No. 122 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, enacted by the President of Indonesia, ratifies the Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations, which aims to enhance the efficiency and integration of freight transport within ASEAN member countries. The protocol was signed on December 16, 2011, in Phnom Penh, Cambodia, and its ratification is intended to facilitate smoother goods movement across borders.
This regulation primarily affects government entities involved in transportation and logistics, railway operators, and businesses engaged in cross-border trade within the ASEAN region. It is relevant to stakeholders in the railway sector and those involved in international trade and transport.
- Pasal 1 states that the Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations is officially ratified as of the signing date, December 16, 2011. - Pasal 2 indicates that this regulation will take effect upon its promulgation, which occurred on October 21, 2022.
- Protocol 6 (Protokol 6): Refers to the specific international agreement concerning railway border and interchange stations aimed at improving freight transport efficiency.
The regulation took effect on October 21, 2022, and does not explicitly replace or amend any previous regulations, but serves to formalize Indonesia's commitment to the Protocol.
The regulation references the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements, indicating that it aligns with existing legal frameworks governing international agreements in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 confirms the ratification of the Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations, which was signed on December 16, 2011.
Pasal 2 states that this regulation is effective from the date of its promulgation, which is October 21, 2022.
The regulation supports the integration of freight transport systems among ASEAN member countries, enhancing economic cooperation.
The regulation is based on the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2000, ensuring compliance with Indonesia's legal obligations regarding international agreements.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (3K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRESIDEN REPUALIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHVN 2022 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 6 RAILWAYS BORDER AND INTERCIIANGE ,sIAflOiVS (PROTOKOL 6 STASIUN PERBATASAN DAN STASIUN PERPINDAHAN PERKERETAAPIAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. c. d. Mengingat bahwa untuk menunjang dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN, perlu membentuk sistem angkutan barang dengan kereta api yang efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pemberian kemudahan terhadap perpindahan barang dalam rangka memperlancar arus barang di antara Negara-negara Anggota ASEAN; bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protoal 6 Railwags Border and Interch.ange Stadons (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan p".kglstaapian) pada tanggal 16 Desember 20ll di Phnom Penh, Kamboja; bahwa untuk melaksanakan Frotokol 5slagairrana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan Protoal6 Railutags Border and Interchange Stafions (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protoul 6 Raihtags Border and Intercha nge Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian); :1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O0O tentang Perjanjian Intemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); SK No 137893 A MEMUTUSKAN. . . -- 1 of 3 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 6 RAILWAYS BORDER AND INTERCHAIYGE STATIOIVS (PROTOKOL 6 STASIUN PERBATASAN DAN STASIUN PERPINDAHAN PERKERETAAPIAN), Pasal 1 (1) Mengesahkan Protoal 6 Raihtags Border and Interchnnge Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian) yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 di Phnom Penh, Kamboja. (2) Salinan naskah asli Protoul 6 Railwags Border and Interchnnge Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian) dalam bahasa Inggris ' dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 2 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 137894A Agar -- 2 of 3 -- PRES!DEN REPUBLIK TNDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, Peraturan Presiden dalam Iembaran memerintahkarr ini dengan Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2L O[crober 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggd 2l Oktober 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 202 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan trasi Hukum, ttd SK No 1382l9A vanna Djaman -- 3 of 3 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pengesahan Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian)
tentang PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 122/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.