No. 27 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, enacted by the President of Indonesia, ratifies the Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services. This ratification is part of Indonesia's efforts to enhance its national economy in a fair manner, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
The regulation primarily affects the Government of Indonesia and the governments of ASEAN member countries. It pertains to the services sector, which includes various business activities that fall under the ASEAN Framework Agreement on Services.
According to Pasal 1, the regulation officially ratifies the Protocol signed on November 11, 2018, in Singapore. It also states in Pasal 1(2) that the original text of the Protocol in English and its Indonesian translation are attached and form an inseparable part of this Presidential Regulation. This indicates that the commitments outlined in the Protocol are now binding for Indonesia and its ASEAN partners.
The term "ASEAN Framework Agreement on Services" refers to the overarching agreement that facilitates cooperation among ASEAN member states in the services sector. The term "Protocol" in this context refers to the specific commitments agreed upon by the member states.
The regulation takes effect on February 16, 2022, as stated in Pasal 2. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but serves to affirm the commitments made under the ASEAN Framework Agreement on Services.
This regulation is linked to several laws, including Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 concerning International Agreements and Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 concerning Trade, which provide the legal framework for Indonesia's participation in international agreements and trade relations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1(1) states that the regulation ratifies the Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, signed on November 11, 2018.
Pasal 1(2) specifies that the original English text of the Protocol and its Indonesian translation are attached to the regulation and are inseparable from it.
Pasal 2 indicates that this Presidential Regulation comes into effect on February 16, 2022.
The regulation is based on several laws, including Pasal 4 ayat (1) of the 1945 Constitution and Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 regarding International Agreements.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (4K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT TI-IE TE,NTIT PACKAGE OF
COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT O]V SERWCES
(PROTOKOL UNTI'K MELAKSANAKAN KOMI'I'MEN PAKET KESEPULUH
DALAM PERSETUJUAN IGRANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA}
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVTAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimberng a
b
bahrra persetujuan kerangka kerja ASEAN di bida:rgjasa
merupalian salah satu upaya Pemerintah untuk
mening,katkan ekonomi na sional y-ang berkeadilan
sei:tr8airnana diamanatkan dalam tlnCang-Undang Da sar
Negata Republik Indonesie Tai'run 1945;
bahrra Pemerintah Republik indonesia dan Pemerintah
Negara-Negara Anggota ASfIAN telah
Protoal to lmpiement the Tenth Package of Commibnents
under tle ASEAIV Frarneuork Agreenent on Seruies
(Protokol untuk Melaksanakan Kornitmen Paket
Kesepuluh dalam [iersetujuan Kerangka Kerja ASEAN di
Bidang Jasa) pada tanggal 1l November 2018 di
Singanura;
brr\wa untuk melaksanskarr Piotacal to Implem.ent tle
Tenth i"tackage o! Comndunents under tle ASEAN
liranteutork Agreement on *rai..es (Protokol untuk
Meishsanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam
Perserujuan Kerangka Iftrja ASEAN di Bidang .rasa),
perlu merrgesahkan Protoal to Implem.ertt tle Tenth
Pacltage o! Commitm: nts under tle ASEAN Framework
Agreenent on .\erzr'r:es (Protokol untuk }lelaksanakan
Kornitmen Paker Kesepuluh datam Persetujuan Kerangka
Ke4'a ASEAN di Bidang Jesa);
c
d, bahwa. . .
l:!.1 lrto I 4!t5r.'i A
-- 1 of 4 --
Mengingat : 1
Menetapkan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan
Protoenl to Implement the Tenth Package of Commitments
under tlrc AS1EIUY Frameutork Agreement on Seruices
(Protokol untuk Melaksanakan Komitmen paket
Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di
Bidang Jasa);
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undan3 Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang:I-Jp6s1* Nomor 24 Tahun 2OO0 tentang
Pe{anjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200C Nomor 185, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OI4 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahrirr 2014 Nomor z[5, Tambahztn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
Keputusan Presiden Nomor 8tt Tahun 1995 tentang
Pengesahan ASEIUY Framework Agreement on Serui@s
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 82);
MEMUT.USKAN:
PERATUP..,\N PRESIDEN TENTANG PENCESAHAN PROTOCOL
TO IIULPLEMENT THE TENTH PACKAGE OF COMMITMENTS
UNDER 1.?TE ASEAN. FRAMEWORT: AGREEMENT O]V SERWCES
(PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET
KESEPULUFI DALAM PERSETU.IUAN KERANGKA KER."IA
ASEAN DI BIDANG JASA).
2
3
4
Pasal 1...
ltr( irrn I 0ll5 70 A
-- 2 of 4 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal I
(l) Mengesahkan Protocol to Implement tle Tenth Package of
Commitments under tle ASEAi\r Flameutork Agreement on
Servies (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen paket
Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di
Bidang Jasa) yang teiah ditandatangani oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara
Anggota ASEAN pada tanggal 11 November 2018 di
Srngapura.
(21 Salinan naskah asli Protocol to lmplement tlte Tenth
Package of Commitments under the ASEAN Framework
Agreement on Seruies (Protokol untuk Melaksanakan
Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetqjuan Kerangka
Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
fil{ irlo I 0,t.57 I A
Agar
-- 3 of 4 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESTA
Agar setrap
penempatannya
Indonesia
orang nrengetahuiny-a, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam Lemba.ran Ncgara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 6 Februai 2022
MENTERI HIJKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA TI. I,AOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESI,A TAHUN 2022 NOMOR 42
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE:IARIAT NEGARA
LIK INDONESIA
Perundang- undangan dan
trasi Huk-um,
ttd
ttd
i!
I*
SK No 137524A
Djaman
-- 4 of 4 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
tentang PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 27/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.