Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 96 of 2019
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, amends the previous regulation regarding import duty rates for certain products within the framework of the ASEAN-India Free Trade Area. Specifically, it adjusts the import duty rates for Raw Sugar from India to enhance market access for Indonesian products in India.
This regulation primarily affects importers of sugar products, particularly those dealing with Raw Sugar classified under HS Codes 1701.13.00 and 1701.14.00. Businesses engaged in the importation of these goods from India will need to comply with the new duty rates.
According to Pasal I, the import duty rates for Raw Sugar are set at 5% for the specified HS Codes. Pasal II outlines that the new duty rates apply to imports for which the customs notification documents have been registered with the Customs Office as of the effective date of this regulation. Furthermore, the regulation allows for periodic evaluations of the duty rates as stated in Pasal II ayat (2).
The term 'Gula Kristal Mentah' (Raw Sugar) refers to the unrefined sugar products that are subject to the newly established import duties. The HS Codes mentioned (1701.13.00 and 1701.14.00) are essential for identifying the specific products affected by this regulation.
This regulation comes into effect 14 days after its promulgation, which was on June 24, 2019. It amends the previous regulation, No. 27/PMK.010/2017, regarding import duty rates within the ASEAN-India Free Trade Area.
This regulation is a direct amendment to the earlier regulation No. 27/PMK.010/2017 and is based on the provisions of Law No. 10 of 1995 concerning Customs, as amended by Law No. 17 of 2006. It is important for businesses to be aware of these interactions to ensure compliance with all relevant customs regulations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal I specifies that the import duty rates for Raw Sugar (HS Codes 1701.13.00 and 1701.14.00) are set at 5%. This adjustment is aimed at facilitating trade within the ASEAN-India Free Trade Area.
Pasal II ayat (1) states that the new import duty rates apply to goods whose customs notification documents have been registered with the Customs Office from the effective date of this regulation.
Pasal II ayat (2) allows for the periodic evaluation of the import duty rates, providing flexibility for future adjustments based on market conditions.
According to Pasal II ayat (3), this regulation will take effect 14 days after its promulgation, which was on June 24, 2019.
This regulation amends and updates the previous regulation No. 27/PMK.010/2017 concerning import duty rates in the context of the ASEAN-India Free Trade Area.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.010/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 27 /PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a . bahwa untuk lebih membuka akses pasar produk Indonesia di India, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk produk Gula Kristal Mentah/ Gula Kasar (Raw Sugar] dari India dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India; b . bahwa tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka mendukung pelaksanaan kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara dan Republik India telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK . 010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area; /tfwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 5 -- Mengingat Menetapkan c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area; 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 343); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 27 /PMK . 010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANG KA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA. /1www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 5 -- Pasall Mengubah tarif bea masuk produk Gula Kristal Mentah/ Gula Kasar (Raw Sugar) dengan pos tarif 1701 . 13 . 00 dan 1701.14 . 00 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK . 010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area (Berita Negara Republik Indon e sia Tahun 2017 Nomor 343), sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal II ( 1) Pengenaan bea masuk atas barang 1mpor berdasarkan tarif bea masuk se bagaimana dimaksud dalam Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Pembebanan tarif bea masuk sebaga i mana dimaksud dalam Pasal I dapat dilakukan evaluasi secara periodik. (3) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan . 11www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 5 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 690 ARIF BINTART YU NIP 19710912 199703 l"R~~ www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 5 -- No. Pos Tariff HS Code 17.01 1333 1701.13.00 1334 1701.14 .0 0 LAMPI RAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.010/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27 /PMK .010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANG KA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA Uraian Barang Description of Goods Gula tebu atau gula bit dan sukrosa Cane or beet sugar and murni kimiawi, dalam bentuk chemically pure sucrose, in solid padat. form. - Gula kasar tidak mengandung - Raw sugar not contai nin g added tambahan bahan perasa atau flavouring or colouring matter: pewarna: - - Gula bit - - Beet sugar - - Gula tebu yang dirinci pada - - Cane sugar specified in Catatan subpos 2 pada Bab ini Subheading Note 2 to this Chapter - - Gula tebu lainn ya - - Other cane sugar Bea Masuk AIFTA/ AIFTA Import Duty 5,00% 5,00% MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ' www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 5 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 96/PMK.010/2019/2019. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.