Presidential Regulation No. 40 of 2017 on Amendments to Presidential Regulation No. 64 of 2014 on Strategic Coordination Across Sectors for Tourism Management
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 40 of 2017 amends the previous regulation No. 64 of 2014, which focuses on the strategic coordination of tourism management across various sectors in Indonesia. This regulation is significant for foreign investors looking to engage in the tourism sector, as it outlines the framework for collaboration among different government agencies and stakeholders involved in tourism development. The regulation affects various entities, including local governments, tourism businesses, and investors in the tourism sector. Key obligations under this regulation include the requirement for stakeholders to coordinate their efforts in tourism planning and development, ensuring that activities align with national tourism policies. This regulation interacts with other relevant regulations by providing a cohesive approach to tourism management, which is essential for creating a conducive environment for investment. By establishing clear guidelines for coordination, the regulation aims to enhance the overall quality of tourism services and infrastructure in Indonesia, ultimately benefiting foreign investors looking to establish or expand their operations in this vibrant sector.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (6K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
3. Peraturan ... 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat dimaksud dalam huruf a,. perlu menetapkan Peraturan Presiden ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan; sebagaimana kernenteriarr/ lembaga sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan nomenklatur adanya perubahan a. bahwa dengan Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 1 of 6 -- antara ... 1. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi Pasal 1 1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) diubah sebagai berikut: Pasal I PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. SEKTOR LINTAS STRATEGIS KOORDINASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG MEMUTUSKAN: 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan -- 2 of 6 -- 7. Menteri .. , 6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan. Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisataan adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan. Sektor Lintas Strategis Koordinasi 4. Tim 3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Koordiriasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan. Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. dilaksanakan yang .upaya adalah 2. Koordinasi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 3 of 6 -- 9. Menteri ... Manusia; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Menteri Perhubungan; Menteri Pariwisata; Sekretaris Kementerian Pariwisata; 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi f. Ketua Harian g. Sekretaris h. Anggota Perekonomian; d. Wakil Ketua III: Menteri Koordiriator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; e. Wakil Ketua IV: Menteri Koordiriator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Wakil Ketua I a. Ketua Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Koordinator Bidang Kernaritiman; c. Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang (1) Susunan keanggotaan Tim Kcordinasi Kepariwisataan terdiri dari: Pasa13 2. Ketentuan ayat (1) Pasa! 3 diubah, sehingga Pasa! 3 berbunyi sebagai berikut: 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 4 of 6 -- Agar ... Peraturan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II (2) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Menteri Kelautan dan Perikanan; 11. Menteri Komunikasi dan Informatika; 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 13. Menteri Perindustrian; 14. Menteri Perdagangan; 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 16. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 17. Kepala Badan Ekonomi Kreatif; dan 18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 5 of 6 -- Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 76 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017 PRESIDEN .REPUBLII< INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. dengan ini Presiden Peraturan pengundangan memerin tahkan setiap orang mengetahuinya, Agar PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA -- 6 of 6 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
tentang PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 40/2017. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.