Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 92 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, No. 92/PMK.04/2021, amends the previous regulation regarding customs and tax facilities for the importation of goods necessary for handling the COVID-19 pandemic. It aims to streamline the process and ensure legal certainty for entities involved in importing goods for pandemic response.
This regulation primarily affects businesses and organizations involved in the importation of goods related to COVID-19 response efforts. This includes healthcare providers, pharmaceutical companies, and other entities that import medical supplies, equipment, and related goods.
- Article 1 states that the amendment includes a list of goods eligible for customs and tax facilities, which is detailed in the annex of the regulation. - Article II outlines that applications for customs exemptions must be processed according to the provisions set in the previous regulation (No. 34/PMK.04/2020) if they were registered during the Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) period. - The regulation emphasizes the need for compliance with the specified procedures to benefit from the facilities provided.
- PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat): Emergency Community Activity Restrictions, a measure implemented during the pandemic. - LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal): Investment Activity Report, which may be relevant for businesses involved in importing goods.
The regulation took effect on the date of its promulgation, July 12, 2021. It amends the previous regulation No. 34/PMK.04/2020, which was initially established to provide customs and tax facilities for pandemic-related imports.
The regulation references several laws and regulations, including the Customs Law (Law No. 10 of 1995) and the Excise Law (Law No. 11 of 1995), ensuring that the new provisions align with existing legal frameworks governing customs and taxation in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 1 specifies that the types of goods eligible for customs and tax facilities are detailed in the annex of this regulation, which includes medical supplies and equipment necessary for COVID-19 response.
Article II states that applications for customs exemptions must be processed according to the provisions of the previous regulation (No. 34/PMK.04/2020) if they were registered during the PPKM period.
Entities must comply with the specified procedures outlined in the regulation to benefit from the customs and tax facilities provided for COVID-19 related imports.
The regulation is effective from July 12, 2021, the date of its promulgation, and it amends the previous regulation No. 34/PMK.04/2020.
The regulation references several laws, including the Customs Law (Law No. 10 of 1995) and the Excise Law (Law No. 11 of 1995), ensuring alignment with existing legal frameworks.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (14K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK !NDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.04/2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI Menimbang CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Men teri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 10 -- Mengingat b. bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan beberapa jenis barang yang akan digunakan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam memberikan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19), perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksvd dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 10 -- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 7. Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 755); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 10 -- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17 45); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 /PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 (COVJD-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1162); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 10 -- Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE20l9 (COVID-19). PasalI Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajflkan atas Impor Barang untuk Keperluan Pe~anganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tercantum dalam Lam piran Peraturan Menteri ini serta telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean pada saat dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 10 -- Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 (COVJD- 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan clan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 (COVJD-19). 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 10 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIY ANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 797 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ministrasi Kementerian YAB4l 13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 10 -- NO. I 1 II 2 3 III 4 5 6 7 8 9 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KET.JAN GAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK. 04/2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA AT'AS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-_19) JENIS BARANG YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN KELOMPOK POSTARIF URAIAN BARANG/JENIS BARANG PRODUK TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM PCR Test ex.3822.00.90 Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif COVID-19 VIRUS TRAi\JSFER MEDIA Virus Transfer ex.3821.00.10 Media kultur olahan untuk Media pengembangan mikroorganisme untuk swab test ex.3821.00.90 Media kultur olahan lainnya untuk swab test OBAT ex.3002.15.00 Tocilizumab; Anti IL-1 (Anakinra), disiapkan dalam dosis atau bentuk. atau k.emasan untuk penjualan eceran ex.3002.12.10 Intravenous Imunoglobulin (MG) ex.3001.20.00 Mesenchymal Stem Cell (MSCs)/Sel ex.3001.90.00 Pun.ca ex.3001.90.00 Low Molecular Weight Heparin (LMWH) /Un.fractionated Heparin (UFH) sebagai Antikoagulan ex.3002.13.00 Obat mengandung Regdanvimab ex.3002.14.00 ex.3002.15.00 ex.3004.90.99 Favipiravir; Oseltarnivir; remdesivir disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 10 -- NO. 10 11 KELOMPOK PRODUK POSTARIF URAlAN BARANG/JENIS BARANG 3004.31.00 Insulin, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ex.3004.90.99 Lopinavir + Ritonavir, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran IV PERALATAN MEDIS DAN KEMASAN OKSIGEN 12 Oksigen 2804.40.00 Dikemas dalam silinder baja, isotank., 13 14 15 Silinder baja tan pa kampuh (seamless) untuk oksigen Isotank Pressure Regulator, Humidifier, Flow Meter, Oxygen Nasal Canulla, dan bagian atau alat lainnya 16 Termometer Oxygen Concentrator, Oxygen Generator, 17 Ventilator, dan alat terapi pemafasan lainnya 18 Swab 19 20 21 22 Thermal Imaging/ Scanning Equipment In vitro diagnostic equipment, termasuk alat PCR test atau kemasan lainnya 7311 00 26 Silinder baia tanpa kampuh (seamless) ex. . . 'J ex.7311.00.27 ex. 7311.00.29 tanpa isi atau berisi oksigen ex.8609.00.10 Container tangki be1isi oksigen ex. 8481.10.19 yang dipakai bersama dengan alat terapi pernafasan ex. 8481.10.21 ex. 8481.10.22 ex. 8481.10.91 ex. 8481.10.99 ex. 9019.20.00 ex. 9026.80.20 Termometer ex.9025.19.19 infrared Instrumen untuk ex.9019.20.00 ~+'. • pern.c:Uasan pas1en termometer membantu Tisu/kapas mengandung alkohol untuk ex.3005.90.90 antiseptik, dalam kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab) ex.9018.90.90 Swab lainnya ex.9027.50.10 Alat pemindai panas manusia Alat uji laborato1ium in vitro, ex. 9 0 27 ·8 0. 3o dioperasikan secara elektrik Alat uji laboratorium in vitro, tidak ex.9027.80.40 ct· .k 1 kt ·k 10peras1 an secara e e n www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 10 -- NO. KELOMPOK POSTARIF URAIAN BARANG/JENIS BARANG PRODUK 23 24 25 V .. 26 Syringe dan Alat untuk membantu memasukkan ex.9018.90.30 cairan ke dalam tubuh pasien secara infusion pump terkontrol. Alat berbentuk fulljace mask dilengkapi dengan blower bertenaga Power air baterai dan filter uclara , untuk purifying ex . 9020. 00. 00 melinclungi pernafasan clari masuknya respirator kontaminan atau polutan di udara dan sekaligus berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk bernafas. Baby Incubator ex.9018.90.30 Inkubator bayi yang dapat bergerak/ transport dipindahkan ALAT PELINDUNG DIRI (APD) Masker ex.6307 .90.90 Masker Respirator N.95 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai d engan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ministrasi Kernen terian SYAB ~ 0213 199703 1 001 SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 10 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - COVID-19 / CORONA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 92/PMK.04/2021/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.