No. 48 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the President of Indonesia, officially ends the management of the COVID-19 pandemic, transitioning the status of the disease from a pandemic to an endemic. It outlines the dissolution of the COVID-19 Handling Committee and the National Economic Recovery Committee, and establishes new protocols for managing COVID-19 in its endemic phase.
The regulation primarily affects government entities, including the Ministry of Health, local governments, and other ministries involved in health and disaster management. It also impacts healthcare providers and pharmaceutical companies involved in the procurement and distribution of COVID-19 vaccines and treatments.
- Pasal 1 states that the COVID-19 Handling Committee and the National Economic Recovery Committee are dissolved. - Pasal 2 outlines that the Ministry of Health will manage COVID-19 in its endemic phase, with cross-ministerial cooperation guided by standard operating procedures (SOPs) for handling the disease. This includes involvement from relevant ministries and local governments, assignment to the National Disaster Management Agency, collaboration for vaccine procurement, and funding arrangements. - Pasal 3 allows for the continued use of COVID-19 vaccines and treatments procured before the enactment of this regulation until their expiration dates, provided they meet efficacy, safety, and quality standards. - Pasal 4 ensures that policies enacted during the pandemic by the dissolved committees and other governmental bodies remain in effect until all rights and obligations are fulfilled. - Pasal 5 specifies that previous regulations regarding the COVID-19 response are revoked and no longer applicable. - Pasal 6 indicates that this regulation takes effect upon its promulgation.
- Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): COVID-19 Handling Committee - Pemulihan Ekonomi Nasional: National Economic Recovery - Kementerian Kesehatan: Ministry of Health - Badan Nasional Penanggulangan Bencana: National Disaster Management Agency - Obat dan Vaksin: Medicines and Vaccines
This regulation is effective as of August 4, 2023, and it revokes previous regulations including Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 and Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, along with their amendments.
The regulation explicitly revokes earlier presidential regulations related to the COVID-19 pandemic response, ensuring that all previous policies are no longer in effect as of the promulgation date. This includes the dissolution of the committees that were previously responsible for pandemic management and economic recovery.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 states that the COVID-19 Handling Committee and the National Economic Recovery Committee are officially dissolved.
Pasal 2 mandates that the Ministry of Health will oversee COVID-19 management during its endemic phase, with guidelines for cross-ministerial cooperation.
Pasal 3 allows for the continued use of COVID-19 vaccines and treatments procured before the regulation's enactment until they expire, provided they meet safety and efficacy standards.
Pasal 4 ensures that policies enacted during the pandemic remain effective until all associated rights and obligations are fulfilled.
Pasal 5 revokes previous regulations related to COVID-19 management, including Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 and Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (7K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
-\., SALINAN FRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (covrD-le) DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan berakhir dan status faktual Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) telah berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia; bahwa perlu dilakukan pengaturan pengakhiran penanganan Corona Virus Disease 2019 ICOVID- 19) yang dilakukan pada masa pandemi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20 1 9 ICOVID - 19l.; Mengingat Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b c Menetapkan PERATURAN PENANGANAN (covrD-19). MEMUTUSI(AN: PRESIDEN TENTANG PANDEMI COROI'IA YIRUS PENGAKHIRAN DISEASE 2019 SK No 180916A Pasal 1 ... -- 1 of 5 -- EITI,FIIEtrN K INDO Pasal I Dengan Peraturan Presiden ini, Komite Penanganan Corona Vints Disease 2O19 (COVID-I9) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan. Pasal 2 (1) Dengan berakhirnya masa tugas dan pembubaran Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada masa endemi yang bersifat lintas kementerian, lembaga, danlatau pemerintah daerah berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang meliputi: a. pelibatan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait; b. penugasan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. kerjasama dalam pengadaan vaksin, obat, dan alat kesehatan sesuai kebutuhan; dan d. pendanaan. (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan/atau menteri/kepala lembaga lain yang dipandang perlu. Pasal 3 ... SK No l80918A -- 2 of 5 -- PRESIDEN ELIK INDO Pasal 3 (1) Obat dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). yang telah dilakukan pengadaannya sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pand emi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia, tetap dapat digunakan sampai dengan batas kedaluwarsa. (21 Obat dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) yang telah memperoleh persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia, tetap dapat digunakan selama masih memenuhi persyaratan efikasi, keamanan, dan mutu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Obat dan Vaksin Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 4 Segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Komite Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kementerian / lembaga, dan/atau pemerintah daerah untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan beserta hak dan kewajiban yang ditimbulkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pand emi Corona Vints Disease 2O19 (COVID-l9) di Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 180608A Pasal 5 ... -- 3 of 5 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA Pasal 5 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O2O tentang Komite Penanganan Corono Vints Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256); dan 2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227\ sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: a. Nomor 74 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66); b. Nomor 50 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 729]; dan c. Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 491, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . .. SK No l80814A -- 4 of 5 -- FRESIDEN REPIIELTK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 104 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan istrasi Hukum, iI$D ttd ttd SK No l809l7A anna Djaman * -- 5 of 5 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
tentang BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - COVID-19 / CORONA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 48/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 6 states that this regulation takes effect upon its promulgation on August 4, 2023.