Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 94 of 2016
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the procedures for notifying the completion of goods subject to excise in Indonesia. It replaces previous regulations to align with technological advancements and improve compliance in the excise sector.
The regulation primarily affects manufacturers (Pengusaha Pabrik) of excise goods, specifically those producing Etil Alkohol (ethyl alcohol), MMEA (alcoholic beverages), and various tobacco products including Sigaret (cigarettes), Cerutu (cigars), Rokok Daun (leaf cigarettes), and Tembakau Iris (sliced tobacco).
- **Notification Requirement**: According to Pasal 3, manufacturers must notify the Head of the Customs Office about finished excise goods periodically. This includes specific conditions for different types of goods, such as Etil Alkohol and MMEA being reported when they are in storage tanks or packaged for retail sale. - **Form Submission**: Pasal 4 states that notifications can be submitted in writing or electronically, with specific forms provided by the manufacturers. - **Content of Notification**: As per Pasal 5, notifications must include details such as the identity of the factory, production document numbers, and quantities produced. - **Submission Deadlines**: Pasal 6 outlines strict deadlines for submitting notifications, with different deadlines for Etil Alkohol, MMEA, and tobacco products based on their production periods. - **Penalties for Non-compliance**: Pasal 11 specifies that manufacturers failing to submit notifications on time or as required may face sanctions under excise regulations.
- **Pengusaha Pabrik**: Manufacturer or legal entity operating a factory. - **Etil Alkohol**: Clear, colorless liquid, an organic compound with the chemical formula C2H5OH. - **MMEA**: Beverages containing ethyl alcohol, including beer, wine, and spirits. - **Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, Tembakau Iris**: Various forms of tobacco products defined in detail in the regulation.
The regulation comes into effect 60 days after its promulgation, replacing the earlier regulation No. 111/PMK.04/2008 and its amendments.
The regulation references the Law No. 11 of 1995 on Excise and its amendments, ensuring that the new procedures align with existing legal frameworks governing excise duties in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Manufacturers must notify the Head of the Customs Office about finished excise goods periodically as per Pasal 3. This includes specific conditions for Etil Alkohol and MMEA.
Notifications can be submitted in writing or electronically, with specific forms provided by the manufacturers as stated in Pasal 4.
Notifications must include details such as factory identity, production document numbers, and quantities produced, as outlined in Pasal 5.
Strict deadlines for submitting notifications are outlined in Pasal 6, with different deadlines for Etil Alkohol, MMEA, and tobacco products.
Manufacturers failing to submit notifications on time or as required may face sanctions under excise regulations as per Pasal 11.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (16K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER!KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.04/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012; b. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan menyelaraskan dengan ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 12 -- Mengingat Menetapkan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat ( 7) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik. 2. Etil Alkohol atau Etanol yang selanjutnya disebut Etil Alkohol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2HsOH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi. 3. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 12 -- 4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 5. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 6. Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung ( klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 7. Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 8. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, dan Tembakau Iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 9. Dikemas untuk Penjualan Eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 12 -- 10. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau Jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan. 11. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang: a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai; dan b. penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 14. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai. 15. Hari Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengah hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 2 (1) Pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat. (2) Barang kena cukai selesai dibuat yaitu saat proses pembuatan barang dimaksud selesai dengan tujuan untuk dipakai. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 12 -- (3) Saat proses pembuatan barang kena cukai selesai dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa: a. Etil Alkohol yaitu pada saat proses pengolahan bahan baku dengan cara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi telah menghasilkan barang ca1r, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2HsOH; b. MMEA yaitu pada saat proses pengolahan bahan baku dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya telah menghasilkan barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol; c. hasil tembakau untuk jenis Sigaret yaitu pada saat proses pengolahan tembakau rajangan telah selesai dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya; d. hasil tembakau untuk jenis Cerutu yaitu pada saat proses pengolahan lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, telah selesai digulung demikian rupa dengan daun tembakau, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya; e. hasil tembakau untuk jenis Rokok Daun yaitu pada saat proses pengolahan tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, telah selesai dilinting, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya; dan f. hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. t �-www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 12 -- (4) Saat proses pembuatan barang kena cukai selesai dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau jenis HPTL diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 3 (1) Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat. ( 2) Barang kena cukai yang selesai dibuat yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol, dalam hal barang kena cukai dimaksud telah berada pada tangki penampungan hasil produksi; b. untuk barang kena cukai berupa MMEA, dalam hal barang kena cukai dimaksud telah dikemas untuk penjualan eceran; c. untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau, dalam hal barang kena cukai dimaksud telah dikemas untuk penjualan eceran; dan d. untuk hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku oleh Pengusaha Pabrik lainnya dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai, dalam hal hasil tembakau berupa Tembakau Iris dimaksud telah dikemas. ( 3) Dalam hal proses pengemasan dan pelekatan pita cukai merupakan satu proses kegiatan yang tidak terpisahkan, pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang kena cukai yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 12 -- ( 4) Pengusaha Pabrik membuat pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dan ayat ( 3) berdasarkan Pembukuan atau Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. ( 5) Pengusaha Pabrik wajib membuat pemberitahuan nihil dalam hal tidak terdapat barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dan ayat ( 3). Pasal 4 ( 1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. ( 2) Formulir yang digunakan sebagai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disediakan oleh Pengusaha Pabrik. Pasal 5 ( 1) Pemberitahuan barang kena cukai berupa Etil Alkohol yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memuat: a. identitas pabrik; b. nomor dan tanggal dokumen produksi; dan c. jumlah produksi. ( 2) Pemberitahuan barang kena cukai berupa MMEA yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memuat: a. identitas pabrik; b. nomor dan tanggal dokumen produksi; c. merek, kadar, dan golongan MMEA; dan d. jenis kemasan, isi masing-masing kemasan, dan jumlah kemasan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 12 -- (3) Pemberitahuan barang kena cukai berupa hasil tembakau yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memuat: a. identitas pabrik; b. nomor dan tanggal dokumen produksi; c. jenis hasil tembakau; dan d. merek hasil tembakau, harga jual eceran, 1s1 masing-masing kemasan, dan jumlah kemasan. Pasal 6 (1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat berupa Etil Alkohol atau MMEA, wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atau Pengusaha Pabrik MMEA paling lambat pada Hari Kerja berikutnya. (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat berupa hasil tembakau, wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau: a. paling lambat pada tanggal 3, untuk periode pembuatan dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan pada bulan sebelumnya; dan b. paling lambat pada tanggal 17, untuk periode pembuatan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada bulan yang sama. (3) Dalam hal tanggal 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jatuh pada hari libur, pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau paling lambat pada Hari Kerja berikutnya. (4) Waktu penyampaian pemberitahuan pada hari atau tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) adalah: a. pada jam kerja Kantor dalam hal pemberitahuan yang dibuat dalam bentuk tulisan diatas formulir; b. paling lambat pada pukul 22.00 WIB dalam hal pemberitahuan dalam bentuk data elektronik. f.www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 12 -- Pasal 7 (1) Pengusaha Pabrik dapat menyatakan hari libur pabrik untuk waktu tertentu. (2) Pengusaha Pabrik yang menyatakan hari libur pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Kantor sebelum hari libur pabrik dimaksud. (3) Dalam hal tanggal penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur pabrik, Pengusaha Pabrik wajib menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada Hari Kerja berikutnya setelah hari libur pabrik. Pasal 8 (1) Dalam hal terdapat kendala sehingga Pengusaha Pabrik tidak dapat menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengusaha Pabrik wajib menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan diatas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah hari atau tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Dalam hal Pengusaha Pabrik menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pabrik harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan alasannya. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 12 -- Pasal 9 Pengusaha Pabrik yang menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, mendapatkan tanda terima. Pasal 10 (1) Pengusaha Pabrik dapat menyampaikan perbaikan data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah disampaikan. (2) Dalam hal perbaikan data pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan perbaikan data jumlah produksi, berlaku ketentuan: a. untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol dan MMEA, disampaikan paling lambat pada saat dilakukan pencacahan; dan b. untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau, disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampa1an pemberitahuan untuk periode pembuatan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6. (3) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor dalam bentuk tulisan dan disertai dengan penjelasannya. ( 1) Pengusaha Pabrik Pasal 11 yang tidak menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sesuai ketentuan Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. (2) Pengusaha pabrik yang menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat melewati waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 7 atau Pasal 8, dianggap tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 12 -- (3) Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang cukai. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. tata cara pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat; b. contoh format pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir; c. format dan tipe data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 13 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor lll/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. f ·-www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 12 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Juni 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 896 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 12 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 Tahun 2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 94/PMK.04/2016/2016. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The regulation takes effect 60 days after promulgation and replaces the previous regulation No. 111/PMK.04/2008.
Key terms such as Pengusaha Pabrik, Etil Alkohol, and MMEA are defined in Pasal 1, providing clarity on the scope of the regulation.