Presidential Regulation No. 52 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 52 of 2023 establishes the Government Work Plan (RKP) for the year 2024, outlining the national development planning framework and budget synchronization as mandated by various laws and regulations. This regulation serves as a guiding document for government ministries and agencies in their planning and budgeting processes for the upcoming year.
This regulation primarily affects government ministries and agencies involved in national development planning, budgeting, and implementation. It also impacts local governments as they align their regional work plans with the national framework.
- Pasal 2 establishes the RKP for 2024 as a key document for national development. - Pasal 5 outlines that the RKP serves as a guideline for drafting the State Budget Law and for ministries in updating their work plans. - Pasal 6 requires ministries to report any changes in budget allocations to the Minister of National Development Planning for discussion and approval. - Pasal 8 mandates quarterly reporting by ministries on the implementation of their work plans, ensuring accountability and evaluation of progress.
- RKP (Rencana Kerja Pemerintah): Government Work Plan, a document outlining national development plans for a specific year. - Kementerian: Ministries, government departments responsible for specific areas of public policy, government function, and service delivery.
This regulation is effective from September 6, 2023, and does not explicitly replace any previous regulations but builds upon existing laws regarding national development planning and budgeting.
The regulation references several laws, including the 1945 Constitution, Law No. 25 of 2004 on the National Development Planning System, and Law No. 17 of 2007 on the Long-Term National Development Plan, indicating its alignment with broader national planning frameworks.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 establishes the RKP for 2024 as the primary document guiding national development efforts for that year.
Pasal 5 outlines that the RKP serves as a guideline for drafting the State Budget Law and for ministries in updating their work plans.
Pasal 6 requires ministries to report any changes in budget allocations to the Minister of National Development Planning for discussion and approval.
Pasal 8 mandates that ministries submit quarterly reports on the implementation of their work plans to ensure accountability.
Pasal 4 outlines the macro-economic framework and regional development strategies that must be included in the RKP.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (9K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN
FEPUELIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KER.IA PEMERINTAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (21
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4a2\;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahut 2OOT Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20O6 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O6 Nomor 97, Tambahan [rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan . . .
SK No 180415 A
-- 1 of 7 --
I
-2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 105, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O20 Nomor 10);
MEMUTUSKAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KER.IA
PEMERINTAH TAHUN 2024.
Pasal 1
Da1am Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan
Rencana Kerja Pemeriatah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
Pasal 2
Dengan Peraturan Presiden ini, ditetapkan RKP Tahun
2024.
Pasal 3
(1) RKP Tahun 2024 sebagatmana dimaksud dalam
Pasal 2 memuat:
a. narasi RKP Tahun 2O24 yang terdiri atas:
1. Bab I meliputi pendahuluan yang memuat
latar belakang, tujuan, dan sistematika;
2. Bab II meliputi spektrum perencanaan
pembangunan nasional yang memuat
evaluasi RKP Tahun 2O22,kerangka ekonomi
makro, strategi pengembangan wilayah, dan
strategi pendanaan pembangunan
SK No l80l78A
3.BABIII ...
-- 2 of 7 --
NlItrtrIEIItr
b.
3. Bab III meliputi tema dan sasaran
pembangunan yang memuat rencana
pembangunan jangka menengah nasional
2O2O-2O24 dan arahan Presiden, tema,
sasaran, arah kebija}an dan strategi
pembangunan, serta prioritas nasional;
4. Bab [V meliputi prioritas nasional dan
pendanaannya yang memuat penjabaran
7 (tujuh) prioritas nasional dan pendanaan
prioritas nasional;
5. Bab V meliputi kaidah pelaksanaan yang
memuat kerangka kelembagaan, kerangka
regulasi, serta kerangka evaluasi dan
pengendalian; dan
6. Bab VI meliputi penutup,
matriks pembangunan yang memuat prioritas
nasional, program prioritas, kegiatan prioritas,
dan proyek prioritas dengan penjabaran sasaran,
indikator, target, alokasi pendanaan dan instansi
pelaksana; dan
matriks proyek prioritas strategis/ ma.1br project
yang memuat proyek prioritas strategis/ major
projed pada prioritas nasional beserta alokasi
c
(2) Ketentuan mengenai narasi RKP Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a
tercantum dalam t ampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Ketentuan mengenai matriks pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak dari Peraturan Presiden ini.
(4) Ketenhran mengenai matriks proyek prioritas
strategis/major projed sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
SK No 180151 A
Pasal 4...
-- 3 of 7 --
FNESIDEN
NEFUELIT II{DONESIA
Pasal 4
(1) Kerangka ekonomi makro dan strategi pengembangan
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a angka 2 (dua) mencakup sasaran
pertumbuhan ekonomi nasional, sasaran
pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sasaran
pertumbuhan ekonomi provinsi.
(2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sasaran pertumbuhan ekonomi
wilayah dan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada gubemur
dalam rangka mengawal sasaran kerangka ekonomi
makro dan pengembangan wilayah.
Pasal 5
(1) RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, digunakan minimal untuk:
a, pedoman bagi pemerintah dalam menyusun
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan nota
keuangan tahun anggaran 2O24;
b. sebagai dasar kementerian/lembog dalam
pemutakhiran rancangan rencana kerja
kementerian/lembaga menjadi rencana keda
kementerian/lembaga;
c. pedoman bagi pemerintah daerah dalam
men5rusun RKP Daerah Tahun 2O24; dan
d. pedoman bagi kementerian / lembaga dalam
men5rusun rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga.
(2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-
Undang tenta.ng Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2O24, kementerian / lembaga
menggunakan RKP Tahun 2024 sebagat acuan dalam
melakukan pen5rusunan dan pembahasan rencana
kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun 2024
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 6. . .
SK No l80160A
-- 4 of 7 --
NEPUEUT INDONESIA
Pasal 6
(1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran
sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, menteri/pimpinan lembaga
menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan untuk dibahas bersama.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan guna menjamin kesesuaian antara rencana
kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun 2024
hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dan pemerintah dengan pencapaian sasaran
pembangunan dalam RKP Tahun2024.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga
melalui Menteri Perencsnaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden
untuk mendapatkan persetuj uan.
(4) Datam hal Presiden memberikan persetujuan
perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga melakukan
penyesuaian terhadap rencana kerja
kementerian/ lembaga . dan renca.na kerja dan
anggaran kementerian/ lembaga.
Pasal 7
(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2024
berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2024.
(2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Nasional
mel,aporkan hasil RKP Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
(3)Hasil . .
SK No 180196A
-- 5 of 7 --
PRESIDEN
REPIJBLIK INDOHESIA
(3) Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2024 yang telah
dilaporkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Pasal 8
(1) Kementerian/ lembaga men5rusun laporan per
triwulan atas pelaksanaan rencana program dan
kegiatan berdasarkan rencana kerja
kementerian/lembaga.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
disampaikan kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya
triwulan.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l dil,akukan melalui sistem pemantaueln dan
evaluasi berbasis elektronik dan/ atau mekanisme
pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
masukan dalam pelaksanaan rencana kerja
kementerian/lembaga tahun berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
bahan evaluasi untuk pen5rusunan rencana kerja
kementerian/lembaga tahun berikutnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
SK No l80l95A
Agar
-- 6 of 7 --
FRESIDEN
REFUBLIK TNDONESTA
-7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2O23
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2O23
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 111
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
trasi Hukum,
ttd
ttd
SK No 180414A
vanna Djaman
-- 7 of 7 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
tentang PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 52/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 3 requires an evaluation of the previous year's RKP as part of the planning process for 2024.