Presidential Regulation No. 116 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Presidential Regulation No. 116 of 2022 establishes a framework for the supervision and control of the implementation of norms, standards, procedures, and criteria in the management of the Civil Service (Aparatur Sipil Negara, ASN) in Indonesia. This regulation aims to ensure effective, efficient, and accountable governance through proper management of ASN in government institutions.
This regulation affects government institutions at both central and regional levels, including all officials involved in ASN management, such as Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) and other designated officials. It applies to all ASN, which includes civil servants and government employees under contract.
- **Supervision and Control**: As stated in Pasal 2, the purpose of supervision (Wasdal) is to ensure that ASN management policies and implementations comply with established norms and standards. - **Planning and Reporting**: Per Pasal 6, the Kepala BKN (Head of the National Civil Service Agency) is responsible for establishing a five-year plan for supervision, which must include strategies and priorities for ASN management. - **Preventive and Repressive Methods**: According to Pasal 8, supervision can be conducted through preventive methods (e.g., technical guidance, monitoring) and repressive methods (e.g., audits). - **Administrative Actions**: Pasal 19 outlines that the Kepala BKN can take administrative actions against institutions that fail to implement recommendations from audits or do not comply with NSPK (Norms, Standards, Procedures, and Criteria) for ASN management. - **Reporting**: As per Pasal 21, the Kepala BKN must submit annual reports on the results of supervision to the President and relevant ministers.
- **Aparatur Sipil Negara (ASN)**: Refers to civil servants and government employees under contract working in government institutions. - **Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)**: Officials authorized to manage ASN appointments, transfers, and dismissals. - **Indeks Implementasi NSPK**: An index used to measure the quality and compliance of ASN management implementation in government institutions.
This regulation came into effect on September 14, 2022, as stated in Pasal 26. It does not explicitly replace any previous regulations but builds upon existing laws regarding ASN management.
The regulation references several laws, including Law No. 5 of 2014 on ASN and Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Servant Management, indicating that it is part of a broader legal framework governing civil service management in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 states that the purpose of Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN is to ensure that ASN management policies and implementations align with established norms and standards.
According to Pasal 6, the Kepala BKN must create a five-year plan for supervision that includes strategies, priorities, and the number of government institutions to be monitored.
Pasal 8 outlines that supervision can be conducted through preventive methods, such as technical guidance and monitoring, as well as repressive methods, including audits.
Per Pasal 19, the Kepala BKN has the authority to take administrative actions against government institutions that fail to implement audit recommendations or comply with NSPK.
As stated in Pasal 21, the Kepala BKN is required to submit annual reports on the results of the supervision to the President and relevant ministers.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (21K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik diperlukan pelaksanaan manajemen
aparatur sipil negara yang efektif, efisien, dan
akuntabel;
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
manajemen aparatur sipil negara di Instansi
Pemerintah yang sesuai dengan norna, standar,
prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil
negara, perlu dilakukan pengawasan dan
pengendalian atas pelaksanaan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil
negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
menjalankan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d dan
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4
tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pengawasan dan
Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur,
dan lftiteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;
b
c
1
SK No 143480 A
2.Undang-Undang...
-- 1 of 18 --
2
3
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6a771;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 626a1;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL
NEGARA.
BAB I
KE"TENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
4
Menetapkan
SK No 143481 A
1. Pengawasan. . .
-- 2 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN yang
selanjutnya disebut Wasdal Pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN adalah keseluruhan proses
pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
manajemen aparatur sipil negara.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
Instansi Pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan pedanjian kerja yang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
4. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN
untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan
instansi daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat
PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan peruIndang-undangan.
SK No 143482A
8.Badan...
-- 3 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya
disingkat BKN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN
secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-
undang.
9. Audit Manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan
memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan
tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Manaj emen
ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan
investigasi.
10. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen
ASN yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN
adalah seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk di dalamnya petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan serta kebijakan di bidang
Manajemen ASN sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan Manajemen ASN.
11. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Manajemen ASN yang selanjutnya disebut
lndeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah
instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat
kualitas dan ketaatan dalam implementasi NSPK
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.
Pasal 2
Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN bertujuan
untuk:
a. memastikan kebijakan dan implementasi Manajemen
ASN pada lnstansi Pemerintah sesuai dengan NSPK
Manajemen ASN; dan
b. mewr.rjudkan pengawasan dan pengendalian
Manajemen ASN yang terintegrasi.
SK No 143483 A
Pasal 3
-- 4 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 3
(1) Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan
terhadap seluruh kebijakan dan implementasi
Manajemen ASN yang ditetapkan dan diselenggarakan
oleh:
a. PPK;
b. $rB; atau
pejabat lain yang ditunjuk pada Instansi
Pemerintah.
(21 Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
kebijakan yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh
Presiden.
(3) Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
dilaksanakan oleh BKN.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi
c
a. penyelenggaraan
Manajemen ASN;
Wasdal Pelaksanaan NSPK
b. sistem pengawasan dan pengendalian; dan
SK No 143499 A
c penghargaan
BAB II
-- 5 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II
PEI{YELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR
SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Penyelenggaraan Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN terdiri atas:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. laporan dan tindak lanjut.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 6
(1) Kepala BKN menetapkan rencana Wasdal Pelaksanaan
NSPK Manajemen ASN.
(21 Rencana Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat:
a. strategi pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian;
b. prioritas pelaksanaan NSPK Manajemen ASN yang
menjadi objek pengawasan dan pengendalian; dan
c. jumlah dan Instansi Pemerintah yang menjadi
objek pengawasan dan pengendalian.
SK No 143485 A
(3) Dalam...
-- 6 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Dalam men5rusun rencana Wasdal Pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN, BKN melibatkan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaarl aparatur negara dan
kementerian / lembaga terkait.
(41 Rencana Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7
(1) Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
berpedoman pada rencana Wasdal Pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6.
(21 Objek Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan dan implementasi Manajemen ASN
yang diselenggarakan oleh PPK, slB, atau pejabat
lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1);
b. tindak lanjut rekomendasi yang diberikan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara, Kepala
BKN, serta menteri/pimpinan lembaga terkait
sesuai kewenangannya di bidang Manajemen
ASN; dan
c. proses Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah
sesuai dengan NSPK.
SK No 143486 A
(3) Tindak...
-- 7 of 18 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21huruf b berupa keputusan atau tindakan
yang harus diperbaiki oleh PPK, foB, atau pejabat lain
yang ditunjuk sesuai dengan rekomendasi.
Pasal 8
Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan
melalui metode:
a. preventif; dan
b. represif.
Paragraf 2
Metode Preventif
Pasal 9
(1) Metode preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf a dilakukan dengan cara:
a. penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN;
b. bimbingan teknis;
c. konsultasi;
d. monitoring dan evaluasi; dan
e. pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan
pengendalian.
(2) Metode preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf e dapat dilaksanakan
secara terintegrasi dengan melibatkan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan
kementerian / lembaga terkait.
SK No 143487 A
Pasal 10. . .
-- 8 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 10
(1) Penilaian kebdakan dan pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
dilakukan terhadap selurrrh elemen Manajemen ASN.
(21 Penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penilaian Indeks Implementasi
NSPK Manajemen ASN yang mengukur kualitas dan
ketaatan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN pada
setiap Instansi Pemerintah.
(3) Penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN selain melalui penilaian Indeks
Implementasi NSPK Manajemen ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 wajib mempertimbangkan
hasil dari penilaian sistem merit instansi, penilaian
indeks profesionalitas ASN, laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan dan penilaian lainnya
yang terkait dengan tata kelola pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN.
(41 Hasil penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan
oleh Kepala BKN secara terbuka.
(5) BKN wajib melakukan pengendalian terhadap instansi
yang memperoleh nilai Indeks Implementasi NSPK
Manajemen ASN di bawah standar yang ditetapkan.
(6) Instansi Pemerintah wajib melakukan perbaikan
apabila hasil penilaian kebijakan dan penyelenggaraan
NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah di
bawah standar yang ditetapkan.
(7) Dalam melakukan penilaian Indeks Implementasi
NSPK Manajemen ASN, BKN berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara.
SK No 143488 A
(8) Ketentuan. . .
-- 9 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Indeks
Implementasi NSPK Manajemen ASN sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan
BKN.
Pasal 1 1
(1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
a. bimbingan pelaksanaan manajemen ASN sesuai
NSPK;
b. pelatihan pelaksanaan manajemen ASN; atau
c. pendampingan.
(21 Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf c dapat dilakukan melalui diskusi kelompok
terpumpun dan I atau kegiatan sejenisnya.
Pasal 12
(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap
pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
(21 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemantauan, pengumpulan, dan/atau analisis
terhadap informasi secara sistematis untuk
mengetahui pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
(3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, BKN dapat
melibatkan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara, dan/atau kementerian/lembaga
terkait.
Pasal 13
(1) Pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf e dilakukan terhadap pelaksanaan
Manajemen ASN.
SK No 143489 A
(2) Pemanfaatan. . .
-- 10 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi
dalam proses pelaksanaan Manajemen ASN dan
kebijakan yang ditetapkan oleh PPK, B/B, atau pejabat
lain yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah.
Paragraf 3
Metode Represif
Pasal 14
(1) Metode represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b merupakan metode pengawasan dan
pengendalian yang dilakukan melalui Audit
Manqjemen ASN.
(21 Audit Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi audit reguler dan audit investigatif.
(3) Audit Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengawasan dan pengendalian Manajemen
ASN.
Pasal 15
(1) Audit reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (21 dilakukan secara rutin terhadap Instansi
Pemerintah.
(21 Audit reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memastikan seluruh tindak lanjut
hasil pengawasan dan pengendalian preventif dalam
pelaksanaan Manajemen ASN telah dilaksanakan
sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.
Pasal 16
(1) Audit investigatif wajib dilakukan dalam hal terdapat:
SK No 143490 A
a. permasalahan
-- 11 of 18 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
a. permasalahan yang menjadi perhatian Presiden;
b. permintaan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan menteri/pimpinan lembaga
lain yang berkaitan dengan Manajemen ASN;
c. permasalahan yang menjadi perhatian publik;
dan/atau
d. pengaduan masyarakat.
(21 Audit investigatif atas pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan setelah adanya verifikasi dan klarifikasi.
Pasal 17
(1) Pelaksanaan Audit Manajemen ASN dituangkan dalam
laporan hasil Audit Manajemen ASN.
(21 Laporan hasil Audit Manajemen ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data dan fakta pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN;
b. rekomendasi; dan
c. tindak lanjut rekomendasi.
(3) Hasil Audit Manajemen ASN yang dilakukan melalui
metode represif wajib ditindaklanjuti oleh Instansi
Pemerintah.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Manajemen ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 sampai dengan
Pasal 17 diatur dengan Peraturan BKN.
SK No 155163 A
Paragraf4...
-- 12 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Paragraf 4
Tindakan Administratif
Pasal 19
(1) Kepala BKN melakukan Tindakan Administratif
apabila lnstansi Pemerintah:
a. tidak melakukan perbaikan implementasi NSPK
Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1O ayat (6); atau
(3).
(21 Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan;
b. pencantuman dalam daftar pelanggar NSPK
Manajemen ASN;
c. pemblokiran data kepegawaian danf atau layanan
kepegawaian;
e
d. pencabutan keputusan atas pengangkatan,
pemindahan, atau pemberhentian selain yang
menjadi kewenangan Presiden;
pembatalan atas keputusan yang ditetapkan oleh
PPK, B/B, atau pejabat lain yang ditunjuk selain
yang menjadi kewenangan Presiden; dan f atau
rekomendasi pencabutan atau pengalihan
kewenangan PPK, $rB, atau pejabat lain yang
ditunjuk dalam hal objek rekomendasi yang
ditetapkan oleh Presiden.
f.
SK No 143500 A
(3) Tindakan...
b. tidak menindaklanjuti hasil Audit Manajemen
ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
-- 13 of 18 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
(3) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f, dilakukan oleh
Kepala BKN setelah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan
menteri/ pimpinan lembaga terkait.
Pasal 20
(1) Pemblokiran data kepegawaian dan/atau layanan
kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2\huruf c dilakukan terhadap proses Manajemen
ASN pada Instansi Pemerintah melalui sistem
informasi ASN yang berbasis teknologi informasi.
(2) Pemblokiran data kepegawaian danf atau layanan
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit dilakukan terhadap:
a. PNS yang menurut peraturan perundang-
undangan seharusnya diberhentikan tidak
dengan hormat tetapi oleh PPK tidak
diberhentikan sebagai PNS;
b. PNS yang menurut peraturan perundang-
undangan seharusnya diberhentikan dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri tetapi oleh
PPK tidak diberhentikan sebagai PNS;
c. PNS yang menurut peraturan perundang-
undangan seharusnya dijatuhi hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri, tetapi oleh PPK tidak dijatuhi
hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin
yang lebih ringan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
d. PNS yang menurut peraturan perundang-
undangan seharusnya diangkat dalam jabatan
sesuai NSPK Manajemen ASN tetapi oleh PPK
pengangkatan dalam jabatannya tidak sesuai
NSPK Manajemen ASN; dan
e.PNS...
SK No 155164A
-- 14 of 18 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PNS yang ditahan karena menjadi tersangka
tindak pidana, diangkat menjadi pejabat negara,
komisioner atau anggota lembaga non struktural
yang menurut peraturan perrrndang-undangan
harus diberhentikan sementara tetapi oleh PPK
tidak diberhentikan sementara sebagai PNS.
(3) Pemblokiran data kepegawaian dan/atau layanan
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan setelah melalui proses verifikasi, validasi,
dan/atau Audit Manajemen ASN oleh BKN.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemblokiran data
kepegawaian dan/atau layanan kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) diatur dengan Peraturan BKN.
Bagian Keempat
Pelaporan dan Tindak Lanjut
Pasal 21
(1) Laporan hasil Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN disampaikan secara berkala oleh Kepala BKN
kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
(21 Laporan hasil Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
menteri/ pimpinan lembaga terkait.
e
SK No 143339 A
BABIII ...
-- 15 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB III
SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 22
(1) Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
optimalisasi Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN, BKN membangun sistem pengawasan dan
pengendalian.
(21 Sistem pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem peringatan
dini dalam Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN.
Pasal 23
Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dapat
memanfaatkan sistem informasi ASN yang terintegrasi
secara nasional dan/atau sistem informasi kepegawaian
instansi.
BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 24
(1) Penghargaan dapat diberikan kepada Instansi
Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan
Manajemen ASN sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Instansi Pemerintah yang
menunjukkan konsistensi kualitas dan ketaatan
berdasarkan Indeks Implementasi NSPK Manajemen
ASN.
SK No 143495 A
(3) BKN...
-- 16 of 18 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
(3) BKN memberikan penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
piagam dan/atau sertifikat; dan I atau
penghargaan dalam bentuk lain
(4) Penghargaan sebagaimanadimaksud padaayat (3) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan BKN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
(1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN
di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK
Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK,
pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan
pengangk atar:-, pemindahan, pemberhentian, promosi,
dan mutasi kepegawaian.
(21 Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah,
pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
Pasal 26
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
a.
b.
SK No 143340 A
Agar
-- 17 of 18 --
PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 September 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 September 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 185
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan
Hulqrm,
ttd
.'l!( Irlo l0(r l-53 A
Djaman
-- 18 of 18 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
tentang KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STANDAR / PEDOMAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 116/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 10 mandates that the implementation of NSPK must be assessed using the Indeks Implementasi NSPK to ensure compliance and quality in ASN management.
The regulation interacts with existing laws, including Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017, which govern ASN management.