No. 10 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, enacted by the President of Indonesia, ratifies the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of trademark registration. This agreement aims to enhance the protection of Indonesian trademarks, particularly those from micro, small, and medium enterprises, by aligning the classification of goods and services with international standards.
The regulation primarily affects businesses involved in trademark registration, particularly micro, small, and medium enterprises in Indonesia. It also impacts legal practitioners and trademark agents who assist in the registration process, as well as government agencies responsible for intellectual property rights.
According to Pasal 1, the Nice Agreement is officially ratified, which means that businesses must now adhere to the classifications and descriptions of goods and services as outlined in the agreement. This includes the need for businesses to adjust their trademark applications to fit the international classification system. Furthermore, Pasal 2 states that this regulation is effective immediately upon its promulgation, which took place on January 20, 2023.
The term 'Nice Agreement' refers to the international treaty that establishes a classification system for goods and services for trademark registration. This classification system is essential for ensuring that trademarks are registered correctly and uniformly across different jurisdictions.
The regulation is effective as of January 20, 2023. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but serves as a new legal basis for the implementation of the Nice Agreement in Indonesia.
The regulation references the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 24 of 2000 concerning international agreements, indicating its alignment with existing legal frameworks governing international treaties in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 states that the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of trademark registration is officially ratified, which includes its original text and translations.
According to Pasal 2, this regulation is effective immediately upon its promulgation on January 20, 2023.
Businesses must adjust their trademark applications to align with the classifications set forth in the Nice Agreement, as indicated in Pasal 1.
The regulation serves as the legal basis for implementing the Nice Agreement in Indonesia, as referenced in the considerations leading to its enactment.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (4K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IO TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN N ICE AGRDEMENT COJVCER/V/IVG TH E INTERNATION AL CI,ASSIFICATION OF GOODSAJVD SERWCES FOR THE PURPOSES OF THB REGISTRATION OF IvIARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. c. bahwa untuk melindungi merek Indonesia khususnya merek yang berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah, permohonan pendaftaran merek perlu dilakukan penyesuaian atau penambahan klasifikasi dan uraian jenis barang dan jasa secara internasional yang akan dimohonkan pendaftarannya; bahwa untuk penyesuaian atau penambahan klasifikasi dan uraian jenis barang dan jasa secara internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Nice Agreement ancerning tlw Intemational Classification of Goods and Seruices for the htrposes of the Registration of Marlcs (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek) yang diadopsi pada tanggal 15 Juni 1957 di Nice, Prancis sebagaimana direvisi pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia dan pada tanggal 13 Mei L977 di Jenewa, Swiss, serta diamendemen pada tanggal 28 September L9T9 di Jenewa, Swiss; bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan melalui Peraturan presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya; d. bahwa. . . SK No 163l94A -- 1 of 4 -- d PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan lVice Agreement concerning the Intemational Classification of Goods and Seruices for the Purposes o;f tle Registration of Marks (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek); Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO2l; Mengingat Menetapkan 1. 2. MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN NICE AGREEMENT CONCERNING THB INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERWCES FOR THE PURPOSES OF THE REG/STRATION OF MARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK). SK No 163206 A Pasal 1 -- 2 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 (1) Mengesahkan lvice Agreement concerning tlrc International Classiftcation of Goods and. Seruices for tlrc h.trposes of tlrc Registration of Marks (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek) yang diadopsi pada tanggal 15 Juni 1957 di Nice, Prancis sebagaimana direvisi pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia dan pada tanggal 13 Mei L977 di Jenewa, Swiss, serta diamendemen pada tanggal 28 September l9T9 di Jenewa, Swiss. l2l Salinan naskah asli Nice Agreement ancerning tlrc International Classification of Goods and Seruices for the htrposes of the Registration of Marks (persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek) dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, serta terjemah€rnnya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan presiden ini. Pasal 2 Peraturan Presiden ini diundangkan. mulai berlaku tanggal SK No 163l89A Agar -- 3 of 4 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESTA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd SK No 032846 A Djaman -- 4 of 4 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan Nice Agreement Concerning the Intemational Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek)
tentang PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Perpres 10/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.