No. 41 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the North Kalimantan High Prosecutor's Office to enhance legal services and the execution of the duties and authorities of the Indonesian Prosecutor's Office in the jurisdiction of North Kalimantan Province. It aims to improve the efficiency and effectiveness of legal proceedings in the region.
This regulation primarily affects the Indonesian Prosecutor's Office, specifically the newly formed North Kalimantan High Prosecutor's Office. It also impacts legal practitioners and entities involved in the legal system within North Kalimantan Province.
According to Pasal 1, the North Kalimantan High Prosecutor's Office is officially established and will be located in Tanjung Selor, Bulungan Regency. Pasal 2 mandates that the duties, functions, authority, organizational structure, and work procedures of the North Kalimantan High Prosecutor's Office will be determined by the Attorney General with the approval of the minister responsible for state administration. Pasal 3 states that funding for the establishment, development, and execution of the duties and functions of the North Kalimantan High Prosecutor's Office will come from the budget of the Indonesian Prosecutor's Office. Furthermore, Pasal 4 outlines transitional provisions for handling criminal cases and other matters in North Kalimantan Province, specifying that cases not yet submitted to court will continue to be handled by the East Kalimantan High Prosecutor's Office until the head of the North Kalimantan High Prosecutor's Office is appointed.
"Kejaksaan Tinggi" (High Prosecutor's Office) refers to the regional office of the Prosecutor's Office responsible for legal matters in a specific province.
This regulation is effective as of the date it is enacted, which is June 16, 2023. It does not explicitly replace or amend any prior regulations but establishes a new office within the existing legal framework.
The regulation references several laws, including Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and Law No. 20 of 2012 regarding the establishment of North Kalimantan Province. It also acknowledges previous presidential regulations regarding the organization and work procedures of the Prosecutor's Office.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 establishes the North Kalimantan High Prosecutor's Office, which will be located in Tanjung Selor, Bulungan Regency.
Pasal 2 states that the duties, functions, authority, organizational structure, and work procedures of the North Kalimantan High Prosecutor's Office will be determined by the Attorney General with ministerial approval.
According to Pasal 3, the funding for the establishment and operations of the North Kalimantan High Prosecutor's Office will be sourced from the budget of the Indonesian Prosecutor's Office.
Pasal 4 outlines that cases not yet submitted to court will continue to be handled by the East Kalimantan High Prosecutor's Office until the new head is appointed.
This regulation is effective as of June 16, 2023, the date of its enactment.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (4K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KE.'AKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah hukum Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (l) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2027 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor zl4ol) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2l lentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20O4 tentang Kejaksaan Republik lndonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O12 Nomor 229, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 53621; SK No 155994A 4. Peraturan . . . -- 1 of 3 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (t embaran Negara Republik Indonesia Tehun 2O2l Nomor 67); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KE"IAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA. Pasal I (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. (2) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Buh:ngan. Pasal 2 Tugas, fungsi, wewenzrng, susun€rn organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ditetapkan oieh Jaksa Agung setelah mendapat persetqjuan dari menteri yang menyelenggarakan urllsan pemerintahan di bidang aparahrr negara. Pasal 3 Pendanaan yang diperhrkan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelalsanaan tugas, frrngsi, dan wewenang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 4 Pada saat Peratr.ran tstesiden ini mulai berlaku, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sampa.i dengal dilantiloeya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utaia; dan b. telah dilimpahkan ke pengaCilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pasal 5 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 Menetapkan SK No 155871A Agar -- 2 of 3 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2O23 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 92 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Administrasi Hukum, ttd SK No 155995A S Djaman -- 3 of 3 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
tentang ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - HUKUM ACARA DAN PERADILAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 41/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.