Lainnya

Berlaku

Other 90/PMK.010/2022/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership)

No. 90 of 2022

Diterbitkan

31 Mei 2022

Berlaku

2 Jun 2022

Penerbit

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

Berlaku

§ 01

Apa yang diatur peraturan ini

Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.

Opening

This regulation, issued by the Minister of Finance of Indonesia, amends the previous regulation No. 48/PMK.010/2022 regarding the determination of import duty tariffs in the context of the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). It aims to enhance economic cooperation among ASEAN member states and Japan by refining the import duty structure to facilitate trade and provide legal certainty for service users.

Who is affected

The regulation primarily affects businesses engaged in import activities within the automotive sector, particularly those dealing with vehicles classified under HS codes 8703.23.72, 8703.23.73, and 8703.23.74. This includes manufacturers, importers, and distributors of vehicles and automotive parts.

Key obligations and rights

- Article 1 outlines the changes to the import duty rates for specific vehicle categories, which are detailed in the annex of the regulation. For example, the import duty for vehicles with a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc is set at 9.71% for two-wheel drive systems and 45% for four-wheel drive systems transporting nine persons or more (Pasal I). - Article II states that the new tariff rates will apply from April 1, 2022, until the regulation is enacted, ensuring that businesses are aware of the applicable rates during the transition period.

Definitions worth knowing

- AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership): A trade agreement aimed at enhancing economic cooperation between ASEAN countries and Japan. - HS Code: Harmonized System Code, a standardized numerical method of classifying traded products.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

The regulation came into effect on June 2, 2022, and amends the previous regulation No. 48/PMK.010/2022. It specifies that the new import duty rates will be applicable from April 1, 2022, until the enactment of this regulation.

Interactions with other regulations

This regulation references several laws and regulations, including Law No. 10 of 1995 on Customs and Law No. 39 of 2008 on State Ministries, indicating its alignment with broader legal frameworks governing customs and trade in Indonesia.

§ 02

Ketentuan utama

Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.

01
Amendment of Import Duty Rates
The import duty rates for vehicles under HS codes 8703.23.72, 8703.23.73, and 8703.23.74 are amended as specified in the annex, with rates varying based on vehicle specifications (Pasal I).
02
Effective Date of New Tariffs
The new tariff rates will be effective from April 1, 2022, until the enactment of this regulation, ensuring clarity for importers during the transition (Pasal II).
03
Legal Certainty for Service Users
The regulation aims to provide legal certainty for users of services related to the importation of goods, facilitating smoother trade operations (Pasal 1).
04
Reference to Previous Regulations
This regulation amends and replaces the previous regulation No. 48/PMK.010/2022, ensuring consistency in the application of import duties under the AJCEP framework (Pasal II).

§ 03

KBLI yang terdampak

Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.

2 KBLI dirujuk oleh Other 90/PMK.010/2022/2022

Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.

§ 04

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (10K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.

Lihat teks lengkap peraturan

Klik untuk membuka — teks Indonesia asli, dapat dicari (Ctrl/Cmd+F).

-- 1 of 7 --

Mengingat

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia ·Tenggara dan Jepang dalam rangka fasilitasi
importasi barang dari negara-negara anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang
serta untuk memberikan kepastian hukum bagi
c.
pengguna jasa, perlu melakukan penyempurnaan
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive
Economic Partnership);
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perub_ahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
jdih.kemenkeu.go.id

-- 2 of 7 --

Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Agreement on Comprehensive Economic
Partnership among Member States of the Association of
Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara
Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan
Jepang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 174);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive
Economic Partnership) (Betita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 348);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
48/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN
EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA
ANGGOTA PERHIMPUNAN BAN GSA-BAN GSA ASIA
TENGGARA DAN JEPANG (ASEAN-JAPAN COMPREHENSWE
ECONOMIC PARTNERSH!PJ.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 3 of 7 --

Pasall
Pos tarif 8703.23.72, 8703.23.73, dan 8703.23.74
sebagaimana tercantum dalam Nomor 9750, Nomor 9751, dan
Nomor 9752 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam
rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 348), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, uraian
barang dalam pos tarif 8703.23.72, 8703.23.73, dan
8703.23.74 sebagaimana tercantum dalam Nomor 9750,
Nomor 9751, dan Nomor 9752 Lampiran Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara
Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan
Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 348), terhitung sejak tanggal 1 April 2022
sampai dengan pada saat berlakunya Peraturan Menteri
ini menggunakan uraian barang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 4 of 7 --

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 537
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kernen terian
I ..I
MAS SOEHAR1'0 , · _,,,
NIP 19690922 1990 ITT 1 001 ~
jdih.kemenkeu.go.id

-- 5 of 7 --

Pos Tariff
No. HS Code
(1) (2)
9750 8703.23.72
ex8703.23.72
ex8703.23.72
ex8703.23.72
9751 8703.23.73
ex8703.23.73
ex8703.23.73
ex8703.23. 73
9752 8703.23.74
ex8703.23.74
ex8703.23.74

LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.010/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48/PMK.010/2022 TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGARA DAN JEPANG (ASEAN..JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP)
Bea Masuk AJCEP / AJCEP Import Duty
U raian Barang Description of Goods 2025 dan
2022 2023 2024 seterusnya
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not
cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc exceeding 2,000 cc
a. Sistem penggerak dua roda (4x2) a. Two wheel drive (4x2) system 9,71% 7,35% 5,00% 5,00%
b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 9,71% 7,35% 5,00% 5,00%
pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk persons or less including the driver
pengemudi
C. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk C. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 45,00% 45,00% 45,00% 45,00%
pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi persons including the driver
- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not
cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc exceeding 2,500 cc
a. Sistem penggerak dua roda (4x2) a. Two wheel drive (4x2) system 9,71% 7,35% 5,00% 5,00%
b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 9,71% 7,35% 5,00% 5,00%
pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk persons or less including the driver
pengemudi
C. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk C. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 45,00% 45,00% 45,00% 45,00%
pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi persons including the driver
- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
cc
a. Sistem penggerak dua roda (4x2) a. Two wheel drive (4x2) system 9,71% 7,35% 5,00% 5,00%
b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 9,71% 7,35% 5,00% 5,00%
pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk persons or less including the driver
pengemudi
jdih.kemenkeu.go.id

-- 6 of 7 --

Pas Tariff
No. HS Code U raian Barang
(1) (2) (3)
ex8703 . 23.74 C. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk
pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi

Bea Masuk AJCEP / AJCEP Import Duty
Description of Goods 2025 dan
2022 2023 2024 seterusnya
(4) (5) (6) (7) (8)
c. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 45,00% 45,00% 45,00% 45 , 00%
persons including the driver
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian A in·
/
MAS SOEHARTO
NIP 196909221-9~001 l 001 ~
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
jdih.kemenkeu.go.id

-- 7 of 7 --

§ 04

Teks resmi peraturan

Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.

Judul resmi (Bahasa Indonesia)

tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL

Buka teks resmi (JDIH)PDF

Butuh bantuan kepatuhan Other 90/PMK.010/2022/2022?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 90/PMK.010/2022/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.

Minta penawaran

§ 06

Sitasi

Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2022). Other 90/PMK.010/2022/2022 — No. 90 of 2022. Retrieved from https://kbli.co.id/id/peraturan/other-90-pmk-010-2022-2022

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 90/PMK.010/2022/2022 — No. 90 of 2022." KBLI.CO.ID, 2022, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-90-pmk-010-2022-2022.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) (Indon.), summarized in Other 90/PMK.010/2022/2022, KBLI Directory, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-90-pmk-010-2022-2022 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 90/PMK.010/2022/2022 — No. 90 of 2022," accessed [date], https://kbli.co.id/id/peraturan/other-90-pmk-010-2022-2022.

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 /PMK.0 10 /2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG (ASEAN-JAPAN COMPREHENSWE ECONOMIC PARTNERSHIP} Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan kerja sama ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership); jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 7 -- Mengingat b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia ·Tenggara dan Jepang dalam rangka fasilitasi importasi barang dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang serta untuk memberikan kepastian hukum bagi c. pengguna jasa, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership); 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perub_ahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 7 -- Menetapkan 4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 174); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 348); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BAN GSA-BAN GSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG (ASEAN-JAPAN COMPREHENSWE ECONOMIC PARTNERSH!PJ. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 7 -- Pasall Pos tarif 8703.23.72, 8703.23.73, dan 8703.23.74 sebagaimana tercantum dalam Nomor 9750, Nomor 9751, dan Nomor 9752 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 348), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, uraian barang dalam pos tarif 8703.23.72, 8703.23.73, dan 8703.23.74 sebagaimana tercantum dalam Nomor 9750, Nomor 9751, dan Nomor 9752 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 348), terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini menggunakan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 7 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 537 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kernen terian I ..I MAS SOEHAR1'0 , · _,,, NIP 19690922 1990 ITT 1 001 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 7 -- Pos Tariff No. HS Code (1) (2) 9750 8703.23.72 ex8703.23.72 ex8703.23.72 ex8703.23.72 9751 8703.23.73 ex8703.23.73 ex8703.23.73 ex8703.23. 73 9752 8703.23.74 ex8703.23.74 ex8703.23.74 LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG (ASEAN..JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP) Bea Masuk AJCEP / AJCEP Import Duty U raian Barang Description of Goods 2025 dan 2022 2023 2024 seterusnya (3) (4) (5) (6) (7) (8) - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc exceeding 2,000 cc a. Sistem penggerak dua roda (4x2) a. Two wheel drive (4x2) system 9,71% 7,35% 5,00% 5,00% b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 9,71% 7,35% 5,00% 5,00% pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk persons or less including the driver pengemudi C. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk C. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi persons including the driver - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc exceeding 2,500 cc a. Sistem penggerak dua roda (4x2) a. Two wheel drive (4x2) system 9,71% 7,35% 5,00% 5,00% b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 9,71% 7,35% 5,00% 5,00% pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk persons or less including the driver pengemudi C. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk C. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi persons including the driver - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc cc a. Sistem penggerak dua roda (4x2) a. Two wheel drive (4x2) system 9,71% 7,35% 5,00% 5,00% b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 9,71% 7,35% 5,00% 5,00% pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk persons or less including the driver pengemudi jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 7 -- Pas Tariff No. HS Code U raian Barang (1) (2) (3) ex8703 . 23.74 C. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi Bea Masuk AJCEP / AJCEP Import Duty Description of Goods 2025 dan 2022 2023 2024 seterusnya (4) (5) (6) (7) (8) c. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 45,00% 45,00% 45,00% 45 , 00% persons including the driver Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian A in· / MAS SOEHARTO NIP 196909221-9~001 l 001 ~ MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 7 --

Apa yang diatur peraturan ini

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Ketentuan utama

Amendment of Import Duty Rates

Effective Date of New Tariffs

Legal Certainty for Service Users

Reference to Previous Regulations

KBLI yang terdampak

2 KBLI dirujuk oleh Other 90/PMK.010/2022/2022

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan Other 90/PMK.010/2022/2022?

Sitasi

Apa yang diatur peraturan ini

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Ketentuan utama

Amendment of Import Duty Rates

Effective Date of New Tariffs

Legal Certainty for Service Users

Reference to Previous Regulations

KBLI yang terdampak

2 KBLI dirujuk oleh Other 90/PMK.010/2022/2022

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan Other 90/PMK.010/2022/2022?

Sitasi