No. 102 of 2025
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation amends Presidential Regulation No. 121 of 2022 concerning the Papua Special Autonomy Development Steering Agency. The changes aim to enhance the structure and operational efficiency of the agency responsible for accelerating development and implementing special autonomy in Papua.
The regulation primarily affects government officials and agencies involved in the governance and development of Papua, including the Vice President, various ministers, and representatives from each province in Papua. It also impacts the operational staff of the Papua Special Autonomy Development Steering Agency.
- **Composition of the Steering Agency**: According to Pasal 5, the Steering Agency consists of the Vice President, several ministers, and one representative from each province in Papua. - **Executive Committee**: As per Pasal 9A, an Executive Committee is established to support the Steering Agency, comprising an Advisory Council, a Chair, and members, with its composition determined by a Presidential Decree. - **Secretary's Role**: Under Pasal 10, the Secretary of the Steering Agency is responsible for assisting and facilitating the agency's tasks and coordinating the Secretariat's operations in Papua. - **Financial Rights**: Pasal 25 outlines that members of the Steering Agency and the Secretary are entitled to financial rights and additional performance allowances, with further details to be regulated by a Presidential Regulation.
- **Badan Pengarah Papua** (Papua Steering Agency): The agency responsible for overseeing the implementation of special autonomy and development in Papua. - **Sekretaris Badan Pengarah Papua** (Secretary of the Papua Steering Agency): The individual responsible for coordinating the agency's operations and facilitating its tasks.
This regulation takes effect on October 7, 2025, and amends the previous Presidential Regulation No. 121 of 2022.
The regulation references several laws and regulations, including Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua and Law No. 23 of 2014 on Regional Government, indicating its alignment with existing legal frameworks governing regional autonomy and development in Papua.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 5 outlines that the Papua Steering Agency consists of the Vice President, relevant ministers, and one representative from each province in Papua.
Pasal 9A establishes an Executive Committee to support the Steering Agency, which includes an Advisory Council, a Chair, and members, with its composition determined by a Presidential Decree.
Pasal 10 states that the Secretary of the Papua Steering Agency is responsible for assisting the agency's tasks and coordinating the Secretariat's operations in Papua.
Pasal 25 grants members of the Steering Agency and the Secretary financial rights and additional performance allowances, with further details to be regulated by a Presidential Regulation.
Pasal 12 details the functions of the Secretary, including facilitating meetings, coordinating policy preparation, and monitoring the agency's tasks in Papua.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (13K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN FRESIDEN REFUBUK INDONESTA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA OMOR IO2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua, Peraturan Presiden Nomor l2l Tahun 2022 tentang Badan Pengarah percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor l2l Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; Mengingat I 2 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2L tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Negara SK No 249051 A 3. Undang-Undang. . . -- 1 of 11 -- Menetapkan FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -2 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l lenlang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O25 Nomor 163); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O2l tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2O2l Nomor 239, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2Oll; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA. SK No249052A Pasall... -- 2 of 11 -- ,J PRESIDEN REFUBUK INDONESIA 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor l2l Ta}:txt 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Badan Pengarah Papua terdiri atas: I a. Ketua b. Anggota : Wakil Presiden; : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan 4. I (satu) orang perwalilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua. (2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh komite eksekutif. (3) Untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas, Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Sekretaris Badan Pengarah Papua. SK No249020A (4) Keanggotaan . . . -- 3 of 11 -- FR,ESIDEN REPUBUK INDONESIA 2 (4) Keanggotaan dari Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Fresiden. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab III disisipkan 1 (satu) bagran, yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua A Komite Eksekutif Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A (1) Komite eksekutif terdiri atas: a. Dewan Penasihat; b. Ketua; dan c. Anggota. (2) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Sekretaris Badan Pengarah Papua Ketentuan'Pasal 10 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi 3 4 5 SK No 249021A Pasal 10. . . -- 4 of 11 -- 6 PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 5- Pasal 1O (1) Sekretaris Badan Pengarah Papua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua. (21 Sekretaris Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua. Ketentuan Pasal 1l diubah sebagai berikut: sehingga berbunyi Pasal 11 Sekretaris Badan Pengarah Papua mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi penyelenggaraan rapat pleno dan rapat koordinasi Badan Pengarah Papua; fasilitasi koordinasi penyiapan bahan arahan kebijakan Badan Pengarah Papua; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok kerja dan kesekretariatan Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua; koordinasi pen5rusunan laporan Badan Pengarah Papua; 7 b c d SK No249022A e. fasilitasi . . . -- 5 of 11 -- REFUEUK INDONESIA e Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut: f. fasilitasi pelaksanaan fungsi Badan Pengarah Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Papua. 8 sehinsga berbunyi Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 dan Pasal 12, Sekretaris Badan Pengarah Papua dibantu oleh kelompok ahli paling banyak 7 (tqjuh) orang. 9. Judul Bagian Keempat dihapus. 1O. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Untuk membantu dan mendukung Badan Pengarah Papua dibentuk Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua. (21 Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan pada kementerian yang urusan pemerintahan di SK No 249023 A bidang keuangan negara. (3) Sekretariat . . . -- 6 of 11 -- PRESIDEN REFUBUK INDONESIA 7- (3) Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Frovinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua melalui Sekretaris Badan Pengarah Papua. 11. Ketentuan Pasal 15 diubah sebagai berikut: sehingga berbunyi Pasal 15 Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan dukungan substantif dan administratif pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua. 12. Ketentuan Pasal L6 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengarah Papua; fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; b c d SK No2490244 e. koordinasi . . . -- 7 of 11 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 8 koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Pengarah Papua di Provinsi Papua; koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas kelompok kerja di Provinsi Papua; peningkatan komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan masyarakat di Provinsi Papua; pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan/ atau penJrusunzrn laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengarah Papua. 13. Ketentuan Pasal 17 diubah sebagai berikut: sehingga berbunyi Pasal 17 Penugasan instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggr pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan di Provinsi Papua pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai pelaksana Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Sekretaris Badan Pengarah Papua mengoordinasikan penyiapan bahan rapat pleno dan rapat koordinasi Badan Pengarah Papua. e f E h 1 J SK No249025A (2) Dalam . . . -- 8 of 11 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESTA -9 (21 Dalam mengoordinasikan penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Badan Pengarah Papua dapat: a. menyelenggarakan rapat teknis dengan kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua; b. berkoordinasi, bekerja sama, dan melibatkan unsur pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga yang menjadi anggota Badan Pengarah Papua maupun di luar anggota Badan Pengarah Papua, serta dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua; c. meminta laporan, data, dan informasi dari kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua; dan/ atau d. memadukan dan mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan kebljakan dan laporan dari kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua. (3) Hasit penyiapan bahan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengarah Papua disampaikan kepada ketua dan anggota Badan Pengarah Papua sebagai bahan pemberian arahan dan kebijakan. 15. Ketentuan Pasal 25 diubah sebagai berikut: sehingga berbunyi Pasal 25 (1) Anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya. SK No249026A (2) Sekretaris . . . -- 9 of 11 -- PRESIDEN REPUEUK INDONESIA (21 Sekretaris Badan Pengarah Papua dan kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua diberikan hak keuangan berupa tambahan tunjangan kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Badan Pengarah Papua dan Sekretaris Badan Pengarah Papua dan kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. (4) Hak keuangan untuk kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua ditetapkan oleh kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 16. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25A (1) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud ' dalam Pasal 9A diberikan honorarium dan fasilitas lainnya. 12) Honorarium dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pasal II Peraturan Presiden ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal SK No2490274 Agar -- 10 of 11 -- REPUEUK INDONESIA - 1l - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 164 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LIK INDONESIA Perundang-undangan strasi H I Bfrl ttd * SK No 249M6 A sil Djaman -- 11 of 11 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 102/2025. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 23 mandates the Secretary to coordinate the preparation of meeting materials for the Steering Agency and to engage with various stakeholders in Papua.
Pasal 15 specifies that the Secretariat of the Papua Steering Agency provides substantive and administrative support for the agency's tasks.