Presidential Regulation No. 24 of 2022 on Amendments to Presidential Regulation No. 82 of 2017 on the International Trade Agreement Negotiation Team
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 24 of 2022 outlines the amendments to the previous regulation regarding the International Trade Agreement Negotiation Team established under Presidential Regulation No. 82 of 2017. This regulation is significant for foreign investors as it clarifies the structure and operational guidelines for teams involved in negotiating international trade agreements on behalf of Indonesia. The regulation affects various stakeholders, including government officials, trade negotiators, and businesses engaged in international trade. Key obligations include adherence to the new guidelines for team formation, changes, and dissolution, ensuring that all negotiations align with Indonesia's trade policies and international commitments. The regulation interacts with other related regulations by providing a framework that complements existing trade laws and agreements, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of Indonesia's international trade negotiations. Investors should be aware of these changes as they may impact trade relations and opportunities in Indonesia.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (6K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN BLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24TAHUN 2022 TENTANG ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a, bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah telah membentuk Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang bertugas melaksanakan perjanjian perdagangan internasional; b. bahwa untuk perkembangan dinamika c. perundingan perjanjian perdagangan internasional, perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2Ol7 tentang Tim Peruading Perjanjian Perdagangan Intemasional; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Mengingat : I 2 SK No 133666 A 3. Peraturan . . . -- 1 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187],; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PER.JANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Tim Perunding PPI mempunyai tugas: a. meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap Perundingan Perjanj ian Perdagan gan Internasional baik dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, serta forum perdagangan internasional lainnya berdasarkan kepentingan nasional; b. merumuskan, menetapkan, dan mengarahkan posisi runding dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional; c. melakukan perundingan dengan mengoptimalkan kepentingan Indonesia dalam menyelesaikan perundingan perdagangan internasional; d. menyusun . . . Menetapkan SK No 133667 A -- 2 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 d. menyu.sun dan memberikan rekomendasi dalam rangka implementasi perjanjian perdagangan internasional; dan e. melakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Susunan keanggotaan Tim Perunding PPI, terdiri dari: a. Pengarah : 1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Anggota: a) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; b) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. b. Ketua : Menteri Perdagangan; c. Anggota : 1, Menteri Sekretaris Negara; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Luar Negeri; 4. Menteri Agama; 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Menteri Keuangan; 7. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Menteri Kesehatan; 9. Menteri Sosial; I 0. Menteri Ketenagakerjaan; 1 1. Menteri Perindustrian; 12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 14.Menteri... SK No 133668 A -- 3 of 5 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESlA -4 14. Menteri Perhubungan; 15. Menteri Komunikasi dan Informatika; 16. Menteri Pertanian; 17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 18. Menteri Kelautan dan Perikanan; 19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 20. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 21. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 22. Mentei Koperasi dan Usa-ha Kecil dan Menengah; 23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 24.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 25. Menteri Pemuda dan Olahraga; 26. Sekretaris Kabinet; 27.Kepala Badan Standardisasi Nasional; 28. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 29. Kepala Badan Informasi Geospasial; 30. Kepala Badan Pusat Statistik; 31 . Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 32. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 33. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; 34. Gubernur Bank Indonesia; 35. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; 36. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan 37. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Pasal II mulai berlaku pada tanggal Peraturan Presiden diundangkan. SK No 133669 A 1n1 Agar -- 4 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. -5 orang Peraturan Presiden dalam Lembaran memerintahkan ini dengan Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Janluan 2022 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan strasi Hukum, ttd ttd SK No 133670 A Djaman -- 5 of 5 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
tentang PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 24/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.