No. 46 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, Peraturan Presiden No. 46 of 2023, amends the previous regulation regarding the management of Masjid Istiqlal, aiming to optimize its management and enhance the facilitation of worship and religious activities for the community.
The regulation primarily affects the management structure of Masjid Istiqlal, which is a significant religious site in Indonesia. It involves government officials and members of the Majelis Ulama Indonesia (Indonesian Ulema Council) who are part of the management team.
According to Pasal 4, the management board of Masjid Istiqlal, known as Dewan Pengarah, is now composed of the Minister of Human Development and Culture as the Chair, and members including the Minister of State Secretary, Minister of Public Works and Public Housing, Governor of the Special Capital Region of Jakarta, and the Chairman of the Majelis Ulama Indonesia. Further details regarding the duties and working procedures of this board will be regulated by a separate regulation (Pasal 4 ayat (2)).
Dewan Pengarah (Management Board), Masjid Istiqlal (Istiqlal Mosque), Majelis Ulama Indonesia (Indonesian Ulema Council).
This regulation is effective from the date of its promulgation, which is July 20, 2023. It amends Peraturan Presiden No. 64 of 2019 regarding the management of Masjid Istiqlal.
The regulation explicitly references Peraturan Presiden No. 64 of 2019, which it amends, and indicates that further regulations will be established to detail the management board's duties and procedures.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 4 outlines the composition of the Dewan Pengarah Masjid Istiqlal, which includes key government officials and the Chairman of the Majelis Ulama Indonesia.
The Chairperson of the Dewan Pengarah is the Minister of Human Development and Culture, while the members include the Minister of State Secretary, Minister of Public Works and Public Housing, Governor of Jakarta, and the Chairman of the Majelis Ulama Indonesia (Pasal 4 ayat (1)).
Pasal 4 ayat (2) states that additional provisions regarding the duties and working procedures of the Dewan Pengarah will be established through a separate regulation.
The regulation comes into effect on July 20, 2023, the date it was promulgated.
This regulation amends Peraturan Presiden No. 64 of 2019 concerning the management of Masjid Istiqlal.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (3K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Masjid Istiqlal serta peningkatan fasilitasi kegiatan ibadah dan syiar keagamaan bagi masyarakat, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal; b Mengingat 1. 2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 195); SK No 148790A MEMUTUSI(AN: . .. -- 1 of 3 -- Menetapkan PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGELOTAAN MAS.,IID ISTIQLAL. Pasal I Ketentuan ayat (l) Pasal 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 195) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Dewan Pengarah Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudaYaan. b. Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara; 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Gubernur Daerah Khusus lbu Kota Jakarta; dan 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Dewan Pengarah Masjid Istiqlal diatur dengan Peraturan Dewan Pengarah ' Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 148861A Agar -- 2 of 3 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2O Jluli 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O Juli2O23 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 98 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA g Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd * SK No 148791A Djaman -- 3 of 3 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal
tentang KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 46/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.