No. 25 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, enacted by the President of Indonesia, ratifies the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport, which aims to enhance economic competitiveness and streamline the flow of goods between ASEAN member countries. The agreement was signed on December 10, 2009, in Manila, Philippines, and is intended to create an effective, efficient, integrated, safe, and sustainable transport system across the region.
The regulation primarily affects ASEAN member states, transport companies, logistics providers, and businesses engaged in cross-border trade within the ASEAN region. It is relevant for entities involved in international transport and trade operations.
- Pasal 1 (1) states that Indonesia officially ratifies the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport, which is crucial for enhancing transport facilitation across member states. - Pasal 1 (2) mandates that the original text of the agreement in English, along with its Indonesian translation, is attached to the regulation and forms an integral part of it. - Pasal 2 indicates that this regulation comes into effect on the date of its promulgation, which is May 30, 2023.
- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): A regional intergovernmental organization comprising ten Southeast Asian countries. - Inter-State Transport: Refers to the transportation of goods and services across national borders within the ASEAN region.
The regulation is effective as of May 30, 2023, and does not explicitly replace or amend any prior regulations, but it formalizes Indonesia's commitment to the ASEAN agreement.
The regulation references the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements, which provides the legal framework for Indonesia's participation in international treaties and agreements.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 (1) confirms Indonesia's ratification of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport, signed on December 10, 2009.
Pasal 1 (2) requires that the original English text and its Indonesian translation of the ASEAN Framework Agreement be attached to the regulation.
Pasal 2 states that this regulation is effective from May 30, 2023.
The regulation is based on Pasal 4 ayat (1) of the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2000 regarding International Agreements.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (3K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
'3
PERATURAN PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN ESEIUV ERll MEWORK AGREEMENT ON TTTE FACII,ITATION
oF rrvIER-sI]tTE TRANSK)RT (PERSEf,UJUAN KERANGKA KER.TA ASEAN
TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN ANTARNEGARA}
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk a.
b.
c.
d.
daya saing ekonomi dan
untuk memperlancar arus barang dari satu
wilayah ke wilayah lainnya di antara Negara-negara
Anggota ASEAN, perlu membentuk sistem angkutan yang
efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan;
bahwa Republik Indonesia telah
ASE/{JY Framework Agreenent on the
Facilitation of Inter-State Transport (Persetqiuan Kerangka
Ke{a ASEAN tentang Kemudahan
Angkutan Antamegaral pada tanggal l0 Desember 2009 di
Manila, Filipina;
bahwa untuk
dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan ASEAIV
on tlla Facilitation of Inter-State
Tlansport
Pemberian
(Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang
Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara)
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu meneta!;kan
ASEIUV Peraturan
Frameuork
tentang
on the Facilitation of Inter-State
Kerja ASEAN tentang
SK No 185()68A
Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antamegara)
-- 1 of 3 --
-2
Mengingat
Menetapkan
l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Intionesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24Tahun 2OOO tentang Perjanjian
Internasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 185, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O 12);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAIV
FRAMEWORK AGREBMENT ON THE FACILITATION OF INTER-
STATE ?Rr]VSFORT (PERSETUJUAN KERANGKA KER.IA
ASEAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP
ANGKUTAN ANTARNEGARA).
Pasal I
(l) Mengesahkan ASEAMYameuork Agreement o the
Facilitation of Inter-State Transport (Persetqiuan Kerangka
Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap
Ani,kutan Antarnegara) yang telah ditandatangani pada
tanggal 1O Desember 2OO9 di Manila, Filipina.
(2) Salinan naskah asli ASEAIY Frameuork Agreement on tte
Facilitation of Inter-State Tlansport (Persetujuan Kerangka
Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap
Angkutan Antarnegara) dalam bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
SK No 163225A
Agar
-- 2 of 3 --
setiap orang umya,
Presiden
memerintahkan
ini dengan
penempatannya
Indonesia.
dalam Negara
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3O Mei 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3O Mei 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 68
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKREtrARIAT NEGARA
INDONESIA
Hukum.
SK No 185069A
ETiTiA Djaman
-- 3 of 3 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Inter-state Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara)
tentang PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 25/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.