komoditas
berakhir.
Perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PERUBAHAN NERACA KOMODITAS DAN PENETAPAN PERUBAHAN NERACA
KOMODITAS
Pasal 24
(1) Dalam kondisi tertentu yang secara langsung atau
tidak langsung mempengaruhi perhitungan data
kebutuhan dan pasokan nasional, Neraca Komoditas
dapat dilakukan perubahan.
(2) Kondisi...
SK No 213646 A
-- 26 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana nonalam;
c. investasi baru;
d. program prioritas pemerintah; dan/atau
e. kondisi lainnya.
(3) Penetapan bencana alam dan bencana nonalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan
huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Investasi baru atau program prioritas pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c dan
huruf d diusulkan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, atau
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait kepada Menteri.
(5) Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf e yaitu:
a. pengajuan baru;
b. pengajuan perubahan Rencana Kebutuhan
terkait jumlah;
c. perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah
untuk komoditas tidak wajib periksa karantina;
d. perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah
untuk komoditas wajib periksa karantina; atau
e. pengajuan kembali atas permohonan usulan
Rencana Kebutuhan yang sebelumnya ditolak.
(6) Pengajuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a merupakan pengajuan yang dilakukan oleh:
a.Pelaku...
SK No 213695 A
-- 27 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. Pelaku Usaha yang sama sekali belum pernah
mengajukan Rencana Kebutuhan; atau
b. Pelaku Usaha yang pernah mengajukan Rencana
Kebutuhan, namun akan melakukan
penambahan jenis komoditas baru.
{71 Perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah untuk
komoditas wajib periksa karantina sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa negara asal
dan pelabuhan tujuan, unit usaha asal, pos
tarif lharmonized sgstem code, dan uraian barang
diperlukan verifikasi atas pengajuan perubahan data
dari Pelaku Usaha oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas.
Pasal 25
(1) Dalam hal akan dilakukan perubahan Neraca
Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas atau
pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk
menyampaikan usulan perubahan Neraca Komoditas
melalui SINAS NK.
(21 Usulan perubahan Neraca Komoditas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
usulan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha
dan/atau kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian.
(3) Perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
a. rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin
oleh Menteri atau dapat melalui rapat koordinasi
pejabat pimpinan tinggi madya yang ditetapkan
melalui surat Menteri, untuk komoditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dan ayat (2); atau
b.penetapan...
SK No 213694 A
-- 28 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. penetapan perubahan Neraca Komoditas oleh
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas
untuk komoditas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1).
(4) Rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dihadiri oleh
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan, dan/atau menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian terkait atau diwakili oleh
pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan
kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian.
(5) Penetapan perubahan Neraca Komoditas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara
elektronik pada SINAS NK.
Pasal 26
(1) Dalam hal terdapat perubahan Neraca Komoditas
yang mencakup data:
a. pelabuhan tujuan;
b. negara asal;
c. pelabuhan muat;
d. waktu pemasukan; dan/atau
e. data dan informasi lain yang tercantum dalam
Neraca Komoditas,
Pelaku Usaha menyampaikan usulan perubahan
Neraca Komoditas melalui SINAS NK.
(21 Perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang terkait dengan kelengkapan
dokumen kekarantinaan untuk komoditas tertentu,
dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas melalui SINAS NK.
SK No 213693 A
Pasal27.
-- 29 of 42 --
REPUBLTK INDONESIA
Pasal27
Perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan untuk jangka
waktu sesuai masa berlaku Neraca Komoditas tahun
berjalan.
Pasal 28
(1) Dalam hal terdapat perubahan Neraca Komoditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26,
Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
perubahan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan
Impor kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui
SINAS NK.
l2l Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan
Ekspor dan Persetujuan [mpor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan
Neraca Komoditas ditetapkan.
(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan menerbitkan
perubahan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan
Impor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan Neraca Komoditas melalui SINAS
NK.
(4) Penerbitan perubahan Persetujuan Ekspor dan
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), juga mempertimbangkan persyaratan lain yang
tertuang dalam norma, standar, prosedur, dan
kriteria Perizinan Berusaha di bidang perdagangan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Masa berlaku perubahan Persetujuan Ekspor dan
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.
SK No 213692 A
(6) Apabila...
-- 30 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(6) Apabila permohonan perubahan Persetujuan Ekspor
atau Persetujuan Impor telah lengkap sesuai dengan
persyaratan, namun perubahan Persetujuan Ekspor
atau Persetujuan Impor belum diterbitkan dalam
jangka waktu tertentu yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dilakukan penerbitan perubahan Persetujuan Ekspor
atau Persetujuan lmpor secara otomatis melalui
SINAS NK.
(71 Kementerian yang menyelenggarakan urLlsan
pemerintahan di bidang perdagangan mengirimkan
notifikasi melalui SINAS NK kepada Pelaku Usaha
yang mencakup informasi mengenai status setiap
tahapan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor
dan/atau Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
Pasal 29
(1) Dalam hal terdapat perubahan Neraca Komoditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pelaku
Usaha yang belum pernah mendapatkan Persetujuan
Ekspor dan Persetujuan Impor dapat mengajukan
permohonan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan
Impor kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui
SINAS NK.
(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Pasal 22, dan Pasal 23 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penerbitan Persetujuan Ekspor
dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
SK No 213691 A
BAB TX. .
-- 31 of 42 --
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB IX
PENAHAPAN PENETAPAN NERACA KOMODITAS, PEMBINA SEKTOR
KOMODITAS, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Penahapan Penetapan Neraca Komoditas
Pasal 3O
(1) Penetapan komoditas yang penerbitan Persetujuan
Ekspor dan Persetujuan Impornya dilaksanakan
berdasarkan Neraca Komoditas dilakukan secara
bertahap.
(21 Penahapan penetapan komoditas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
kesiapan dan berdasarkan usulan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
terkait.
(3) Kesiapan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi:
a. sistem pelayanan Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas telah
terintegrasi dengan atau disediakan oleh SINAS
NK; dan
b. kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas telah
men5rusun struktur komoditas.
Bagian
SK No 213690 A
-- 32 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua
Pembina Sektor Komoditas
Pasal 3 1
(1) Penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan
oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perizinan
Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan
Berusaha berbasis risiko.
(2) Dalam hal ketentuan Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha suatu komoditas berada
pada lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas, penetapan Rencana Kebutuhan dan/atau
Rencana Pasokan dilakukan oleh 1 (satu)
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas yang ditunjuk.
(3) Dalam hal ketentuan Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha suatu komoditas tidak
berada pada kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian, penetapan Rencana Kebutuhan
dan/atau Rencana Pasokan dilakukan oleh 1 (satu)
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
yang ditunjuk.
(4) Penunjukan kementerianf lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 atau
penunjukan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat
koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian
yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.
(5) Dalam...
SK No 213689 A
-- 33 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Dalam hal ketentuan Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk komoditas tertentu
yang terkait dengan kesehatan, keselamatan,
keamanan, dan lingkungan, verifikasi Rencana
Kebutuhan dan Rencana Pasokan dapat dilaksanakan
oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian.
Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 32
(1) Menteri bersama dengan menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian terkait melakukan
monitoring dan evaluasi atas pen5rusunan dan
pelaksanaan Neraca Komoditas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan perubahan Neraca
Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dan Pasal 26.
(21 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap 3
(tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal
diperlukan.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:
a. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha
untuk menunjang kegiatan usaha di bidang
Ekspor dan di bidang Impor yang sudah
diterbitkan; dan/atau
b. perubahan Neraca Komoditas.
Pasal33...
SK No 213688 A
-- 34 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 33
Dalam hal diperlukan untuk menunjang penyempurnaan
Neraca Komoditas, Menteri atau pejabat pimpinan tinggi
madya yang ditunjuk dapat mengurangi atau menambah
elemen data yang dibutuhkan pada rincian data dan
informasi Neraca Komoditas berdasarkan usulan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas atau Pelaku Usaha.
BAB X
INTEGRASI DATA DAN HAK AKSES
Bagian Kesatu
Integrasi Data
Pasal 34
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan atau pejabat
pimpinan tinggi madya yang ditunjuk menyampaikan
data Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor
kepada:
a. menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas atau
pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk;
dan
b. menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait atau pejabat pimpinan
tinggi madya yang ditunjuk,
melalui SINAS NK.
(21 Untuk integrasi data, menteri yang menyelenggarakan
urusa.n pemerintahan di bidang keuangan atau
pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk
menyampaikan data realisasi Ekspor dan Impor
kepada:
a. menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas atau
pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk;
b. menteri. . .
SK No 213687 A
-- 35 of 42 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan atau
pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk;
dan
c. menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait atau pejabat pimpinan
tinggi madya yang ditunjuk,
melalui SINAS NK.
Bagian Kedua
Hak Akses
Pasal 35
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas, dan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait mendapatkan hak akses
Neraca Komoditas pada SINAS NK.
(21 Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk
mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas
nama menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor
komoditas, atau menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.
(3) Pemberian dan pendelegasian hak akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
mempertimbangkan prinsip kerahasiaan dan
keamanan dokumen negara berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap
penggunaan hak akses sesuai prinsip kerahasiaan
dan keamanan dokumen negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 36. . .
SK No 213686 A
-- 36 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB XI
KONDISI SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS DAN/ATAU
STSTEM ELEKTRONIK TIDAK BERFUNGSI
Pasal 36
(1) SINAS NK dapat rnemfasilitasi kebutuhan elemen data
dan persyaratan yang dibutuhkan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas dalam proses penyelesaian
kewajiban kekarantinaan.
(21 Dalam rangka proses penyelesaian kewajiban
kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sistem elektronik lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
karantina harus memenuhi standar dan prinsip
interoperabilitas dengan SINAS NK.
Pasal 37
(1) Dalam hal SINAS NK dan/atau sistem elektronik
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
tidak berfungsi paling lama I x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam, penyu.sunan Neraca Komoditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
dilaksanakan melalui sistem elektronik lainnya yang
dikembangkan oleh pengelola SINAS NK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
pemberitahuan dari pengelola SINAS NK.
(3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pelaku Usaha:
a. menyampaikan usulan kebutuhan kepada
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas;
dan/atau
SK No 213685 A
b. mengajukan .
-- 37 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. mengajukan penerbitan Perizinan Berusaha
untuk menunjang kegiatan usaha di bidang
Ekspor dan di bidang Impor kepada
menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait,
melalui sistem elektronik lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(41 Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakhir, pengelola SINAS NK:
a. menyampaikan pemberitahuan berlakunya
kembali SINAS NK kepada Pelaku Usaha; dan
b. melaksanakan kembali Neraca Komoditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara
elektronik melalui SINAS NK.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
(1) Dalam hal komoditas belum ditetapkan dalam Neraca
Komoditas, pelaksanaan penerbitan Persetujuan
Ekspor dan Persetujuan Impor dilakukan melalui
SINSW berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Data Tersedia.
(21 Penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha berupa rekomendasi Ekspor,
rekomendasi Impor, dan/atau pertimbangan
teknis/rekomendasi teknis untuk komoditas yang
belum ditetapkan Neraca Komoditasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SINSW.
(3) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha berupa rekomendasi Ekspor,
rekomendasi lmpor, dan/atau pertimbangan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
dengan ketentuan:
a.sistem...
SK No 213684A
-- 38 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. sistem pelayanan Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas telah
terintegrasi dengan SINSW atau disediakan oleh
SINSW; dan
b. kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas
menyediakan data referensi Perizinan Berusaha
untuk menunjang kegiatan usaha yang
mencakup norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang penyelenggaraan
Perizinan Berusaha berbasis risiko dalam
SINSW.
(41 Penerbitan rekomendasi Ekspor, rekomendasi Impor,
danlatau pertimbangan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan berdasarkan
usulan kebutuhan dari Pelaku Usaha yang meliputi
data dan informasi mengenai:
a. barang yang komoditasnya belum ditetapkan
dalam Neraca Komoditas; dan
b. persyaratan atas barang yang komoditasnya
belum ditetapkan dalam Neraca Komoditas, yang
tertuang dalam norma, standar, prosedur, dan
kriteria Perizinan Berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha berupa rekomendasi Ekspor,
rekomendasi Impor, dan/atau pertimbangan
teknis sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan
Perizinan Berusaha berbasis risiko.
(5) Data Tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berrrpa laporan hasil verifikasi, rekomendasi,
dan/atau pertimbangan teknis dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
pembina sektor komoditas.
SK No 213683 A
Pasal39...
-- 39 of 42 --
PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 39
(1) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu pengajuan
permohonan usulan kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11), penetapan
Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3), penetapan Rencana Pasokan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dan
penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (4) dapat dilakukan perubahan.
(21 Kondisi tertentu dan perubahan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh
kementerian yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.
BAB XIII
KE-TENTUAN PERALIHAN
Pasal 4O
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:
Neraca Komoditas yang telah ditetapkan sebelum
berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.
usulan perubahan kebutuhan dan/atau pasokan
terhadap Neraca Komoditas yang telah ditetapkan
dan diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya
Peraturan Presiden ini, dapat dilakukan penetapan
perubahan Neraca Komoditasnya sepanjang telah
diverifikasi oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas.
Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha
berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor
yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
masa berlakunya habis.
d. Perizinan. . .
a.
b
c.
SK No 213682A
-- 40 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4t-
d. Perizinan Bemsaha untuk menunjang kegiatan usaha
berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor
yang telah diajukan prosesnya sebelum berlakunya
Peraturan Presiden ini, dilanjutkan berdasarkan
Peraturan Presiden ini.
e. usulan Rencana Kebutuhan dan/atau Rencana
Pasokan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum
berlakunya Peraturan Presiden ini, dilanjutkan
berdasarkan Peraturan Presiden ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4 1
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48), dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
Pasal42
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 43
Peraturan Presiden ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
SK No 213681 A
Agar
-- 41 of 42 --
PRESIDEN
REPUBLTK TNDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 87
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
SK No 170488 A
Djaman
-- 42 of 42 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 61/2024. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 40 states that existing Commodity Balances established prior to this regulation remain valid until their expiration, allowing for a smooth transition to the new regulatory framework.
The regulation interacts with several existing laws, including Government Regulation No. 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing, ensuring that the Commodity Balance aligns with broader economic policies.