No. 94 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, No. 94/PMK.07/2021, amends the previous regulation No. 17/PMK.07/2021 regarding the management of transfers to regions and village funds for the fiscal year 2021. The amendments aim to optimize the use and distribution of these funds to support the handling of the COVID-19 pandemic and its impacts.
The regulation primarily affects local governments (Pemerintah Daerah) and village administrations (Desa) across Indonesia. It pertains to all regions receiving transfers from the national budget (APBN) and those managing village funds (Dana Desa).
- **Reporting Requirements**: Local governments must submit monthly reports on the realization of economic recovery support programs to the Minister of Finance (Pasal 8). Failure to submit these reports may result in the suspension of future transfers (Pasal 8 ayat (5)). - **Funding Allocation**: Local governments are required to allocate at least 8% of their General Allocation Fund (DAU) or Revenue Sharing Fund (DBH) for health-related expenditures to combat COVID-19 (Pasal 9). - **Direct Cash Assistance**: The regulation outlines the provision of Direct Cash Assistance (BLT Desa) to poor families affected by the pandemic, funded through village funds (Pasal 20). - **Use of Special Funds**: The regulation allows for the use of special funds (Dana Keistimewaan) for pandemic response activities, including medical facilities and volunteer financing (Pasal 14A).
- **Pemerintah Daerah**: Local government authorities responsible for regional governance. - **Dana Desa**: Village funds allocated from the national budget for village development and community empowerment. - **DAU**: General Allocation Fund, a transfer from the national budget to local governments. - **DBH**: Revenue Sharing Fund, allocated to regions based on a percentage of national revenue. - **BLT Desa**: Direct Cash Assistance for village residents affected by the pandemic.
This regulation came into effect on July 19, 2021, and amends the previous regulation No. 17/PMK.07/2021. It applies to the fiscal year 2021 and outlines the management of funds in response to the COVID-19 pandemic.
The regulation references several other laws and regulations, including the Law on State Finance (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) and various Ministerial Regulations concerning the management of special allocation funds and regional transfers. It emphasizes that the management of transfers to regions and village funds must comply with existing laws unless specifically amended by this regulation.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Local governments must submit monthly reports on economic recovery support programs to the Minister of Finance by the 7th of each month (Pasal 8 ayat (1)). Failure to submit these reports will result in the suspension of future DAU transfers (Pasal 8 ayat (5)).
Local governments are required to allocate at least 8% of their DAU or DBH for health-related expenditures to combat COVID-19 (Pasal 9 ayat (3)). This funding can be used for vaccination support and other health initiatives.
The regulation mandates the provision of BLT Desa to poor families affected by the pandemic, funded through village funds (Pasal 20). This assistance is crucial for alleviating economic hardship during the pandemic.
The regulation allows for the use of Dana Keistimewaan for pandemic response activities, including the provision of medical facilities and volunteer financing (Pasal 14A). This ensures that special funds are utilized effectively in crisis situations.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (53K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/PMK.07/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE2019 (COVJD-19) DAN
DAMPAKNYA
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan dampaknya, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVJD-19) dan Dampaknya;
b. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna percepatan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-
19) dan dampaknya, perlu dilakukan penyempurnaan
atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 35 --
Mengingat
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVJD-19) dan Dampaknya;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 35 --
Menetapkan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE
DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM
RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA
VIRUSDISEASE2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17 / PMK. 07 / 2021 ten tang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
Mendukung Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149) diubah sebagai berikut:
1. Setelah angka 12 Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka,
yakni angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 35 --
mempunyai batas-batas wilayah berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja
Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan
desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan,
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari
pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pe1aksanaan desentralisasi.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut
DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.
9. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya
disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 35 --
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang
merupakan urusan Daerah.
10. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID
adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di
bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan
umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan
kesejahteraan masyarakat.
11. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber
dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi
khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN
yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk
membiayai
pelaksanaan
penyelenggaraan
pembangunan,
pemerin tahan,
pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah
dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan
untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan
merupakan bagian dari Dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 35 --
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona
Virus Disease 2019 ( COVJD-19).
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
( 1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi
dukungan program pemulihan ekonomi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang
telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau
pejabat yang diberi kewenangan untuk
menandatangani dan diberi cap dinas kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan setiap bulan.
(2) Penyampaian laporan realisasi dukungan program
pemulihan ekonomi Daerah seb0,gaimana dimaksud
pada ayat ( 1) untuk periode laporan bulan April
disertai pernyataan pengalokasian dukungan
program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 35 --
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 7
untuk realisasi bulan sebelumnya.
(4) Dalam hal tanggal 7 bertepatan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada
hari kerja berikutnya.
(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyaluran DAU bulan berikutnya tidak dapat
disalurkan.
(6) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(7) Penyaluran kembali DAU yang belum disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
secara sekaligus sebesar DAU yang ditunda paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun
anggaran berj alan.
3. Ketentuan ayat (5), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 9
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan
pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
belanja prioritas lainnya.
(2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang
digunakan untuk:
a. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang dapat berupa:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 35 --
1. dukungan operasional untuk pelaksanaan
vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19);
2. pemantauan dan penanggulangan dampak
kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat
penyimpanan vaksin Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan
4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam
rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-l 9).
b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai
dengan kebutuhan masing-masing kelurahan
dan dapat digunakan untuk kegiatan pos
komando tingkat kelurahan;
c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19); dan
d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8%
(delapan persen) dari alokasi DAU.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat
alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH
ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan
persen) dari alokasi DBH.
(5) Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber
dari DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 35 --
yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak
ditentukan penggunaannya (non earmarked).
(6) Penghitungan besaran dukungan pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat
perkembangan kasus Corona Virus Disease 2019
(COVJD-19) di Daerah masing-masing.
(7) Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dukungan
pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan
memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease
2019 (COVJD-19) yang ditetapkan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana paling cepat 3
(tiga) bulan setelah Pemerintah Daerah menyediakan
dukungan pendanaan paling sedikit 8% (delapan
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(8) Tata cara pelaksanaan kegiatan dan penghitungan
masing-masing pendanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan.
(9) Tata cara penganggaran dan pengelolaan keuangan
dalam APBD atas kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
(10) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 7
untuk periode laporan bulan sebelumnya.
(11) Dalam hal tanggal 7 bertepatan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada
hari kerja berikutnya.
(12) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas
pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 35 --
Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan
pada tingkat kelurahan.
(13) Pemantauan dan pengendalian atas belanja APBD
untuk dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9A
(1) Dukungan terhadap penanganan dampak pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), termasuk:
a. dukungan operasional untuk pelaksanaan
vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat dalam bentuk pengamanan oleh
Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia; dan
b. pendanaan untuk pembayaran insentif atau
honor kepada tenaga kesehatan yang
melaksanakan vaksinasi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dari unsur Tentara Nasional
Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia, tenaga kesehatan dari Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, dan vaksinator lain yang ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Dukungan operasional dan insentif atau honor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu dilaksanakan dengan menggunakan dana
yang be_rsumber dari APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 35 --
(3) Pemerintah Daerah wajib mengganti dana yang
bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Penggantian dana yang bersumber dari APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui pemotongan penyaluran DAU atau DBH per
Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 9B
(1) Pemotongan atas penyaluran DAU atau DBH per
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat
(4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan selaku Pembantu Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa setelah menerima
rekomendasi pemotongan DAU atau DBH per
Daerah dari Direktorat Jenderal Anggaran.
(2) Rekomendasi pemotongan DAU atau DBH per
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap
bulannya.
(3) Dalam hal tanggal 12 bertepatan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pada hari kerja berikutnya.
(4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pemotongan DAU atau DBH dan
penyetoran dana hasil pemotongan DAU atau DBH
per Daerah yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.
(5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 35 --
melaksanakan pemotongan penyaluran DAU atau
DBH.
(6) Batas waktu penyampaian rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan
Desember tahun 2021 mengikuti ketentuan
langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam hal pemotongan penyaluran DAU atau DBH
per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2021,
pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah
dilakukan pada Tahun Anggaran 2022.
(8) Batas waktu penyampaian rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah
pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) paling lambat tanggal 7 Januari 2022.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1) Penggunaan DAK Fisik berpedoman pada dokumen
rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik,
dan/ atau petunjuk operasional, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Cadangan DAK Fisik dapat digunakan untuk
membiayai kebutuhan mendesak dalam rangka
mendukung penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), pemulihan ekonomi
nasional, penyesuaian belanja negara, dan/ atau
kegiatan prioritas lainnya.
(3) Penggunaan untuk membiayai kegiatan prioritas
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun
tidak terbatas pada risalah rapat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 35 --
(4) Cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dialokasikan menurut Daerah
provinsi/kabupaten/kota dilakukan berdasarkan
usulan daerah melalui aplikasi sistem informasi
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi,
dan mempertimbangkan hasil penilaian oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta
kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau
Kementerian Keuangan.
(5) Rincian alokasi atas penggunaan Cadangan DAK
Fisik menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota dan
tata cara penyaluran ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas
nama Menteri Keuangan.
(6) Dalam hal menu/kegiatan DAK Fisik belum
dikontrakkan, pelaksanaan DAK Fisik diutamakan
untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/ atau
penggunaan bahan baku lokal dengan berpedoman
pada petunjuk teknis dan petunjuk operasional DAK
Fisik.
(7) Penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam aplikasi
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).
(8) Penggunaan alokasi DAK Nonfisik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A
( 1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVJD-19), Dana Keistimewaan
dapat digunakan untuk mendanai pencegahan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 35 --
dan/ atau penanganan pandemi Corona Vims
Disease 2019 ( COVJD-19) termasuk namun tidak
terbatas untuk:
a. penyediaan fasilitas kebutuhan medis
penanganan pandemi Corona Vims Disease 2019
(COVJD-19);
b. pembiayaan relawan penanganan pandemi
Corona Vims Disease 2019 (COVJD-19);
c. penyediaan sarana dan prasarana penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19)
termasuk penyediaan mobil ambulan;
d. pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang
melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/ atau
e. mendorong penyediaan plasma konvalesen untuk
mempercepat penanganan pandemi Corona Vims
Disease 2019 (COVJD-19).
(2) Pendanaan untuk pencegahan dan/ atau
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVJD-19) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui perubahan terhadap rencana
penggunaan Dana Keistimewaan.
(3) Perubahan rencana penggunaan Dana
Keistimewaan untuk pencegahan dan/atau
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVJD-19) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
tidak disampaikan kepada Kementerian Keuangan
untuk dilakukan penilaian dengan
kementerian/lembaga terkait.
(4) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
menyampaikan laporan atas perubahan rencana
penggunaan Dana Keistimewaan untuk pencegahan
dan/ atau penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 ( COVJD-19) kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 35 --
Menteri/pimpinan Lembaga terkait paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak rencana
penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan perubahan.
7. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(3) Pemotongan Dana
kabupaten/kota dan
Desa setiap
penyaluran dana
Daerah
hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
bupati/wali kota.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima dan
kebutuhan Dana Desa untuk penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19)
paling cepat bulan J anuari;
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
1www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 35 --
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Maret; dan
c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan Juni;
(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan
kebutuhan Dana Desa untuk penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
paling cepat bulan J anuari; dan
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan Maret;
(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 (lima) pasal,
yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, dan
Pasal 20E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20A
(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 35 --
persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (4) huruf a berupa:
1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (4) huruf b berupa:
1. peraturan Desa mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan;
4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan. kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara
Pemerintah Daerah dan kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
berasal dari:
a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2018
yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD;
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 35 --
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2019; dan
c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (4) hqruf c berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
(2) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk
bulan yang telah disalurkan namun belum direkam
realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan
penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b a tau tahap III
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa
Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna
Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap
dan benar, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (5) huruf a berupa:
1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
dan
b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (5) huruf b berupa:
'1 www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 35 --
1. peraturan Desa mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan;
4. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa; dan
6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara
Pemerintah Daerah dan kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
berasal dari:
a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2018
yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD;
dan
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2019.
(4) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk
bulan yang telah disalurkan namun belum direkam
realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 35 --
penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana ayat (3)
hurufb.
(5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa
Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan,
selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran
Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021
ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.
(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan data jumlah
Desa, tata cara penghitungan, dan penetapan
rincian Dana Desa, peraturan bupati/wali kota
mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana
Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan ayat (3) huruf a tidak dilakukan
perubahan.
(7) Dalam hal bupati/wali kota melakukan perubahan
peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b,
penyaluran Dana Desa tahap III dan tahap II untuk
Desa berstatus Desa Mandiri ditambahkan dokumen
persyaratan berupa peraturan bupati/wali kota
mengenai perubahan tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
(8) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk
menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh
desa, dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
tahap I pertama kali.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 35 --
(9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 serta ayat
(3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap desa.
(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1, serta ayat
(3) huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian
keluaran.
(11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input
data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna
Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
(12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
(13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) disampaikan
dengan surat pengantar yang ditandatangani paling
rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pengelolaan
keuangan Daerah atau pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemberdayaan masyarakat desa.
(14) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh bupati/wali
kota.
(15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital
(softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
'1www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 35 --
(16) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud
pada ayat (15) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).
Pasal 20B
(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk
untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan
dengan ketentuan:
a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga:
1) memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) huruf a
angka 2;
2) melakukan perekaman jumlah keluarga
penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku
selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa; dan
3) melakukan penandaan pengajuan
penyaluran atas desa layak salur masing-
masing bulannya;
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan kesembilan, diajukan oleh
bupati/wali kota paling banyak untuk
kebutuhan penyaluran BLT Desa selama 3 (tiga)
bulan setelah bupati/wali kota melakukan
penandaan pengajuan penyaluran atas desa
layak salur masing-masing bulannya;
c. dalam hal Dana Desa untuk BLT Desa telah
disalurkan pada bulan tertentu, penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya
dapat diajukan secara 3 (tiga) bulanan setelah
bupati/wali kota melakukan penandaan
pengajuan penyaluran atas desa layak salur
masing-masing bulannya;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 35 --
d. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan
sampai dengan bulan kesembilan; dan
e. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas disalurkan
sekaligus setelah bupati/wali kota melakukan
penandaan pengajuan penyaluran atas desa
layak salur masing-masing bulannya paling
cepat pada bulan Oktober.
(2) Penandaaan pengajuan penyaluran atas desa layak
salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Pasal 20C
(1) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20B ayat (1) huruf a
merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.
(2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, dilakukan
penghitungan dengan ketentuan:
a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a; dan
b. Dana Desa untuk BLT Desa untuk Desa
berstatus Desa Mandiri bulan kesatu sampai
dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a;
diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam
dalam aplikasi Online Monitoring Sis tern
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
dengan besaran BLT Desa setiap bulannya, paling
banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 35 --
disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan
ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa.
(4) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan
Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B untuk
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum
disalurkan dapat dilakukan setelah bupati/wali kota
melakukan penandaan atas Desa layak salur.
(5) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20B, Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap
disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap
bulan.
(6) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk
bulan yang telah disalurkan namun belum direkam
realisasi BLT Desanya sampai dengan bulan kedua
belas paling lambat tanggal 31 Januari 2022.
(7) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat sampai dengan bulan kedua belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran
2022.
(8) Bupati/wali kota bertanggungjawab atas kebenaran
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(7).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 35 --
Pasal 20D
(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20A ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota,
secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
b. tahap II berupa:
1. peraturan Desa mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
. 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;
3. la po ran realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan; dan
4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018
di Rekening Kas Daerah antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa; dan
c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap
II menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90%
(sembilan puluh persen) dan rata-rata
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 35 --
capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap II yang telah
disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan
yang telah disalurkan BLT Desanya pada saat
pengaJuan persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20A ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota
secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
b. tahap II berupa:
1. peraturan Desa mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
2. la po ran realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;
3. la po ran realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan;
4. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa atau peraturan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 35 --
kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018
di RKD antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa.
(4) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan
yang telah disalurkan BLT Desa pada saat
pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap II sebagaiman dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa
Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan,
selain persyaratan penyaluran se bagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf
b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021
ditambahkan dokumen persayaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.
(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 serta
ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-
rata persentase capaian keluaran dari seluruh
kegiatan setiap Desa.
(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 serta ayat
(3) huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan,
dan capaian keluaran.
(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 35 --
data, kepala Desa menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota
untuk dilakukan pemutakhiran.
(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pasal 20E
(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk
untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan
dengan ketentuan:
a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketiga
dilaksanakan setelah kepala Des a
menyampaikan data jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa
untuk BLT kepada bupati/wali kota; dan
b. penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat
sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan
tanpa persyaratan.
(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas
termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri
kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 31
Desember 2021.
(3) Dalam hal tanggal 31 Desember 2021 bertepatan
dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas
waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pada hari kerja sebelumnya.
(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat sampai dengan bulan kedua
belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran
2022.
iwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 35 --
(5) Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan
ke RKD dibayarkan kepada keluarga penerima
manfaat tidak melebihi bulan berkenaan.
(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah yang
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya
atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
(7) Kepala Desa melakukan pendataan sesuai
mekanisme pendataan yang digunakan dalam
pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa
Tahun 2020.
(8) Kepala Desa dapat menyesuaikan jumlah keluarga
penerima manfaat tahun berkenaan dengan
memperhatikan penduduk miskin yang terdampak
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan
belum menerima bantuan.
(9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
10. Setelah huruf k Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) huruf,
yakni huruf 1, sehingga Pasal 21 huruf 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21
Ketentuan mengenai:
1. contoh format laporan realisasi dukungan
pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan belanja
prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (10),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 35 --
11. Ketentuan ayat ( 1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam
Peraturan Menteri ini, pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07
/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 197 /PMK.07 /2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Otonomi Khusus;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167
/PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 35 --
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.07 /2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa.
(2) Ketentuan dan/ atau peraturan pelaksanaan
mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap
permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021
yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada
Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum Peraturan Menteri
ini diundangkan dan masih perlu dilakukan penandaan
(tagging) desa, dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Men teri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 35 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIY ANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 825
Salinan sesuai dengan aslinya
...--- la Biro Umum
~~N b ~~ u . .
. ~ ' ministrasi Kementerian
YAH'),l
13-199703 1 001
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 35 --
No.
(a)
1
2
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/PMK. 07 /2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021
TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA
L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA
KOPSURAT
LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVJD-19)
DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ....... (1 l
BULAN ................... (2)
TAHUN ANGGARAN 2021
Anggaran Realisasi Realisasi Output
Jenis $umber Pendanaan Sumber Pendanaan
Uraian(3) Akun(4) PD Non Volume
PD Non Jumlah (81 Jumlah (121 %(13) Satuan(lSJ
DAU(5) DBHl6l DAU(9l DBH(l0) TKDD (14)
TKDD(7l (11)
(b) (c) (d) (e) (f) (g)=(d)+(e)+(f) (i) m (k) {l)={i}+U)+(k) (1) {m) (n}
Penanganan COVID-19 XXX Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp XXX XXX
Dukungan vaksinasi:
a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi XXX Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp XXX XXX
b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
ikutan pasca vaksinasi XXX XXX XXX
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 35 --
3
4
5
c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat
penyimpanan vaksin
d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka
pelaksanaan vaksinasi
Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan
pandemi COVID -19
Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka
penanganan COVJD-19
a. dokter spesialis
b. dokter um um & dokter gigi
c. bidan & perawat
d. tenaga kesehatan lainnya
Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang
ditetapkan Pemerintah Pusat
~um.!ah. ])ukungali h~n~a11aa11 .BJIEtnja. K.esehatari l)ari
Bela11ja Pri..,ri,t~s La.i1111ya · .• ·.. . ·.. .· ..
Alokasi DAU /DBH TA 2021 (1 6l
Jumlah Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dan
Belanja Prioritas Lainnya Yang Bersumber Dari
DAU/DBH TA 2021( 17 )
Persentase Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dan
Belanja Prioritas Lainnya Yang Bersumber Dari
DAU/DBH(18 l
XXX Rp Rp
XXX Rp Rp
XXX Rp Rp
XXX Rp Rp
XXX Rp Rp
XXX Rp Rp
XXX Rp Rp
XXX Rp Rp
Rp
Rp
%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp J~-P ·•·.,.. ,
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggungjawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.
••••••••• , ••••••••• (19)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (20)
(tanda tangan asli dan cap dinas basah)
•••••.••••••••••••••••••••••••••••.••• (21)
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 35 --
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1r.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
PETUNJUK PENGISIAN
Uraian
Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daei·ah bersangku tan
Diisi sesuai bulan berkenaan untuk laporan realisasi bulan sebelumnya
Disi dengan nama program yang dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD
Diisi dengan jenis akun yang dianggarkan dalam APBD /Perubahan APBD
Diisi dengan data anggaran dengan sumber pendanaan yang berasal dari DAU
pada APBD/Perubahan APBD
Diisi dengan data anggaran dengan sumber pendanaan yang berasal dari DBH
pada APBD / Perubahan APBD
Diisi dengan data anggaran dengan sumber pendanaan yang berasal dari
Pendapatan Daerah selain TKDD pada APBD/ Perubahan APBD
Diisi dengan jumlah anggaran dalam APBD /Perubahan APBD
Diisi dengan data realisasi sampai dengan bulan yang lalu dengan sumber
pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD /Perubahan APBD
Diisi dengan data realisasi sampai dengan bulan yang lalu dengan sumber
pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/Perubahan APBD
Diisi dengan data realisasi dengan sumber pendanaan yang berasal dari
Pendapatan Daerah selain TKDD pada APBD/ Perubahan APBD
Diisi dengan jumlah realisasi sampai dengan bulan yang lalu dalam
APBD /Perubahan APBD
Diisi dengan prosentase realisasi sampai dengan bulan yang lalu terhadap
anggaran dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya
Diisi dengan volume output yang dihasilkan
Diisi dengan satuan dari volume output yang dihasilkan
Diisi dengan jumlah alokasi DAU /DBH yang menjadi sumber dana laporan
Diisi dengan jumlah dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja
prioritas lainnya sebagaimana jumlah dalam kolom (g)
Diisi dengan persentase dari jumlah dukungan pendanaan belanja kesehatan
dan belanja prioritas lainnya sebagaimana jumlah dalam kolom (g) terhadap
alokasi DAU /DBH yang menjadi sumber dana laporan
Diisi sesuai lokasi dan tanggal laporan dibuat
Diisi sesuai dengan jabatan penandatangan laporan
Diisi sesuai dengan nama lengkap penandatangan laporan
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
__JS epala Biro Umum
u.b.
ministrasi Kementerian
YAH~
13 -199703 1 001www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 35 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
tentang APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - COVID-19 / CORONA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 94/PMK.07/2021/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
This regulation applies to the fiscal year 2021 and replaces the previous regulation No. 17/PMK.07/2021, ensuring continuity in the management of regional transfers and village funds during the pandemic.
The management of transfers to regions and village funds must comply with existing laws unless specifically amended by this regulation (Pasal 22). This ensures that the regulatory framework remains consistent and legally sound.