Peraturan Presiden
BerlakuPerpres 54/2023
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
No. 54 of 2023
Diterbitkan
14 Sep 2023
Berlaku
14 Sep 2023
Penerbit
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
Berlaku
No. 54 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes a framework for the development and utilization of Jamu, a traditional Indonesian herbal medicine, emphasizing the importance of preserving biodiversity and cultural heritage while promoting sustainable economic growth. It aims to coordinate efforts across various government levels and stakeholders to enhance the production, quality, and market access of Jamu products.
The regulation impacts various stakeholders, including government ministries, local governments, herbal medicine producers, academic institutions, and community organizations involved in the production and utilization of Jamu. It applies to sectors related to health, tourism, and cultural heritage.
- Article 2 mandates that the regulation serves as a guideline for ministries and local governments in the development and utilization of Jamu to enhance community welfare and competitiveness while conserving natural resources sustainably. - Article 3 outlines the criteria for Jamu, which must be based on traditional knowledge, use local raw materials, and meet safety and quality standards. - Article 5 specifies strategies for the development of Jamu, including strengthening production systems, market access, and enhancing traditional knowledge among communities. - Article 14 emphasizes the need for strategies to strengthen the utilization of Jamu for health and non-health purposes, integrating it into the national health system. - Article 17 requires quality control and monitoring of Jamu products by relevant authorities.
- Jamu: Traditional herbal medicine derived from local knowledge and cultural heritage. - Pemangku Kepentingan: Stakeholders involved in the development and utilization of Jamu, including individuals, businesses, and community organizations. - Peta Jalan: A roadmap for the development and utilization of Jamu, outlining strategies and actions from 2023 to 2045.
This regulation came into effect on September 14, 2023, and serves as a comprehensive framework for the development and utilization of Jamu, replacing any previous regulations that may have been less comprehensive.
The regulation interacts with various laws and regulations related to health, agriculture, and environmental protection, ensuring that the development of Jamu aligns with national development goals and sustainable practices.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 2 establishes that this regulation serves as a guideline for ministries and local governments in the development and utilization of Jamu, aiming to enhance community welfare and competitiveness while conserving natural resources sustainably.
Article 3 outlines the criteria for Jamu, which must be based on traditional knowledge, utilize local raw materials, and meet safety and quality standards.
Article 5 specifies strategies for the development of Jamu, including strengthening production systems, market access, and enhancing traditional knowledge among communities.
Article 14 emphasizes the need for strategies to strengthen the utilization of Jamu for health and non-health purposes, integrating it into the national health system.
Article 17 requires quality control and monitoring of Jamu products by relevant authorities to ensure safety and efficacy.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (78K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU DENGAN RAHMAT,TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa Indonesia memiliki keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman sosial dan budaya, yang menghasilkan jamu sebagai warisan leluhur turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat; b. bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk yang berasal dari alam guna meningkatkan kualitas hidup, telah mendorong pengembangan jamu dan pemanfaatan jamu dengan tetap menjaga konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari baik di bidang kesehatan dan nonkesehatan; c. bahwa pengembangan jamu dan pemanfaatan jamu perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi, dan sinkron dalam kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah. provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang sistematis, terarah, terukur, berkelanjutan, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang sistematis; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu; SK No 147376A Mengingat . . . -- 1 of 80 -- PRES]DEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Jamu adalah bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya dan memenuhi kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 2. Pengembangan Jamu adalah upaya menjamin dan menumbuhkan keberadaan Jamu di, untuk, dan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Jamu. 3. Pemanfaatan Jamu adalah upaya meningkatkan penggunaan dan nilai manfaat Jamu secara berkelanjutan dan lestari, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. 4. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, pegiat, praktisi, profesi, masyarakat, pelaku usaha, badan usaha, kelompok perseorangan, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. 5. Peta. . . SK No 147351A -- 2 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA 5 Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu adalah dokumen perencanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara berkelanjutan, dengan keterlibatan dan partisipasi aktif Pemangku Kepentingan. Pasal 2 Peraturan Presiden ini menjadi pedoman bagr kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu untuk meningkatkan masyarakat, daya saing, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan tetap menjaga konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari. BAB II KRITERIAJAMU Pasal 3 Kriteria Jamu terdiri atas: a. bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya; b. menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku; c. dilakukan oleh peramu, pembuat, dan/atau pengolah; d. berdasarkan pembuktian; e. memiliki khasiat atau kegunaan; dan f. memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Pasal 4... SK No 147352 A -- 3 of 80 -- FRESIDEN UBLIK INDONESIA Pasal 4 (1) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. (21 Warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurrf a merupakan benda atau atribut takbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi yang akan datang. (3) Sumber bahan baku atau bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi bahan atau ramuan yang berasal dari sumber daya alam berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, sumber daya mineral, berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, dan/ atau mineral yang ada, tumbuh, dan hidup di Indonesia yang dilamu, dibuat, atau diolah berdasarkan indikasi geografls, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional secara berkelanjutan dan lestari. (4) Peramu, pembuat, dan/ atau pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan orang perseorangan, pegiat, praktisi, akademisi, profesi, masyarakat, dan/ atau pelaku/badan usaha yang meramu, membuat, dan/ atau mengolah Jamu. (5) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan secara empiris yaitu turun- temurun, berdasarkan indikasi geografis, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional secara berkelanjutan dan lestari atau berbasis bukti ilmiah/ klinis. SK No 147353 A (6) Khasiat... -- 4 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (6) Khasiat atau kegunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas: a. kesehatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan; dan/ atau b. nonkesehatan yang meliputi bidang industri, pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas. (7) Persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yaitu: a. memenuhi standar keamanan dan standar mutu Jamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku yang baik, diolah dengan cara yang baik, dan layak untuk dikonsumsi; c. menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku tidak dicampur dengan bahan kimia obat; dan/atau d. menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku secara tradisional berdasarkan indikasi geogralis, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional untuk kepentingan terbatas dalam masyarakat atau komunitas setempat. BABIII ... SK No 147354A -- 5 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB III PENGEMBANGAN JAMU Pasal 5 Pengembangan Jamu dilaksanakan melalui strategi: a. penguatan sistem produksi; b. penguatan pasar; c. peningkatan pengetahuan tradisional masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia; d. pengembangan sistem informasi Jamu terpadu; e. penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. pelestarian dan pelindungan sumber daya bahan baku; dan g. penguatan kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur. Pasal 6 (1) Strategi penguatan sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui program: a. penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen; b. penguatan sistem produksi yang terintegrasi dan berorientasi pada mutu; dan c. pengembangandiversifikasiproduk. (21 Program penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangan sumber bahan baku Jamu; b. pengembangan sentra budidaya bahan baku Jamu; dan c. pengembangan desa/kampung Jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara. SK No 147355 A (3) Program -- 6 of 80 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA (3) Program penguatan sistem produksi yang terintegrasi dan berorientasi pada mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangan sentra pengolahan Jamu; b. penguatan olahan Jamu berbasis kearifan lokal; c. penguatan pembinaan usaha mikro kecil menengah Jamu; d. kemudahan perizinan produksi Jamu; dan e. pemenuhan kehalalan produk Jamu. (4) Program pengembangan diversilikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangan diversifikasi produk Jamu terdaftar di badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan b. pengembangan diversifikasi produk Jamu melalui riset dan inovasi. Pasal 7 (1) Strategi penguatan pasar sebagaimana dimalsud da-lam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui program penguatan dan perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri. (21 Program penguatan dan perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 8... SK No 147356 A -- 7 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 8 (1) Strategi peningkatan pengetahuan tradisional masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui program: a. peningkatanpemahamanmasyarakat; b. pengenalan pengetahuan tentang Jamu untuk generasi muda; dan c. pengayaan pengetahuan praktisi bahan baku Jamu. (21 Program peningkatan pemahaman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mela-lui kegiatan pendidikan dan pelatihan nonformal Jamu bagi masyarakat. (3) Program pengenalan pengetahuan tentang Jamu untuk generasi muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pengenalan pengetahuan tentang Jamu pada pendidikan formal. (4) Program pengayaan pengetahuan praktisi bahan baku Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan penguatan sosiokultural Jamu sebagai jati diri bangsa. Pasal 9 (1) Strategi pengembangan sistem informasi Jamu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui program pengembangan sistem informasi Jamu yang terpadu, terpusat, dan dapat dibagipakaikan. SK No 147357 A (2) Program -- 8 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (21 Program pengembangan sistem informasi Jamu yang terpadu, terpusat, dan dapat dibagipakaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan data set terkait Jamu dengan sistem terpusat dan desentralisasi berdasarkal kearifan lokal. Pasal 10 (1) Strategi penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui program: a. penguatan riset dan inovasi; dan b. percepatan hilirisasi hasil riset. (2) Program penguatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan; b. pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan produk Jamu; dan c. pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan saintifi kasi Jamu. (3) Program percepatan hilirisasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. peningkatan pendampingan/fasilitasi yang mendorong Jamu empiris menjadi obat herbal terstandar dan/ atau fitofarmaka; dan b. pemberian stimulus untuk komersialisasi teknologi bagr perusahaan rintisan Jamu. Pasal 11... SK No 147358 A -- 9 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 11 (1) Strategi pelestarian dan pelindungan sumber daya bahan baku sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 5 huruf f dilakukan melalui program: a. penguatan pelestarian sumber daya alam berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, dan sumber daya mineral secara berkelanjutan; dan b. pelindungan terhadap pemanfaatan tidak sah dan pencurian terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam Pengembangan Jamu. (2) Program penguatan pelestarian sumber daya alam berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, dan sumber daya mineral secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. peningkatan pelestarian cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung serta kawasan konservasi tempat sumber bahan baku Jamu in situ; dan b. pengembangan kebun raya, kawasan kelautan dan perikanan, dan kawasan pertanian sebagai pengembangan plasma nutfah atau kebun koleksi tempat sumber bahan baku Jamu ex siht. (3) Program pelindungan terhadap pemanfaatan tidak sah dan pencurian terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam Pengembangan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan paten pada Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu; SK No 147359A b. penguatan . . . -- 10 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan varietas tanaman bahan baku Jamu; penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan indikasi geografis bahan baku Jamu; dan penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan varietas lokal bahan baku Jamu. Pasal 12 (1) Strategi penguatan kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan melalui program: a. penguatan peran kelembagEran; b. penguatan regulasi dan/ atau kebijakan; dan c. penguataninfrastruktur. (21 Program penguatan peran kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. peningkatan koordinasi antar kementerianl lembaga dan pemerintah daerah dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu; b. peningkatan peran kelembagaan pelaku usaha mikro kecil menengah Jamu dalam rangka penguatan ekosistem Jamu komunitas; dan c. peningkatan permodalan kelembagaan pelaku usaha Jamu. (3) Program penguatan regulasi dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. peningkatan kebljakan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagai warisan budaya; b. peningkatan sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan sistem mutu untuk bahan baku serta produk Jamu; dan b c d SK No 147360 A c. penyusunan -- 11 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -t2- c. penJrusunan regulasi terkait masuknya fitofarmaka ke dalam jaminan kesehatan nasional di fasilitas layanan kesehatan formal. (4) Program penguatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. pengayaan alat dan mesin pertanian dan/atau pengolahan untuk produksi bahan baku dan produk Jamu; dan b. pengayaan sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu. Pasal 13 Strategi Pengembangan Jamu dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. BAB IV PEMANFAATAN JAMU Pasal 14 Pemanfaatan Jamu dilaksanakan melalui strategi: a. penguatan Pemanfaatan Jamu untuk kesehatan; dan b. penguatan Pemanfaatan Jamu untuk nonkesehatan. Pasal 15 (1) Strategi penguatan Pemanfaatan Jamu untuk kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui program peningkatan sinergi dan integrasi Jamu dalam sistem kesehatan nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 147361 A (2) Program -- 12 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK ]NDONESlA (21 Program peningkatan sinergi dan integrasi Jamu dalam sistem kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangan sinergi dan integrasi kebijakan dan regulasi mengenai Jamu dalam sistem kesehatan nasional; dan b. pengembangan obat herbal terstandar dan/atau Iitofarmaka dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Pasal 16 (1) Strategi penguatan Pemanfaatan Jamu untuk nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui program: a. pemanfaatan Jamu melalui kegiatan di bidang industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas; b. pemanfaatan Jamu melalui penguatan produk Jamu; dan c. pemanfaatan Jamu melalui sarana usaha rumah tangga yang produknya dikategorikan sebagai Jamu ramuan tradisional. (21 Program Pemanfaatan Jamu melalui kegiatan di bidang industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. penguatan Jamu dalam industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, dan keagamaan; dan SK No 147372 A b. peningkatan . . . -- 13 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t4- b. peningkatan Pemanfaatan Jamu untuk promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas. (3) Program Pemanfaatan Jamu melalui penguatan produk Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan penguatan produk Jamu yang paling sedikit meliputi Jamu gendong, Jamu racikan, Jamu segar, dan Jamu yang di luar fasilitas kesehatan. (41 Program Pemanfaatan Jamu melalui sarana usaha rumah tangga yang produknya dikategorikan sebagai Jamu ramuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan peningkatan jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional. Pasal 17 Penguatan Pemanfaatan produk Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dilakukan melalui penguatan dan pengawasan mutu, keamanan, dan manfaat Jamu oleh kementerian/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Strategi Pemanfaatan Jamu dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. BABV... SK No 147373 A -- 14 of 80 -- PRESIDEN REPUBL]K INDONESIA BAB V PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU Pasal 19 (1) Dalam rangka Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu ditetapkan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu. (21 Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untukjangka waktu periode tahun 2023 - 2045. (3) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. visi Indonesia 2045; b. rencana pembangunan jangka panjang nasional; c. rencana pembangunan jangka menengah nasional; d. tujuan pembangunan berkelanjutan; dan e. kebijakan strategis nasional dan internasional. (4) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 20 (1) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dijabarkan dalam 5 (lima) tahap rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu dalam periode tahun 2023 - 2045 yang meliputi: a. tahap pertama tahun 2023 - 2024; b. tahap kedua tahun 2025 - 2029; c. tahap ketiga tahun 2030 - 2034; d. tahap keempat tahun 2035 - 2039; dan e. tahap kelima tahun 204O - 2045. SK No 147364A (2) Rencana -- 15 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (21 Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. strategi, program, dan kegiatan; b. luaran; c. indikator; d. target; e. kementerian/lembaga penanggung jawab; dan f. kementerian/lembagapendukung. (3) Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pasal 2 1 Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota mengacu pada Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Pasal22 Dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemalfaatan Jamu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b. peningkatankualitaspelaksanaan; c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. SK No 147365 A Pasal 23... -- 16 of 80 -- PRESIDEN REFLIBLIK INDONES -L7- Pasal 23 Pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urllsan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN Pasal24 Dalam pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan pelaksanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. Pasal 25 (1) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (21 Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan; b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan c. pemberian dukungan fungsi. SK No 147366 A Pasa726 . . . -- 17 of 80 -- PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA Pasal 26 (1) Hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh menteri/kepala lembaga terkait dan gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (21 Penyampaian hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu oleh bupati/wali kota. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l. (41 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaurn pembangunan nasional melaporkan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. SK No 147367 A (5) Ketentuan. . . -- 18 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -L9- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pasal 27 Dalam melaksanakan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat berkoordinasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota terkait serta Pemangku Kepentingan. BAB VII DUKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFATAN JAMU Pasal 28 (1) Pemangku Kepentingan dapat memberikan dukungan dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. (21 Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara terlibat dan berperan aktif dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. (3) Keterlibatan dan berperan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. melakukan budidaya bahan baku Jamu; SK No 147368 A b. mendaftarkan -- 19 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK ]NDONESIA mendaftarkan atau mengurus perizinan mengenai Jamu kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; memberi label pada Jamu yang dipasarkan atau diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; membuat Jamu berdasarkan pengetahuan tradisional tunrn-temurun atau berbasis bukti ilmiah/klinis; dan/atau keterlibatan dan peran aktif lain sesuai dengan bidang Pemangku Kepentingan. Pasal 29 (1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat: a. diberikan penghargaan; dan b. melakukan penajaman program atau kegiatan dan anggaran sesuai kebijakan strategis nasional untuk Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. piagam atau tropi penghargaan; dan b. publikasi pada media massa nasional. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. b c d e SK No 147369A (41 Pelaksanaan. . . -- 20 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK ]NDONESIA (4) Pelaksanaan penajaman program atau kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 (1) Dalam rangka Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu kepada Pemangku Kepentingan dapat diberikan kemudahan dan insentif. (21 Kemudahan dan insentif s6fuagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan bemsaha, perizinan, penghargaan, dan/ atau insentif di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan. BAB VIII PENDANAAN Pasal 3l Pendanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan SK No 147370 A Agar -- 21 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam L,embaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanlgal 14 September 2023 MENTERI SEKRETAzuS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 113 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan strasi Hukum^ ttd ut v * N D SK No 147377 A sil na Djaman -- 22 of 80 -- PRESIOEN REPIJBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU TAHUN 2023 - 2045 No Strategi/ Program/ KeClatan Luaran Indikator Target 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2o35-20.39 Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ kmbaga Pendukung PENGEMBANGAN JAMU Strategi 1. Penguatan Sistem Produksi Program 1. I Penguatan Sistem Budidaya dan Penanganan Pascapanen 1 Pengembangan sumber bahan baku Jamu. Tersedianya sumber bahan baku Jamu yang berorientasi mutu. Peningkatan produksi bahan baku Jamu. (dalam ton) 2.269.678 (dalam ton) 4.O23.225 (dalam (dalam ton) (dalam ton) ton) 4.470.791 4.224.450 5.749.437 Kementerian Pertanian o Kementerian Negeri . Kementerian Dalam Desa, Daerah Pem SK No C78614 C Tertinggal -- 23 of 80 -- FRESIDEN REFUELIK INOONESIA No Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran sentra a. Tersedianya sentra budidaya bahan baku Jamu di bidang pertanian. bahan baku amu. Indikator Target Kementerian/ IJmbqga Penanggung Jawab Kementerian / Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 20,35-2039 2040-2045 Tertinggal, dan Transmigrasi o Badan Riset dan Inovasi Nasional o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabu kota Penambahan sentra budidaya bahan baku Jamu di bidang pertanian. lOo/o 2Oo/o 3OYo 4Oo/" 5Oo/" Kementerian Pertanian . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 2 SK No 078688 C . Kementerian , . . -- 24 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran b. Tersedianya sentra budidaya bahan baku Jamu di bidang perikanan dan kelautan. Indikator Target Kementerian/ Lrmbaga Penanggung Jawab 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 Kementerian/ Lembaga Pendukung . Kementerian Badan Usaha Milik Negara o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o Badan Riset dan Inovasi Nasional o Pemerintah daerah provinsi . Pemerintah daerah kabu kota Penambahan sentra budidaya bahan baku Jamu di bidang perikanan dan kelautan. lOo/o 2Oo/o 3Oo/o 4Oo/o 5oo/o Kementerian KeLautan dan Perikanan . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan SK No 078689 C -- 25 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No, Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian/ lembaga Pendukung 2023-2024 2o.25-2029 20'30-2034 2035-2039 20+o-2045 Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Badan Usaha Milik Negara o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o Badan Riset dan Inovasi Nasional o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota SK No 078631 C c. Tersedianya . . . -- 26 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ I.€mbaga. Penanggung Jawab Kementerian/ kmbaga Pendukung 2023-2024 2025-20.29 2o.3o-2034 2035-2039 50/o lOo/" 150/o 200/0 250/0 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Pertanian . Kementerian Badan Usaha Milik Negara o Badan Riset dan Inovasi Nasional . Pemerintah daerah c. Tersedianya sentra pemanenan dari alam dan budidaya bahan baku Jamu di kawasan hutan yang berkelanjutan dan berorientasi mutu. Perluasan sentra pemanenan bahan baku Jamu di kawasan hutan yang berkelanj utan dan berorientasi mutu. SK No 078632 C oPemerintah... -- 27 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiat€ll Luafan Indikator Target Kementerian/ kmbaga Pelranggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-20,39 r Pemerintah daerah kota Peningkatan desa/kampung budidaya bahan baku Jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara. 5 provinsi 10 7 Kementerian Pertanian . Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi o Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 3 bangan Tersedianya desa/ kampung budidaya bahan baku Jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara. /kampung Jamu lingkungan dan budaya t€ra. SK No 078633 C .Kementerian... -- 28 of 80 -- PRESIDEN REPLIBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian/ Iembaga Pendukung 2023-2024 20.25-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 . Kementerian Dalam Negeri o Pemerintah daerah provinsi . Pemerintah daerah kabupaten/ kota Program 1.2 Penguatan Sistem Produksi yang Terintegrasi dan Berorientasi pada Mutu 1 Pengembangan sentra pengolahan Jamu. Tersedianya sentra pengolahan Jamu termasuk pusat pengolahan pascapanen tanaman obat- Peningkatan sentra industri pengolahan Jamu termasuk pusat pengolahan pascapanen tanaman obat. 3 provinsi 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi Kementerian Perindustrian o Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No 07d703 C .Kementerian... -- 29 of 80 -- PRESIDEN REPT.!BLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target 2023-2024 2025-2029 2030-2034 20,35-20,39 Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ kmbaga Pendukung . Kementerian Kelautan dan Perikanan . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Pariwisata dan Ekonomi IGeatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif o Kementerian Perdaganga.n o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah ten kota kabu SK No 078691 C 2. Penguatan . . . -- 30 of 80 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator 2 olahan berbasis a. Meningkatnya olahan Jamu berbasis kearifan lokal yang terda-ftar di database Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peningkatan pendampingan daerah pengolahan Jamu berbasis kearifan lokal yang terdaftar di database Badan Pengawas Obat dan Makanan. arnu lokal. b. Pengembangan produk Jamu berbasis ramuan kearifan lokal yang terdaftar sebagai indikasi geograhs. Peningkatan perlindungan produk Jamu berbasis ramuan kearifan lokal yang terdaftar sebagai indikasi geografis. Target Kementerian/ Lrmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-20,39 2040-2045 760/0 370/" 580/" 79o/o 100% Badan . Kementerian Perindustrian . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Perdagangan . Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Obat dan Makanan lOYo 2Oo/" 3Oo/" 4Oo/" 5Oo/" . Kementerian dan Hak Manusia o Kementerian Kesehatan . Kementerian Hukum Asasi Desa, Daeral-r ta dan dan Kreatif Pem SK l.lo 078636 C Tertinggal -- 31 of 80 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA _ 10_ No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-20+5 Tertinggal, dan Transmigrasi o Badan Pengawas Obat dan Makanan r Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota 3 Penguatan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah Jamu. Terselenggaranya pembinaan usaha mikro, kecil, menengah Jamu. Peningkatan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah Jamu. lOYo 2OYo 3OYo 4Oo/o 5Oo/o Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Kementerian Agama . Kementerian Kesehatan . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Perindustrian . Kementerian Keuangan . Kementerian Perdagangan SK No 078637 C o Kementerian... -- 32 of 80 -- "l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Iembega Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung2023-2024 2025-2029 2030-20,34 2035-2039 2040-2045 o Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia o Badan Koordinasi Penanaman Modal o Badan Pengawas Obat dan Makanan r Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota 4 Kemudahan perizinan produksi Jamu. Meningkatnya Jamu usaha mikro, kecil, dan menengah produk industri rumah tangga yang mendapatkan izin edar. Peningkatan usaha milco, kecil, dan menengah Jamu produk industri rumah tangga yang mendapatkan izin edar. lO/o 2O%o 3Oo/o 4oo/o 5oo/o Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Kesehatan o Kementerian Perindustrian . Kementerian Perdagangan o Badan Pengawas Obat dan Makanan SK No 078638 C o Pemerintah... -- 33 of 80 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA _12_ No. Strategi/ ProBram/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ L€mbFge Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-20.29 2030-2034 20,35-2039 2040-2045 o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota 5 Pemenuhan kehalalan produk Jamu. Terselenggaranya sertifrkasi halal produk Jamu. Peningkat€'n produk Jamu yang bersertifikat halal. 5Oo/" lOOo/" 100% lOOo/" lOOo/" Kementerian Agama o Kementerian Kesehatan . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Perindustrian . Kementerian Perdagangan o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten / kota SK No 078639 C Program 1.3. . . -- 34 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target 2023-2024 2025-20.29 2030-2034 2035-2039 2040-2045 Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian / Lembaga Pendukung Program 1.3 Pengembangan Diversilikasi Produk 1 Pengembangan diversilikasi produk Jamu terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Meningkatnya jumlah varian produk Jamu yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peningkatan jumlah varian produk Jamu yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. lO%o 2Oo/" 3Oo/" 400/" SOYy . Kementerian Kesehatan . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Perdogangan . Kementerian Perindustrian o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota bat SK No 078640 C 2. Pengembangan . . . -- 35 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Lu.aran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian / Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 2 pengembangan fiversifikasi produk f,*, melalui riset dan inovasi- Meningkatnya diversifikasi produk Jamu melalui riset dan inovasi. Peningkatan diversifikasi produk Jamu melalui riset dan inovasi. lOo/" 2Oo/o 3O%o 4Oo/" 5oo/o Badan Riset dan Inovasi Nasional . Kementerian Perindustrian . Kementerian Kesehatan o Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Perdagangan o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota SK No 0786-41 C Strategi 2 . . -- 36 of 80 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _15_ No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian / lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 Strategi 2. Penguatan Pasar Frogram 2.1 Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri 1 Kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di dalam negeri dan luar negeri. Terselenggaranya kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di dalam negeri dan luar negeri. Peningkatan kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di da-lam negeri dan luar negeri. 4 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan kegiatan 8 kegiat€n Kementerian Perdagangan . Kementerian Luar Negeri . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Kementerian Perindustrian . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Pemerintah daerah provinsi SK No 078642 C o Pemerintah -- 37 of 80 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA _16_ No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian / Iembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 o Pemerintah daerah kabupaten/kota Strategi 3. Peningkatan Pengetahuan Tradisional Masyarakat dan Komp€tensi Sumber Daya Manusia Program 3.I Peningkatan Pemahaman Masyarakat 1 Pendidikan dan pelatihan nonformal Jamu bagr masyarakat. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan nonformal antara lain peLatihan meracik bahan baku Jamu untuk pemahaman Jamu sebagai jati diri bangsa kepada masyarakat. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan nonformal antara lain pelatihan meracik bahan baku Jamu untuk pemahaman Jamu sebagai jati diri bangsa kepada masyarakat. 5 provinsi 12 provinsi 20 provinsi 27 provinsi 37 provinsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Kesehatan o Kementerian Komunikasi dan Informatika . Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Kementerian Agama . Kementerian Pariwisata dan SK No 078643 C Ekonomi . . . -- 38 of 80 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian / Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Kementerian Ketenagakerjaan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota Program 3.2 Pengenalan Pengetahuan tentang Jamu untuk Generasi Muda 1 Pengenalan pengetahuan tentang Jamu pada pendidikan formal. a. Terselenggaranya pengenalan pengetahuan tentang Jamu pa.da pendidikan formal. Masuknya kurikulum tentang Jamu pada pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. 5o/o PAUD - TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi lOo/o PAUD - TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan TinCCi 2Oo/" PAUD - TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi 3Oo/o PAUD _ TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan TinCCi 5Oo/" PAUD - TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Agama . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Pertanian . Kementerian Kesehatan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten / kota SK No 078644 C b. Terselenggaranya -- 39 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 5Yo lOYo lSYo 200/" 25o/o terian dan Kementerian/ Lembaga Pendukung b. Terselenggaranya pengenalan pengetahuan tentang Jamu di kalangan medis. Peningkatan penyelenggaraan kurikulum tentang Jamu di Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, dan Kebidanan. . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Kesehatan . Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota Frogram 3.3 Pengayaan Pengetahuan Praktisi Bahan Baku Jamu 1 Penguatan sosiokultural sebagai jati bangsa. Jamu diri a. Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani/pekebun produsen bahan baku Jamu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani/pekebun produsen bahan baku Jamu. 300 500 500 500 500 . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak o Kementerian Agama . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No 078704 C .Kementerian. . . -- 40 of 80 -- FRESIDEN REPUELIK INOONESIA _19_ No Strategi/ Program/ Kegiatan Luareir Indikator b. Terselenggaranya penguatan praktisi usaha mikro, kecil, dan menengah olahan Jannu. Peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah Jamu yang mengikuti pelatihan. Target 2023-2024 2o25-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 300 500 500 500 500 Kementerian/ Iembaga Penanggung Jawab Kementerian/ kmbaga Pendukung dan saha Kecil dan r Kementerian Kelautan dan Perikanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten / kota . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Agama . Kementerian Pertanian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Kelautan dan Perikanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabuDaten / kota SK No 078693 C c. Pengembangan . . . -- 41 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ I-embega Penanggung Jawab Kementerian / Ircmbaga Pendukung 202s-2024 2025-20.29 2030-2o34 2035-2039 2040-2045 c. Pengembangan pendidikan formal praktisi Jamu mengenai Pengembangan Jamu. Peningkatan program studi pada sekolah model pendidikan vokasi mengenai Pengembangan Jamu, 5 provinsi 12 provinsi 20 provinsi 27 provinsi 37 provinsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Agama . Kementerian Pertanian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota Strategi 4. Pengembangan Sistem Informasi Jamu Terpadu Program 4.I Pengembangan Sistem Informasi Jamu yang Terpadu, Terpusat, dan Dapat Dibagipakaikan I Pengembangan set terkait dengan data Jamu sistem a. Terbangunnya portal data set terkait Jamu Pengembangan portal data set terkait Jamu l sistem terpusat 12 provinsi 20 provinsi 27 provinsi 37 provinsi Kementerian Komunikasi dan lnformatika o Kementerian Perencanaan Pembangunan SK No 078647 C terpusat . . . -- 42 of 80 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -2t - No. Strategi/Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2o24 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 [erpusat hesentralisasi Ierdasarkan hokar. dan kearifan mengenar pengetahuan tradisional, bahan baku, riset dan pengembangan, teknologi dan pengolahan, dan pemasaran yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan kearifan lokal. mengenar pengetahuan tradisional, bahan baku, riset dan pengembangan, teknologi dan pengolahan, dan pemasaran yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan kearifan loka-l. Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional o Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK No 078648 C . Badan . . . -- 43 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ lembaga Penanggung Jawab Kementerian / lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 20,35-2039 o Badan Riset dan Inovasi Nasional b. Terbangunnya data set terkait Jamu mengenai pengetahuan tradisional, bahan baku, riset dan pengembangan, teknologi dan pengolahan, dan pemasaran yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan kearifan lokal- Pengembangan data set terkait Jamu mengenai pengetahuan tradisional, bahan baku, riset dan pengembangan, teknologi dan pengolahan, dan pemasaran yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan kearifan lokal. 1 sistem terpusat t2 . Kementerian Komunikasi dan Informatika . Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kementerian Perindustrian bangunan asional/Badan bangunan asional SK No 078649 C o Badan . . . -- 44 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Iembaga Penanggung Jawab Kementerian/ Iembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 o Badan Riset dan Inovasi Nasional Strategi 5. Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Frogram 5. L Penguatan Riset dan Inovasi I Pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan. Tersedianya riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan. Peningkatan pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan. 5/o lOYo lSYo 2OYo 25Yo Badan Riset dan Inovasi Nasiona-l . Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Kementerian Pertanian . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi SK No 078550 C 2. Pengembangan . . . -- 45 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian/ Lemboga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-20,34 2035-2039 2040-2045 2 Pengembangan dan inovasi peningkatan Jamu. riset guna produk Tersedianya riset dan inovasi produk Jamu menjadi obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka. Peningkatan riset dan inovasi produk Jamu menjadi obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka. sYo lOYo lSYo 2OVo 25o/o Badan Riset dan Inovasi Nasional o Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Kementerian Pertanian . Kementerian Perindustrian o Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Telarologi . Kementerian Kesehatan SK No 078651 C 3. Pengembangan . . . -- 46 of 80 -- FRESIDEN REPLIBLIK INOONESIA No Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator bangan riset guna Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan saintifikasi Jamu untuk tenaga medis- Peningkatan tenaga medis yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan saintifikasi Jamu. lnovasl Jamu. Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ I,emboga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2045 5o/o lOo/o l5o/o 2Oo/o 25o/" Riset dan Nasional . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Agama o Kementerian Kesehat€n . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 3 5.2 Percepatan Hilirisasi Hasil Riset 1 Terselenggaranya penelitian uji praklinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar. Peningkatan penettian uji praklinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar. 75o/o 180/" 2lo/o 24o/o 27o/o o Kementerian Perdagangan . Kementerian Perindustrian . Kementerian Kesehatan pingan/ Obat dan Makanan yang Jamu bal menjadi obat terstandar /atau fitofarmaka. SK No 078652 C 2.Pemberian-.. -- 47 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian / kmbaga Pendukung 2023-2024 20.25-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 2 Pemberian stimulus untuk komersialisasi teknologi bagi perusahaan rintisan Jamu. Terbangunnya perusahaan rintisan Jamu melalui inkubasi bisnis. Peningkatan perusahaan rintisan Jamu 5o/o lOo/o lSYo 2Oo/" 25o/o Riset dan Nasional o Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Kementerian Keuangan . Kementerian Komunikasi dan Informatika . Kementerian Badan Usaha Milik Negara o Kementerian Perindustrian o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota SK No 078653 C Strategi 6 -- 48 of 80 -- PRESIOEN REPUELIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ L,embaga. Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-203+ 2035-2039 2040-2045 Strategi 6. Pelestarian dan Pelindungan Sumber Daya Bahan Baku 6.1 Penguatan Pelestarian Sumber Daya Alam berupa Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Genetik, Sumber Daya Genomik, dan Sumber Daya Mineral secara rkelanjutan I Peningkatan fiebstarian cagar alam, $uaka margasatwa, Itaman nasional, dan hutan lindung serta kawasan konservasi tempat sumber bahan baku Jamu in situ. a. Terjaganya dan terkelolanya bersama masyarakat lokal semua kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral in sifu di kawasan kelautan dan perikanan. Peningkatan penjagaan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral in situ di kawasan kelautan dan perikanan 5o/" lOo/o l5o/" 2Oo/o 25/o Kementerian Kelautan dan Perikanan . Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Kementerian Kesehatan o Badan Riset dan Inovasi Nasional o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota SK No 078654 C b. Terjaganya -- 49 of 80 -- PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmb"ga Penanggung Jawab Kementerian / kmbaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2o,35-2039 2040-2045 b. Terjaganya dan terkelolanya bersama masyarakat lokal semua kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral in siht di cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung. Peningkatan penjagaan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral in situ di cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung. 5o/" loo/" 75o/o 2Oo/o 25Yo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No 078655 C c.Terjaganya... -- 50 of 80 -- PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ kmbaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 20+o-2045 c. Terjaganya dan terkelolanya bersama masyara-kat lokal semua kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral in st'fu di kawasan pertanian. Peningkatan penjagaan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya minera.l in sitz di kawasan pertanian. 5o/" lOo/" l5o/o 2oo/o 25o/o Kementerian Pertanian SK No 078656 C 2. Pengembangan . . . -- 51 of 80 -- PRES'DEN REPUELIK INOONESIA No Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ L€mboge Penanggung Jawab 2023-2o24 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2o45 2 kebun a. Terjaganya dan terkelolanya sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik ex situ di kawasan kelautan dan perikanan. Peningkatan pelestarian sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik ex situ di kawasan kelautan dan perikanan. 5o/" lOo/" l5o/" 2Oo/" 25o/o Kementerian Kelautan dan Perikanan tan kawasan dan dan pertanian bagai pLasma tfah atau kebun tempat sumber baku Jamu ex b. Terjaganya dan terkelolanya sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik ex situ di kebun Peningkatan pelestarian sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik ex siht di kebun raya. 5o/" lOo/" 15o/" 2Oo/" 25o/" terian up dan Kehutanan Kementerian / kmbaga Pendukung . Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badal Perencanaan Pembangunan Nasional . Kementerian Kesehatan o Badan Riset Inovasi Nasional dan c.Terjaganya... SK No 078657 C -- 52 of 80 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 20+o-2045 c. Terjaganya dan terkelolanya sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik ex srfu di kawasan pertanian. Peningkatan pelestarian sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik ex sifu di kawasan pertanian. 5o/o lOo/o 75o/" 200/" 250/" Kementerian Pertanian Program 6.2 Pelindungan terhadap Pemanfaatan Tidak Sah dan Pencurian terhadap Pengetahuan Tradisional dan Kearifan lokal dalam Pengembangan Jamu 1 Penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan paten pada Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. Terselenggaranya penguatan, pembinaan, dan fasilitasi pelindungan paten pada Pengembangan Jamu dan Peningkatan pelindungan paten pada Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. 7Oo/o 2oo/o 3Oo/" 4Oo/o 5Oo/o Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kementerian Negeri . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi o Kementerian Kesehatan Dalam Riset, SK No 078658 C Pemanfaatan . . . -- 53 of 80 -- PRESIOEN REPUELIK INDONESIA No. Strategi/Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga. Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 20.25-2029 2030-2034 2035-20,39 2040-2045 Pemanfaatan Jamu o Kementerian Pertanian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota 2 Penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan varietas tanaman bahan baku Jamu. Terselenggaranya penguatan, pembinaan, dan fasilitasi pelindungan varietas tanaman bahan baku Jamu. Peningkatan pendaftaran pelindungan varietas tanaman bahan baku Jamu. lOo/" 200/" 3Oo/" 4Oo/" 5Oo/" Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi o Kementerian Kesehatan o Kementerian Pertanian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No 078694 C o Pemerintah -- 54 of 80 -- FRESIDEN REFUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ l.€mbaga Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-203+ 2035-20,39 2040-2045 o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota 3 Penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan indikasi geografis bahan baku Jamu. Terselenggaranya penguatan, pembinaan, dan fasilitasi pelindungan indikasi geografis bahan baku Jamu. Peningkatan pendaftaran pelindungan indikasi geografrs bahan baku Jamu. lOo/o 2Oo/o 3OYo 4OYo 5Oo/" Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Telorologi . Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o Pemerintah daerah provinsi SK No 078695 C o Pemerintah . . -- 55 of 80 -- FRESIDEN REPUBLIK 'NDONESIA -34- No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Iembaga Penanggung Jawab Kementerian / Irmbaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2o,35-2039 2040-2045 o Pemerintah daerah kabupaten/ kota 4 Penguat€n pembinaan dan fasilitasi pelindungan varietas lokal bahan baku Jamu. Terselenggaranya penguatan, pembinaan, dan fasilitasi pelindungan varietas lokal bahan baku Jamu. Peningkatan pendaftaran pelindungan varietas lokal bahan baku Jamu. 7Oo/" 200/" 3Oo/o 4Oo/o SOYI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Kesehatan o Kementerian Pertanian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota SK No 078561 C Strategi7... -- 56 of 80 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lemb"ga Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030,-2034 2035-2039 2040-2045 Strategi 7. Penguatan Kelembagaan, Regulasi, dan Infrastruktur Program 7.1 Penguatan Peran Kelembagaan 1 Peningkatan [roordinasi antar [ementerian/ lembaga Ean pemerintah haerah dalam pengembangan Jamu ha., Pemanfaatan ["-',r. Terselenggaranya rapat koordinasi antar kementerian / lembaga dan pemerintah daerah dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. Koordinasi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu. 5 5 5 5 5 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. . Kementerian Perdogengan . Kementerian Perindustrian . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dal Telrnologi SK No 078705 C . Kementerian -- 57 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembega Penanggung Jawab Kementerian/ lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 o Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o Kementerian Kelautan dan Perikanan . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Ketenagakerjaan o Badan Riset dan Inovasi Nasional o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi SK No 078706 C oPemerintah... -- 58 of 80 -- FRESIDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ L€mbaga Penanggung Jawab Kementerian / Iembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 o Pemerintah daerah kabupaten/ kota 2 peningkatan peran fl<elembagaan pelaku lusaha mikro, kecil, flan menengah Jamu [afa- rangka fienguatan ekosistem [amu komunitas. a. Terselenggaranya revitalisasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Jamu. Peningkatan revitalisasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Jamu . Kementerian Perdagangan . Kementerian Kesehatan . Kementerian Perindustrian . Kementerian Dalam Negeri o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupa.ten/ kota a. Koperasi 5o/o lOo/" l5o/o 2OYo 250/" Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Korporasi Petani 5o/" lOo/o l5o/o 2Oo/" 25o/o Kementerian Pertanian c. Korporasi Nelayan 5o/" lOo/" l5o/o 2OYo 250/" Kementerian Kelautan dan Perikanan SK No 078698 C b. Terselenggaranya. . . -- 59 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lemb^ge Penanggung Jawab Kementerian / kmbaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 20,s5-2039 2040-2045 b. Terselenggaranya penguatan fasilitas/ sarana penyangga tata niaga bahan baku. Peningkatan fasilitas/ sarana penyangga tata niaga bahan baku. 3 fasilitas/ sarana 6 fasilitas/ sarana 9 fasilitas/ sarana 72 fasilitas/ sarana 15 fasilitas/ sarana Kementerian Perdagangan . Kementerian Pertanian . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Kesehatan . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota SK No 07;665 C 3. Peningkatan . . . -- 60 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lrmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 3 Peningkatan permodalan kelembagaan pelaku usaha Jamu. Tersedianya dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi pelaku usaha Jamu. Peningkatan pelaku usa-ha Jamu yang menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan. 5 provinsi 12 provinsi 20 provinsi 27 provinsi 37 provinsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara . Kementerian Pertanian o Kementerian Perdagangan . Kementerian Keuangan o Kementerian Dalam Negeri . Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota Frogram 7.2 Penguatan Regulasi dan/ atau Kebijakan 1 Peningkatan kebijalian Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagai warisan budaya. a. Tersusunnya kebijakan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagai Meningkatnya implementasi kebijakan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan 3 7 10 t4 77 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan . Kementerian Perdagangan . Kementerian Perindustrian . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah SK No 078666 C warlsan . . . -- 61 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-20.24 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 warisan budaya. Jamu sebagai warisan budaya. Pembangunan Nasional Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Kelautan dan Perikanan SK No 078667 C o Kementerian -- 62 of 80 -- PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ Iembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Kementerian Ketenagakerjaan o Badan Riset dan Inovasi Nasional o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota SK No 078668 C 2. Peningkatan -- 63 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian/ Irmbaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-20+5 2 Peningkatan sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan sistem mutu untuk bahan baku serta produk Jamu. a, Tersusunnya pedoman budidaya pertanian yang baik, p€nanganan pascapanen yang baik, dan pengolahan hasil yang baik. Meningkatnya implementasi pedoman budidaya pertanian yang baik, penanganan pascapanen yan8 baik, dan pengolahan hasil yang baik. 5 5 5 5 5 Kementerian Pertanian . Kementerian Kesehatan . Kementerian Perindustrian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Kelautan dan Perikanan o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota SK No 078669 C b. Tersusunnya . . -- 64 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ I.embaga Penanggung Jawab Kementerian / L€mboga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 b. Tersusunnya pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik produk Jamu. Meningkatnya implementasi pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik produk Jamu. 5 5 5 5 5 Badan . Kementerian Kesehatan . Kementerian Perindustrian r Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Kelautan dan Perikanan . Kementerian Pertanian o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota Obat dan Makanan c. Tersusunnya . . . SK No 078670 C -- 65 of 80 -- PRESIOEN REPUELIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ L,embaga Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2o35-20.39 2040-2045 c. Tersusunnya kebiialan terkait sistem mutu produk Jamu. Jumlah kebiiakan terkait sistem mutu produk Jamu yang dimanfaatkan untuk kesehatan yang diproduksi industri atau usaha Jamu. I 1 1 1 I Badan Pengawas Obat dan Makanan . Kementerian Kesehat€n . Kementerian Perindustrian o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Kelautan dan Perikanan . Kementerian Pertanian o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota SK No 078671 C d. Terimplementasi -- 66 of 80 -- PRESIOEN REFUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Itogram/ Kegiatarl Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ Iembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 d. Terimplementasi- nya budidaya pertanian yang baik dan penanganan pascapanen yang baik bahan baku Jamu. Jumlah kebun/ lahan usaha yang menerapkan pralrtik pertanian yang baik. 5 10 10 10 10 Kementerian Pertanian . Kementerian Kesehatan . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian KeLautan dan Perikanan o Kementerian Perindustrian . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Badan Pengawas Obat dan Makanan . Pemerintah daerah provinsi . Pemerintah daerah kabupaten/ kota SK No 078672 C e. Implementasi... -- 67 of 80 -- PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian / Lembaga Pendukung 2023-2024 20.25-2029 2030-203+ 2035-2039 2040-2045 e. Implementasi pengolahan hasil yang baik pada pengolahan produk Jamu. Meningkatnya pelaku usaha dan industri pengolahan Jamu yang sudah menerapkan pengolahan hasil yang baik. 70% 2OYo 3Oo/" 4oo/o 50% Kementerian Perindustrian . Kementerian Kesehatan . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi . Pemerintah daerah kabupaten/ kota 3 Penyusunan regulasi terkait masulrnya [itofarmaka ke dalam iaminan kesehatan nasional di fasilitas layanan kesehatan formal. Tersusunnya regulasi yang mengatur masuknya fitofarmaka ke dalam jaminan kesehatan nasional. Meningkatnya regulasi yang mengatur masuknya frtofarmaka ke dalam jaminan kesehatan nasional. 5 5 5 5 5 Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian . Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SK No 078673 C .Kementerian... -- 68 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian/ l,embaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia o Badan Pengawas Obat dan Makanan Program 7.3 Penguatan Infrastruktur I Pengayaan alat dan mesin pertanian dan/atau pengolahan untuk produksi bahan baku dan produk Jamu. a Tersedianya alat dan mesin pertanian untuk petani bahan baku Jamu. Meningkatnya petani yang difasilitasi dengan alat dan mesin pertanian untuk produksi bahan baku Jamu. 5 provinsi 12 provinsi 20 provinsi 7 provinsi 37 provinsi Kementerian Pertanian . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Perindustrian . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota SK No 078674 C b. Tersedianya . . . -- 69 of 80 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penaflggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 b. Tersedianya alat dan mesin untuk mendukung produksi/ pengolahan Jamu untuk pelaku usaha Jamu. Meningkatnya pelaku usaha/industri pengolahan Jamu yang difasilitasi alat dan mesin produksi atau pengolahan Jamu. 63 alat dan mesin 215 alat dan mesin 215 alat dan mesin 275 alat dan mesin 275 alat dan mesin Kementerian Perindustrian . Kementerian Pertanian o Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota 2 Pengayaan sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu. Tersedianya sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu. 3 sarana dan prasarana 6 sarana dan prasarana 9 sarana dan prasarana t2 sarana dan prasarana l5 sarana dan prasarana Kementerian Perdagangan o Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi SK No 078675 C . Kementerian... -- 70 of 80 -- PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA _49_ No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian/ kmbaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2o,3o-2034 2035-2039 20+o-2045 . Kementerian Pertanian . Kementerian Perindustrian o Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota PEMANFAATAN JAMU Strategi 8. Penguatan Pemanfaatan Jamu untuk Kesehatan Program 8.1 Peningkatan Sinergi dan Integrasi Jamu dalam Sistem Kesehatan Nasional I Pengembangan sinergi dan integrasi kebijakan dan regulasi mengenai Jamu dalam Terselenggaranya sinergi dan integrasi kebijakan dan regulasi mengenai Menguatnya sinergi integrasi kebiiakan dan dan 2% 5% lOo/o \50/o 2Oo/o Kementerian Kesehatan o Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Telorologi Riset, SK No 078676 C sistem . . . -- 71 of 80 -- PRESIDEN REPTJBLIK INDONESIA No. Strategi/Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ L€mbage Penanggung Jawab Kementerian/ kmbaga Pendukung 2023-2024 2025-20.29 2o3o-2034 20,35-2039 2040-2o45 sistem nasional kesehatan Jamu dalam sistem kesehatan nasional. regulasi mengenai Jamu dalam sistem kesehatan nasional. . Kementerian Perindu strial o Badan Riset dan Inovasi Nasional . Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten / kota 2 Pengembangan obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Tersedianya obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka yang dimanfaatkan dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Meningkatnya pemanfaatan obat herbal terstandar dan/ atau fitofarmaka dalam sistem pelayanan kesehatan formal. 2o/o 5% lOYo 7s%o 2OYo Kementerian Kesehat€n . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Badan Riset dan Inovasi Nasional . Pemerintah daerah provinsi . Pemerintah daerah kabupaten / kota SK No 078677 C Strategi9... -- 72 of 80 -- PRESIOEN REFUBLIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luefarr Indikator Target Kementerian/ l€mb^ge Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-20.29 2030-2034 2035-2039 2040-2045 9. Penguatal Pemanfaatan Jamu untuk Nonkesehatan Program 9.1 Pemanfaatan Jamu Melalui Kegiatan di Bidang Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Sosial Budaya, Keagamaan, Promotit Preventif Umum, Kuratif, Biokultural, Rehabilitasi Umum, Kecantikan, Kebugaran, Gaya Hidup, Asuhan Mandiri, dan Kegiatan Lain oleh Komunitas I Jamu industri ekonomi budaya, sosial keagamaan, a. Terbangunnya kawasan agrowisata budaya Jamu. Meningkatnya kawasan agrowisata budaya Jamu. 5 provinsi 10 2O provinsi 27 provinsi 7 Kementerian Pertanian . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Telarologi o Kementerian Kesehatan . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK No 078707 C . Kementerian -- 73 of 80 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ [,€mbage Penanggung Jawab Kementerian/ Lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 o Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinsgal, dan Transmigrasi o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota b. Terlaksananya Pemanfaatan Jamu dalam Pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif. Meningkatnya partisipasi kegiatan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Jamu. 3 kegiatan 5 kegiatan 7 kegiatan 9 kegiatan 1 1 kegiatan Kementerial fariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Kementerian Pertanian . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Badan Riset dan Inovasi Nasional SK No 078709 C .Kementerian.. . -- 74 of 80 -- PRESIDEN REPUELIK INOONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ kmbaga Penanggung Jawab Kementerian / lembaga Pendukung 2023-2024 2025-20.29 2030-2o34 2o35-2039 20,40-2045 o Kementerian Perindustrian . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia o Kementerian Ketenagakeqiaan o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota SK No 078680 C 2. Peningkatan -- 75 of 80 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian/ Le mbaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 2 Peningkatan Pemanfaatan Jamu untuk promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan Iain oleh komunitas a. Terwujudnya Pemanfaatan Jamu untuk preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas. Meningkatnya Pemanfaatan Jamu untuk preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas. lOo/" 2Oo/" 3Oo/o 4OYo SOYI Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Dalam Negeri o Badan Pengawas Obat dan Makanan . Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/ kota b. Terwujudnya Pemanfaatan Jamu untuk promotif, kebugaran, dan gaya hidup. Meningkatnya produk Jamu yang dimanfaatkan sebagai bagian dari daya tarik wisata kebugaran dan herbal (uellness tourisml. 3 produk 5 produk 7 produk 9 produk 1 1 produk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK No 078681 C c. Terlaksananya . . -- 76 of 80 -- tj PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Iembaga Penanggung Jawab Kementerian/ kmbaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 c Terlaksananya pemanfaatan jasa kecantikan dan kebugaran berbasis Jamu dalam pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi lceatif. Meningkatnya partisipasi pelaku jasa kecantikan dan kebugaran berbasis Jamu dalam pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif. 3 kegiatan 5 kegiatan 7 kegiatan 9 kegiatan 11 kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Padwisata dan Ekonomi Kreatif . Kementerian Pertanian . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Kementerian Dalam Negeri o Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia o Kementerian Perindustrian . Kementerian Perdagangan o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi SK No 078682 C .Pemerintah... -- 77 of 80 -- PRES IDEN REPUELIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luarari Indikator Target Kementerian/ Lemb^ge Penanggung Jawab Kementerian / kmbaga Pendukung 2023-2024 20.25-2029 2030-20,34 2035-2039 2040-2045 o Pemerintah daerah kabupaten/ kota 9.2 Pemanfaatan Jamu melalui Penguatan Produk Jamu 1 produk Terlaksananya penguatan produk Jamu yang paling sedikit meliputi Jamu gendong, Jamu racikan, Jamu segar, dan Jamu yang di luar fasilitas kesehatan. Meningkatnya penguatan produk Jamu yang paling sedikit meliputi Jamu gendong, Jamu racikan, Jamu segar, dan Jamu yang di luar fasilitas kesehatan. too/o 200/0 300/" 4Oo/o 5Oo/o terian o Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif o Kementerian Perindustrian o Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinsgal, dan Transmigrasi o Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia amu yang paling t meliputi Jamu Jamu , Jamu segar, Jamu yang di luar tas kesehat€n. oBadan. . . SK No 078710 C -- 78 of 80 -- PRESIDEN NEPUELIK INDONESIA No Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian/ lembaga Pendukung 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 o Badan Pengawas Obat dan Makanan o Pemerintah daerah provinsi o Pemerintah daerah kabupaten/kota Program 9.3 Pemanfaatan Jamu melalui Sarana Usaha Rumah Tangga yang Produknya Dikategorikan sebagai Jamu Ramuan Tradisional 1 Peningkatan jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional. Tersedianya jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional. Meningkatnya jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional. lOYo 2Oo/o 3Oo/o 4Oo/o 5Oo/o Kementerian Kesehatan . Kementerian Pertanian . Kementerian Dalam Negeri . Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia o Badan Pengawas Obat dan Makanan SK No 078711 C oPemerintah... -- 79 of 80 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA No. Strategi/ Program/ Kegiatan Luaran Indikator Target 2023-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab Kementerian / Iembaga Pendukung o Pemerintah daerah provinsi . Pemerintah daerah kabupaten / kota Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKREIARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd SK No 078618 C Djaman -- 80 of 80 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
tentang PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 54/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Article 19 establishes a roadmap for the development and utilization of Jamu, outlining strategies and actions from 2023 to 2045.
Article 28 allows stakeholders to provide support in the development and utilization of Jamu, emphasizing active involvement in cultivation and registration.
Article 31 states that funding for the development and utilization of Jamu will come from the state budget, regional budgets, and other legal sources.