No. 3 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the President of Indonesia, ratifies the ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN), which was signed by Indonesia and other ASEAN member states on October 7, 2020, in Manila, Philippines. This agreement aims to enhance cooperation in the services sector among ASEAN countries, contributing to a fair national economy as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
The regulation affects the Government of Indonesia, ASEAN member states, and businesses operating in the services sector across the ASEAN region. It is particularly relevant for entities engaged in trade in services, including but not limited to sectors such as finance, telecommunications, and professional services.
- Pasal 1 states that the ASEAN Trade in Services Agreement is officially ratified by Indonesia, which signifies the country's commitment to the terms and conditions outlined in the agreement. - Pasal 2 indicates that this regulation will take effect upon its promulgation, ensuring that the agreement is recognized and enforced within Indonesia's legal framework.
- Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Services Agreement): A multilateral agreement aimed at facilitating trade in services among ASEAN member countries.
The regulation is effective from the date of its promulgation, which is January 16, 2023. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but establishes a legal basis for Indonesia's participation in the ASEAN Trade in Services Agreement.
The regulation references several laws, including the 1945 Constitution (Pasal 4 ayat (1)), Law No. 24 of 2000 on International Agreements, and Law No. 7 of 2014 on Trade, indicating its alignment with existing legal frameworks governing international agreements and trade in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 confirms the ratification of the ASEAN Trade in Services Agreement, which was signed on October 7, 2020, by Indonesia and other ASEAN member states.
Pasal 2 states that this regulation will take effect upon its promulgation, which occurred on January 16, 2023.
The regulation aligns with the 1945 Constitution and other relevant laws, ensuring that Indonesia's commitments under the ASEAN Trade in Services Agreement are legally recognized.
The regulation mandates its publication in the State Gazette of the Republic of Indonesia to ensure public awareness and compliance.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (3K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN ASEAIV TRADE IN SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa merupakan salah satu upaya Pemerintah Republik lndonesia untuk mewujudkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN telah menandatangani ASEAIV Tlade in Seruices Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) pada tanggal 7 Oktober 2O2O di Manila, Filipina; c. bahwa untuk melaksanakan ASEA/V Tlade in Seruices Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN), perlu mengesahkan ASEAJV Tlade in Seruices Agreemenf (Persetuj uan Perdagangan Jasa ASEAN); d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan ASEII N T?ad.e in Senticrus Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) ; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun f 945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20OO tentang Perjanjian Internasional (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aODl; 3.Undang-Undang... SK No 163297 A -- 1 of 3 -- 3 PRESIDEN FEFUELIK INDONESIA Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAJV Framework Agreement on Seruies (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEA]V TRADE IN SERWCES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN). Pasal 1 (1) Mengesahkan ASEAN Trad.e in Seruices Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2O2O di Manila, Filipina. (2) Salinan naskah asli ASEAN Trade in Seruices Agreement (Persetuj uan Perdagangan Jasa ASEAN) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 2 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 Menetapkan SK No 163156A Agar -- 2 of 3 -- REPTTBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lcmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januan2O2S MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK TNDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd. SK No 163193 A vanna Djaman -- 3 of 3 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN)
tentang PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 3/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.