No. 129 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the President of Indonesia, formally ratifies the Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, known as the Kigali Amendment, adopted on October 15, 2016. The ratification underscores Indonesia's commitment to environmental protection and climate change mitigation by reducing the consumption of hydrofluorocarbons (HFCs), which have a high global warming potential.
This regulation primarily affects the Indonesian government, environmental agencies, and industries that utilize or produce substances that deplete the ozone layer, particularly those dealing with HFCs. It also impacts international stakeholders involved in the trade and regulation of these substances.
- Pasal 1 states that the Amendment to the Montreal Protocol is officially ratified, which obligates Indonesia to comply with its provisions aimed at reducing HFC consumption. - Pasal 2 indicates that this regulation is effective from November 1, 2022, and mandates its publication in the State Gazette of the Republic of Indonesia to inform the public and relevant stakeholders.
- "Amendment to the Montreal Protocol" refers to the Kigali Amendment, which aims to phase down the use of HFCs globally. - "HFCs" (hydrofluorocarbons) are chemicals used in refrigeration and air conditioning that contribute to global warming.
The regulation takes effect on November 1, 2022, and does not explicitly replace or amend previous regulations but builds upon Indonesia's existing commitments under the Montreal Protocol.
This regulation is part of Indonesia's broader legal framework concerning international agreements on environmental protection, including previous presidential decrees related to the Montreal Protocol and its amendments, such as Presidential Decree No. 23 of 1992 and No. 92 of 1998, which established Indonesia's commitments to ozone layer protection.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 confirms the ratification of the Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016, which Indonesia adopted on October 15, 2016.
Pasal 2 states that this regulation will take effect on November 1, 2022, and must be published in the State Gazette to ensure public awareness.
The ratification obligates Indonesia to adhere to the commitments outlined in the Kigali Amendment, which includes measures to reduce the consumption of hydrofluorocarbons.
The regulation mandates that it be published in the State Gazette to inform all stakeholders, as specified in Pasal 2.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL Oil ST/B,S'TA]VCES THAT DEPLETETHE OZONE LAWR, KIGALI,2O16 (AMENDEMEN ATAS PROTOKOL MOT.ITREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON, KIGALI, 2016) DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a b bahwa dalam rangka mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi konsumsi hidrofluorokarbon yang memiliki nilai potensi pemanasan global yang tinggi; bahwa dalam rangka mengurangi konsumsi hidrofluorokarbon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Indonesia sebagai negara pihak pada Protokol Montreal telah mengadopsi Amendment to the Montreal hotool on Slrbstanoes tlwt Deplete tle Ozone Lager, Kigali, 2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan- Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016) pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kigali, Rwanda yang merupakan amendemen kelima terhadap Protokol Montreal; bahwa untuk melaksanakan Amendemen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu rnengesahkan Amendment to the Montreal Protocol on Substanes tlut Deplete the Oz.one Layer, Kigah, 2016 (Amendemen atas Protokol. Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016); c SK No l38214A d. bahwa. . . -- 1 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Amendment to tle Montreal Protoal on S'tbstancr,s tlwt Deplete tte Oz.one Layer, Kigali, 2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016); Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20OO tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O12); Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for the Protection of tle Ozone Lager dan Montreal Protoal on Substanes that Deplete the Oz.one Lager as Adjusted and Amended bg tle kand Meeting of the Parties Inndon, 27-29 June 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50); Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protoal on Substanres that Deplete the Ozone Lager, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zaf-zat yang Merusak Lapisan Oznn, Copenhagen, L9921 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 105); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to tle Montreal Protoal on Substanes that Deplete the Ozorrc Lager (Amendemen Beljing atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yahg Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor'37); SK No 138215 A 6. Peraturan -- 2 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2OO5 tentang Pengesahan Montreal Amendment to tte Montreal Protocol on Substanes tlnt Depl.ete the Oz.one Zager (Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMENDMDNT TO THE MONTREAL PROTOCOL O]V SUBSTA/VCES THAT DEPI,ETE THE OZONE I,AYER, KIGALI, 20i6 (AMENDEMEN ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK I/,PISAN OZON, KIGALI, 2Ot6). Pasal I (1) Mengesahkan Amendment to tle Montreal Protoal on Substances that Deplete tle Oznne Layer, Kigali, 2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan- Bah_an yang Merusak Lapisar.r O_zon, Kigali, 2016), yang telah diadopsi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kigali, Rwanda. (21 Salinan naskah asli Amendment to tle Montreal Protocol on Substances tlwt Deplete tle Ozone Layer, Kigali" 2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan- Bahan yang Merusak Lapisan Oznn, KigaJi,2016) dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa . Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, serta ,. terjemahannya dalam bahasa Indonesia ssfagaimar,,aa -terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ' dari Peraturan Presiden ini. Pasal 2 Peraturan Presiden diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal SK No l38216A Agar -- 3 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam kmbaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I November 2O22 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanegal 1 November 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 213 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan ministrasi Hukum, SK No 138220 A iaS na Djaman -- 4 of 4 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2022 tentang Pengesahan Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016)
tentang LINGKUNGAN HIDUP - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 129/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.